×

Iklan


Maruarar: Pileg DPD di Sumbar Batal Demi Hukum

03 Juni 2024 | 20:15:52 WIB Last Updated 2024-06-03T20:15:52+00:00
    Share
iklan
Maruarar: Pileg DPD di Sumbar Batal Demi Hukum
SIDANG sengketa Pileg DPD di Sumatera Barat dengan penggugat Irman Gusman, terus bergulir. Mantan Hakim MK, Maruarar Siahaan yang dihadirkan sebagai ahli, menilai Pileg DPD Sumbar tidak sah dan batal demi hukum. DOK

Jakarta, Khazminang.id-- Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Maruarar Siahaan, dihadirkan sebagai ahli oleh Irman Gusman dalam sidang sengketa Pileg DPD 2024. Maruarar menilai Pileg DPD di Sumatera Barat (Sumbar) tidak sah karena Irman Gusman tak dimasukkan ke Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU RI.

Hal itu disampaikan Maruarar saat menjadi ahli yang dihadirkan Irman Gusman dalam sidang perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (3/6).

Maruarar mulanya menilai KPU tidak melaksanakan putusan PTUN karena tetap meneruskan DCT tanpa Irman Gusman. Padahal, kata dia, putusan PTUN juga bersifat final.

    "Ketika diteruskan Pemilu dengan daftar calon tetap yang diteruskan KPU, pastilah kalau saya berpendirian dengan dasar ini pemilu DPD yang sudah berlangsung ini, kemudian putusan 360 pasti tidak sah dan batal, kalau saya tambahkan lagi, demi hukum batal," katanya.

    Dia mengatakan pengabaian KPU terhadap putusan PTUN terkait DCT Irman dapat merugikan negara. Maruarar menilai keputusan KPU terkait hasil Pileg DPD di Sumbar harus batal.

    "Pengabaian terhadap putusan tersebut (PTUN) merupakan sikap yang melanggar profesonalitas, jujur, adil kepastian hukum dan sikap independen KPU, mengakibatkan keputusan KPU nomor 1563 tahun 2023 tentang DCT anggota DPD dalam Pemilu 2024 dan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang DPD 2024 untuk daerah Sumbar adalah batal demi hukum," tuturnya.

    Irman Gugat ke MK

    Sebelumnya, Irman Gusman mengajukan gugatan sengketa Pileg 2024 ke MK. Irman meminta Pemilu untuk Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD di Sumatera Barat diulang karena dirinya dicoret dari DCT oleh KPU.

    Hal tersebut disampaikan oleh Heru Widodo selaku kuasa hukum Irman dalam sidang sengketa Pileg Nomor perkara 03-03/PHPU.DPD-XXI/2024 di Mahkamah Konstitusi, Senin (29/4). Heru menjelaskan Irman awalnya telah dimasukkan ke Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU dengan nomor urut 7.

    "Pemohon telah mengikuti prosedur dengan dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan dalam DCS anggota DPD Dapil Sumbar dalam keputusan 1042. Termohon mengubah pendiriannya menetapkan pemohon tidak memenuhi syarat dengan alasan adanya laporan masyarakat namun penetapan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan pasal 263 ayat 2 Undang-Undang Pemilu dan pasal 180 PKPU nomor 10 tahun 2022," kata Heru.

    Heru mengatakan mantan Ketua DPD RI itu telah menempuh upaya sengketa proses Pemilu di Bawaslu dan PTUN Jakarta. Dia mengatakan PTUN mengabulkan permohonan Irman, namun tidak dilaksanakan oleh KPU selaku termohon.

    Heru mengatakan pemohon juga telah membuat pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait hal itu. Heru menilai KPU telah menghalang-halangi hak konstitusional kliennya.

    "Karena termohon tidak melaksanakan putusan PTUN, maka meskipun sudah terbit perintah eksekusi dari ketua pengadilan, pemohon membuat pengaduan dan DKPP telah menjatuhkan putusan dengan putusan nomor 16 tanggal 20 Maret 2024 yang menetapkan termohon terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan sanksi pelanggaran berat karena tidak melaksanakan putusan PTUN Jakarta untuk memasukkan nama pemohon ke dalam daftar calon tetap anggota DPD Sumbar," ujarnya.

    Dalam petitumnya, Irman Gusman pun meminta MK untuk menyatakan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tidak sah. Irman juga meminta KPU untuk melakukan pemilu ulang. ryn/dtc