×

Iklan


Permohonan Informasi Ditolak Badan Publik? Begini Langkah Selanjutnya

24 November 2021 | 14:46:20 WIB Last Updated 2021-11-24T14:46:20+00:00
    Share
iklan
Permohonan Informasi Ditolak Badan Publik? Begini Langkah Selanjutnya

Padang, Khazminang.id-- Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terus bergulir menyasar ke semua lorong badan publik. Kali ini, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar pelatihan keterbukaan informasi publik bagi Sekretariat DPRD Sumbar yang diadakan selama dua hari pada tanggal 24-25 November 2021 di Hotel Axana, Padang.

Menurut Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar, Adrian Tuswandi, Sekretariat DPRD harus paham soal informasi publik. Semua berhak untuk tahu, Hak Anda untuk Tahu adalah tagline dari penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"Ada 4 macam informasi publik. Pertama ada informasi wajib, yaitu informasi yang wajib ada dan diumumkan, misalnya susunan anggota dewan DPRD Sumbar. Kedua, ada informasi berkala yaitu informasi yang harus diperbaharui per enam bulan, Ketiga, ada informasi serta merta seperti informasi Covid-19 di DPRD. Terakhir, ada informasi yang dikecualikan, di mana informasi ini sifatnya sangat ketat, misalnya informasi rapat yang baru perencanaan. Jika dibuka, akan membahayakan orang banyak dan jika tidak dibuka, justru menyelamatkan banyak orang," kata Adrian.

    Untuk itu, ia mengimbau apabila masyarakat meminta informasi dan badan publik tidak mau memberikan informasi yang diminta tersebut, masyarakat tak perlu ngoceh atau ambil pusing.

    "Tak perlu mete-mete apabila badan publik tidak mau memberikan informasi. Masyarakat cukup memberikan KTP dan mengisi formulir permintaan informasi, lalu berikan kepada PPID badan publik dan tunggu jawabannya selama 30 hari. Apabila tidak diberikan, maka bisa mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Sumbar, seperti itulah alurnya," sambung Toaik, sapaan akrabnya di berbagai kalangan.

    Ia juga meyakinkan masyarakat jangan ragu meminta informasi kepada badan publik karena itu semua sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarkat untuk mendapatkan informasi.

    "Apalagi di Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 ada ketentuan pidana informasi publik, yaitu pada Bab XI Pasal 53, di mana sebuah badan publik bisa dipidanakan apabila tidak memberikan informasi sesuai permintaan masyarakat," tuturnya.

    Dari diskusi yang bergulir, ada pertanyaan dari peserta mengenai data yang belum lengkap apakah bisa diberikan? Adrian pun menjawab PPID bisa memberikan informasi yang tersedia dan menyebutkan bahwa data masih dalam proses pelengkapan.

    Lalu iika data lama diminta dan tidak ditemukan, PPID harus membuat berita acara bahwa data tersebut sudah hilang atau tidak ditemukan. Laporan berita acara tersebut bisa digunakan untuk menjawab permintaan informasi data tersebut.

    "Sebagai bagian dari badan publik saya imbau, jangan sampai informasi yang salah menjadi viral. Karena jika informasi yang salah sudah menjadi viral, maka informasi itu akan menjadi 'maha benar'," pesan Adrian.

    Sementara, Kabid IKP Diskominfotik Sumbar, Indra Sukma mewakili Kadis Jasman Rizal mengatakan, pelatihan ini merupakan upaya pihaknya sebagai implementasi pokok-pokok pikir Anggota DPRD Sumbar tentang keharusan dan masifnya KIP.

    "Hari ini staf Sekretariat DPRD Sumbar diberikan pengayaan tentang KIP," ujarnya.

    Hadir sebagai narasumber yaitu Komisioner KI Sumbar, Adrian Tuswandi terkait tema yang mengangkat tema 'Tersekat Informasi, Bersengketalah di Komisi Informasi'. (han)