×

Iklan

2023, PDMN TEMBUS RP 3,411 TRILIUN
Minat Investasi di Sumbar Tinggi, Tapi Investor Kurang Nyaman

02 Januari 2024 | 21:59:05 WIB Last Updated 2024-01-02T21:59:05+00:00
    Share
iklan
Minat Investasi di Sumbar Tinggi, Tapi Investor Kurang Nyaman

Padang, Khazanah – Minat investor untuk menanamkan modalnya di Ranah Minang cukup tinggi. Sejak Januari - September 2023, tercatat investasi luar negeri atau penanaman modal asing (PMA) di Sumbar sebesar 67 juta dollar AS, sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 3,411 triliun.

Sedangkan tahun 2022, PMA mencapai 95,65 juta dollar AS dan PMDN mencapai Rp 2,559 miliar. Hal ini tak terlepas dari gencarnya promosi investasi yang dilakukan Pemprov Sumbar ke berbagai pihak.

“Yang berminat investasi itu cukup banyak. Tetapi investor itu dibuat tidak nyaman karena setelah masuk dan beroperasi, justru keberadaan mereka dipertanyakaan dan dipanggil dalam pertemuan,” ucap Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat memaparkan capaian Sumbar selama 2023 dan Outlook APBD Sumbar 2024 kepada para jurnalis, Selasa (02/01/2024) di Istana Gubernur Sumbar.

    Para investor itu ingin berinvestasi dengan aman dan nyaman, mereka tidak mau dipanggil untuk diminta penjelasan dan sebagainya. Karena segala persyaratan untuk berinvestasi sudah mereka penuhi sehingga mereka bisa menjalankan usahanya. Sebagai contoh, adalah investasi mini soccer di GOR H Agus Salim.

    “Kita sudah sertifikatkan seluruh tanah milik Pemprov di kompleks GOR H Agus Salim. Agar penggunaan lahan GOR itu maksimal maka kita tawarkan kerjasama dengan PMDN. Tapi mereka kemudian dipanggil oleh dewan,” katanya.

    Dalam menawarkan peluang investasi, lanjut Mahyeldi yang didampingi Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi, Kepala Dinas Kominfo Siti Aisyah dan Kepala Biro Adpim Mursalim, pihaknya menawarkan  kepada siapa saja yang tertarik untuk investasi, termasuk pada investor China,investor Soviet dan lainnya.

    “Yang penting investor itu punya uang. Kita tak persoalkan dari mana investor itu berasal,” ujar Mahyeldi.

    Sementara itu, penerimaan daerah sepanjang 2023 terealiasi sebesar Rp  6,501 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp  6,765 triliun, atau sekitar 96,10 persen. Sedangkan belanja daerah tahun 2023 terealiasi Rp 6,304 triliun dari target yang ditetapkan Rp 6,765 triliun atau sekitar 93,18 persen.

    “Selama 2023, kita proyeksikan Silpa sebesar Rp 251 miliar Silpa ini bukan karena ada pekerjaan yang tidak tuntas tetapi ada mekanisme baru yang berbeda dari sebelumnya sehingga harus ditetapkan Silpa, gunanya untuk menampung dana sisa pelaksanaan tender, sisa pembayaran gaji dan lainnya,” terang Mahyeldi.

     

    Prestasi yang Diraih

     

    Selain itu, Mahyeldi juga menjelaskan capaian lainnya yang diraih Sumbar, diantaranya Indek Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar pada tahun 2023 berada pada peringkat tertinggi nasional. Sedangkan di tahun 2022, IPM Sumbar berada pada peringkat 9 tertinggi nasional dengan 74,26 persen.

    "IPM Sumbar tahun 2023 ini berada pada peringkat 7 tertinggi dengan angka 75,64 persen. Sedangkan target IPM Sumbar 2023 hanyalah 73,23 persen dan peringkat 2 di Pulau Sumatera," terangnya.

    Begitu pula tentang kemiskinan, Pemprov Sumbar berada pada peringkat 6 terendah di Sumbar dengan angka 5,90 persen.

    "Pada 2023, kemiskinan di Sumbar berada pada peringkat 6 terendah secara nasional, sedangkan kemiskinan ekstrim Sumbar berada pada peringkat 6 terendah secara nasional dengan persentase 0,41 persen," paparnya.

    Pada 2024, lanjutnya, Pemprov Sumbar memprioritaskan pembangunan dii bidang sumber daya manusia, kehidupan sosial berfalsafah Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah (ABS, SBK), peningkatan nilai tambah dan produktifitas pertanian, peningkatan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital, ekonomi kreatif dan kepariwisataan, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, serta tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berkualitas.

    "Pada tahun  ini, kita juga akan menurunkan kemiskinan ekstrem di Sumbar dengan melaksanakan 98 sub kegiatan yang melibatkan 20 OPD dengan anggaran Rp 660 miliar," jelasnya. (devi)