×

Iklan

KASUS KORUPSI DINAS PENDIDIKAN
Menang di Praperadilan, Jaksa Tetap Tahan Kepala Biro Pemerintahan Sumbar DRS

08 Juli 2024 | 21:00:38 WIB Last Updated 2024-07-08T21:00:38+00:00
    Share
iklan
Menang di Praperadilan, Jaksa Tetap Tahan Kepala Biro Pemerintahan Sumbar  DRS
Sidang gugatan praperadilan DRS di PN Padang

Padang, Khazanah --  Kepala Biro Pemerintahan (NA) Setdaprov Sumbar DRS tetap menjadi tersangka dan ditahan oleh Jaksa dan seluruh gugatannya di sidang praperadilan yang meminta agar penahan dan penersangkaan dirisinya adalah tidak sah.

Dalam putusan sidang praperadilan di PN Padang, Senin (8/7) gugatan DRS melalui penasehat hukumnya ditolak oleh hakim tunggal Anton Rizal Setiawan. DRS yang jadi tersangka untuk posisi dirinya saat menjadi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sumbar, sebelumnya memang sudah dinyatakan sebagai tersangka lalu ditahan oleh Jaksa penyidikpada Kejaksaan Tinggi Sumbar.

Tapi DRS merasa dirinya tidak bersalah dan penahanan serta menjadikan dirinya sebagai tersangka tidak tepat, maka ia pun melakukan perlawanan melalui gugatan praperadilan. Ia menggugat Jaksa yang memeriksa dan menahannya.

    Tapi setelah dilakukan pemeriksaan timbal balik antara pemohon dengan termohon, hakim praperadilan berkesimpulan bahwa proses dan penetapan jadi tersangka oleh jaksa terhadap DRS tidaklah sesuatu yang salah, keliru maupun error in persona.

    "Putusan praperadilan ini menegaskan bahwa penyidikan hingga penetapan tersangka yang dilakukan Kejati Sumbar dalam perkara sesuai dengan hukum," kata Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar Hadiman di Padang usai sidang.

    Ketika ditanya wartawan tentang proses selanjutnya, Hadiman mengatakan bahwa proses penyidikan akan diteruskan, yang bersangkutan tetap dalam tahanan. “Kini kita konsentrasi untuk menyelesaikan proses verbal dan menyusun BAP dan surat dakwaan agar bisa dilanjutkan ke proses penuntutan,” ujar Aspidsus Kejati Sumbar itu.

    Seperti diketahui, bersama DRS juga sudah ditahan tujuh orang tersangka lainnya. Ketujuh orang tersangka itu sama-sama dituduh telah melakukan penyelewengan keuangan negara dalam proyek pengadaan alat dan bahan pratikum di sejumlah SMK yang ada dalam lingkungan Dinas Pendidikan Sumatera Barat. (murdiansyah eko)