|
Jakarta,
Khazanah – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat
kemarin (12/11/2023) mengatakan angka ideal kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP)
sebesar 25%. Namun menurutnya pihaknya memahami kondisi para pelaku usaha saat
ini yang menghadapi ketidakpastian, sehingga tuntutan buruh untuk kenaikan UMP
2024 adalah sebesar 15%
"Kalau
bicara tentang realistis, sesungguhnya angkanya bukan 15% tapi 25%. Nah 25% itu
yang nyata, tetapi karena kami paham betul tentang kondisi para pelaku usaha
saat ini, maka kami munculkan angka 15%," ujar Mirah
Mirah
menjelaskan, angka 15% bukan angka yang muncul secara tiba-tiba. Usulan
tersebut didasarkan pada situasi dan kondisi ekonomi saat ini termasuk juga
peningkatan harga sejumlah komoditas pangan.
"Angka 15% tersebut itu bukan dari tiba-tiba dari langit
bimsalabim ada, tapi memang angka 15% itu angka yang memang kami juga
berdasarkan data-data dan hitungan yang secara realistis kami dapatkan dengan
situasi dan kondisi ekonomi situasi dan kondisi para pekerja buruh, kondisi
harga pangan yang luar biasa sangat tinggi," ujarnya.
Sementara
itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menekankan implementasi ketentuan
upah minimum tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 51 Tahun 2023 harus dilandasi dengan semangat bersama untuk membangun
Indonesia. Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan hal itu penting
ditegaskan selain upaya musyawarah dalam penentuan UMP yang kerap diwarnai
perbedaan pendapat.
“Yang
perlu kita semua tekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus
dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia.
Sehingga musyawarah mufakat lewat dialog sosial adalah penting, karena
perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi,” katanya di
Jakarta, Senin (13/11/2023).
Shinta
mengatakan dunia usaha menyambut disahkannya PP Nomor 51 Tahun 2023 sebagai
dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.
Namun, ia mengingatkan terkait formula pengupahan yang baru,
di mana indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan
Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi
ketenagakerjaan di daerah tersebut.
“Ini
kami rasa krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap
situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga
kerja,” kata Shinta.
Diketahui,
Kementerian Ketenagakerjaan memastikan upah minimum tahun 2024 naik menyusul
terbitnya aturan baru PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Kenaikan
upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh
yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama
ini," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.
Ida
memaparkan kepastian kenaikan upah minimum tersebut diperoleh melalui penerapan
Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencakup tiga variabel
yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam
bentuk α atau alpha).
Indeks
Tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan
mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah.
Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan lainnya faktor-faktor yang relevan
dengan kondisi ketenagakerjaan.
