×

Iklan


Korban Aksi Bejat Mantan Kepsek Cabul di Padang Panjang Bertambah

16 Jun 2021 | 21:23:28 WIB Last Updated 2021-06-16T21:23:28+00:00
    Share
iklan
Korban Aksi Bejat Mantan Kepsek Cabul di Padang Panjang Bertambah
TERSANGKA "MS", mantan kepsek di salah satu SMP swasta di Kota Padang Panjang. IST

Padang Panjang, Khazminang.id-- Korban pencabulan yang dilakukan MS (33), mantan kepala sekolah di salah satu SMP swasta di Kota Padang Panjang terhadap siswanya, bertambah. Dari pengakuan tersangka, aksi bejatnya itu juga dilakukan terhadap 4 remaja (korban) lainnya.  

Kasat Reskrim Polres Padang Panjang, Iptu. Ferly Pratama mengatakan, penambahan jumlah korban itu terungkap dari pengakuan tersangka saat diinterograsi penyidik Polres Padang Panjang. Namun, saat ini identitas para korban masih dirahasiakan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Awalnya dilaporkan, korban aksi bejad tersangka adalah salah seorang siswanya sendiri, yakni laki-laki berusia 14 tahun, yang pada saat kejadian masih duduk di bangku kelas 9. Aksi tersangka baru diketahui setelah korban melapor kepada orang tuanya.

    "Muncul lagi korban baru dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, yakni sebelum korban yang melapor pertama ini. Menurut pengakuan tersangka, korban sudah lulus," kata Ferly saat ditemui di Mapolres Padang Panjang, Rabu (16/6).

    Romi Martianus, SH praktisi hukum Kota Padang Panjang pada khazminang.id mengatakan, pelaku pencabutan terhadap anak-anak itu, harus diproses secara tegas sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku.

    "Karena korbannya lebih dari satu, maka pelaku bisa dikenai pemberatan hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang," kata Romi yang juga sedang berada di Mako Polres setempat.

    Romi menjelaskan aturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Mnenjadi Undang-Undang.

    Menurut Ayat (1) Pasal 82 Undang-Undang tersebut, pelaku pencabulan terhadap anak dipidana penjara paling sedikit lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

    "Pemerintah harus melakukan atau harus menganggarkan dana untuk perlindungan anak, khususnya dunia pendidikan di Kota Padang Panjang sebagai kota tujuan pendidikan. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi mengenai perlindungan anak dengan melibatkan aparat hukum yang berkompeten seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Terpenting, kembalikan peran P2TP2A yang selama ini di Kota Padang Panjang terlihat mati suri," papar Romi.

    Dengan kejadian ini, Romi mengatakan pemerintah daerah harus segera melakukan upaya preventif agar kasus kasus yang mencoreng nama daerah sebagai Kota Serambi Mekah tidak terulang lagi.

    "Tak ada kata menunggu lagi, ini harus dilakukan jika pemerintah daerah ingin tunas-tunas penerus Kota Serambi Mekah terhindar dari kejahatan terhadap anak dan terlindungi hak-haknya," ujar Romi.

    Baron (37) warga RT 18 Kelurahan Silaing Bawah mengatakan, warga sangat kecewa terhadap yayasan sekolah tempat tersangka mengajar. "Semenjak aktif, proses belajar mengajar di sekolah ini, baik pihak sekolah maupun yayasan tak respon dengan masyarakat sekitar. Padahal sekolah itu berada di lingkungan komplek perumahan kami," ujarnya.

    "Melalui kesempatan ini, kami meminta pemegang tampuk kekuasaan memikirkan kembali status keberadaan sekolah ini," tegasnya. 

    Di lokasi lain, Marzozen selaku dewan pembina yayasan saat dikonfirmasi mengatakan, saat ini pihaknya masih optimal untuk memperhatikan keamanan sekolah dengan menambah wali lokal.

    "Menyangkut hal-hal lain, kita belum bisa beri komentar. Kalau bisa langsung saja ke ketua yayasan," elaknya.

    Sementara Ketua Yayasan sekolah, Rizal (0813-6584-XXXX) dan Kepala Sekolah Imam (0821-6912-XXXX) saat dihubungi melalui telepon selulernya, hingga berita ini diturunkan tadi malam tak menjawab. Paulhendri