×

Iklan


Penambahan Rombel jangan Sampai Mematikan Sekolah Swasta

31 Juli 2021 | 17:45:11 WIB Last Updated 2021-07-31T17:45:11+00:00
    Share
iklan
Penambahan Rombel jangan Sampai Mematikan Sekolah Swasta
Alex Saputra. IST

Padang Panjang, Khazminang.id-- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya menyetujui penambahan dua rombel untuk menampung pelajar SMA Negeri di Padang Panjang, yang sebelumnya tereliminasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tahun 2021.

Pengusaha muda yang juga pemerhati pendidikan di Kota Padang Panjang, Alex Saputra kepada khazminang.id, Sabtu (31/7) mengatakan, keputusan boleh tidaknya penambahan rombel ini harus mempertimbangkan sejumlah catatan.

Salah satunya adalah keberadaan sekolah swasta. Artinya sebut Alex, jangan sampai penambahan rombongan belajar untuk sekolah negeri ini, justru akan mengganggu sekolah swasta dalam mendapatkan peserta didiknya.

    "Yang menjadi pertimbangannya, jangan sampai penambahan kuota siswa untuk sekolah negeri ini, malah berujung mati dan ditutupnya sekolah swasta karena ketiadaan siswa. Bagaimanapun, kontribusinya cukup besar terhadap angka partisipasi siswa," tegas Alex.

    Diketahui, hampir setiap tahun proses PPDB online selalu memunculkan kisruh dan menyisakan banyak cerita sedih di kota berjuluk Serambi Mekkah itu. Butuh terobosan agar PPDB benar-benar berjalan transparan dan memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak di kota yang hanya dua kecamatan ini.

    Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Mardiansyah terus mendesak Pemko Padang Panjang agar mencarikan solusi bagi pelajar yang tidak tertampung di SMA Negeri. Salah satunya, pihaknya mengusulkan penambahan kuota penerimaan, lantaran banyak laporan dari orang tua yang anaknya tak diterima di semua sekolah negeri yang masuk zonasi tempat tinggalnya.

    "Kita minta dilakukan penambahan rombel atau menambah kursi tiap kelas, dengan terlebih dahulu menyurati provinsi dan kementerian. Alhamdulillah, usulan itu diterima Kemendikbud. Artinya, kisruh tentang PPDB online 2021 ini dapat teratasi," ujar Mardiansyah, Sabtu (31/7). 

    Lebih lanjut Mardiansyah mengatakan, dengan pelajaran ini, ke depan harus dilakukan pembenahan aturan dan mekanisme terkait kebijakan zonasi. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak ada lagi siswa yang kehilangan kesempatan terbaiknya untuk belajar di sekolah negeri, hanya karena perkara kebijakan.

    "Pemko Padang Panjang dan provinsi  perlu duduk bersama kembali  menuntaskan kisruh PPDB, agar tak terulang kembali tahun di muka. Dan pemerintah bisa menjalankan tugas konstitusi, terutama untuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik dan adil bagi seluruh masyarakat," tandasnya. Paulhendri