×

Iklan


Miris, Anggaran BPBD Sumbar Tahun 2024 Hanya 12 Miliar

02 Januari 2024 | 22:00:33 WIB Last Updated 2024-01-02T22:00:33+00:00
    Share
iklan
Miris, Anggaran BPBD Sumbar Tahun 2024 Hanya 12 Miliar

Padang, Khazanah – Ada yang bikin terpana dari paparan Gubernur Sumbar Mahyeldi tentang alokasi anggaran bagi masing-masing OPD untuk tahun 2024, Selasa (02/01/2024). Betapa tidak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 12 miliar atau nomor 2 terakhir paling kecil anggarannya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang paling sedikit dapat anggaran, sekitar Rp 8 miliar.

Menurut Mahyeldi yang didampingi Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi, Kepala Dinas Kominfo Siti Aisyah dan Kepala Biro Adpim Mursalim, anggaran BPBD sebanyak itu dengan pertimbangan perannya sebagai fungsi koordinasi. Jika terjadi bencana, maka masalah bantuan untuk korban bencana ada di Dinas Sosial.

“Lalu jika ada jalan yang terban atau banjir bandang maka alat berat untuk pemulihannya ada di Dinas BMCKTR dan juga Dinas SDA,” ucap Mahyeldi.

    Beberapa OPD lainnya, seperti Dinas Pendidikan mendapat alokasi anggaran Rp 2,5 triliun, Dinas Kesehatan Rp 180 miliar, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Rp 15 miliar, Dinas Pemuda dan Olahraga Rp 44 miliar, Dinas Kominfo Rp 33 miliar. Selanjutnya, Dinas BMCKTR Rp 251 miliar, Dinas SDA Rp 93 miliar, Dinas Sosial Rp 111 miliar.

    Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Sumbar, Hidayatul Irwan mengaku sangat prihatin saat tahu alokasi anggaran untuk BPBD Sumbar hanya Rp 12 miliar untuk tahun 2024. Dana tersebut sangat minim sekali, tidak sebanding dengan risiko bencana yang bakal dihadapi.

    “Kita sangat prihatin, anggarannya minim sekali. Bagaimana bisa BPBD bergerak menjalankan amanah UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana,” katanya.

    Apalagi diketahuinya, dari alokasi dana sebanyak itu yang digunakan untuk kegiatan kebencanaan sekitar Rp 1,5 miliar saja. Perda Sumbar No. 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana juga ambigu dan tidak tegas menyebut besaran anggaran untuk kebencanaan ini, hanya menggunakan kata memadai.

    Sementara Sumbar dikenal sebagai supermarket bencana, segala jenis bencana ada di daerah ini, seperti banjir, longsor, angin kencang, abrasi pantai, bahkan hingga gempa yang berpotensi tsunami. Seperti saat ini, bencana terjadi silih berganti, banjir dan longsor di Limapuluh Kota, Kabupaten Solok dan Solok Selatan.

    “Dengan anggaran yang sebanyak itu, jelas tidak bisa menjamin masyarakat mendapatkan hak-haknya untuk mendapat pertolongan yang manusiawi saat terjadi bencana,” tegas Hidayat.

    Selain itu, masalah kebencanaan tidak hanya penanganan saat terjadi bencana, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana upaya untuk meminimalisir risiko ketika terjadi bencana dengan melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan. Untuk hal ini dibutuhkan biaya yang besar baik berupa pengadaan sarana prasarana maupun edukasi masyarakat.

    “Kesiapsiagaan dan pencegahan dapat meminimalisir risiko akibat bencana, baik kerugian harta benda maupun korban jiwa,” katanya. (devi)