×

Iklan


Pilkada 2024, Momentum Kebangkitan Padusi Minang?

17 Juni 2024 | 00:48:05 WIB Last Updated 2024-06-17T00:48:05+00:00
    Share
iklan
Pilkada 2024, Momentum Kebangkitan Padusi Minang?

Oleh: RYAN SYAIR

--

PILKADA Serentak 2024, agaknya menjadi magnet bagi perempuan Sumatera Barat untuk terjun ke kancah politik. Kemunculan nama sejumlah tokoh perempuan dalam pusaran Pilkada yang akan digelar pada 27 November nanti, seperti membawa warna baru, sekaligus mengibas angin segar emansipasi pada konstelasi politik Ranah Minang.

    Karena memang, sejak era kemerdekaan hingga sekarang, belum satupun kaum perempuan di Sumatera Barat yang pernah atau berhasil menduduki jabatan sebagai kepala daerah/ wakil kepala daerah, baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten dan kota.

    Dari catatan khazminang.id, sederatan nama tokoh perempuan yang mengapung di bursa Pilkada 2024 di antaranya Sovia Lorent, ELT., CM., NLP., CHt dan Julia F. Agusta (Pilkada Padang), Hj. Emiko Epyardi Asda, SP (Pilkada Kab. Solok) dan Kompol (Purn) Hj. Rita Suryanti, SH (Pilkada Kota Bukittinggi).

    Sementara itu, aura feminisme yang kental, justru terjadi di Kota Sawahlunto. Tiga tokoh perempuan di Kota Arang itu, tegas menyatakan siap berlaga menunjukkan kualitas dan kemampuan mereka di ajang Pilkada 2024. Mereka adalah Desni Seswinari, SH, Dr. dr. Ambun Kadri, MKM dan Sarlina Putri, SE, M.Par.

    "Munculnya tokoh-tokoh perempuan di kancah politik, khususnya Pilkada Serentak di Sumatera Barat tahun ini, adalah sebuah lompatan besar dan langkah maju yang signifikan. Ini perlu kita apresiasi," kata Dewan Pembina Forum Siti Manggopoh Sumatera Barat, Wevy Maritha Istianti, Minggu (16/6).

    Forum Siti Manggopoh kata Wevy, adalah sebuah organisasi atau komunitas Ibu-ibu dan perempuan Minang pecinta pahlawan wanita yang berasal dari Sumatera Barat.

    "Layaknya Siti Manggopoh dan sederetan nama pahlawan wanita asal Sumatera Barat seperti Rohana Kudus, Rasuna Said, Rahmah El Yunusiyah dan lainnya, maka kehadiran perempuan di pentas politik hari ini, adalah bukti bahwa perempuan Minang mewarisi semangat perjuangan dari para pahlawan dan pendahulunya. Perempuan Minang hari ini, membuktikan bahwa mereka siap berkontribusi dan mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah," beber wanita yang akrab disapa Bunda Wevy itu.

    Kehadiran tokoh perempuan seperti Sovia Lorent, Emiko Epyardi Asda, Desni Seswinari, dr. Ambun Kadri, Sarlina Putri dan Kompol (Purn) Rita Suryanti di bursa Pilkada Sumatera Barat 2024 ini lanjut Bunda Wevy, juga menunjukkan kepada publik bahwa perempuan Minang semakin berani dan percaya diri untuk tampil di panggung politik.

    "Setidaknya, mereka siap melanjutkan jejak perjuangan para pahlawan perempuan asal Minang, terutama dalam memperjuangkan harkat kaum wanita," ujar Bunda Wevy.

    Bunda Wevy yang juga Pimpinan HRAcademy, sebuah lembaga inkubator bisnis dan pemberdayaan ekonomi yang fokus pada pengembangan dan pemasaran produk UMKM Sumatera Barat itu mengatakan, bahwa untuk memastikan momentum itu berkelanjutan, maka penting bagi para kandidat calon kepala daerah perempuan, untuk terus tampil menunjukkan kompetensi mereka.

    "Teruslah bergerak memperluas pengaruh positif di tengah masyarakat, membangun dukungan yang kuat dengan menawarkan program-program yang realistis, pro-rakyat, serta tentunya mewakili suara, aspirasi dan kepentingan kaum perempuan," saran Bunda Wevy.

    Dengan demikian sebut Bunda Wevy, maka tampilnya tokoh perempuan di Pilkada, hingga akhirnya bisa meraih simpati dan dukungan masyarakat dan berujung pada keterpilihan sebagai kepala daerah, maka mereka tidak hanya akan sekadar menjadi simbol kebangkitan Padusi Minang, tetapi juga menjadi agen perubahan nyata di Sumatera Barat. Partai politik sebagai kendaraan pengusung, harus memberikan perhatian serius terkait persoalan ini.

    Pandangan sama juga disampaikan Owner Duta Pesona Wisata, Sumatera Barat, Lili Monalisa. Kepada khazminang.id, Lili mengatakan bahwa politik dan perempuan Minang bukanlah sesuatu hal yang baru. Sejarah mencatat, perempuan Minang bahkan sudah lama dan sama-sama ikut dalam kolaborasi perjuangan melawan penjajah bersama dengan kaum laki-laki sejak dulu.

    "Duduk sejajar dengan pria, tidak sedikitpun membuat kaum perempuan menjadi jumawa. Ingat, perempuan juga punya peran besar dalam membangun peradaban bangsa ini. Perempuan jugalah yang menentukan warisan peradaban umat manusia," kata Lili.

    Dia mengatakan, seringkali perempuan tidak terlalu percaya diri bahwa mereka juga adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang sama-sama ditugaskan menjadi khalifah fil ard. Sama-sama mempunyai kesempatan yang sama untuk memberi kemaslahatan dan kebermanfaatan untuk manusia di muka bumi.

    "Ini adalah prestasi dan kebanggaan besar bagi perempuan-perempuan Minang, jika memang tahun ini banyak perempuan yang tampil dan ikut serta di perhelatan Pilkada. Mereka wajib kita dukung. Mereka adalah simbol kebangkitan Padusi Minang," kata Lili.

    Lili juga mendorong, agar partai politik di Sumatera Barat, memberikan karpet merah kepada kaum perempuan yang sudah memantapkan niatnya untuk melangkah dan berjuang di hajatan Pilkada Serentak di seluruh daerah di Sumatera Barat tahun 2024 ini.

    "Selain akan memberikan dukungan penuh, doa kami juga akan senantiasa mengiringi langkah perempuan-perempuan tangguh yang dengan berani tampil sebagai calon kepala daerah. Semoga kelak bisa menjadi pemimpin hebat yang selalu mengambil keputusan dengan cermat, namun tetap feminim dan penuh kasih sayang," pungkas Lili.

    Perempuan Juga Mampu Bersaing

    Hasil survei Spektrum Politika yang dirilis pada Oktober 2020 lalu menunjukkan, bahwa sebanyak 56,9 persen dari 1.220 responden yang diwawancara mengatakan bahwa adat dan budaya Minangkabau mendukung perempuan beraktivitas dalam kegiatan politik. Dalam artian, 56,9 persen masyarakat Sumatera Barat sepakat bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik tidak bertentangan dengan sistem sosial dan budaya Minangkabau.

    Peneliti Spektrum Politika, Andri Rusta mengatakan, sistem sosial dan budaya Minangkabau sangat fleksibel, terutama dalam mengikuti perkembangan zaman. Sehingga muncullah istilah "ndak lakang dek paneh, ndak lapuak dek hujan". Apalagi di Minangkabau, perempuan memiliki posisi strategis, terhormat dan dimuliakan.

    "Hanya 26,6 persen responden yang menyatakan bahwa perempuan berpolitik bertentangan dengan adat dan budaya Minangkabau," ujar Andri saat itu.

    Dari survei tersebut juga terungkap, bahwa sebanyak 68,5 persen responden mengatakan tidak ada keyakinan atau larangan yang menghambat perempuan untuk menjadi pemimpin di daerah mereka. Artinya, peluang perempuan untuk menjadi pemimpin tetap terbuka sesuai dengan pilihan masyarakat.

    "Hanya 18,7 persen saja yang mengatakan bahwa masih ada keyakinan atau larangan yang membatasi kaum perempuan untuk jadi pemimpin di daerah. Dan 12,8 persen lainnya mengaku tidak tahu dengan kondisi ini," kata Andri.

    Survei yang dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan keterwakilan jumlah dan karakteristik penduduk yang ada di kabupaten/kota dengan margin of error 2,9 persen itu, juga mengungkap sebanyak 60,3 persen responden meyakini bahwa kaum perempuan di Sumatera Barat juga dianggap mampu bersaing dengan kaum laki-laki dalam aktivitas politik.

    "Bahkan sebanyak 58,2 persen responden menjawab bahwa kaum perempuan juga mampu menghadapi kerasnya dunia politik yang penuh dengan intrik. Mereka percaya, bahwa perempuan bisa menghadapinya," ujarnya.

    Terakhir, ketika responden ditanyakan apakah dalam proses pencalonan Pemilu dan di Pilkada terdapat perbedaan cara pandang masyarakat terhadap calon perempuan dan calon laki-laki, sebanyak 61,6 persen publik menjawab jika mereka sama sekali tidak membeda-bedakan keberadaan calon, apakah itu perempuan, maupun laki-laki.

    Keterbatasan Ruang

    Dari kacamata penulis, keterbatasan ruang gerak yang akhirnya menjadi penghambat perempuan untuk bisa maju dan bertarung di kontestasi Pilkada, antara lain karena mereka bukan kader partai politik, serta tidak berada atau tidak memiliki jaringan kekerabatan dengan politisi, apakah itu anggota dewan, mantan, ataupun kepala daerah yang sedang menjabat.

    Hasil riset Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada Pilkada 2018 lalu menunjukkan, hanya 31 dari total 342 perempuan yang terpilih. Sebanyak 14 dari mereka menjadi kepala daerah (bupati/ walikota) dan sebanyak 17 lainnya menjadi wakil kepala daerah (wakil bupati/ wakil walikota).

    Para perempuan yang terpilih menjadi kepala daerah tersebut, tak lain didominasi oleh mereka yang memiliki jaringan kekerabatan (54,84 persen), petahana (29,03 persen), kader partai (48,39 persen), eks dan anggota legislator (41,94 persen). Latar belakang mereka yang terpilih itu, juga tidak berdiri secara tunggal dan berkelindan satu sama lain.

    Terlepas dari persoalan itu, peluang perempuan yang sebenarnya diyakini juga memiliki kualitas dan kemampuan yang sama dengan laki-laki, menjadi terhambat pragmatisme partai politik yang cenderung berorientasi pada aspek elektabilitas dan kekuatan modal semata, yang mayoritas dimiliki laki-laki. Konon lagi mereka bukan bagian dari empat nominator tersebut. Tipis sekali harapan.

    Khusus di Sumatera Barat, pendiri organisasi Nurani Perempuan, Yefri Heriani mengatakan, hingga kini masih banyak stigma yang berkembang di tengah-tengah  masyarakat terhadap ide perempuan menjadi pemimpin. Berbagai prasangka dan stigma yang muncul, membuat garis start perempuan menjadi tidak sejajar dan berbanding lurus lagi dengan laki-laki.

    "Padahal di Sumatera Barat, banyak contoh perempuan dalam kelompok kecilnya yang berhasil memimpin dengan baik,” ujar Yefri, perempuan tangguh yang juga Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat itu.

    Sebagai pegiat dan pemerhati masalah perempuan, Yefri berpandangan bahwa kehadiran perempuan di ranah politik, baik itu di legislatif maupun eksekutif, pastinya akan menjadi komponen penting untuk menyuarakan aspirasi kaum perempuan yang selama ini justru diabaikan dan tidak pernah diperjuangkan oleh politisi laki-laki. Perempuan, pastinya akan menjadi jembatan untuk kepentingan perempuan lainnya.

    Pada akhirnya, banyak kalangan meyakini, jika fenomena kemunculan tokoh-tokoh perempuan di ajang Pilkada Serentak 2024 di Sumatera Barat, menjadi momentum kebangkitan Padusi Minang. Kemunculan mereka diyakini akan menjadi kekuatan besar, sekaligus instrumen penting untuk membangkitkan kembali muruah perempuan Minang di tingkat nasional, bahkan di mata dunia sekalipun.

    Kesetaraan gender yang dilihat dari pengakuan terhadap eksistensi Bundo Kanduang, adalah penegasan bahwa perempuan juga memiliki kemampuan untuk memangku diri sebagai pemimpin dan berkemajuan. Perempuan pemimpin, tentu bukan sekadar persoalan pencarian kekuasaan semata. Namun lebih sebagai bentuk pengakuan, bahwa perempuan juga memiliki kepentingan politik sendiri.

    Peran dan kehadiran Bundo Kanduang di Sumatera Barat, tidak hanya memiliki posisi strategis sebagai pilar matriarki, melainkan juga menjadi simbol keluhuran budaya Minangkabau yang sangat dinamis. Dia terhormat dan dimuliakan. Keberadaan mereka di suatu kaum sangat ditinggikan.

    Munculnya nama-nama Padusi Minang pewaris semangat Siti Manggopoh seperti Sovia Lorent, Julia F. Agusta, Emiko Epyardi Asda, Kompol (Purn) Rita Suryanti, Desni Seswinari, dr. Ambun Kadri dan Sarlina Putri di bursa Pilkada Serentak di Sumatera Barat 2024 ini, tentunya menjadi penegasan bahwa perempuan juga mulai dan semakin diperhitungkan.

    Dan jika memang partai politik pengusung memberikan mandat dan masyarakat di daerah menumpangkan amanah kepada mereka kelak, tentunya 2024 akan menjadi catatan sejarah baru dalam perjalanan perpolitikan Sumatera Barat. Pilkada 2024 akan dikenang sebagai era kebangkitan Padusi Minang. Era dimana perempuan bisa dengan lantang berteriak; "kami bisa!"

    Lantas, apakah Pilkada 2024 benar-benar akan menjadi panggung politik perempuan Sumatera Barat? Apakah dengan posisinya yang terhormat, tinggi dan dimuliakan, para Bundo Kanduang ini benar-benar akan memperkokoh legitimasi mereka sebagai kelompok yang juga diakui memiliki posisi setara dengan laki-laki, khususnya di Ranah Minang dengan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" ini? Wallahu a'lam bishawab.

    "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. Al-Baqarah: 30). **