×

Iklan


Kejari Padang Setop Penyelidikan Dugaan Penyelewengan Insentif Nakes Puskesmas

05 Oktober 2021 | 18:41:23 WIB Last Updated 2021-10-05T18:41:23+00:00
    Share
iklan
Kejari Padang Setop Penyelidikan Dugaan Penyelewengan Insentif Nakes Puskesmas
Kepala Kejari Padang, Ranu Subroto.

Padang, Khazminang.id-- Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang memutuskan untuk menghentikan penyelidikan terhadap laporan dugaan penyelewengan dana insentif tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Kota Padang pada masa penanganan Covid-19.

Kepala Kejari Padang, Ranu Subroto mengatakan, penyelidikan dihentikan lantaran hanya ditemukan kesalahan administrasi. Selain itu, tidak ditemukan ada unsur pidana dan kerugian keuangan negara.

“Dari sisi hukumnya tidak ada ditemukan unsur pidana dan kerugian negaranya tidak ada. Cuma kesalahan yang sifatnya administrasi saja. Makanya kita hentikan penyelidikan,” katanya Selasa (5/10).

    Ia menambahkan, lantaran hanya ditemukan kesalahan administrasi, pihaknya menyerahkan kepada Inspektorat Kota Padang untuk melakukan penertiban.

    “Kita serahkan ke Inspektorat Kota Padang. Karena administrasi aja itu. Ya karena sifatnya administrasi, untuk itu kita kirim ke Inspektorat untuk ditertibkan,” sebutnya.

    Disebutkannya, kesalahan administrasi ini terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Kota Padang. Menurutnya, hal ini terjadi akibat kesalahan persepsi.

    “Salah persepsi dalam arti yang terima insentif itu kan ditunjuk sama Kepala Puskesmas satu atau dua orang. Sementara yang kerja kan rombongan, kalau sudah, istilahnya menerima insentif itu, ya harus dibagi gitu,” terangnya.

    “Dia (yang ditunjuk) yang ngambil. Namun yang melapor kemarin itu mengira kalau itu haknya dia pribadi. Padahal tidak. Lalu dari Kepala Dinas, karena belum pernah ada ini, juga tidak bikin SOP atau aturan main,” tutupnya.

    Penyelidikan dilakukan Kejari Padang lantaran menindaklanjuti laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan penyelewengan dana insentif nakes di Puskesmas Kota Padang pada masa penanganan Covid-19.

    Sejak laporan diterima pada Maret 2021 lalu, Kejari Padang telah meminta keterangan dari sekitar 60 orang pihak yang terkait dengan dana insentif nakes ini.

    Proses penyelidikan dilakukan murni untuk kepentingan hukum. Selain itu juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. (Murdiansyah Eko)