×

Iklan


Kuasa Sekdaprov Sumbar Hadirkan 5 Saksi di Sidang Sengketa Informasi Publik

02 Agustus 2022 | 14:25:13 WIB Last Updated 2022-08-02T14:25:13+00:00
    Share
iklan
Kuasa Sekdaprov Sumbar Hadirkan 5 Saksi di Sidang Sengketa Informasi Publik

Padang, Khazminang.id-- Sidang sengketa informasi publik antara LBH Padang selaku pemohon dan Sekdaprov selaku Atasan PPID Utama Sumbar yang digelar di ruang sidang Komisi Informasi (KI) Sumbar, Selasa (2/8) berlangsung alot.

Indra Sukma selaku Kuasa Sekdaprov di persidangan yang diketuai Majelis Komisioner, Adrian Tuswandi dengan Anggota Majelis, Nofal Wiska dan Arif Yumardi, menghadirkan lima orang saksi pada agenda pembuktian.

"Kuasa termohon mengahadirkan saksi karena PPID Pelaksana di OPD tidak ada dalam kuasa, sehingga keterangan saksi dari termohon tentu menjadi fakta di persidangan," ujar Ketua Majelis Komisioner, Adrian Tuswandi.

    Lima saksi itu masing-masingnya dari Dinas Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Perkebunan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup.

    Sebelum memberikan keterangan sebagai saksi, masing-masing kelima saksi itu pun diambil sumpah secara bergiliran oleh Ketua Majelis Komisioner, Adrian Tuswandi.

    Selain itu, majelis komisioner juga meminta ketegasan dari pemohon LBH Padang untuk memperjelas alasan dan kegunaan informasi. 

    "Alasannya jangan normatif sekali, bisakan alasannya mengajukan permohonan informasi dan dokumentasi untuk memperkuat advokasi masyarakat berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008," tegas Adrian.

    "Lalu untuk mewakili kepentingan publik, termohon menambah bukti kepentingan publik yang mana diwakili?" tanya Adrian, pada sidang dengan Panitera Pengganti, Kiki Eko Saputra itu.

    Sementara dua majelis komsioner, baik Nofal maupun Arif Yuamrdi menggali masing-masing saksi terkait IUP Pertambangan, Perkebunan, Pelepasan Hutan sampai ke UPL, UKL, Amdal dan izin lingkungan.

    Dari keterangan saksi, terungkap benang merah bahwa dokumen izin dimohonkan LBH sebagai pemohon informasi bisa diberikan sepanjang kewenangan Pemprov Sumbar berdasarkan ketentuan. 

    Sidang akhirnya diskors untuk agenda pembacaan kesimpulan para pihak terhadap register sengketa 07 dan 08 /PS/KISB.

    "Sidang kami skor untuk agenda pembacaan kesimpulan pada minggu depan," ujar Adrian. (han)