×

Iklan


Mantan Bupati Kuansing Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Rp5,8 M

23 Jul 2021 | 03:58:39 WIB Last Updated 2021-07-23T03:58:39+00:00
    Share
iklan
Mantan Bupati Kuansing Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Rp5,8 M
Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, Raharjo.

Teluk Kuantan, Khazminang.id-- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Mursini, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi belanja barang dan jasa di Sekretariat Pemkab Kuansing.

Dirinya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pengembangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam kasus yang telah menjerat tersangka lain sebelumnya.

"Iya, M (Mursini) ditetapkan sebagai tersangka. Ada enam kegiatan yang total menghabiskan mencapai Rp13,3 miliar yang bersumber dari APBD Kuansing tahun 2016," kata Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto, Kamis (22/7).

    Mursini diketahui menjadi tersangka keenam dalam perkara ini. Di mana sebelumnya sudah ada 5 pesakitan dan dihadapkan ke persidangan serta divonis bersalah.

    Mereka adalah mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, Muharlius. Lalu, M Saleh, mantan Kepala Bagian (Kabag) Umum Setdakab Kuansing yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 6 kegiatan itu.

    Berikutnya, mantan Bendahara Pengeluaran Rutin Setdakab Kuansing, Verdi Ananta, mantan Kasubbag Kepegawaian yang menjabat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Hetty Herlina dan Yuhendrizal, mantan Kasubbag Tata Usaha Setdakab Kuansing sekaligus PPTK kegiatan rutin makanan dan minuman tahun 2017.

    Kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Kuansing di bawah Komando Hadiman itu membongkar dugaan permainan uang negara pada kegiatan dialog dan audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan dan anggota organisasi sosial dan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp7,2 miliar.

    Adapun kasus yang merugikan negara itu yakni penerimaan kunjungan kerja pejabat negara Rp1,2 miliar, rakor unsur Muspida Rp1,185 miliar, rakor pejabat Pemda Rp960 juta, kunjungan kerja atau inspeksi kepala daerah Rp725 juta, dan kegiatan penyediaan makan minum (rutin) sebesar Rp1,27 miliar.

    "M (Mursini) memerintahkan terpidana Muharlius untuk mengeluarkan anggaran untuk 6 kegiatan tadi. Akibat perbuatan M ini, negara dirugikan Rp5,8 miliar yang termuat dalam putusan terpidana M Saleh. Sekarang M belum kita mintai keterangan. Nanti penyidik segera menjadwalkan untuk diperiksa setelah M ditetapkan tersangka," katanya.

    Atas perbuatannya, Bupati ke-4 Kuansing itu dijerat Pasal 2 ayat 1 UU 31 1999 tentang Tipikor yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP subsider Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor.

    Diketahui, kasus dugaan korupsi yang melibatkan Mursini awalnya ditangani tim Kejaksaan Negeri Kuansing. Ada sejumlah orang diperiksa mulai dari Mursini hingga mantan Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra yang kini terpilih sebagai bupati.

    Untuk mempercepat penanganan, kasus akhirnya ditangani tim gabungan Kejari Kuansing, Kejaksaan Tinggi Riau, dan tim Kejaksaan Agung lewat supervisi. Mursini sebelumnya menjabat bupati satu periode mulai 1 Juni 2016 hingga 1 Juni 2021.

    Mursini dan Andi Putra, yang saat itu masih menjabat Bupati dan Ketua DPRD, berulang kali diperiksa sebagai saksi oleh Kejari Kuansing. Tim penyidik pada kasus itu dikomandoi langsung Kepala Kejari Kuansing, Hadiman. (red/*)