×

Iklan

PROTOKOL COVID-19 DENGAN PEMBERIAN SANKSI
Pemprov Sumbar Siapkan Perda

28 Juli 2020 | 21:29:58 WIB Last Updated 2020-07-28T21:29:58+00:00
    Share
iklan
Pemprov Sumbar Siapkan Perda
Gubernur Irwan Prayitno


Padang, Khazminang.id -- Apakah masyarakat belum cukup mengerti soal bahaya dari Covid-19 sehingga penerapan protokol kesehatan terkesan belum dipatuhi semua? "Itu pertanyaan yang sering disampaikan wartawan kepada saya," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

    Menurut Gubernur, semua sudah tahu akan bahayanya. Yang belum itu adalah mau peduli, sehingga pada saat berada di ruang publik banyak yang tidak pakai masker dan masih mau berada di dalam sebuah kerumunan.

    Dalam sebuah wawancara di ruang kerjanya dengan Khazanah, Irwan Prayitno mengatakan bahwa yang diperlukan sekarang adalah tindakan penegakkan disiplin. Sosialisasi akan bahaya Covid-19 sudah lebih dari cukup, yang belum ada adalah law enforcement berupa pemberian sanksi bagi yang melanggar.

    "Nah, masalahnya, bagaimana menerapkan sanksi kalau peraturannya belum ada. Karena itu diperlukan sebuah Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan protokol Covid-19 di Sumatera Barat berikut dengan sanksi-sanksi bagi yang melanggar Perda itu," kata dia.

    Pemprov memang sedang menyiapkan sebuah Ranperda tentang Tatanan Baru Berbasi Kearifan Lokal. Kini rancangannya dalam tahap diseminarkan dan uji publik.

    Kemarin, Gubernur membuka kegiatan seminar terseburt di di Aula Kantor Gubernur. Pada saat memberikan pengarahan di depan para peserta, Gubernur IP mengatakan bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat, perlu adanya sinergi antara pemenuhan kesehatan dan kesalamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat di Daerah dalam bentuk tatanan baru berbasis kearifan lokal.

    "Jadi, dua-duanya jadi perhatian, ya kesehatan masyarakat, ya perekonomiannya juga. Tidak bisa kesehatan saja, kalau ekonominya tidak bergerak. Dan tidak bisa juga hanya ekonomi saja yang kita jaga, sementara kesehatan masyarakat menjadi terabaikan," kata IP.

    Tatanan baru menurut Gubernur,  adalah cara hidup sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang tetap produktif tetapi aman dari ancaman pandemi, terutama Covid-19.

    Menurutnya, kearifan lokal adalah bagian dari budaya suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan kultur masyarakat. "Kearifan lokal Sumatera Barat itu misalnya, ada budaya malu. Malu kalau melanggar aturan dan disiplin, apalagi kalau menerima sanksi kalau melanggar aturan," katanya.  Maka dari situlah Ranperda ini akan berangkat untuk bisa dibahas DPRD Sumbar. Gubernur pernah juga mencontohkan perkara memakai helm untuk pengendara sepeda motor. Ketika dulu belum ada aturan yang mewajibkan harus pakai helm, orang tak peduli jika mengendarai sepeda motor tanpa hel. Tapi begitu aturannya ada, semua takut tak pakai helm karena ada sanksinya. "Begitu juga dengan masker misalnya, nanti akan ada sanksi untuk yang kedapatan berada di ruang publik tanpa masker," kata Irwan Prayitno.

    Agar Perda ini makin kaya, maka diperlukan sebuah seminar yang diharapkan dapat menerima masukan dari berbagai tokoh dan pakar yang diundang. "Dengan adanya pendapat banyak dari para pakar ada dari pakar hukum, kesehatan, serta dari pakar ilmu sosial, budaya, pakar agama dan jurusan pertanian termasuk kearifan lokal. Didalam perda ada satu hal yang diinginkan yaitu sanksi secara bertahap administratif dan sebagainya," kata dia.

    Dua pekan lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta para Kepala Daerah agar menerapkan sanksi kepada masyarakat yang enggan menjalankan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19. Pemberian sanksi ini dapat berupa denda ataupun sanksi administrasi kepada masyarakat agar kasus Covid-19 dapat dikendalikan.

    Presiden memberikan arahan kepada para Gubernur untuk menegakkan disiplin, memang seyogiyanya ada sanksi apa itu denda maupun administrasi. Supaya ada proses peningkatan kedisiplinan masyarakat yang itu harus diiringi upaya pergerakan roda perekonomian kembali.

    Tindakan untuk memberin sanksi kepada para pelanggar protokol Covid-19 sudah dimulai di Jawa Barat. Mulai Senin, 27 Juli 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memulai razia warga yang tidak memakai masker saat keluar rumah. Razia tersebut diberlakukan di semua daerah di Jawa Barat.

    Dalam pergub (peraturan gubernur) Jawa Barat ada tiga jenis sanksi. Pertama, teguran ringan berupa lisan dan teguran kedua sanksi berupa sosial misalnya. Sanksi sosial tersebut, warga diminta membersihkan area publik, di antaranya membersihkan masjid, taman, dan tempat publik lainnya. Sanksi yang terakhir akan dikenakan denda. (eko yanche edrie)