×

Iklan


Perda Trantibum Tak Sesuai Lagi dengan Kekinian Masyarakat Padang Panjang, Ini Alasannya

19 Juni 2020 | 17:01:24 WIB Last Updated 2020-06-19T17:01:24+00:00
    Share
iklan
Perda Trantibum Tak Sesuai Lagi dengan Kekinian Masyarakat Padang Panjang, Ini Alasannya
FADLY AMRAN

Padang Panjang, Khazminang.id-- Pemko Padang Panjang mencermati adanya pergeseran terhadap nilai-nilai kehidupan di tengah masyarakat secara perlahan. Tak cuma itu, semakin terkikisnya rasa kepedulian terhadap sesama, bahkan telah menimbulkan gesekan-gesekan antar sesama warga.

Atas kondisi itu, Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Panjang tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan masyarakat Kota Padang Panjang saat ini.

Diketahui, sebelumnya Pemko Padang Panjang telah mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD setempat. Salah satunya Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum).

    Terakhir, Perda Trantibum diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 tahun 2012, dari Perda sebelumnya Nomor 10 Tahun 2010.

    Ketika sejumlah fraksi di DPRD mempertanyakan persiapan perangkat daerah dalam pelaksanaan Perda itu nantinya, Walikota Padang Panjang, Fadly Amran, Kamis (18/6) dengan tegas menyebutkan jika pemerintah daerah melalui Satpol-PP dan Damkar telah siap untuk melaksanakan Perda itu.

    "Salah satunya, secara bertahap kita akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas personil, termasuk penyiapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)," kata Fadly.

    "Selanjutnya, apabila Ranperda ini sudah diundangkan dalam lembaran daerah, maka akan dilakukan tahapan sosialisasi agar dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat," ungkapnya.

    Adapun yang menjadi tujuan dari Ranperda Trantibum tersebut yakni, terciptanya ketenteraman dan ketertibam umum di Kota Padang Panjang melalui penegakan Perda dan terlaksananya asas kepastian hukum bagi Satpol PP dalam penyelenggaraan Trantibum.

    Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari Ranperda itu sebut Fadly, adalah untuk melakukan penindakan kepada setiap pelanggaran yang terjadi, serta sekaligus dalam upaya mengembalikan fungsi fasilitas umum sesuai peruntukannya.

    "Materi pokok yang diatur antara lain, tertib fasilitas umum, tertib jalan, trotoar dan taman, tertib elajar, tertib usaha, serta tertib lingkungan dan sosial," terang Wako Fadly Amran. **

    (Paul Hendri)