|
Jakarta, Khazanah – Presiden Joko
Widodo (Jokowi) menyoroti serapan anggaran negara yang belum optimal dibelanjakan
tahun ini. Artinya pejabat daerah dan pusat masih lamban membelanjakan APBN
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah). Hal ini disampaikan Jokowi dalam agenda penyerahan Digital Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah
(TKD) 2024 di Istana Negara Jakarta, Rabu (29/11/2023)
Jokowi mengkritik dana yang mengendap
triliunan Rupiah di kas pemerintah pusat dan daerah yang kembali terulang pada
tahun anggaran 2023 ini. Oleh karena itu, ia memerintahkan agar serapan dana
tersebut segera dioptimalkan pada tiga pekan ke depan.
"Artinya dalam tiga minggu ini
akan ke luar uang bertriliun-triliun, ini kita ulang-ulang terus setiap
tahun," kata Presiden Jokowi dihadapan sejumlah pejabat kementerian dan
lembaga terkait serta perwakilan pemerintah daerah.
Jokowi mengatakan bahwa arahan untuk
mempercepat penyerapan anggaran telah ia sampaikan sejak sembilan tahun yang
lalu.
"Tadi saya minta informasi ke
Menteri Dalam Negeri, berapa sih realisasi sampai saat ini? Baru 64% daerah.
Pusat juga 74 persen. Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64, sama 74,"
katanya.
Dia mengingatkan penyerapan anggaran
2024 akan dimulai per Januari, sehingga sisa anggaran yang masih teralokasi di
APBN maupun APBD untuk kegiatan 2023 harus segera dihabiskan.
"Tadi saya minta informasi ke
Menteri Dalam Negeri, berapa sih realisasi sampai saat ini? Baru 64% daerah.
Pusat juga 74 persen. Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64, sama 74,"
katanya.
Dia mengingatkan bahwa penyerapan
anggaran tahun 2024 akan dimulai per Januari, sehingga sisa anggaran yang masih
teralokasi di APBN maupun APBD untuk kegiatan 2023 harus segera dihabiskan.
Eksekusi segera, eksekusinya sesegera
mungkin. Jadi bolak-balik saya sampaikan, Januari segera dimulai anggaran itu
realisasi, realisasikan secepat-cepatnya," katanya.
Namun Jokowi menyadari bahwa mengubah
pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
