×

Iklan


Lahan Tol Padang - Sicincin Hampir Kelar, Untung Ada Syafrizal Ucok

21 Mei 2023 | 18:53:25 WIB Last Updated 2023-05-21T18:53:25+00:00
    Share
iklan
Lahan Tol Padang - Sicincin Hampir Kelar, Untung Ada Syafrizal Ucok
Pendekatan seperti ini sering dilakukan Syafrizal Ucok di lapangan

Padang, Khazminang.id  --  ‘Marasai’ Sumatera Barat terutama Pemerintah Provinsi dibully  ketika urusan tol Padang – Sicincin yang tak kunjung kelar sejak 2018. Dari urusan pembebasan tanah sampai tidak ada penanganan yang berarti untuk mempercepat pembangunan jalan tol yang hanya samoai ke Sicincin itu.

Dari catatan pers Sumatera Barat, sejak pemerintahan Gubernur Irwan Prayitno tidak terlihat ada penanganan atau pengorganisasian yang berarti untuk mempercepat penyelesaian baik pembebasan lahan maupun proses pembangunannya.

    “Maka jadilah, kita sebagai provinsi bulan-bulanan secara nasional, dianggap anti-jalan tol, dan tidak buruh jalan tol. Padahal masyarakatnya mau saja membebaskan lahan asal urusannya benar-benar jelas,” kata Presiden Padang Pers Club (PPC), Khairul ‘Kaje’ Jasmi kepada Khazanah dan khazminang.id, Minggu (21/5).

    Menurutnya, kalau hari ini terasa sangat gencar dan makin bergerak maju penyelesaian jalan tol Padang – Sicincin itu, adalah karena kerja keras mantan Kepala Dinas PMD, Syafrizal Ucok. Ketika masih menjadi Staf Ahli di kantor Gubernur, Syafrizal, kata Kaje, terlihat sangat intens melakukan pendekatan kesemua titik yang bermasalah soal pembebasan lahan untuk jalan tol itu. “Bahkan belakangan, Syafrizal Ucok juga yang meneruskan berbagai pendekatan kepada masyarakat untuk ruas tol Payukumbuh – Pangkalan,” kata Kaje.

    Para wartawan pun melihat juga Tim kerja Percepatan Tol Padang - Kepala Hilalang terlihat kerja siang malam, non stop 24 jam. 

    Cara berkomunikasi dan pendekatan yang dilakukan Ucok –begitu ia disapa—sangat meyakinkan  dan dinilai banyak tokoh Pariaman sangat  pas. “Tidak berbelit-belit, langsung ke pokok persoalan,” kata Revdi, salah seorang wargab Kapalo Hilalang.

    Faktanya Tim Percepatan sampai hari ini berhasil mencapai penyelesaian masalah lahan 95,01 persen dari 1.622 bidang tanah telah bebas. 

    Artinya bidang tanah yang telah bebas sebanyak 1.541 bidang, yang terdiri 129 di Penlok 1 (4,2 Km) dan 1.412 di Penlok 2 (32,4 Km). Lahan sebanyak itulah yang sekarang dikebut konstruksinya oleh PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI).

    Saat Tim Percepatan dibentuk satu setengah tahun lalu, tepatnya Agustus 2021 lahan yang bebas hanya 30 persen atau 490 bidang. Angka 30 persen itu pun dikerjakan pembebasannya selama 3 tahun, 2018-2021.

    "Betul-betul merangkak bagai siput perkembangannya dan sempat jadi cemoohan banyak orang," ujar Syafrizal Ucok mereview kerja awalnya di tim percepatan itu, Minggu (21/5)

    Ketika berbicang dengan para wartawan senior di Padang, Ucok menyebutkan bahwa memang tidak gampang menyelesaikannya, tetapi juga tidak sulit kalau memang mau sungguh-sungguh menyelesaikan. “INi soal bagaimana kita menahan sabar saja,” kata dia.

    Ia menceritakan, begitu dibentuk, Tim bergerak cepat ke lapangan, memetakan masalah, mana yang bersengketa, mana yang kekurangan dokumen, mana yang tidak akur antara badunsanak, mana yang tanah milik Pemda, mana aset nagari, mana pula fasilitas umum yang terkena trase jalan tol. Semua harus dipilah, dan ditangani dengan pendekatan masing-masing. 

    "Tugas utama Tim Percepatan adalah fasilitasi, mempertemukan para pihak dan mendorong percepatan penyelesaian masalah serta pemberkasan. Ini yang selama ini tidak terlaksana. Dengan pertemuan, rapat-rapat Tim Percepatan, semua kendala dicarikan solusi dan dengan batas waktu penyelesaian yang jelas, sehingga setiap bulan selalu ada progres lahan yang bebas," kata Syafrizal Ucok.

    Tugas Tim Percepatan yang tidak kalah pentingnya adalah membantu masyarakat menyiapkan dokumen lahan, membuat contoh surat-surat pernyataan, termasuk sampai memandu masyarakat pemilik lahan membuat Ranji Tiga Tingkat yang untuk membuat Surat Alas Hak dari tanah milik kaum atau milik adat. Sehingga ini jadi patokan dan syarat penting untuk pencairan uang ganti kerugian (UGK).

    “Pada banyak bidang tanah, untuk bermusyawarah antara pemilik dengan Mamak Kepala Warisnya sendiri sering tidak bisa terlaksana.

    Apalagi mempertemukan pemilik tanah rapat dengan Ketua KAN dan Wali Nagari, sering terkendala pemahaman, waktu dan lain-lain. Ada ego, ada masalah caro, ada masalah lama yang dibawa-bawa dan ada juga masalah kepentingan sesaat yang minta diakomodir,” katanya mengenang berbagai ‘parasaian’ bertemu dengan tokoh masyarakat sepanjang lahan tol itu.

    "Ada suatu periode sekitar bulan Mei 2022, kami Tim Percepatan dengan dukungan beberapa orang staf, berkantor tiga bulan di Kantor Wali Nagari Kepala Hilalang Padang Pariaman untuk membantu langsung penyiapan proses dokumen tanah masyarakat yang terkena trase jalan tol Padang-Kapalo Hilalang. Juga mengadakan rapat-rapat dengan KAN dan Wali Nagari," kata Syafrizal Ucok, yang terakhir menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Sumbar Bidang Ekonomi dan Keuangan. 

    Kini dari 1.622 bidang tanah di sepanjang 36,6 Km ruas jalan tol Padang-Kapalo Hilalang ini, hanya tinggal 5 persen lagi yang belum bebas.

    "Sebenarnya secara administrasi itu sudah bisa disebut bebas, karena pemiliknya tidak bisa ditemukan sama sekali. Ada yang merantau tetapi tidak pulang-pulang dan tidak pula diketahui alamatnya. Ada pula tanah sudah bersertifikat tetapi pembelinya tidak diketahui sekarang berada di mana. Untuk tanah yang pemiliknya tidak ditemukan ini, ganti ruginya akan tetap diproses sesuai UU No.2 Tahun 2012, PP 19 Tahun 2021 dan Permen ATR BPN No.19 Tahun 2021, maka dana ganti ruginya dititipkan di Pengadilan Negeri,"ujar Syafrizal Ucok.

    Pada saatnya nanti kata Syafrizal Ucok, pemilik dapat mengurus ganti rugi itu ke PN dengan melengkapi dokumen kepemilikan tanahnya.

    Rinciannya, sisa lahan yang 5 persen itu adalah sedang proses verifikasi ulang oleh instansi teknis yaitu Kanwil BPN Sumbar.

    Masalah ini muncul karena ketika pendataan awal oleh Tim BPN masyarakat tidak menunjukkan sertifikat tanahnya, sehingga terdata sebagai tanah adat. Namun ketika ganti rugi akan dicairkan muncullah sertifikat, sehingga BPN wajib melakukan verifikasi ulang kembali. 

    "Sisa bidang tanah yang 5 persen hanya tinggal soal teknis. Pihak BPN akan bekerja keras menyelesaikan ini, apalagi Buk Kakanwil BPN Sumbar yang baru sangat agresif dan gerak cepat untuk menuntaskan ganti rugi lahan jalan tol Padang-Kapalo Hilalang ini,"ujar Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah. (eko)