×

Iklan


Pengacara Sebut Dakwaan Kasus Suap Bupati Solok Selatan Nonaktif Cacat Hukum

18 Juni 2020 | 01:38:32 WIB Last Updated 2020-06-18T01:38:32+00:00
    Share
iklan
Pengacara Sebut Dakwaan Kasus Suap Bupati Solok Selatan Nonaktif Cacat Hukum
Bupati Solok Selatan nonaktif, Muzni Zakaria menjalani sidang kedua di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang, Rabu (17/6).

Padang, Khazminang -- Penasihat Hukum Bupati Solok Selatan nonaktif, Muzni Zakaria menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus yang menjerat kliennya cacat hukum. 

Dalam eksepsinya (keberatan terhadap dakwaan JPU), tim Penasihat Hukum menyebut, uang yang diterima terdakwa sebesar Rp3,2 miliar yang didakwaan JPU adalah hubungan keperdataan, karena ada kesepakatan pinjam meminjam.

Hal itu dikatakan Penasihat Hukum terdakwa, David Fernando dan tim saat sidang lanjutan Bupati Solok Selatan nonaktif, Muzni Zakaria yang diduga menerima uang dari bos Grup Dempo yang kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang, Rabu (17/6).   

    "Dalam pinjam meminjam itu, telah diketahui oleh istri terdakwa sendiri dan juga disertai akta notaris," kata David Fernando bersama tim.

    Dijelaskannya, pinjaman tersebut, terdapat jaminan tanah, selain itu uang dari pinjaman tersebut, akan diperuntukkan membeli rumah di Jakarta. Tak hanya itu, tim PH terdakwa membeberkan, terdakwa yang menjabat sebagai Bupati Solok Selatan, tidak memiliki wewenang dalam memenangkan perusahan milik pengusaha terkenal, dalam proyek pengerjaan di Solok Selatan.  

    "Karena yang memiliki wewenang tersebut adalah ketua pokja bukan terdakwa. Hal ini tidak sesuai dengan penyidikan, sehingganya dakwaan JPU cacat demi hukum, karena ini adalah utang-piutang," ujarnya.

    Terhadap eksepsi dari PH terdakwa, JPU KPK yakninya Rikhi B Maghaz bersama tim, akan mengajukan tanggapannya. Sidang yang diketuai oleh Yose Rizal didampingi Zaleka dan M.Takdir masing-masing sebagai hakim anggota menunda memberikan waktu satu minggu.

    "Baiklah sidang ini kita lanjutkan kembali pada 24 Juni mendatang dengan agenda tanggapan dari JPU, sidang ditutup," tegasnya.

    Terdakwa yang saat itu memakai baju batik, tampak berbincang-bincang dengan PH, usai menjalani sidang. Dalam sidang tersebut, terdapat beberapa orang polisi yang mengawal proses persidangan.

    Usai berbincang dengan Penasihat Hukumnya, terdakwa pun menuju sel pengadilan dan dibawa dengan mengunakan mobil tahanan polisi untuk dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Muara Padang.

    Sebelumnya, Muzni Zakaria didakwa menerima uang dan barang yang secara keseluruhannya senilai Rp3,375 miliar atau setidak-tidaknya pada jumlah itu dari salah seorang pengusaha terkenal, yang tak lain merupakan bos Dempo Grup, M Yamin Kahar yang kini juga sedang menjalani proses persidangan.

    Pemberian tersebut, terkait dengan pembangunan Masjid Agung Solok Selatan dan jembatan Ambayan di Kabupaten Selatan tahun anggaran 2018.

    "Di mana perbuatan terdakwa Muzni Zakaria, bertentangan dengan kewajibannya selaku Bupati Solok Selatan," kata JPU KPK, Rikhi B.Maghaz bersama tim, saat membacakan dakwaannya.

    Lebih lanjut JPU menjelaskan, pada Januari 2018 lalu, terdakwa Muzni Zakaria mendatangi rumah Muhammad Yamin Kahar (berkas terpisah), yang merupakan bos PT Dempo Grup di Lubuk Gading Permai V,  Jalan Adi Negoro, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

    "Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menawarkan paket pengerjaan kepada Muhammad Yamin dengan pagu anggaran Rp55 miliar, dan Muhammad Yamin menyanggupi. Proyek pengerjaan melalui sistem lelang. Saat mengikuti lelang tersebut, M.Yamin Kahar pun menang," jelas dia.

    Sebelum proses lelang dilakukan, kata Rikhi, orang kepercayaan Muhammad Yamin disuruh berkoordinasi dengan Hanif selaku Kepala Pengerjaan Umum (PU) Kabupaten Solok Selatan. Namun proyek tersebut, tidak dikerjakan oleh PT Dempo, tapi dikerjakan oleh perusahaan lain, karna PT Dempo mencari perusahan lain.

    Dalam dakwaan JPU, disebutkan bahwa terdakwa Muzni Zakaria memerintahkan kepala PU untuk meminta uang kepada orang kepercayaan M Yamin Kahar, yang bernama Suhand Dana Peribadi alias Wanda, dan mentransfer uang sebesar Rp25 juta dan Rp100 juta, ke rekening Nasrijal.

    "Setelah dana cair, uang tersebut dibagikan kepada istri terdakwa sebesar Rp60 juta dan dibagikan kebagian protokol pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp25 juta guna THR, Rp15 juta untuk kepentingan terdakwa, Rp10 juta untuk sumbangan turnamen, dan Rp5 juta untuk pembiayaan kegiatan MoU," lanjutnya.

    Selain itu, terdakwa pun juga kembali menerima uang dari M. Yamin Kahar, dengan rincian Rp2 miliar, Rp1 miliar dan Rp200 juta. Uang yang diterimanya dilakukan secara bertahap dan uang tersebut digunakan untuk membangun rumah di Jakarta.

    Tak hanya itu, terdakwa meminta kepada M.Yamin Kahar utuk dibelikan karpet masjid di toko karpet, Jalan Hiligo, Kota Padang, senilai Rp50 juta.   

    "Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pasal 12 huruf b Undang-undang huruf b, Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan korupsi. Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP," ucapnya. (Murdiansyah Eko)