|
“Pada
tahun 2020, kita menargetkan bisa menyelesaikan pengerjaan fisik sepanjang 10
KM di penlok 2, yang dihitung dari KM 4,2. Namun itu sangat bergantung pada
pembebasan lahan. Jika lahan bisa dibebaskan segera, maka fisik juga bisa langsung
dikerjakan”
MARTHEN ROBERT SINGAI
Project Director Trans Sumatera Ruas Padang-Pekanbaru
Padang,
Khazminang.id— Penolakan terhadap pembangunan Jalan Tol
Trans Sumatera ruas Padang- Pekanbaru, masih dilakukan sejumlah masyarakat. Namun
proses pembangunan tetap berjalan. Proyek yang dilaksanakan oleh PT. Hutama
Karya, bahkan ditargetkan selesai sepanjang 10 KM di penetapan lokasi (penlok)
2, sebelum akhir tahun 2020 nanti.
Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, tidak menampik ketika dikonfirmasi soal masih adanya penolakan dari masyarakat terhadap pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Padang-Pekanbaru itu. Penolakan itu kata Irwan, merupakan suatu hal yang wajar dan tidak bisa dihindari Namun ditegaskan, proses pembangunan tetap terus berjalan.
“Sebagian besar sudah jalan. Kalaupun ada masyarakat yang menolak itu wajar. Kalau tidak bisa damai, ya sudah kita bawa ke pengadilan. Tidak ada cerita tanahnya tidak kita pakai. Paham ya,” kata Irwan Prayitno.
Ia menjelaskan, hal itu sudah sesuai dengan peraturan undang-undang. Tanah untuk kepentingan negara tidak bisa ditolak masyarakat, hanya saja ada proses yang yang dilalui dan pembangunan jalan tol harus tetap berjalan.
“Tidak ada masalah, tapi prosesnya kita lalui dengan cara damai, cocokan harga, diskusi, pakai apraisal dan segala macam, kalau tidak mau damai juga ya sudah uangnya kita taruh di pengadilan dan tanahnya kita garap,” kata Irwan di Padang, Senin (29/6).
“Semua masih jalan terus, kalau penlok 1 ada sebagian kecil dalam proses pengadilan, sebagian sudah selesai dan sedang pengerasan. Kalau penlok 2 lagi proses, jadi semua proses tetap jalan,” katanya.
Menurutnya, pembangunan terbagi dalam dua paket yaitu penetapan lokasi (penlok) 1 di Nagari Kasang, Padang Pariaman dari titik KM 0 sampai KM 4,2. Kemudian pembangunan di penlok 2 terdiri dari KM 4,2 sampai KM 36,6 di Kapalo Hilalang Sicincin.
Penlok 1 maupun penlok 2 semuanya berjalan dengan proses yang berbeda. Sebagian ada yang berproses di pengadilan, ada yang masih pembebasan, ada yang masih penetapan, dan ada pula yang sudah dalam pengerjaan fisik pengerasan.
“Semuanya proses, cuma macam-macam prosesnya. Kita bagi bagi, yang aman kita lakukan pengerasan, yang belum kita selesaikan,” katanya.
Saat ini, pembangunan jalan tol masih terus berjalan di penlok 1 dan telah menyelesaikan sekitar 22 persen pengerjaan fisik. Sementara sisanya masih terus dikerjakan.
Sementara di penlok 2 masih dalam tahap pembebasan lahan, namun telah ada pembangunan dilakukan di titik STA 23. Pembangunan di sana dapat dikerjakan karena telah ada kesepakatan dengan warga yang menunggu ganti rugi tanahnya.
Sementara Project Director Pembangunan Tol Padang- Pekanbaru, Marthen Robert Singai mengaku memang sempat ada beberapa penolakan warga di sekitar Parit Malintang. Hal itu terjadi karena masyarakat belum mendapatkan informasi. Saat ini ujar Marthen, pihaknya kembali melakukan sosialisasi ulang kepada masyarakat bersama kepala Korong setempat.
“Kita terus melakukan pertemuan bersama tim dari BPN dan tim pembebasan lahan untuk melakukan sejumlah evaluasi, baik itu soal pengukuran, pemetaan dan inventarisasi. Rapat evaluasi juga terus dilakukan, kira-kira apa hasilnya, kendala dan pembahasan lainnya,” katanya.
Saat ini kata Marthen, tim dari pembebasan lahan untuk penlok 2, juga sudah bekerja dan berjalan sekitar dua minggu. Penlok 2 terdiri dari KM 4,2 di Nagari Kasang sampai titik KM 36,6 yang berada di Koto Hilalang, Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman. Penlok 2 merupakan kelanjutan dari penlok 1 yang sudah berjalan dari KM 0 di jalan By Pass Kasang, sampai KM 4,2.
Setelah adanya penlok 2 oleh Gubernur Sumbar, proses pembebasan lahan dapat dilanjutkan.
Selain itu, saat ini pembangunan di penlok 1 juga tetap berjalan dan masih tahap pengerjaan fisik. Sudah sekitar 22 persen jalan tersebut dapat diselesaikan.
Pengerjaan di penlok 1 terus berjalan sambil pembebasan lahan di penlok 2 dikerjakan. Pada penlok 2 juga sudah ada yang dimulai pengerjaan tepatnya di titik STA 23.
“Penlok 2 masih tahap pengukuran dan inventarisasi lahan, tetapi kami sudah izin kegiatan tepatnya di STA 23 dengan kegiatan mulai memancang, kita juga sudah sepakat dengan warga, sambil mereka menunggu dibayar ganti rugi kami bisa berkegiatan, sebab disana juga ada pengerjaan jembatan, jadi kami kerjakan itu dulu,” katanya.
Menurutnya pembangunan secara fisik dapat dilakukan secara putus-putus, dan tidak harus dimulai dari titik KM4,2. Memang untuk penlok 2 tidak dimulai di titik KM 4,2 sebab masih menunggu konsolidasi pembebasan lahan.
Ia mengatakan pada tahun 2020 pihaknya menargetkan bisa menyelesaikan pengerjaan fisik sepanjang 10 KM di penlok 2 yang dihitung dari KM 4,2, namun itu sangat bergantung dengan pembebasan lahan. Jika soal lahan bisa dibebaskan segera, maka fisik juga bisa dikerjakan dengan segera.
“Namun kalau sampai akhir tahun lahan belum bisa diselesaikan dan kita baru bisa bekerja otomatis target itu tidak tercapai,” bilangnya.
Menurutnya, tim pembebasan lahan menargetkan total lahan di penlok 2 bisa selesai dibebaskan pada bulan Desember 2020. Lalu dari rentang waktu mulai sekarang sampai Desember tersebut ada lokasi atau titik yang sudah selesai dibebaskan, maka itu bisa dikerjakan.
“Tidak apa-apa pengerjaannya putus putus, kita lompat-lompat lokasinya tetapi yang penting ada proses pengerjaan yang berjalan,” ujarnya.
Saat musim virus corona atau covid-19 ini ia mengaku mendapat sedikit gangguan, terutama mobilitas para tenaga kerja dan barang-barang yang didatangkan dari luar. Tetapi kendala tersebut masih diatasi. “Ada hambatan sedikitlah, ada kendala tetapi tidak sampai membuat kita tidak berjalan,” katanya. **
(RYAN SYAIR)
