Masalah PBB, Zonasi Pendidikan, dan Pemanfaatan Lahan Hibah Menjadi Sorotan Yerry Amiruddin, S.E. Anggota DPRD Kota Bukittinggi

Reses perorangan Yerry Amiruddin dibuka Wali Kota Bukittinggi, H.M.Ramlan Nurmatias diwakili Camat ABTB, Hastine Atas Asih,S.IP, M.H., dan dihadiri personil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Lurah, RW, RT, Tokoh masyarakat, Bundo Kanduang, Pemuda dan ratusan warga masyarakat yang antusias mengikutinya sampai akhir acara.

Pada kesempatan tersebut, warga masyarakat menyampaikan aspirasinya, Ibu Mellita menyampaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) kami terlalu tinggi dan tidak mencerminkan kondisi bangunan, ini sangat memberatkan, dan yang juga menyoroti sistem zonasi pendidikan yang membuat anak-anak sulit masuk ke sekolah terdekat.

Lain halnya yang disampaikan aspirasi Ibu Mardiah, yang menyampaikan kesulitan warga lanjut usia (lansia) dalam mengakses program sertifikasi tanah berbasis sistem online, dan Ibu Rina, mengusulkan agar lahan hibah yang ada di wilayah mereka dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti ruang terbuka hijau atau balai warga.

Sedangkan Doni mengusulkan perbaikan saluran air (drainase) yang kerap menjadi sumber genangan di lingkungan RW 01.

Selain permasalahan teknis, warga juga menyuarakan dukungan terhadap program pemberdayaan seperti bank sampah, pemanfaatan lahan tidur untuk ekonomi kreatif, serta penyaluran bantuan langsung kepada petani dan pelaku UMKM agar lebih tepat sasaran.

Warga masyarakat yang menghadiri acara kegiatan reses seorang yang memiliki jiwa humoris dan figur yang sangat dekat dengan masyarakat, sehingga semuanya tidak beranjak dari tempat duduknya menyimak penjelasan yang disampaikan Yerry Amiruddin dengan lugas, tegas dan jelas.

Yerry Amiruddin, S.E., fraksi partai Demokrat Kota Bukittinggi yang juga sebagai penghulu dengan gelar Datuak Rangkayo Batuah, menanggapi dan menjelaskan berbagai aspirasi yang disampaikan warga masyarakat, yaitu mengenai keluhan atas tingginya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ketimpangan sistem zonasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat Sekolah Menengah atas (SMA), hingga hambatan teknis dalam sertifikasi tanah secara online.

Dijelaskan Yerry Amiruddin berkomitmen untuk mengawal seluruh masukan hingga ke meja pembahasan DPRD, baik dalam bentuk rekomendasi, pokok-pokok pikiran (pokir), maupun pengawasan langsung ke instansi terkait.

“Kami tidak hanya datang untuk mendengar, tapi memastikan bahwa setiap suara warga ini masuk dalam mekanisme resmi DPRD. Isu-isu seperti PBB, pendidikan, dan pengelolaan lahan harus dikawal serius,” tegasnya.

Dihadapan warga masyarakat peserta reses perorangan Yerry Amiruddin, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan warga masyarakat, sehingga warga masyarakat jelas pemahamannya. (Iwin SB)