|
Padang, Khazanah – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera
Barat (Sumbar) memprakirakan rencana pendapatan asli daerah (PAD) 2024 yang
disepakati dalam kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran
sementara (KUA-PPAS) berkisar di angka Rp6,4 triliun.
"KUA-PPAS ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman arah dan prioritas alokasi anggaran pemenuhan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Senin (14/08/2023)
Gubernur menyebutkan prakiraan anggaran Rp6,4 triliun tersebut berasal dari PAD, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah. Rinciannya, PAD sebesar Rp3,0 triliun, pendapatan transfer Rp3,3 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebanyak Rp15,5 miliar.
Dalam menentukan KUA-PPAS, pemerintah daerah mencermati perkembangan ekonomi di
tataran regional, nasional hingga global. Kemudian berdasarkan perekonomian
Ranah Minang saat ini, pemerintah setempat menetapkan lima asumsi dasar.
Pertama, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2024 diprakirakan 4,76 hingga 5,2
persen.
Kedua, tingkat inflasi diperkirakan berada pada angka empat
persen, gini ratio 0,290, dan angka itu sedikit lebih baik dari target 2023
yakni 0,291.
Ketiga, tingkat kemiskinan di 2024 diproyeksikan sebesar 5,62 persen atau lebih
rendah dari target sebelumnya yakni 5,73 persen.
Ke-empat, tingkat pengangguran terbuka pada 2024 ditargetkan
menjadi 5,70 persen, atau lebih rendah dari target 2023 yakni 5,97 persen.
Kelima, Pemprov Sumbar akan fokus pada pembangunan sesuai dengan rencana kerja
pemerintah daerah.
