×

Iklan

PEMKO PADANG - KEMEN PUPR - BWS V SUMATERA
Kesepakatan di Rumah Wako Padang: Kendalikan Banjir dengan RID 2025

01 Juli 2024 | 21:43:14 WIB Last Updated 2024-07-01T21:43:14+00:00
    Share
iklan
Kesepakatan di Rumah Wako Padang: Kendalikan Banjir dengan RID 2025
Banjir di Kota Padang lebih banyak karena sungai

Padang, Khazanah – Banjir di Padang –seperti juga di Jakarta—lebih banyak disebabkan kiriman dari kawasan pegunungan sebelah timur kota. Tiap tahun pada musim hujan –apalagi jika intensitas hujannya signifikan—maka kawasan yang dekat ke pantai menderita sekali lantaran harus menerima debit air yang banyak. Banjir pun tiba.

“Dari dulu masalah ini menjadi masalah pelik di Padang, maka kita harus segera bisa mengatasinya,” kata Pj. Walikota Padang Andree Algamar.

Ahad kemarin di kediaman Walikota, Andree menjamu tamunya Direktur Bina Op Kementerian PUPR M. Adek Rizaldi dan Kepala BWS Sumatera V Dian Almakruf. Andree yang didampingi sejumlah pejabatnya, mendiskusikan dengan kedua tamu tersebut perihal bagaimana mengatasi atau setidaknya mengendalikan banjir di Kota Padang yang menahun ini.

    Dari diskusi mereka, diperoleh kesamaan pandang bahwa untuk mengatasi banjir di Padang ini tidak bisa parsial atau sepotong-sepotong, harus menyeluruh dan dalam satu kesatuan rencana. Drainase adalah kata kunci yang harus diselesaikan. Maka perjamuan Ahad itu membuahkan hasil berupa kesepakatan bersama antara ketiga pihak untuk membuat masterplan (rencana induk) drainase tahun 2025.

    Andree yang didampingi  Kepala Dinas PUPR Tri Hadiyanto, Andree menyebut untuk melihat kondisi banjir di Padang harus dilihat dari dua sisi. Pertama dari sisi pinggir dimana sungai-sungai yang banyak mengalami pendangkalan dan penyempitan. Semua sungai (sekitar 23 sungai) itu bermuara ke wilayah kota.

    Padang dikelilingi perbukitan yang mencapai ketinggian 1.853 mdpl dengan luas wilayah 1.414,96 km², lebih dari separuhnya berupa hutan lindung, dari hutan itulah sungai-sungai tadi menjalar.

    Kedua, kata Andree, wilayah pusat kota. Pada umumnya terusan drainase di dalam kota tidak mampu menampung air saat intensitas hujan yang lebat. Ditambah bersamaan dengan naiknya pasang air laut, itulah yang menyebabkan banjir .

    “Maka kami bersepakat bersama Pemerintah Pusat melalui BWS Sumatera V untuk menyusun Rencana Induk Drainase (RID) 2025. Selain itu, proyek master plan ini juga akan dibantu oleh Direktorat Bina Op Kementerian PUPR,” kata dia.

    Sementara Kepala BWS Dian Almakruf menyebutkan pihaknya juga sudah mulai mendesain drainase hingga sistem polder guna menanggulangi banjir. “Kita  berharap desain master plan ini bisa selesai dengan matang, sehingga saat pengerjaan tidak terdapat halangan ke depannya,” katanya.

    Hampir tidak da tahun yang tidak ada banjirnya di Padang. Banjir terakhir yang luar biasa rendamannya terjadi pada Maret 2024. Ketika itu diakibatkan hujan berintensitas tinggi di bagian hulu, mmbuat  meluapnya air di beberapa sungai ke jalan dan pemukiman warga.

    BPBD Kota Padang ketika itu melaporkan  warga terdampak banjir  mencapai 10.150 KK atau 35.299 jiwa. Sebanyak 3.734 warga sempat  mengungsi. Berdasarkan hasil kaji cepat tercatat sebanyak 10.150 unit rumah terdampak, dua unit rumah hanyut, tiga titik ruas jalan terdampak dan satu unit Mushalla terdampak akibat banjir.

    Sebelumnya di Sumatera Barat –termasuk di Kota Padang-- Kementerian PUPR telah melakukan upaya  pengecekan dan penanganan berbagai infrastruktur seperti fasilitas jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang terkena dampak parah. Kemenkes telah mensiagakan posko kesehatan dan temaga kesehatan hang siap siaga wabah penyakit pasca bencana di setiap titik.

    Dan ketika Menko PMK Muhajir Effendi ke Padang beberapa waktu lalu ia berpesan kepada Pemda Sumbar dan Kabupaten/Kota yang terdampak agar segera mengajukan segala hal yang dibutuhkan untuk penanganan darurat, baik dari kebutuhan pangan, logistik, peralatan maupun dana operasional.

    Dalam kesempatan Rapat Koordinasi yang diselenggarakan secara daring dan luring hadir Wamenkes Dante Saksono Harbuwono, Kepala Basarnas Kusworo, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Sestama BNPB Rustian, Sekjen Kemensos Robben Rico, perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian PPPA, Kementerian Agama, dan perwakilan daerah dengan status tanggap darurat yaitu Bupati Pesisir Selatan, Walikota Padang, Bupati Padang Pariaman, Bupati Mentawai, dan Bupati Pasaman Barat, juga di bahas tentang pengendalian banjir yang sangat bersifat masa depan yang harus dilakukan sejak dini. (faisal budiman/berbagai sumber)