×

Iklan


Penurunan HPS Proyek di Padang Panjang Capai 30 Persen, Kok Bisa?

21 Jun 2021 | 01:17:38 WIB Last Updated 2021-06-21T01:17:38+00:00
    Share
iklan
Penurunan HPS Proyek di Padang Panjang Capai 30 Persen, Kok Bisa?
PASAR Pusat Padang Panjang. IST

Padang Panjang, Khazminang.id-- Setelah setahun "puasa" pembangunan infrastruktur akibat pandemi Covid-19, tahun ini Pemerintah Kota Padang Panjang mulai mengebut pengerjaan belasan proyek prioritas yang telah masuk dapur ULP (Unit Layanan Pengadaan) di kota berjuluk Serambi Mekkah itu.

Namun dari pantauan khazminang.id, proses lelang sejumlah proyek di Pemko Padang Panjang itu ditengarai banyak yang tak wajar. Sebab, banyak ditemukan rekanan pemenang tender dengan angka penawaran yang cukup "berani", alias terlalu rendah dari nilai pagu.

Berdasarkan data yang dihimpun media ini, sejumlah pemenang proyek penawarannya turun hingga 30 persen dari pagu. Bahkan, turunnya penawaran yang terjun bebas tersebut dikhawatirkan berpengaruh terhadap kualitas proyek.

    Selain itu, penurunan pagu anggaran proyek dalam proses lelang dinilai terlalu besar. Bahkan sejumlah proyek ada yang turun hingga 20 sampai 30 persen dari harga perkiraan sendiri (HPS) atau pagu anggaran.

    Menyikapi kondisi itu, Ketua DPRD Padang Panjang, Mardiasyah didampingi Ketua Komisi I, Hukemri, menyebut akan memantau temuan tersebut. Sebab, penurunan pagu bisa berdampak terhadap kualitas proyek. DPRD katanya, akan menggandeng konsultan pengawas independen.

    "Nilai turunnya ini saya lihat terlalu besar," kata Mardiansyah.

    Dia mengatakan, penurunan HPS saat lelang itu biasa terjadi. Namun, biasanya penurunan itu masih di angka yang wajar. Yakni kisaran 5 sampai 10 persen. Namun, saat ini penurunannya jauh sekali. Hal itu, katanya, dikhawatirkan akan berpengaruh pada kualitas proyek yang dikerjakan.

    "Karena itu harus dilakukan pengawasan yang lebih intens. Jangan sampai proyek itu dikerjakan asal-asalan. Pengerjaan harus dilakukan dengan benar. Jangan sampai penurunan harga itu juga membuat kualitas juga menurun," ujar politikus PAN itu.

    Dia menuturkan, di satu sisi, dari turunnya harga proyek itu tentu pemko bisa menghemat banyak anggaran. Namun, anggaran yang dihemat itu juga tidak boleh mempengaruhi kualitas pengerjaan proyek. Menurut dia, lembaga legislatif akan ikut mengawasi proyek tersebut.

    Kadis PUPR, Wilda Yusar saat ditemui di ruang kerjanya Jumat lalu, membenarkan jika salah satu proyek, yakni pedistrian pasar dimenangkan oleh CV Pengusaha Muda dari Pariaman. Proyek itu sendiri turun 27,49 persen dari pagu. Welda mengatakan, itu keputusan ULP karena dialah penawaran terendah.

    Welda mengatakan, PUPR dalam hal ini hanya melakukan verifikasi ulang terhadap pemenang yang dinobatkan oleh ULP. "Setelah kami lakukan verifikasi semua syarat, mereka penuhi. Begitu juga dengan jaminan berupa Bank, mereka sanggupi semua. Tenaga ahli, harga barang, bahkan batu cisankan yang masuk, mereka berani jamin lewat labor dulu sebelum dipakai. Jadi tidak ada alasan kami menolak usualan ULP tersebut," ujar Welda.

    Sementara Kepala ULP, Oktaviendri mengatakan, belasan proyek yang masuk di dapur ULP, semuanya memang mengalami penurunan HPS. Namun, penurunan itu ada banyak yang hanya turun di bawah 10 persen HPS sedikit. Penurunan katanya, terjadi saat pelaksanaan lelang. Sebab, para peserta lelang banyak yang melakukan penawaran dengan harga rendah.

    Rico M.SH, pemerhati pembangunan Kota Padang Panjang, menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh ULP dan juga PUPR. Kedua instansi itu sebutnya, hanya melakukan verifikasi tanpa melakukan klarifikasi dari sumber yang mereka katakan tersebut.

    "Kita masih ingat dari proyek-proyek yang turun tak wajar tersebut. Sebelum dapat pagu, terlebih dahulu kan ada perencanaan yang matang. Jadi kalau masih meleset jauh dari pagu, tentu janggal untuk lolos. Atau mungkin perencanaannya yang terlalu tinggi," ujarnya. Paulhendri