×

Iklan


Kuota 600 Ribu Orang, Pendaftaran Peserta Kartu Prakerja 2021 Resmi Dibuka

23 Feb 2021 | 16:09:27 WIB Last Updated 2021-02-23T16:09:27+00:00
    Share
iklan
Kuota 600 Ribu Orang, Pendaftaran Peserta Kartu Prakerja 2021 Resmi Dibuka
Pemerintah kembali membuka pendaftaran peserta Kartu Prakerja pada 2021. Pendaftaran tahap awal dibuka untuk 600 ribu peserta. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMAN).

´╗┐Jakarta, Khazminang.id-- Pemerintah resmi membuka pendaftaran peserta Program Kartu Prakerja 2021. Pembukaan pendaftaran yang masuk gelombang 12 ini langsung dilakukan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Program dibuka dengan kuota untuk 600 ribu orang.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program Kartu Prakerja tahun 2021 saya nyatakan dimulai," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (23/2).

    Airlangga menjelaskan program Kartu Prakerja selama semester I tahun ini akan tetap menggunakan metode semi bansos.

    Besaran bantuan pelatihan juga sama yakni sebesar Rp1 juta. Selain itu ada pula insentif pasca pelatihan Rp600 ribu tiap bulannya selama 4 bulan dengan total insentif pasca pelatihan sebesar Rp2,4 juta.

    Selanjutnya ada insentif survei Rp50 ribu tiap satu kali survey sebanyak 3 kali survei dengan total insentif survei sebesar Rp150 ribu.

    Meski demikian belum diketahui kapan pelaksanaan pendaftaran gelombang 12 akan ditutup.

    "Gelombang 12 akan dibuka dengan kuota 600 peserta, dan target 2,7 juta penerima dapat didanai dengan anggaran Rp 10 triliun," jelasnya.

    Selain itu persyaratan untuk dapat menerima Kartu Prakerja juga sama dengan 2020 yaitu WNI, berumur 18 tahun ke atas, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal

    Program ini, lanjut Airlangga, ditujukan kepada pencari kerja, penganggur, pekerja dan wirausaha.

    "Kami juga mengajak para Pekerja yang dirumahkan atau kehilangan pekerjaan dan para Pelaku Usaha Mikro maupun Kecil l(UMK) yang tutup usaha karena dampak pandemi covid-19 untuk bisa mendaftarkan diri dalam program Kartu Prakerja," tuturnya.

    Terakhir, penerima Kartu Prakerja tidak dapat diberikan (blacklist) kepada pejabat negara, TNI/Polri, ASN, Anggota DPR/D, BUMN/D, Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta pejabat BUMN/BUMD. (han/cnn)