×

Iklan


Menyamakan Selera, Rumit!

24 Mei 2023 | 17:55:46 WIB Last Updated 2023-05-24T17:55:46+00:00
    Share
iklan
Menyamakan Selera, Rumit!

Catatan: Eko Yanche Edrie

 

Tadi siang Penjabat Bupati Kepulauan Mentawai dilantik. Namanya adalah Fernando Jongguran Simanjuntak. Sudah lama sebenarnya dinantikan, tapi bukan pelantikannya, melainkan siapa yang akan dilantik. 

    Kursi Bupati Kabupaten Kepulauan tersebut memang sudah kosong sejak 2022 lalu karena masa jabatan Bupati Yudas Sabaggalet berakhir pada 22 Mei 2022. Sesuai dengan UU Pilkada, maka pada 2022 dan 2023 tidak dilaksanakan Pilkada lantaran akan dilaksanakan secara serentak nasional pada 2024. 

    Untuk mengisi kekosongan jabatan maka ditunjuklah oleh Mendagri, Sekda Martinus Dahlan, sebagai Penjabat Bupati. Tugas itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh Martinus selama setahun, dan sesuai ketentuan setelah setahun akan dievaluasi diakhiri atau diperpanjang setahun lagi oleh Mendagri.

    Menjelang berakhir masa jabatan Martinus, Gubernur (sesuai ketentuan) mengusulkan pula tiga nama untuk menjadi Pj Bupati berikutnya. Tiga nama yang diusulkan itu tidak ada nama Fernando Jongguran Simanjuntak, malah tidak ada yang menduga nama itu akan  muncul. Fernando bukan salah satu pejabat di Mentawai, tidak juga di Pemprov Sumbar atau pejabat vertikal di Sumatera Barat, ia juga bulan aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melainkan Kepala Balai Besar Budidaya Perikanan Air Tawar di Sukabumi Jawa Barat.

    Baiklah, sampai di situ mari kita lihat apa yang patut kita simak dari proses ini. Aturannya, Gubernur mengusulkan tiga nama, oke, sudah dicari tiga nama itu dan dikirim ke kantor Menteri Tito disertai dengan kalimat (dalam surat) ‘demikian kami sampaikan kepada Bapak Menteri, semoga dapat dipertimbangkan’. Harapan orang di Mentawai tentu kalau dapat pejabat di Mentawai jualah. Harapan orang di tanah tepi, kalau dapat orang yang ada di Sumbar jualah. Maka saya tidak yakin dari tiga nama yang diusulkan itu akan ada nama pejabat dari Jakarta misalnya,

    Kewenangan, bicara kewenangan, tentu saja itu adalah wewenang Mendagri. Tapi pada saat memilih nama, biasanya dicari pertemuan ruas dan buku, Yang diusulkan Gubernur, santiang dan yang akan dipilih adalah yang paling santiang dari ketiga orang santiang tersebut.

    Jika kemudian, tak satupun dari tiga nama itu yang ‘dihengong’ Mendagri, maka ini ya, ganjil ini.

    Ada beberapa kemungkinan, pertama yang mengusul tidak sungguh-sungguh, sehingga asal usul saja. Dimanaketibalah, …. Begitu kira-kira. Toh dulu setahun lalu untuk meneruskan tugas Bupati Yudas diusulkan tiga nama hebat, tapi tak satupun pula yang ci’nan pak Menteri ini dengan nama itu. Beliau lebih tertarik dengan nama Martinus Dahlan. Jadi makanya sekarang asal usul sajalah lagi, nan dek inya jua yang akan berlaku, untuk apa mesti pusing. 

    Kemungkinan kedua, memang ada nama yang diinginkan Jakarta tapi tak kunjung terbaca oleh orang di Kantor Gubernur. Akibatnya bak oto prah lalu di jalan sempit, berselisih jalan dia. Mendagri memilih Fernando, tapi Gubernur tak memasukkan nama Fernando.

    Kemungkinan ketiga adalah, Upeh Angku Palo bapanggalan singkek. Upeh Angku Palo, adalah jabatan pada masa Belanda yang menjadi pembantu Angku Palo (Kapalo Nagari), seorang yang cepat kaki ringan tangan, cap mau. Tapi biasanya ia hanya bisa mengurus hal-hal yang bertalian dengan rakyat kecil, kalau ke Engku Demang, apalagi ke Tuan Regent, tentu bukan makanan dia.

    Dalam hal mengusulkan nama agar bersesuaian antara Padang dengan Jakarta ini, seperti nan taraalah, ada saja pejabat yang tukang urus, yang kepandaiannya melebihi  Upeh Angku Palo itu.  Ia bisa menegosiasikan bagaimana selera Jakarta dengan selera Padang. Bagaimana dia bekerja, jangan ditanya, Engku Kepala sajalah yang tahu. Tapi apakah talenta-talenta seperti masih dipunyai oleh Pemprov Sumbar? Berhubungan denga Jakarta itu tentu memiliki kiat juga. “Mintalah proyek lubang kalam dari Lubuk Paraku ka Solok agak satu pak Menteri,” ya, pasti tak mungkinlah seperti. Kecampinan, pemimpin bernegosiasi dengan para pengambil keputusan, para investor sangat diperlukan.

    Saya curiga bagian terakhir ini menjadi luput dari perhatian. Tapi kalau tidak, apa lagi kemungkinannya? 

    Atau…. Karena sudah acap tidak lalu galas ini, tiap diusul tiap kandas, maka dipediarkan saja lagi, dimatekadir sajalah! Wallahu'alam bissawab.