×

Iklan


Mantan Dirut RSUD Rasidin Padang Divonis 6 Tahun Penjara dan Denda Rp200 Juta

29 Juli 2020 | 17:31:05 WIB Last Updated 2020-07-29T17:31:05+00:00
    Share
iklan
Mantan Dirut RSUD Rasidin Padang Divonis 6 Tahun Penjara dan Denda Rp200 Juta
Empat terdakwa pengadaan alat kesehatan RSUD Rasidin Padang, menjalani sidang dengan agenda vonis di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang.

Padang, Khazminang-- Mantan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rasidin Padang, dr Artati divonis enam tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta, subsider 6 bulan kurungan. Ia dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengadaan Alat Kesehatan RSUD Rasidin Padang tahun anggaran 2013.

Tak hanya itu, terdakwa dr Artati juga diminta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp136 juta subsider 1 tahun kurungan.

Perkara ini disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dengan Hakim Ketua, Fauzi Isra. Sementara hakim anggota ialah Emria Fitriani dan Elisya Florence.

    "Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa (dr Artati) selama 6 tahun kurungan penjara, denda Rp200 juta, dan subsider  6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp136 juta dan subsider satu tahun," kata Hakim Ketua, Fauzi Isra saat membacakan amar putusannya, Rabu (29/7).

    Selain dr Artati, tiga terdakwa lainnya dalam perkara ini, juga merasakan nasib serupa. Ketiga terdakwa lainnya, yakni Ferry Oktaviano selaku Dirut PT Syifa Medical Prima, Iskandar Hamzah selaku Dirut Cahaya Rama Pratama dan Syaiful Palantjui dari CV Velea Perkasa, juga dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dan menjatuhkan hukuman pidana yang berbeda-beda.

    Terdakwa Ferry Oktaviano, divonis oleh majelis hakim dengan hukuman pidana selama 4 tahun penjara, denda Rp200 juta, subsider 6 bulan dan diminta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp231 juta dan subsider 1 tahun.

    Sedangkan terdakwa Iskandar Hamzah, divonis dengan hukuman pidana selama 1,5 tahun penjara, denda Rp50 juta, dan subsider 3 bulan kurungan.

    Sementara itu, terdakwa Syaiful Palantjui divonis 2 tahun, denda Rp100 juta, subsider 3 bulan dan juga diminta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp187 juta dan subsider 1 tahun kurungan.

    Majelis hakim berpendapat, perbuatan para terdakwa telah menyalahi wewenang, bahkan unsur merugikan keuangan negara pun juga terpenuhi. Perbuatan terdakwa terbukti menikmati uang dari kegiatan alat kesehatan RSUD Rasidin Padang, dan dinilai juga menguntungkan diri sendiri.

    Dalam membacakan amar putusan, majelis hakim juga menyebutkan bahwa terdakwa dr Artati pernah menanda tangani kontrak. Padahal, spek kegiatan pengadaan alat kesehatan pada RSUD tersebut tidak sesuai.

    "Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah, yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi," tegas hakim ketua sidang.

    Dalam putusan tersebut, keempat terdakwa dijerat Pasal 3 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi.

    Terhadap putusan dari majelis hakim, keempat terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya, Putri Deyesi Rizki cs mengaku pikir-pikir dengan putusan majelis hakim.

    Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Budi Prihalda cs juga mengaku pikir-pikir terhadap vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada para terdakwa.

    Sebelumnya, dalam tuntutan JPU, terdakwa dr Artati, dituntut delapan tahun dan enam bulan kurungan penjara, denda Rp500 juta dan subsider tiga bulan. Tak hanya itu, terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp136 juta dan subsider 3 bulan.

    Tiga terdakwa lainnya yakninya Iskandar Hamzah, Ferry Oktaviano, dan Saiful Palantjui, juga dituntut sama oleh JPU. Hanya saja yang membedakannya, pada uang pengganti. Untuk terdakwa Ferry Oktaviano, membayar uang pengganti sebesar Rp221 juta dan subsider 3 bulan.

    Sedangkan Saiful Palantjui, diwajibkan membayar uang pengganti Rp187 juta dan subsider 3 bulan penjara. Dan terdakwa Iskandar Hamzah, diwajibkan membayar uang pengganti Rp187 juta. Hanya saja terdakwa Iskandar Hamzah, tidak dikenakan membayar uang pengganti. Pasalnya, terdakwa telah membayar uang penggantinya.

    Dalam dakwaan sebelumya disebutkan, terdakwa dr.Artati melakukan kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes), di RSUD Rasidin Kota Padang pada tahun 2013. Saat itu terdakwa juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

    Dalam pengadaan tersebut, terdakwa menyusun semua kegiatan alkes tersebut dan pada akhirnya, kegiatan itu disetujui oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Selain itu, kegiatan pengadaan alkes juga diketahui oleh Fauzi Bahar selaku Wali Kota Padang saat itu. Setelah itu, terdakwa menghubungi Iswandi Ilyas, DPO yang merupakan penyuplai alkes RSUD Rasidin Padang.

    Tak hanya Iswandi Ilyas, dalam kegiatan tersebut, terdapat beberapa perusahan lain yang melakukan kerjasama. Yakninya Ferry Oktaviano, selaku Dirut PT. Syifa Medical Prima. Iskandar Hamzah, selaku Dirut Cahaya Rama Pratama, Syaiful Palantjui dari CV. Velea Perkasa. Dimana semua nama tersebut merupakan berkas terpisah dalam kasus yang sama.

    Pada saat kegiatan tersebut berjalan, ternyata pengadaan alkes tidak sesuai. Hal ini berdasarkan penghitungan ahli kesehatan. Sehingganya terdapat selisih harga pembayaran dan mengakibatkan menimbulkan kerugian pada perekonomian negara sebesar Rp5.079.998.312.11.

    Tak hanya itu, perbuatan terdakwa juga memperkaya terdakwa lainnya yaitu Iskandar Hamzah, Ferry Oktaviano, Saiful Palantjui, Iswandi Ilyas, dan Ahmad Cecep. (Murdiansyah Eko)