×

Iklan


Pencucian Uang Rusak Sendi Eknomi Nasional

08 April 2021 | 14:51:50 WIB Last Updated 2021-04-08T14:51:50+00:00
    Share
iklan
Pencucian Uang Rusak Sendi Eknomi Nasional

Padang, Khazminang.id – Pencucian uang atau yang disebut juga money laundering adalah sebuah kejahatan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dari wikipedia dikutip bahwa TPPU adalah perbuatan menyembunyikan asal muasal uang lalu membuatnya seolah-olah menjadi uang yang diperoleh secara sah atau legal.

    Dari yang banyak terungkap oleh aparat hukum, para pencuci uang umumnya melakukan itu karena uang yang diperoleh berasal dari tindak kejahatan. Atau setidaknya diperoleh dengan cara yang tidak legal.

    Oleh sebab itu TPPU busak saja mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Seperti apa orang melakukan pencucian uang?

    Dari praktik yang diungkap umumnya melalui tiga langkah. Yang pertama  uang yang diperoleh dari hasil kejahatan ditempatkan dengan berbagai cara pada sistem keuangan yang legal, sehingga bisa terlihat menjadi uang yang sah.

    Langkah kedua, pelaku mentransaksikan uang itu dengan berbelit-belit dan berlapis, bisa saja ke banyak rekening lalu berputar balik ke rekening asal, sehingga sulit dilacak. Kalau terlacak, orang akan menganggap itu adalah transaksi biasa. Nama akun juga disamarkan sedemikian rupa.

    Sedangkan langkah ketiga, para pelaku TPPU akan mengembalikan dana-dana yang digtempatkan atauy didistributikan ke berbagai akun tadi ke dalam harta kekayaannya. Selanjutnya, uang itu dipoakai untuk berbisnis, berinvestasi atau bahkan untuk membiayai kembali tindak kejahatan yang menghasilkan uang ilegal lagi.

    Di negara kita, TPPU diunyatakan sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam UU No 8 tahun 2010. Di UU ini TPPU dibagi atas tiga kategori.

    Yang pertama TPPU aktif, yakni seseorang yang menempatkan mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menbayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010).

    Yang kedua disebut TPPU pasif, yakni setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010).

    Kategori ketiga adalah mereka yang menikmati percikan dari uang haram itu, misalnya orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

    Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara maksimum 20 tahun, dengan denda paling banyak Rp10 miliar.

    Umumnya uang TPPU diperoleh dari  tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. (eko/wikipedia)