×

Iklan


Pariwisata Halal Bukittinggi Berbasis ABS-SBK

28 Juni 2024 | 10:53:30 WIB Last Updated 2024-06-28T10:53:30+00:00
    Share
iklan
Pariwisata Halal Bukittinggi Berbasis ABS-SBK
Wisata Bukittinggi berbasis ABS-SBK

Oleh : Iwin SB

 

Minangkabau mempunyai falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK), ada tiga pengertian tentang pariwisata halal, yaitu makanan dan minuman, perilaku serta sarana prasarana,

    Diuraikan Wakil Wali Kota Bukittinggi, H.Marfendi, makanan minuman harus dilabelisasi halal dan mempunyai persyaratannya tersendiri, untuk makanan yang terbuat dari daging, mulai dari proses penyembelihan hewan sampai proses masak memasak harus secara halal.

    Alhamdulillah kini sudah merata dilakukan pihak pelaku UMKM bidang kuliner mengurus label halal. Kita bersyukur Pemerintah sudah mengadakan pengurusan paket- paket labelisasi halal secara gratis untuk pelaku UMKM bidang kuliner.

    Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi menganjurkan seluruh pelaku UMKM bidang kuliner membuat label halal dan sertifikat halal, mengurusnya sangat mudah sekali, karena ada lembaga yang mempunyai kewenangan membuat label halal dan sertifikat halal. Selama tiga tahun ini tidak dikenakan biaya mengurus sertifikat halal. Jika sudah ada label halal dan sertifikat, maka hasil yang dibuat pelaku UMKM bidang kuliner dapat pula dijual. Sehingga pembeli umat Muslim tidak ragu lagi untuk membelinya.

    Begitu juga di tempat penjualan kuliner, seperti kedai makanan minuman, rumah makan diletakkan label halal dan daftar harga menu yang dijual, artinya pembeli yang makan dan minum di tempat tersebut merasakan halal yang dimakan dan diminum dan si penjual merasakan halal juga menjualnya (rela membayar dan rela menerima pembayaran dari si pembeli). Inilah salah satu kriteria kedai makan atau rumah makan halal.

    Pariwisata halal menyangkut juga dengan perilaku bagi kunjungan wisatawan di Kota Bukittinggi, mengenai hal tersebut tentu kita bicarakan dan kita bahas dengan pihak hotel/homestay dan pengelola tempat wisata, bagaimana agar perilaku-perilaku yang menyimpang dari nilai norma-norma adat dan agama, perlu kita atasi dengan peraturan-peraturan tersendiri. Memang banyak keluhan-keluhan di tengah masyarakat yang ketika kita melakukan kebaikan, keburukan itu pasti ada.

    Kita akan jauh rasakan ketika masyarakat menerapkan nilai norma-norma adat dan agama dengan baik, yang sangat menentukan adalah suasana di masyarakat. Proses perilaku dapat dibentuk dengan proses dakwah, seperti di awal tahun 90 an. Dakwah pada waktu itu tidak hanya di Masjid, tapi juga di sisi-sisi kehidupan masyarakat dan di lingkungan kantor-kantor.

    Ada sebuah perubahan-perubahan yang kita rasakan sudah membaik, tanpa terasa sudah membaik. Kebaikan-kebaikan tersebut perlu kita pelihara. Bagaimana pemeliharaannya, memeliharanya kembalikan kepada yang membuat kebijakan harus benar-benar paham ketika membuat kebijakan ada dampak-dampak lainnya, begitu juga ketika membuat sarana prasarana harus ada dampak-dampak positifnya.

    Maka dari itu, kita membuat peraturan-peraturan tentang perilaku bagaimana berwisata di Kota Bukittinggi dan juga bagaimana langkah-langkah kita untuk bisa


    membuat Kota Bukittinggi ini benar-benar memelihara nilai Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah.

    Tak ketinggalan mengenai sarana prasarana yang menunjang pariwisata halal, seperti tempat duduk-duduk yang tidak bersentuhan, membatasi jam duduk-duduk malam hari di sekitar jalan Jenderal Sudirman, pedestrian taman Jam Gadang, jangan sampai larut malam duduk-duduk disitu.

    Dilihat masa kini kecenderungan anak-anak muda yang disebut milenial duduk- duduk minum kopi di café untuk menghilangkan kejenuhan, boleh duduk-duduk tapi tidak sampai larut malam, ini peraturan yang sudah dibuat sampai jam 23:00 WIB. Hal ini kita batasi gerak langkahnya, karena waktu malam apalagi sampai larut malam, itu tidak baik.

    Buya Marfendi mengharapkan kepada seluruh pelaku-pelaku UMKM bidang kuliner segera mengurus sertifikat halal, sehingga apa yang kita produksi di Kota Bukittinggi benar-benar halal, sehingga bisa diterima di tempat-tempat pariwisata. Dan pelaku-pelaku atau insan-insan pariwisata coba pelajari bagaimana akar kepariwisataan kita tidak berserabut karena banyak datangnya kunjungan wisatawan.

    Bagi pelaku-pelaku pariwisata atau perhotelan perlihatkanlah keminangkabauan kepada pengunjung wisatawan, sehingga ketika wisatawan datang di Kota Bukittinggi sudah melihat inilah yang dinamakan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Mudah-mudahan kedepannya dari Kota Bukittinggi ini kita perlihatkan nilai-nilai adat budaya yang kuat dan kokoh, ucap Buya Marfendi.

    Dikutip dari keterangan Edison Katik Basa, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bukittinggi, tanggal 26 Maret 2022. Meskipun Kota Bukittinggi sudah cukup lama ditetapkan sebagai “Kota Wisata” melalui SK Gubernur Sumatera Barat tanggal 11 Maret 1984 dan juga sudah mempunyai Perda Rencana Induk Pariwisata Kota (Rinparko), tetapi ternyata belum ada aturan yang lebih spesifik tentang bagaimana penyelenggaraan pariwisata itu sampai kini.

    Karena itu, DPRD mencoba menyusun Perda yang dituangkan dalam naskah Ranperda Penyelenggaraan Kepariwisataan Kota Bukittinggi. “Ini merupakan Ranperda inisiatif dari legislatif, demi lebih tegasnya pengaturan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di kota ini,” Ranperda tentang penyelenggaraan kepariwisataan ini telah disampaikan oleh para inisiator pada rapat paripurna DPRD, dan pada tanggal 22 Maret 2022 merupakan pembahasan akhir yang dilakukan bersama lintas Komisi, lintas fraksi dan eksekutif.

    Terkait dengan materi ataupun ruang lingkup daripada ranperda ini, itu mengatur beberapa hal, pertama sekali tentang jenis usaha pariwisata yaitu perhotelan, objek wisata dan lainnya. Juga mengatur tentang hak kewajiban termasuk larangan, baik bagi Pemerintah, pelaku pariwisata dan juga wisatawan.

    Selain itu tentang promosi pariwisata termasuk pendanaan. “Ini juga akan mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pelaku pariwisata di Kota Bukittinggi.” “Dengan Ranperda ini, tentunya kita berharap kepariwisataan di Kota Bukittinggi akan tertata sedemikian rupa akan lebih baik dari segi usaha-usaha pariwisata termasuk hubungan dengan pelaku pariwisata dalam hal ini asosiasi pariwisata.”


    Pada Ranperda ini, tuturnya, juga diatur bahwa setiap pelaku pariwisata harus mempunyai sertifikasi, nantinya tidak mengenal lagi yang namanya illegal atau tidak terverifikasi. Bagi yang belum bersertifikasi, pemerintah mendorong memfasilitasi untuk disertifikasi. DPRD meminta untuk yang bersertifikasi itu yaitu pelaku usaha pariwisata, seperti hotel dan sejenisnya, biro perjalanan dan pemandu wisata yang tergabung dalam organisasi Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kota Bukittinggi.

    Ranperda ini juga mengatur kunjungan wisatawan yang datang di Kota Bukittinggi, baik berupa hak dari wisatawan sendiri yaitu mendapatkan pelayanan yang baik, informasi yang baik, kepastian hukum selama berada di Kota Bukittinggi termasuk dalam pelayanan kesehatan. bahkan diasuransikan dalam kategori resiko berat.

    Wisatawan juga harus mematuhi aturan-aturan yang dibuat dalam perda, seperti larangannya tidak boleh merusak objek wisata, tidak boleh berbuat maksiat, tidak boleh menampakan pornoaksi dan pornografi.“

    Dalam ranperda ini, kita menentukan wisata halal, baik dari pengelola termasuk penyediaan fasilitas atau infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah Daerah. Dan kedatangan wisatawan ke Kota Bukittinggi pun harus berada dalam koridor yang telah ditentukan dalam falsafah Minangkabau yaitu Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, sehingga menjadikan pariwisata halal,” kata Edison Katik Basa.

    DPRD sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah, dalam Propemperda Tahun 2023 DPRD berinisiatif mengajukan 3 rancangan peraturan daerah yaitu rancangan peraturan daerah tentang: 1. Penyelenggaraan Pariwisata Halal, 2. Produk Makanan dan Minuman Halal, 3. Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.

    Pada tanggal 3 Juli 2022 yang lalu, ketiga Raperda inisiatif DPRD tersebut telah dilakukan diskusi publik untuk mendapatkan masukan terkait dengan pembuatan Naskah Akademis dan Draft Raperda nya yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan mengundang perangkat daerah, berbagai unsur organisasi dan stakeholder terkait. Diharapkan ketiga raperda tersebut dapat selesai dan dihantarkan segera dalam rapat paripurna DPRD pada masa sidang ke satu tahun sidang 2023-2024, ungkap Edison Katik Basa.