×

Iklan


Nasib di Balik PTN-BH Unand

16 September 2021 | 16:00:53 WIB Last Updated 2021-09-16T16:00:53+00:00
    Share
iklan
Nasib di Balik PTN-BH Unand
Gedung Rektorat Universitas Andalas. IST

Oleh: Muhammad Irsyad Suardi
BEM KM UNAND 2018-2019/Mahasiswa Magister Sosiologi UNAND

Pertama, selaku mahasiswa yang belajar di Universitas Andalas (Unand) mengucapkan selamat atas suksesnya Unand meraih status sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) per 3 September 2021 lalu. 

    Di sisi yang lain juga, selaku mahasiswa Unand juga mengucapkan turut belasungkawa atas redupnya harapan para calon mahasiswa ekonomi kelas bawah yang sudah bercita-cita masuk Universitas Andalas melalui jalur beasiswa.

    Tak bisa dipungkiri bahwa semenjak Unand resmi menyandang status sebagai PTN-BH, secara otomatis semua sumber beasiswa dari kementerian dikurangi bahkan ditiadakan. Unand harus mencari pendanaan beasiswa dari korporasi-swasta dari berbagai sektor melalui kerjasama. Namun, beasiswa yang dicarikan Unand kepada korporasi tentu nilainya tidak akan pernah sama dengan beasiswa yang diberikan oleh kementerian.

    Nihil bahkan jumlahnya, dibatasi, apalagi syarat-syarat beasiswa akan semakin ketat dan sesuai kebutuhan korporasi. Itulah sedikit pandangan dari mahasiswa yang membaca draf peraturan statuta PTN-BH. Hal demikian juga menggambarkan langkah kedepan Unand yang tidak lagi bisa dipungkiri. 

    Bahkan bisa dikatakan, sekarang Unand telah menambah satu capaian baru dalam menyukseskan segala kebutuhan Unand baik dalam hal fasilitas maupun sarana dan prasarana, yaitu capaian business to all operation. Artinya segala bentuk kebijakan Unand kedepan akan mengarah kepada urusan laba dan untung, tidak lagi menyoalkan capaian goals civitas akademika Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian Masyarakat, penelitian dan pengembangan dan terakhir pendidikan dan pengajaran.

    Walaupun nantinya di dalam berbagai agenda dijabarkan untuk Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi tujuan dibaliknya untuk menaikkan dan mencari untung dan laba karena semua pengaturan keuangan sudah harus mandiri mencari dari berbagai sumber pendanaan dari korporasi.

    Hal demikian akan berlaku setelah Unand berhasil memenuhi berbagai syarat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 95 Tahun 2021 yang telah ditekan oleh Presiden Joko Widodo pada beberapa hari yang lalu.

    Sisi Lain PTN-BH

    Dalam teras utama Padang Ekspres tanggal 06 September 2021, tulisan Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc Wakil Rektor IV Universitas Andalas, hanya menyebutkan sisi positifnya saja, yang akan berdampak terhadap perangkingan menuju World Class University. Padahal, untuk menaikan rangking kelas dunia Unand harus lagi memenuhi syarat lainnya yang juga tidak sedikit dokumen serta berkas-berkas pendukung yang se-abrek jumlahnya tersebut.

    Singkatnya, statuta PTN-BH Unand hanya mengindikasikan dua hal. Pertama, Unand lebih leluasa membuka dan menutup program studi baru, leluasa merektur dosen dan urusan rumah tangga Unand lainnya seperti pembangunan fisik dan non-fisik. Dan kedua, Unand lebih mandiri mencari sumber-sumber keuangan untuk berbagai pembangunan Unand, baik dari sisi infrastruktur pembangunan maupun sisi atmosfer akademik.

    Walaupun dari satu sisi penulis tidak memungkiri berbagai akses kemudahan yang diperoleh Unand dalam membangun jaringan kerjasama dengan korporasi nantinya. Namun, tetaplah harus ada win-win solution dari kerjasama dengan korporasi tersebut. Tidak mungkin korporasi hanya mau bekerjasama tanpa mencari profit besar dibalik kerjasama tersebut. Pasti Unand harus merelakan atau menggadaikan berbagai aset dan sumber daya yang dimiliki selama ini demi memuluskan melahap dana dari korporasi.

    Sekilas, dalam praktiknya, otonomi keuangan PTN-BH sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 atas perubahan PP 26/2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mengatur bahwa pendanaan PTN-BH berasal dua sumber. Pertama, pendanaan dari APBN dan kedua selain dari APBN. 

    Sedangkan pendanaan dari APBN untuk PTN-BH dibagi juga dalam dua kategori; pertama, bantuan pendanaan APBN dalam bentuk lain sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini dalam praktiknya meliputi; biaya operasional, biaya kinerja dosen, tenaga kependidikan, biaya investasi dan biaya pengembangan menjadi PTN-BH. 

    Akan tetapi, prosentasi yang diberikan APBN tidak sama dengan sebelumnya karena Unand belum PTN-BH alias belum mandiri. Ibarat anak bayi yang masih disuapi, digendong dan disusukan. Beda halnya dengan Unand setelah resmi menjadi PTN-BH, APBN yang diberikan cukup sebagai jajan dihari itu saja karena Unand telah tumbuh menjadi pemuda yang mandiri yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dari bekerja mencari sumber-sumber keuangan.

    Sedangkan, untuk yang kedua, pendanaan selain APBN diperoleh dari dana masyarakat yang bersifat sumbangan. Yaa, palingan hanya orang-orang dermawan kaya yang mau menyumbangkan sedikit hartanya untuk membangun proses pembangunan Unand. Sebagai contoh, seperti alumni Unand yang sukses menjabat di suatu instansi, maka dikumpulkan beberapa alumni yang sukses sehingga bisa membangun satu gedung atau satu renovasi gedung.

    Kalaupun misalnya, terbayang oleh pimpinan kampus untuk mengharapkan dana masyarakat dari warga Sumbar yang semua bergotong-royong mengumpulkan uang recehan dari sekian juta warga Sumbar untuk membangun dua fakultas yang masih Insyaa Allah. Maka pandangan tersebut akan nihil mungkin dari sisi penilaian penulis.

    Dulu sekali pernah, seperti amai-amai Bukittinggi dulu menyumbangkan gelang dan kalung emasnya untuk membeli pesawat terbang pertama Avro Anson yang dimiliki warga Minangkabau demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari jajahan Belanda. selain biaya sumbangan masyakarat, juga ada biaya pendidikan, biaya pengelolaan dana abadi dan biaya kerjasama dari berbagai lintas sektor.

    Garis bawahi bahwa biaya pendidikan bersifat otonom dari PTN-BH, artinya mesti dikelola secara mandiri dan tidak dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Karena jika tergolong sebagai PNBP maka Negara atau pemerintah sewaktu-waktu akan minta pungutan dari Universitas. Nah, disinilah titik rawan bagi universitas dalam mengelola dana pendidikan karena tidak lagi diawasi pemerintah. 

    Pemerintah tidak lagi bisa meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan semisalnya untuk meng-audit segala perencanaan dan pengelolaan kemana masuk dan keluarnya uang universitas. Inilah terkadang menjadi wanti-wanti jika ada oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap sebuah institusi kampus.

    Di sisi yang sama juga, biaya penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa bisa di utak-atik oleh universitas. Bahkan, bisa saja sewaktu-waktu universitas meniadakan lagi beasiswa karena dari satu sisi hanya akan membebani keuangan universitas. Otomatis, dari skema berpikir terburuk penulis bisa saja universitas menghapus atau mengurangi beasiswa dan mahasiswa hanya bisa diisi oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial saja.

    Maka secara otomatis, masyarakat golongan bawah tidak lagi bisa mengecap kampus negeri terbaik di Sumatera ini dengan penuh harapan. Karena jika diisi oleh mereka yang berkecukupan maka universitas akan menjadi maju lebih pesat dan bisa membangun semua sarana dan prasarana kampus lebih elit dan lengkap.

    Pakta Integritas

    Jika benar yang penulis sampaikan di atas, maka siap-siap saja Unand akan berubah dalam 1-2 tahun mendatang. Tapi jika tidak benar apa yang sudah penulis sampaikan diatas maka pimpinan Universitas Andalas harus membuat komitmen atau pakta integritas untuk tidak akan membebani masyarakat Sumbar khususnya untuk tidak mengurangi kouta beasiswa bahkan malah menambahnya dengan mencari sumber-sumber dari korporasi tadi.

    Bahkan jika memungkinkan, Unand memprioritaskan bagi mereka yang tidak mampu namun memiliki prestasi unggul untuk memberikan biaya kuliah dengan gratis bahkan hingga tamat. Karena dari awal tujuan, dibentuknya PTN-BH itu sendiri tidak lain dan tidak bukan hanya demi memerdekakan generasi pemuda-pemudi Minangkabau khususnya dari belenggu kebodohan dan ketertinggalan.

    Begitulah dulu kata Bung Hatta pertama kali meresmikan Unand di limau manih tahun 1955 lalu. Jadi, jangan sekali-kali pimpinan mencoba mengoyak dan meniadakan kata-kata Bung Hatta ini! Bahwa tujuan utama berdirinya Unand ini di Sumatera Barat sendiri ialah untuk generasi-generasi Minangkabau itu sendiri secara khususnya.

    Sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 alinea keempat, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan…”.

    Sebagaimana juga kemarahan Bung Tomo saat orasi membakar semangat jiwa pemuda-pemuda arek suroboyo yang berorasi bahwa “Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak, baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu, kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Semboyan kita tetap! Merdeka atau mati! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar”

    Terakhir, saya sebagai penulis percaya bahwa pimpinan akan berpihak pada rakyat papa dengan yakin dan seyakin-yakinnya. Karena Unand adalah rumah bagi pemuda-pemudi Minangkabau atau ungkapan milenialnya The Center Of Cendekiawan Minangkabau (Teras Utama Harian Singgalang, 17/03.2021). Allahul Musta`an. ***