×

Iklan


Menko Maritim Desak Pemprov Sumbar Terkait Revitalisasi Danau Maninjau

17 Juni 2021 | 20:06:59 WIB Last Updated 2021-06-17T20:06:59+00:00
    Share
iklan
Menko Maritim Desak Pemprov Sumbar Terkait Revitalisasi Danau Maninjau
?REVITALISASI-- Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat memimpin rapat terkait wacana revitalisasi Danau Maninjau. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Pemprov Sumbar sangat berharap adanya bantuan dari pemerintah pusat. RINA AKMAL

Padang, Khazminang.id-- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) agar mengambil upaya yang jelas untuk merevitalisasi Danau Maninjau, Kabupaten Agam.

Ia mengatakan, berdasarkan penelitian LIPI pada 2017, 90 persen penyebab pencemaran Danau Maninjau adalah akibat sendimen sisa pakan Keramba Jaring Apung (KJA). Maksimal di Maninjau hanya bisa menampung 6000 unit. Namun saat ini jumlahnya sudah jauh melampaui karena itu harus segera dipindahkan dengan skema lain seperti perikanan darat.

"Untuk percepatan maka harus ada tenggat waktu yang jelas pada setiap langkah yang diambil dalam upaya revitalisasi Danau Maninjau ini. Kalau bisa akhir bulan ini sudah bisa dimulai," ujarnya saat rapat virtual diikuti sejumlah kementrian, Gubernur Sumbar dan Bupati Agam, Rabu (16/6).

    Luhut juga meminta upaya pengalihan mata pencarian masyarakat sekitar Danau Maninjau dari usaha KJA segera dilakukan agar percepatan revitalisasi danau bisa segera dimulai. "Pengalihan ke mata pencarian baru supaya dilakukan dulu, kemudian melakukan pengurangan jumlah KJA," tegasnya.

    Ia meminta Kapolda, Danrem hingga Kepala Kejaksaan Tinggi memberikan dukungan penuh dalam upaya mengurangi jumlah KJA di Maninjau. Ia menyebutkan, anggaran untuk pengalihan mata pencarian masyarakat itu diperkirakan membutuhkan biaya Rp42 miliar. Dana itu dibebankan pada Pemprov Sumbar dan Kabupaten Agam.

    Sementara anggaran untuk menyelesaikan persoalan sendimen yang telah menumpuk di dasar danau seperkirakan sebesar Rp237 miliar yang berasal dari Kementerian PUPR.

    Untuk mendukung upaya revitalisasi itu lintas kementerian diantaranya Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Desa hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah melaksanakan program dukungan.

    Mentri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebut untuk merevitalisasi Danau Maninjau itu seharusnya seluruh KJA dibersihkan dan dipindahkan dengan skema perikanan darat. Dengan demikian, prosesnya akan lebih cepat.

    Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Hari Santosa Sungkari mendukung dengan pembentukan Desa Wisata di sekitaran Danau Maninjau.

    Ada sembilan desa yang telah diusulkan oleh Pemkab Agam dan segera diverifikasi. Nantinya Kemenparekraf akan memberikan pendapingan dalam perencanaan, peningkatan SDM hingga bisa menarik wisatawan untuk datang.

    Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan sudah merencanakan sejumlah alternatif yang bisa diambil oleh masyarakat pekerja KJA setelah meninggalkan usaha lamanya.

    Diantaranya bidang perikanan yaitu pengalihan keramba ke perikanan tangkap dan kolam darat, bidang ekonomi kreatif dan pariwisata, bidang pertanian, UKM dan peternakan. Namun untuk kebutuhan anggaran yang mencapai Rp42 miliar guna merealisasikan rencana itu, ia berharap akan ada bantuan dari pemerintah pusat karena kondisi keuangan daerah masih terdampak pandemi COVID-19.

    "Kami berharap ada bantuan dari pusat untuk bisa segera merealisasikan rencana ini," ujarnya.

    Ia merinci masyarakat sekitaran danau yang benar-benar menjadi pekerja dan akan dialihkan mata pencariannya ke bidang lain berjumlah 587 orang dengan jumlah bantuan sekitar Rp30 juta per orang.

    Bupati Agam Andri Warman menyatakan pihaknya siap mendukung seluruh upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan provinsi untuk merevitalisasi Danau Maninjau. Rina Akmal