|
| Kepala Dinas PMD Sumbar dan jajaran diabadikan bersama Rektor dan Pimpinan dilingkungan Unes di depan Gedung Dinas PMD Sumbar, Lolong Belanti Padang, Rabu (29/11/2023). |
Padang, Khazanah – Rektor Universitas Ekasakti (Unes) Prof. Dr. H. Sufyarma Marsidin. M.Pd berkunjung ke Dinas Pemberdayaan Masyarat Desa (PMD) Sumatera Barat (Sumbar) didampingi Wakil Rektor III, Kepala Lembaga Kerjasama dan Sistem Informasi, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unes, Dekan Teknik dan Dekan Fisipol.
Kunjungan tersebut
merupakan ajang silaturrahim ke Dinas PMD Sumbar dalam rangka menjalin hubungan
kerjasama di bidang Pendidikan. Rektor Unes dan rombongan diterima Kepala Dinas
PMD Sumbar, Amasrul, S.H didampingi para Kepala Bidang di ruang pertemuan Dinas
PM, jalan Pramuka Raya No. 13, Lolong Belanti Padang, Rabu lalu (29/11/2023)
Pada
kesempatan tersebut Rektor Unes menyampaikantentang Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Terpadu sekarang dipusatkan di Pasaman Barat. Kemudian program khusus dari
pemerintah pusat Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan program MBKM (Merdeka Belajar,
Kampus Merdeka)
“Wajib Intra
kurikuler di nilai setara dengan 4 SKS, untuk pengabdian masyarakat di nilai 4
SKS, dan KKN Terpadu nanti ditunggu keputusan dari pemerintah pusat,” ujar
Rektor Unes
SK Menteri
Pendidikan Nomor 41 tahun 2022 menyebutkan RPL diakui pengalaman pendidikan
sebelumnya, kemudian juga diakui pendidikan formal, nonformal dan informal
seperti Diklat Pimpinan, penataran lainnya.
“Unes memiliki
Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan, dengan konsentrasi Pemerintahan Desa,
kalau di Sumbar cocok namanya Pemerintahan Nagari sebanyak 24 SKS khusus materi Desa. Dalam Program ini
mohon kepada Kepala PMD Sumbar berdiskusi kepada Gubernur dan tentu
diprioritaskan Aparatur Nagari dan nanti Unes memberikan Sarjana Pemerintahan
Desa,” ujar rektor Unes.
Rektor
menjelaskan, nanti akan dihargai, mungkin agamanya, bahasa indonesianya,
pengalamannya dan ilmu-ilmu yang lain.
“Nanti dinilai
oleh Tim Asesor terdiri dari satu orang
dari Akademisi Ketua Prodi, dan satu orang lagi dari Asosiassi Ilmu
Pemerintahan,” katanya.
Menurutnya, kalau
nilainya baik, perkuliahan ini bisa ditempuh selama 2 tahun, karena kreditnya
144 SKS, bisa tidaknya tentu dilihat dari pengalamannya kalau pengalamannya
tidak ada terntu tetap sebanyak 144 SKS.
“Ini suatu
trobosan bagi Sumatera Barat. Di Nagari
sudah banyak pula yang sarjana di bidang ilmu lain itu tinggi nilainya, tinggal
sedikit lagi, hanya ada 3 mata kuliah yang tidak boleh diakui yaitu mata kuliah
metode penelitian, statistik dan mata kuliah Skripsi. Perkuliahan dilakukan
dengan during 50% dan 50% Luring,” lanjut rektor.
Sementara itu,
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Amasrul, SH menyambut baik
kedatangan rombongan Unes ke Dinas PMD Sumbar, dan menjelaskan tentang
pentingnya Pendidikan.
“Di Nagari, ada
Jaksa nagari, supaya Aparatur Nagari tidak main-main, karena Nagari sudah
menjadi subjek, bukan objek lagi sejak lahirnya Undang Undang No. 6 tahun 2014
Nagari, keuangan langsung dikelola oleh Nagari,” ujar Kadis PMD.
Ia
menjelaskan, di Sumbar ada 28 Nagari masih tertinggal, terbanyak di Kepulauan Mentawai
dan Kabupaten Solok.
“Di Kabupaten Solok
Selatan ada 3 Nagari sangat tertinggal, tapi sudah bisa dientaskan dengan jalan
lingkungan, jarak tempuh dengan tempat pendidikan sangat jauh dan membutuhkan
biaya yang sangat besar,” jelas Amasrul.
Ia
menjelaskan, bagi Siswa SMP yang akan berangkat sekolah harus melalui Sungai
Batang Hari satu kali pergi dengan Boat atau
mesin tempe tiga juta rupiah untuk sekali berangkat. Ditaroh muatannya
10 orang berarti Rp. 300.000, per orang, kalau pulang pergi tentu Rp. 600.000
per orang.
“Sekarang baru
sekolah di SMP, anak-anak sudah Kos di Sijunjung, Pulau Punjung, Bidar Alam,”
katanya
Lebih lanjut
Amasrul menjelaskan, di Sumbar ada 135 Nagari yang perlu ditingkatkan SDM nya,
diakui memang aparatur tingkat nagari sangat terbatas Pendidikan.
“Sekarang
masih ada disana tingkat pendidikannya tamatan SMA. Ada 66 nagari bermasalah
karena ketidak tahuannya tentang tata kelola pemerintahan dan administrasi
pemerintrah sesuai dengan Prodi Ilmu Pemerintahan,” lanjutnya.
Amasrul meminta
Unes bisa bekerjasama membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Nagari
melalui Perjanjian Kerjasama.
“Nanti
bisa disosialisasikan kepada Wali Nagari dan Rektor Unes tentu saja siap untuk
menjelaskan kepada para Wali Nagari,” tukasnya. (*)
