×

Iklan


Nasib Ulayat Masyarakat Adat dalam Proses Pengadaan Tanah untuk IKN

26 September 2022 | 19:54:02 WIB Last Updated 2022-09-26T19:54:02+00:00
    Share
iklan
Nasib Ulayat Masyarakat Adat dalam Proses Pengadaan Tanah untuk IKN



Oleh Agung Eka Mulya Dharma, SH

(Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas)

 

Pada 18 Januari 2022, DPR RI telah menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Para wakil rakyat dari seluruh fraksi secara aklamasi menyatakan setuju RUU IKN menjadi UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. UU ini terdiri dari 11 bab dan 44 pasal.

    UU No. 3 Tahun 2022 merupakan dasar hukum bagi pemindahan Ibu Kota Negara, dari DKI Jakarta ke IKN yang berlokasi di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. UU ini mengatur beberapa aspek strategis, mulai dari cakupan wilayah geografis, bentuk dan susunan pemerintahan, penataan ruang dan pertanahan, pemindahan kementerian/lembaga, pemantauan dan peninjauan, hingga sumber keuangan.

    Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pengembangan IKN sebagai "kota dunia untuk semua" menandai dimulainya peradaban baru di Indonesia. Nama Nusantara, ibu kota RI ini mewakili konsep persatuan mengingat keragaman Indonesia. Realitas keragaman itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat, untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan. Sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2022 yang menyatakan, IKN memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk:

    a.      menjadi kota berkelanjutan di dunia;

    b.      sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan;

    c.       menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945

    Cakupan wilayah IKN berada di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagian lahan yang digunakan sebagai wilayah IKN merupakan kawasan hutan dan sebahagian lagi merupakan tanah hak masyarakat serta tanah yang didiami masyarakat adat setempat dengan hak ulayat diatasnya. Pasal 16 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2022 menyebutkan, perolehan tanah oleh Otorita IKN dan/atau Kementerian/Lembaga di IKN dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 2 Perpres No. 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah Dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara bahwa, perolehan tanah di IKN dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan/atau pengadaan tanah.

    Dari ketentuan tersebut jelas bahwa perolehan tanah di IKN salah satunya dengan mekanisme pengadaan tanah. Lantas akan jadi menarik apabila objek pengadaan tanah tersebut adalah tanah yang didiami oleh masyarakat adat setempat yang tercatat sebagai hak ulayat. Masyarakat adat tersebut telah tinggal di daerah itu selama ratusan tahun dari generasi ke generasi. Namun yang jadi permasalahan adalah tanah masyarakat adat ini tidak mempunyai sertifikat. Saat ini mereka merasa cemas, khawatir mereka akan terusir dari tanah ulayat mereka yang tak punya sertifikat. Hal itu dikhawatirkan akan memunculkan konflik nantinya.

     

    Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di IKN

     

    Untuk merealisasikan wilayah IKN dilakukan dengan mekanisme sebagaimana diatur Pasal 16 UU No. 3 Tahun 2022 yaitu tanah untuk wilayah IKN dapat diperoleh melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan melalui mekanisme pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Menurut Maria S.W. Sumardjono dalam bukunya Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk berbagai kepentingan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum. Pengadaan tanah pada prinsipnya dilakukan melalui musyawarah pihak-pihak terkait, pihak yang memerlukan tanah dengan pemegang HAT yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan. 

    Mekanisme pengadaan tanah untuk IKN diatur dalam Pasal 4 Perpres No. 65 Tahun 2022 yang menjelaskan, terdapat dua mekanisme yang dapat dipilih, antara mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; atau mekanisme pengadaan tanah secara langsung.

    Karena salah satu cara pengadaan tanah di IKN ini adalah melalui pemanfaatan tanah ulayat masyarakat adat, maka pada tulisan ini akan dilihat bagaimana mekanisme pengadaan tanah dengan dua mekanisme pengadaan tanah di atas tanah ulayat masyarakat adat yang berada di wilayah IKN, yaitu Mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Mekanisme Pengadaan Tanah Secara Langsung.

     

    1.             Mekanisme Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

     

    Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum di IKN, berlaku mekanisme sebagimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) yaitu pengadaan tanah di IKN merupakan salah satu jenis upaya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Ketentuannya, dilakukan melalui tahapan perencanaan; persiapan; pelaksanaan; dan penyerahan hasil. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus disertai dengan ganti kerugian.

    Pada mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini, ganti kerugian kepada pihak yang berhak dalam hal ini Masyarakat Adat harus mendapatkan penggantian yang layak dan adil sebagaimana ditegaskan Pasal 9 ayat (2) UU Np. 2 Tahun 2012. Untuk itu perlu kesepakatan bentuk dan besaran ganti rugi yang sesuai, mengingat tanah masyarakat hukum adat bersifat magis yang mana memiliki keterikatan khusus.

    Berdasarkan Pasal 36 UU No. 2 Tahun 2012, ganti kerugian yang dapat diberikan yaitu berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Bentuk ganti kerugian tersebut tentu saja memiliki dampak positif dan negatifnya masing-masing.

    Seharusnya, bentuk ganti kerugian yang ditawarkan tidak hanya ganti kerugian fisik yang hilang, tetapi juga harus menghitung ganti kerugian non fisik seperti pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dipindahkan ke lokasi baru. Sepatutnya pemberian ganti kerugian tersebut harus tidak membawa dampak kerugian kepada pemegang hak atas tanah yang kehilangan tanah tersebut melainkan membawa dampak pada tingkat kehidupan yang lebih baik atau minimal sama pada waktu sebelum terjadinya kegiatan pembangunan.

    Bentuk ganti rugi tanah ulayat oleh Otorita IKN kepada Masyarakat Adat ini, harus ada kombinasi antara ganti kerugian pemukiman kembali, ganti kerugian tanah pengganti dan ganti kerugiaan dalam bentuk uang. Pola yang dapat dilakukan adalah Masyarakat Adat di  relokasi atau transmigrasi lokal yang berada tidak terlalu jauh dari kawasan masyarakat adat awal. Selanjutnya dibuatkan rumah, diberikan lahan untuk berkebun, dan kemudian diberikan tunjangan kehidupan minimal selama 1 tahun.

    Bentuk kerugian kombinasi ini perlu diberikan mengingat tanah masyarakat hukum adat memiliki harga yang tak ternilai dan tak sebanding dengan apapun. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan jaminan atas hak masyarakat adat dan tanah ulayatnya, selain itu bertujuan agar eksistensi masyarakat adat tetap terjaga.

     

    2.             Mekanisme Pengadaan Tanah Secara Langsung

     

    Yang menarik, dalam rangka efisiensi dan efektivitas, Otorita IKN dapat melakukan pengadaan tanah secara langsung dengan cara jual-beli, hibah, pelepasan secara sukarela, ruislag, atau cara lain yang disepakati. Otorita IKN memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian tanah di IKN (Pasal 17 UU No. 3 Tahun 2022).

    Dalam hal pengadaan tanah secara langsung tidak tercapai kesepakatan, perolehan tanah di IKN menggunakan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Artinya dalam pengadaan tanah di IKN lebih diprioritaskan menggunakan mekanisme pengadaan tanah secara langsung, daripada mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

     

    Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Adat dalam Pengadaan Tanah di IKN

     

    Menurut Pasal 4 ayat (3) Perpres No. 65 Tahun 2022, pengadaan tanah dilakukan dengan memperhatikan Hak Atas Tanah (HAT) Masyarakat dan HAT Masyarakat Adat.

    Masyarakat Hukum Adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya yaitu “Hak Ulayat” sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dengan mengingat ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 yang menyatakan bahwa, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi.

    Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/Kepala BPN  No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, menjelaskan bahwa Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayanya.

    Secara konstitusional, Hak Ulayat diakui oleh negara dalam UUD NRI 1945. Terdapat tiga ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang menjadi dasar keberadaan masyarakat hukum adat, yaitu Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.

    Pasal 18B ayat (2) menyebutkan, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

    Selain itu, UUPA secara normatif juga mengatur mengenai hak ulayat yang dalam Pasal 3 UUPA dinyatakan bahwa, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

    Maria S.W. Sumardjono menyatakan, untuk mengetahui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di suatu wilayah harus memenuhi unsur, sebagai berikut: 

    1.             Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu, sebagai subyek hak ulayat;

    2.             Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai Lebensraum yang merupakan obyek hak ulayat; dan

    3.             Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan diatas

    Jika semua kriteria tersebut terpenuhi, maka disimpulkan hak ulayat masyarakat adat pada suatu wilayah tersebut masih ada. Hal ini sejalan dengan temuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang telah melakukan identifikasi terhadap Masyarakat Adat di Wilayah IKN, dengan beberapa temuan:

    1.             Adanya keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah IKN yaitu di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kukar, antara lain di Kabupaten PPU terdapat komunitas-komunitas dari etnis Paser, dan beberapa komunitas dari sub etnis Dayak Kenyah dan Dayak Modang; serta di Kutai Kartanegara terdapat komunitas-komunitas dari etnis Kutai, Dayak Modang, Benuaq, Tunjung, Kenyah, Punan, dan Basab.

    2.             Keberadaan Masyarakat Adat masih tampak jelas; Ada suatu wilayah yang diidentifikasi sebagai Wilayah Adat, tempat hidup bersama, tempat berlangsungnya suatu sistem tata tertib, yang terpelihara dengan ingatan kolektif, meskipun dalam banyak kasus wilayah adat ini berada dalam penguasaan pihak lain; Masih tampak hukum dan otoritas adat di setiap komunitas.

    Dari wilayah daratan yang luasnya sekitar 256.142 hektar, diantaranya telah lama didiami  masyarakat adat, sehingga dapat dikatakan masyarakat hukum adat tersebut merupakan pemegang hak ulayat dan memiliki kewenangan terhadap tanah ulayat di wilayah tersebut.

    Prasyarat dasar dari terbentuknya identitas Masyarakat Adat adalah adanya Wilayah adat. Ahli Hukum Adat, Ter Haar memberikan pengertian, Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. 

    Kedudukan hak ulayat Masyarakat Adat dalam pengadaan tanah di IKN, secara kontitusional, Negara mengakui dan menghormati masyarakat adat beserta hak-hak tradisional yang dimiliki selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta sesuai dengan prinsip NKRI (Pasal 18D UUD NRI 1945). Namun, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Apalagi Pasal 3 UUPA menjelaskan bahwa hak ulayat diakui keberadaannya selama pada realitanya ada dan tidak berbenturan dengan kepentingan nasional. Artinya, negara sebagai penguasa memiliki wewenang untuk mengambil alih tanah ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat guna dimanfaatkan demi kepentingan umum. Oleh karena itu, apabila terjadi benturan antara kepentingan umum dengan hak ulayat Masyarakat Adat, yang didahulukan adalah kepentingan umum tersebut.

    Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa, kepentingan nasional atau kepentingan umum merupakan hal yang diprioritaskan dalam tata kelola pertanahan di Indonesia. Sehingga negara sebagai penguasa tanah memiliki wewenang dalam mengambil alih tanah ulayat. Namun, perlu ditekankan bahwa konsep penguasaan negara berkaitan dengan tanah ulayat Masyarakat Adat tidak bermakna bahwa negara merupakan pemilik dari seluruh sumber daya agraria. Konsep penguasaan negara itu memiliki makna bahwa kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan seluruh masyarakat Indonesia yang diserahkan dan dipercayakan kepada negara sebagai pihak yang melakukan tata kelola pertanahan di Indonesia. Sehingga, dapat disimpulkan dalam pengelolaan tanah di Indonesia, pemerintah memiliki wewenang dalam mengambil alih tanah ulayat demi kepentingan umum.

    Walaupun negara memiliki wewenang untuk mengambil alih tanah ulayat demi kepentingan umum, negara dilarang melakukan tindakan sewenang-wenang yang dapat mengancam Masyarakat Adat, mengingat istilah kepentingan umum atau kepentingan nasional yang masih bias batasannya sehingga rawan untuk ditafsirkan hanya demi kepentingan segelintir orang dan bukan demi kepentingan masyarakat luas.

    Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di IKN dengan mengorbankan Masyarakat Adat adalah pelanggaran konstitusi sekaligus menjadi penanda suksesi yang paripurna penghancuran keberadaan Masyarakat Adat di IKN. (***)