×

Iklan


Pfizer-Moderna Minta Bebas Hukum Jika Vaksin Racikannya Timbulkan Efek Samping

21 Mei 2021 | 12:24:49 WIB Last Updated 2021-05-21T12:24:49+00:00
    Share
iklan
Pfizer-Moderna Minta Bebas Hukum Jika Vaksin Racikannya Timbulkan Efek Samping
Bio Farma menyebut produsen vaksin covid-19 Pfizer dan Moderna meminta klausul perjanjian kerja sama bebas hukum jika vaksinnya menimbulkan efek samping. Ilustrasi. AFP

Jakarta, Khazminang.id-- PT Bio Farma (Persero) mengungkap Pfizer dan Moderna meminta klausul perjanjian kerja sama berupa bebas hukum saat penggunaan vaksin covid-19 racikan mereka menimbulkan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI) atau efek samping.

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan hal ini yang membuat rencana penggunaan kedua merek vaksin covid-19 itu belum juga terealisasi di Indonesia. Padahal, sejauh ini tak ada perubahan terkait jenis vaksin yang sekiranya bisa digunakan di tanah air.

"Terkait Pfizer, kami masih berproses karena masih ada beberapa klausul yang kami belum mampu penuhi semua, misalnya indemnification, mereka minta dibebaskan dari semua tanggung jawab hukum seandainya ada KIPI yang sifatnya long term, sementara kami menegosiasikan ini saat pandemi saja," ujar Honesti saat rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR/MPR, Kamis (20/5).

    "Hal yang sama dengan Moderna, mereka minta klausul yang sama dengan Pfizer. Nah, makanya sampai hari ini kami masih berproses," lanjutnya.

    Kendati begitu, Honesti mengatakan hal ini tidak membuat negosiasi kerja sama berhenti begitu saja. Pihaknya terus berkomunikasi dan mencarikan solusi dari keinginan perusahaan dan Pfizer serta Moderna.

    "Ini yang jadi permasalahan, sehingga kami belum bisa lakukan kontrak dengan Pfizer. Tapi kami harap nanti akan ada solusi sekitar Juni," imbuhnya.

    Sementara, terkait rencana penggunaan vaksin merek Sputnik juga belum ada perkembangan. Honesti mengungkap hal ini karena komunikasi memang bukan dilakukan oleh Bio Farma, melainkan perusahaan farmasi lain.

    "Untuk vaksin Sputnik ini, oleh salah satu perusahaan farmasi Indonesia dan mereka masih berproses untuk dapat EUA (Izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization), dan ini belum selesai katanya, sehingga belum bisa masukkan Sputnik," jelasnya.

    Sejauh ini, pemerintah menggunakan vaksin dari Sinovac, farmasi China. Lalu, ada juga yang menggunakan AstraZeneca dari Covax/GAVI.

    Sedangkan, untuk vaksin Gotong Royong menggunakan vaksin dari Sinopharm. Selain itu, rencananya juga menggunakan vaksin CanSino.

    Honesti mengatakan berbagai uji klinis masih terus dilakukan perusahaannya, termasuk mengenai daya tahan vaksin, enam bulan atau sampai satu tahun.

    "Uji klinis di Bandung pun kami terus lanjutkan, mohon sabar untuk tunggu," pungkasnya. (han/cnn)