Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar, H. M. Nurnas |
Padang, Khazminang- Gubernur
Sumbar Irwan Prayitno diminta Fraksi Demokrat DPRD Sumbar untuk memerintahkan
Inspektorat memeriksa OPD yang
bertanggung jawab terhadap pembangunan
Main Stadium di Korong Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman yang rencananya akan
jadi lokasi pelaksanaan MTQ Nasional, karena dinilai terlalu banyak kesenjangan
serta keganjilan.
Bahkan, seperti
disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar, H. M. Nurnas kepada
wartawan, Kamis (25/6), permintaan tersebut juga sudah disampaikan saat Fraksi
Partai Demokrat memberikan Pendapat Akhir dalam Penyampaian Pendapat Akhir
Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar beberapa hari lalu.
"Fraksi Demokrat
sangat menyayangkan hal tersebut bisa terjadi. Pada hal, untuk penganggaran
main stadium itu amat alot dan penuh perdebatan," tukas Nurnas yang juga Sekretaris
Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan ini.
Dikatakan, untuk penganggaran
Main Stadium itu dilakukan tiga tahap, dimana untuk penganggaran awalnya Rp10 milyar,
kemudian ditambah menjadi Rp100 milyar dan akhirnya diputuskan menjadi Rp170 milyar.
"Kenyataannya, hal
tersebut tidak bisa direalisasikan OPD terkait dan hanya terealisasi 60,58%
saja dengan berbagai permasalahan," tukuk mantan Ketua Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Sumbar itu.
Menurutnya, adapun
permasalahan Main Stadium tersebut diantaranya, kursi sudah dipasang namun
atapnya belum ada, selain itu, pembebasan lahan jalan masuk menuju Main
Stadium, masih belum bisa diselesaikan secara keseluruhan.
Diantara beberapa permasalan
yang paling ganjil itu, tambahnya, adanya adendum sampai 3 kali. Pada hal itu
semestinya tidak perlu terjadi, karena kontrak di bulan Juli 2019 dan anggaran
sudah ada, dan perpanjangan pekerjaan dilakukan lewat tahun anggaran tahun 2019
sampai bulan Mei 2020, kemudian diperpanjang lagi sampai Agustus 2020, hal ini
tidak sesuai dengan aturan berlaku.
"Kita fokus pada
hal tersebut dulu, karena Main Stadium direncanakan tempat pembukaan MTQ yang
direncanakan pada November mendatang tentu akan bermasalah, diragukan bisa dipergunakan.
Jika hal itu dibiarkan, maka kami dari Fraksi Demokrat mendesak agar OPD yang
berkaitan segera dievaluasi, termasuk Bappeda juga perlu dievaluasi, karena
tidak matang dalam kajian dan membuat anggaran," tegas Nurnas.
Ditambahkannya, jika
hal ini terus dibiarkan, maka pembahasan anggaran akan terus berefek negatif
pada penyerapan anggaran berikutnya, dan membuat penetapan keuangan menjadi
tidak efesien serta efektif.