×

Iklan


KPK Ungkap Harta Pejabat Negara: Terendah Minus Rp1,7 T dan Tertinggi Rp8 T

07 September 2021 | 15:16:02 WIB Last Updated 2021-09-07T15:16:02+00:00
    Share
iklan
KPK Ungkap Harta Pejabat Negara: Terendah Minus Rp1,7 T dan Tertinggi Rp8 T
Potret harta kekayaan wajib LHKPN tahun 2020. IST

Jakarta, Khazminang.id-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan rata-rata harta kekayaan para penyelenggara negara. Terungkap adanya pejabat negara yang memiliki harta tertinggi Rp8 triliun lebih, tapi di sisi lain ada pula yang hartanya minus Rp1,7 triliun.

"Ini statistik saja kita hitung rata-rata kekayaan dari wajib lapor di kementerian, di pemerintahan provinsi, di kabupaten, di DPR, MPR, DPD, dan selanjutnya," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dalam diskusi webinar LHKPN yang disiarkan di YouTube KPK RI, Selasa (7/9/2021).

Pahala menyebutkan, statistik itu sebagai gambaran saja. Namun tertulis bila di antara para penyelenggara negara rata-rata yang memiliki harta kekayaan tertinggi yaitu Anggota DPR senilai Rp23 miliar.

    "Tidak ada niat yang bilang bahwa kalau DPR rata-rata Rp23 miliar itu orang DPR lebih kaya dibanding DPRD kabupaten/kota itu nggak, tapi kira-kira masyarakat bisa menduga rata-rata kekayaannya Rp23 miliar anggota DPR diikuti oleh anggota DPRD kabupaten/kota sekitar Rp14 miliar, lantas BUMN, DPD dan selanjutnya," ucap Pahala.

    Menurut Pahala, kekayaan yang tinggi itu biasanya menunjukkan para pejabat negara itu sebelumnya merupakan pengusaha. Namun ada pula pejabat negara yang disebut Pahala hartanya minus.

    "Tapi pada saat yang sama ada juga nilai harta terendah yang menarik yang di antara kementerian/lembaga masih ada yang melaporkan bahwa hartanya minus Rp1,7 triliun. Jadi kita pikir Rp1,7 triliun minus, pada saat yang sama tertingginya bisa sampai Rp8 triliun," kata Pahala.

    "Oleh karena itu, ada kemungkinan di lapangan berbeda tapi kira-kira ini potret rata-rata harta dari semua bidang, harta yang terendah yang semuanya menunjukkan minus kecuali DPD dan DPR itu ada yang menunjukkan Rp47 juta saja. Jadi jangan dipikir semua ini orang yang hartanya besar nggak juga karena dilaporkan ada juga yang angkanya dinas alias utangnya lebih banyak dibandingkan hartanya," imbuhnya.

    95 Persen Tidak Akurat

    Pahala Nainggolan menyatakan sebanyak 95 persen laporan harta kekayaan pejabat atau penyelenggara negara (LHKPN) tidak akurat.

    Pahala menyebut, jumlah itu didapat lewat pemeriksaan terhadap 1.665 LHKPN selama periode 2018-2020. Namun, dia tak merinci posisi atau institusi para pejabat tersebut.

    "Ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan detail terhadap kebenaran isinya, itu 95 persen memang tidak akurat," kata Pahala.

    Dia menyebut banyak pejabat yang tak melaporkan kekayaan mereka dalam LHKPN. Mulai dari tanah, bangunan, rekening bank, dan berbagai bentuk investasi lain.

    Selain itu, kata Pahala, ketidakakuratan itu juga menggambarkan transaksi perbankan yang tak wajar dalam rekening sejumlah pejabat. Misalnya, antara penghasilan dengan yang dilaporkan.

    "Nah, di antara 95 persen yang tidak akurat ini, selain yang tidak dilaporkan juga melaporkan penghasilan yang agak aneh dibandingkan dengan transaksi banknya," kata dia.

    Lebih lanjut, Pahala mengatakan bahwa 15 dari 95 persen itu juga menunjukkan ketidaksesuaian antara profil data keuangannya. Misalnya, tak semua laporan kekayaan sejumlah pejabat di bank sesuai dengan penghasilan yang mereka terima. Bahkan, penghasilan yang masuk ke rekening ada yang lebih tinggi dari harta yang dilaporkan.

    "Kalau saya melaporkan penghasilan saya Rp1, seharusnya di bank saya kira-kira itu ada Rp1 masuk, setengah rupiah keluar gitu ya. Tapi bukan saya laporkan penghasilan saya Rp1 secara konstan setiap bulan saya dapat Rp100, Rp150, Rp200 seperti itu," kata dia.

    "Jadi 15 persen dari yang 95 persen itu menunjukkan profil yang tidak fit dengan data keuangannya," imbuh Pahala.

    Pahala menyebut kondisi itu membuat pihaknya lebih aktif dalam memeriksa kembali harta kekayaan para pejabat negara. KPK akan memastikan kekayaan pejabat, termasuk aliran keuangan mereka untuk anggota keluarga.

    "Jadi mekanisme pemeriksaan ini membuat kita lebih aktif ke beberapa stakeholder untuk melakukan cek bahwa (misalnya) yang namanya A dengan keluarga istrinya ini, anaknya yang sudah dewasa ini. Ini apakah punya rekening di bank," kata dia. (han/cnn/dtc)