|
Padang, Khazanah – Menolak lupa. Potensi gempa megathrust Mentawai di Siberut utara adalah nyata dan hanya menunggu waktu. Saat ini bisa diiibaratkan energinya masih terkunci. Oleh sebab itu seluruh 7 kabupaten/kota yang berada di pesisir pantai Samudera
Hindia, harus meningkatkan kerjasama dengan seluruh stakeholder
kebencanaan untuk mitigasi bencana serta persiapan tanggap darurat jika terjadi
bencana.
Pasalnya, belakangan ini kewaspadaan masyarakat menghadapi
gempa kian menurun. Terakhir mengadapi gempa Mentawai yang bepusat di barat laut Siberut pada 25 April 2023 lalu, warga tetap saja panik tak
terkendali. Selain itu, sejumlah sarana mitigasi bencana, seperti petunjuk
jalur evakuasi saat ini tulisannya sudah kabur dan selter evakuasi juga tak terawat.
Demikian antara lain terangkum dalam diskusi jajaran BPBD
Sumbar yang dipimpin Kalaksa Rudy Rinaldy dengan stakeholder terkait kebencanaan,
Senin (20/112023) di Pusdalop PB Sumbar. Diskusi sambil coffee morning itu dihadiri Forum PRB Sumbar, Polda Sumbar, Danrem,
Danlantamal, Danlanud, Kepala BMKG, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas BMCKTR
Sumbar dan Mapala dari berbagai perguruan tinggi di Padang.
Menurut Kepala BMKG Padang Panjang, Suaidi, saat ini
pihaknya tengah menyiapkan kajian peta wilayah landaan tsunami untuk wilayah
pesisir di Sumbar dengan pemodelan terbaru yang lebih realistis. Sumbar memiliki
garis pantai sepanjang 2.400 km dan kawasan itu menjadi pemukiman warga serta pusat
aktivitas masyarakat termasuk pemerintahan.
“Kita perlu kesiapsiagaan mumpuni menghadapi megathrust Mentawai ini. Mitigasi bisa kita lakukan ketika kita tahu
potensinya,” ucap Suaidi.
Sedangkan Khalid Syaifullah dari Forum PRB Sumbar
mengkritisi rencana kontigensi tsunami Sumbar yang pernah belum direvisi sejak dibuat
tahun 2008. Rencana kontigensi itu belum mengakomodir perkembangan kondisi
terkini. Selain itu, saat ini Pemprov Sumbar tengah melakukan revisi Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) namun dari informasi yang diperoleh revisi RTRW itu
tidak mengakomodir peta rawan bencana tsunami.
“Ada beberapa
isu penting dalam pembahasan RTRW itu, salah satunya adalah potensi bencana di
Sumbar. Kami berharap peran BPBD Sumbar dalam pembahasan revisi RTRW tersebut,”
ujar Khalid.
Selanjutnya Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial menyatakan
kesiapannya dalam penanganan bencana. Dinas Kesehatan siap dengan rumah sakit darurat
lengkap dengan perlengkapan sarana dan obat-obatan di Ulu Gadut, Padang. Jika
terjadi bencana, Dinas Sosial fokus pada penanganan pengungsi dan gudang logistik.
“Alhamdulillah, logistik kita mencukupi dan
masih ada lumbung sosial yang juga memiliki gudang logistik,” kata Andri
Yunidal mewakili Kepala Dinas Sosial Sumbar.
Menurut Rudy Rinaldy, berbagai upaya mitigasi gempa megathrust Mentawai terus dilakukan, diantaranya dengan melakukan
perbaikan seluruh Early Warning System (EWS). Nanti akan ditambah dengan EWS
Inklusi yang jumlahnya ditargetkan 100 unit. Pengadaan EWS ini pendanaannya merupakan
kolaborasi antara APBD, BNPB dan NGO terkait.
Mencermati kondisi terkini terkait kesiapsiagaan masyarakat,
pihaknya meminta seluruh BPBD kabupaten/kota untuk menyiapkan mitigasi bencana
sesuai dengan profil bencana masing-masing daerah. Selain itu, pihaknya
mendorong dilakukan sosialisasi dan gladi kesiapsiagaan dan mempedomani merefer
info dari BMKG tentang perubahan cuaca dan info cuaca ekstrim.
“Kita juga minta daerah untuk meningkatkan kerjasama dengan
seluruh stakeholder kebencanaan, terutama persiapan tanggap darurat jika
terjadi bencana,” katanya.
Terkait potensi gerakan tanah terutama di Agam dan Limapuluh
Kota, pihaknya minta kalaksa pada kedua daerah tersebut untuk benar-benar
memahami kajian dari Badan Geologi tentang potensi gerakan tanah di wilayahnya.
Selanjutnya dapat disiapkan mitigasi bencana yang relevan. (devi)
