×

Iklan


Kompleks Parlemen Jadi RS Darurat Covid-19, Elite Tak Satu Suara

11 Juli 2021 | 21:27:53 WIB Last Updated 2021-07-11T21:27:53+00:00
    Share
iklan
Kompleks Parlemen Jadi RS Darurat Covid-19, Elite Tak Satu Suara
KOMPLKES Majelis (Gedung MPR/DPR/DPD) Senayan Jakarta, diusulkan sebagai rumah sakit darurat untuk penanganan pasien Covid-19. Wacana tersebut sontak menuai pro kontra dari elite politik, baik di MPR, DPR, hingga elite partai politik. DOK

Jakarta, Khazminang.id— Kalangan MPR RI mendukung pemanfaatan halaman dan sejumlah ruangan kosong di lingkungan Kompleks Majelis (Gedung MPR/DPR/DPD RI) sebagai rumah sakit pendukung darurat untuk mengobati pasien Covid-19, jika RS di Jakarta sudah tidak bisa lagi menampung para pasien COVID-19.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, tenda dan kasur lipat yang biasa digunakan personel kepolisian saat tugas pengamanan di Kompleks Majelis, bisa digunakan sebagai bangsal darurat.

"Kesekjenan MPR/DPR/DPD RI dapat saling berkoordinasi, termasuk juga dengan Kementerian Kesehatan, Polda Metro Jaya, Direktorat Pam Obvit, bersama perangkat lainnya seperti organisasi kemasyarakatan Gerakan Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI) atau Pemuda Pancasila," kata Bamsoet dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (11/7).

    Bamsoet menyatakan persetujuan tersebut, dalam Rapat Koordinasi Virtual FKPPI yang dipimpin Ketua Umum FKPPI Ponco Sutowo, di Jakarta, Sabtu (10/7). Bamsoet mengatakan dengan koordinasi tersebut, halaman Kompleks Majelis bisa difungsikan sebagai rumah sakit darurat COVID-19.

    Langkah itu, menurut dia, agar dapat mengurangi beban rumah sakit yang sudah kelebihan kapasitas, sehingga bisa membantu para saudara sebangsa yang terkena musibah COVID-19.

    Senada, Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan juga mendukung Kompleks Parlemen jadi RS Darurat COVID-19. "Akibat membludaknya kenaikan kasus COVID-19 membuat RS-RS semakin kesulitan menampung, sementara masyarakat butuh tempat perawatan. Karena itu, kami mengusulkan dalam kondisi kedaruratan ini untuk menggunakan Gedung DPR/MPR RI sebagai RS darurat," kata Syarief.

    Dia menjelaskan, usulan tersebut perlu didukung karena RS rujukan maupun RS Darurat COVID-19 semakin kesulitan menampung pasien COVID-19 yang semakin membludak. Menurut dia, banyak pasien COVID-19 yang membutuhkan perawatan dan fasilitas, namun RS rujukan/darurat sudah penuh.

    Syarief menjelaskan, terkait dengan pelaksanaan tugas DPR/DPD/MPR RI di Kompleks Parlemen, kegiatan rapat dapat dilaksanakan secara daring.

    "Kita sudah belajar beberapa waktu lalu, tetap dapat melaksanakan kegiatan dan rapat secara virtual. Tugas dan fungsi DPR/DPD/MPR RI juga tidak hanya selalu dilaksanakan di Senayan, bahkan seharusnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI akan semakin terlihat dengan turun ke lapangan dan dengan adanya RS darurat tersebut," ujarnya.

    Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mardani Ali Sera menyatakan partainya setuju dengan usulan pemanfaatan ruangan kosong di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta sebagai rumah sakit darurat untuk pasien Covid-19. Menurutnya, gedung MPR/DPR/DPD memiliki tempat yang luas, berlokasi strategis, dan mudah dijangkau.

    Ia menilai, langkah tersebut bisa mencerminkan kepedulian wakil rakyat terhadap rakyat. "Setuju. Semua sumber daya, punya tempat strategis, luas, dan mudah dijangkau. Plus itu cermin wakil rakyat peduli dengan rakyat, segera aksi," kata Mardani kepada wartawan.

    Tidak Setuju

    Pendapat berbeda, datang dari Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid. Dia menilai usulan agar halaman Kompleks Parlemen menjadi Rumah Sakit (RS) Darurat COVID-19 adalah kurang tepat, karena masih banyak orang yang bekerja di tempat tersebut.

    "Usulan itu kurang tepat karena Gedung DPR itu perkantoran, masih ada yang bekerja dan fasilitasnya kurang layak dan memadai," kata Jazilul, di Jakarta, Minggu (11/7).

    Dia menghargai adanya usulan agar halaman Kompleks Parlemen menjadi RS Darurat COVID-19. Namun menurut dia, masih banyak fasilitas negara yang bisa digunakan sebagai RS Darurat COVID-19, misalnya di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK).

    "Namun hemat kami lebih cocok kalau Gelora Bung Karno saja yang disulap jadi RS Darurat COVID-19. Selain karena lahannya lebih luas, juga lebih steril dari lalu lintas orang bekerja," ujarnya.

    Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai usulan pemanfaatan ruangan kosong di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta sebagai rumah sakit darurat untuk pasien Covid-19 hanya untuk mencari simpati publik. Ia meyakini rakyat sudah pintar dalam merespons usulan tersebut.

    "Itu hanya cara untuk menarik simpati publik aja. Padahal rakyat sudah pintar, sudah rasional dan menggunakan logika," kata pemilik sapaan akrab Awiek.

    Ia mengatakan DPR masih bekerja di tengah penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Menurut anggota Komisi VI DPR RI itu, usulan pemanfaatan ruangan kosong di kompleks parlemen sebagai rumah sakit darurat untuk pasien Covid-19 akan membuat pihaknya kehilangan tempat untuk bekerja bila direalisasikan.

    "Kalau DPR dijadikan rumah sakit darurat, di mana mau berkantor, kan DPR tidak tutup 100 persen," ujar Awiek. Ia juga menyampaikan bahwa usulan itu juga berpotensi memunculkan usulan pemanfaatan kantor pemerintahan lain sebagai rumah sakit darurat untuk pasien Covid-19. ryn/ant