×

Iklan

MONOPOLI VAKSIN MULAI TERASA
Negara Maju Blokir Usaha Negara Berkembang Bikin Vaksin

21 Maret 2021 | 11:22:31 WIB Last Updated 2021-03-21T11:22:31+00:00
    Share
iklan
Negara Maju Blokir Usaha Negara Berkembang Bikin Vaksin
Industri vaksin

London, Khazminang.id – Dalam langgam Minang perilaku ini disebut cadiak buruak. Prilaku sejumlah negara maju yang diberitakan  oleh BBC hari ini: Memblokir Usaha Negara Berkembang untuk Membuat Vaksin.

BBC menyiarkan bocoran sekelompok negara maju - termasuk Inggris - memblokir proposal untuk membantu negara-negara berkembang dalam meningkatkan kemampuan membuat vaksin.

    Sejumlah negara berkembang sebelumnya telah meminta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk membantu mereka terkait gagasan itu.

    Namun negara-negara maju malah menolak sejumlah ketentuan di dalam hukum internasional yang bisa membantu negara-negara berkembang mewujudkannya.

    Ini menurut salinan bocoran naskah perundingan resolusi WHO terkait isu tersebut.

    Di antara kelompok negara maju itu adalah Inggris, AS, dan yang tergabung dalam Uni Eropa.

    "Kita bisa saja bersepakat untuk mempermudah negara-negara memproduksi lebih banyak vaksin dan obat di dalam negeri, termasuk inisiatif yang akan membiayai dan memfasilitasinya. Inggris dalam posisi yang menentang hal itu dengan berupaya menyingkirkan ide-ide progresif di dalam teks tersebut," kata Diarmaid McDonald dari Just Treatment, yaitu kelompok yang mendukung akses yang berkeadilan untuk obat-obatan.

    Seorang juru bicara pemerintah Inggris mengatakan bahwa "pandemi global membutuhkan solusi global pula dan Inggris tengah memimpin upaya itu, untuk memastikan akses yang adil di seluruh dunia dalam mendapatkan vaksin dan perawatan Covid-19."

    Juru bicara yang tidak disebutkan namanya itu juga menegaskan bahwa Inggris adalah salah satu donatur terbesar dalam upaya internasional untuk memastikan bahwa lebih dari satu miliar dosis vaksin virus corona dikirim ke negara-negara berkembang tahun ini.

    Bila dan kapan pemerintah harus campur tangan untuk memastikan pasokan obat-obatan yang terjangkau, merupakan masalah yang sudah berlangsung lama.

    Namun kemampuan negara-negara yang berbeda untuk mendapatkan vaksin dan obat-obatan terus menjadi sorotan selama pandemi.

    Banyak pakar menyatakan bahwa akses vaksin yang berkeadilan merupakan faktor kunci dalam mencegah penambahan kasus baru dan kematian, serta bahwa terwujudnya kekebalan populasi.

    Namun, kapasitas memproduksi vaksin di tingkat global baru mencapai sepertiga dari yang dibutuhkan, ungkap Ellen t'Hoen, pakar kebijakan obat-obatan dan hukum kekayaan intelektual.

    "Ini adalah vaksin-vaksin yang diproduksi di negara-negara maju dan pada umumnya disimpan oleh negara-negara maju pula."

    "Negara-negara berkembang sudah menyatakan butuh pembagian peran, bukan hanya dapat jatah vaksin, namun juga hak untuk memproduksi vaksin," lanjutnya.

    Untuk membuat vaksin, tidak hanya diwajibkan punya hak untuk memproduksi substansi aktual dari bahan pokoknya (yang dilindungi oleh hak paten), namun juga harus punya pengetahuan mengenai pembuatannya karena teknologinya rumit.

    WHO tidak memiliki kewenangan untuk mengabaikan hak paten, namun organisasi itu tengah berupaya membuat negara-negara untuk bisa bersama-sama mencari cara untuk mendongkrak pasokan vaksin.

    Pembicaraan yang tengah berlangsung di WHO tersebut menggunakan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional untuk menyiasati hak paten dan membantu negara-negara untuk memiliki kemampuan teknis membuat vaksin. (eko/bbc)