Hal tersebut diungkapkan Muhidi saat menghadiri kegiatan Gebyar Pajak, Sabtu (3/10/2026) dan mengajak masyarakat melihat pembayaran pajak sebagai bagian dari kepedulian bersama terhadap kemajuan daerah.

Dikatakan, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Menurut Muhidi, kegiatan seperti Gebyar Pajak memiliki arti penting untuk semakin mendekatkan masyarakat dengan informasi perpajakan sekaligus menumbuhkan kesadaran bersama.

Muhidi menyebut, pajak menjadi salah satu sumber penting yang membantu pemerintah daerah menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus berkembang, Sumatera Barat membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Salah satu sumber yang memiliki peran penting adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penerimaan dari sektor ini menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang kemudian mendukung berbagai kebutuhan pembangunan.

Karena itu, Muhidi berharap kesadaran membayar pajak dapat tumbuh secara perlahan dan menjadi kebiasaan baik di tengah masyarakat.

“Kita tentu ingin masyarakat membayar pajak bukan hanya karena takut terkena sanksi. Lebih dari itu, kita ingin tumbuh kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bagian dari tanggung jawab dan kontribusi kita untuk pembangunan daerah,” ujarnya.

Menurut Muhidi, semakin banyak masyarakat yang memenuhi kewajibannya tepat waktu, semakin besar pula ruang yang dimiliki pemerintah daerah untuk mendukung berbagai program yang dibutuhkan masyarakat.

Ia juga melihat pembayaran pajak memiliki kaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang baik, terutama jalan, akan membantu memperlancar mobilitas, distribusi barang dan kegiatan usaha.

“Dengan demikian, manfaat pajak tidak hanya dirasakan dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga dapat mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha,” katanya.

Muhidi menilai, upaya meningkatkan kesadaran pajak perlu dibarengi dengan pelayanan yang semakin mudah.

Masyarakat harus mendapatkan kemudahan ketika ingin memenuhi kewajibannya. Karena itu, berbagai inovasi pelayanan, seperti Samsat keliling, pelayanan di pusat-pusat aktivitas masyarakat serta layanan digital, perlu terus dikembangkan.

“Semakin dekat dan mudah pelayanan, tentu akan semakin membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya,” katanya.

Selain pelayanan, komunikasi mengenai pajak juga perlu disampaikan dengan cara yang sederhana dan dekat dengan kehidupan masyarakat.

Muhidi mendorong agar edukasi perpajakan tidak hanya dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi juga memanfaatkan berbagai ruang komunikasi yang banyak digunakan masyarakat saat ini.

“Media sosial, video pendek, radio, komunitas otomotif, kegiatan masyarakat hingga kolaborasi dengan generasi muda dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi mengenai pajak dengan cara yang lebih menarik,” ujarnya.

Masyarakat, kata dia, perlu mengetahui secara sederhana kapan pajak harus dibayarkan, bagaimana proses pembayarannya, di mana layanan dapat diakses serta bagaimana pajak tersebut memberikan manfaat bagi daerah.

Karena itu, Muhidi berharap Gebyar Pajak tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dapat menjadi awal dari gerakan bersama untuk membangun kebiasaan baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

“Pesan yang disampaikan melalui kegiatan ini diharapkan terus berlanjut dan menjangkau masyarakat hingga ke nagari dan lingkungan tempat mereka beraktivitas,” ujarnya.

Muhidi juga menilai pengelolaan pajak perlu didukung data yang baik. Pemerintah perlu mengetahui kondisi kendaraan yang terdaftar, tingkat kepatuhan masyarakat serta wilayah yang masih membutuhkan pendekatan dan informasi lebih lanjut.

“Dengan data yang akurat, pelayanan maupun edukasi dapat diberikan secara lebih tepat sesuai kebutuhan masyarakat,” sebutnya 

Di sisi lain, Muhidi mengingatkan pentingnya membangun rasa keadilan dalam pelaksanaan kewajiban pajak.

Masyarakat yang telah membayar pajak tepat waktu perlu merasa bahwa kontribusinya dihargai. Sementara bagi masyarakat yang belum memenuhi kewajiban, pendekatan persuasif dan pemberian informasi harus tetap dikedepankan.

Menurutnya, pelayanan yang baik, edukasi yang berkelanjutan dan penerapan aturan secara proporsional dapat berjalan beriringan.

Kepercayaan masyarakat juga perlu dijaga melalui pengelolaan penerimaan pajak yang transparan dan bertanggung jawab. Masyarakat perlu memahami bahwa kontribusi yang mereka berikan menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun daerah.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Manfaatnya diharapkan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan yang semakin baik,” tutur Muhidi.

DPRD Sumbar, lanjutnya, terus mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, Jasa Raharja, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah nagari, dunia usaha, komunitas, media serta masyarakat dalam membangun kesadaran perpajakan.

Bagi Muhidi, membayar pajak pada akhirnya bukan hanya tentang angka penerimaan. Lebih dari itu, ada semangat kebersamaan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan menghadirkan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat.

“Mari kita jadikan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor sebagai kebiasaan baik yang tumbuh dari kesadaran. Semoga semakin banyak masyarakat yang sadar, semakin mudah masyarakat memenuhi kewajibannya, dan semakin kuat kemampuan Sumatera Barat dalam membiayai pembangunan,” pungkasnya. (*)

Pembacaan ikrar yang berlangsung dalam suasana khidmat itu, menjadi momentum mengingat pentingnya menjaga Pancasila, persatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah dinamika zaman. 

Bersamaan dengan itu, peringatan Hari Jadi Sumbar ke-81 itu, juga menjadi momentum refleksi perjalanan daerah sekaligus memperkuat semangat membangun Sumatera Barat. Tema “Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh” turut mengemuka dalam rangkaian peringatan tahun ini. 

Muhidi bersama jajaran pemerintahan dan unsur terkait menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan. Peringatan hari jadi bukan sekadar seremoni, tetapi juga ruang untuk mengenang perjuangan pendahulu dan menatap masa depan Sumbar.

Upacara tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, para kepala OPD, unsur Forkopimda Sumbar, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan kuatnya kebersamaan dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Jadi Sumbar.

Pesan kebangsaan juga menjadi bagian penting dari peringatan tersebut. Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Jadi Sumbar menjadi momentum memperkuat semangat kebangsaan, persatuan, gotong royong, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Dengan usia 81 tahun, Sumatera Barat memasuki fase penting untuk terus memperkuat pembangunan manusia, ekonomi, kebudayaan, pelayanan publik dan ketangguhan masyarakat. Semangat menjaga Pancasila dan membangun daerah pun menjadi pesan kuat dari peringatan yang berlangsung khidmat tersebut. (*) 

Rapat paripurna yang juga menghadirkan.Wakil Menteri Dalam Negeri RI Dr. H. Bima Arya Sugiarto serta sejumlah tokoh penting seperti Tan Sri Dato’ Seri Panglima Dr. Rais Yatim, Presiden Senat Malaysia periode 2020–2023 melalui Zoom Meeting.

Juga hadir anggota DPR dan DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat, pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, unsur Forkopimda, Sekda Sumbar, bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, perguruan tinggi, organisasi keagamaan serta tokoh masyarakat.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi dalam pidatonya menegaskan, usia 81 tahun bukan sekadar angka. Hari Jadi Sumbar menjadi ruang untuk melihat kembali perjalanan daerah, capaian pembangunan, tantangan yang dihadapi, sekaligus memikirkan warisan yang akan diberikan kepada generasi berikutnya.

Muhidi juga menyoroti ketangguhan masyarakat Sumatera Barat dalam melewati berbagai ujian seperti gempa bumi 2009, pandemi Covid-19, hingga bencana hidrometeorologi menjadi bagian dari perjalanan yang disebut sebagai pelajaran penting dalam membangun Sumbar yang semakin siap menghadapi perubahan.

Dari sisi pembangunan manusia, pidato pimpinan DPRD mencatat IPM Sumatera Barat mencapai 77,27. Sementara tingkat kemiskinan pada Maret 2026 berada di angka 5,27 persen dan Indeks Gini tercatat 0,285. Data tersebut menjadi bagian dari gambaran pembangunan Sumbar pada momentum Hari Jadi ke-81.

Perhatian juga diarahkan pada pendidikan, generasi muda dan UMKM. Muhidi menekankan pentingnya memperluas keterampilan, membuka ruang kreativitas dan inovasi, serta mendorong UMKM naik kelas melalui pengetahuan, teknologi, pembiayaan, akses pasar, digitalisasi dan pendampingan.

Tak kalah penting, identitas budaya Minangkabau turut menjadi perhatian. Nilai Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah disebut sebagai bagian dari jati diri yang harus tetap hidup di tengah perkembangan teknologi, globalisasi dan perubahan zaman.

Muhidi juga menegaskan, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan ketangguhan menghadapi bencana. Risiko gempa, tsunami, letusan gunung api, longsor dan banjir menjadi alasan pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan serta pembangunan yang memperhitungkan risiko bencana sejak awal.

DPRD Sumbar juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan perantau. Semangat bergerak bersama dinilai menjadi bagian penting dalam membangun Sumatera Barat yang tumbuh sekaligus tangguh.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan Hari Jadi ke-81 bukan hanya seremoni tahunan. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk mengenang perjalanan sejarah, menghargai jasa pendahulu, mensyukuri capaian dan melakukan refleksi terhadap tantangan pembangunan yang masih harus dijawab.

Mahyeldi memaparkan sejumlah indikator pembangunan Sumbar. IPM 2025 mencapai 77,27, tingkat kemiskinan Maret 2026 sebesar 5,27 persen, sementara ekonomi Sumbar pada Triwulan II 2026 tumbuh 4,54 persen secara tahunan. Ia menegaskan capaian tersebut harus diikuti peningkatan kesempatan kerja, pendapatan riil dan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Mahyeldi kemudian menegaskan pesan utama Hari Jadi Sumatera Barat ke-81, yakni “Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh.” Sumbar Tumbuh dimaknai sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat ekonomi dan membuka kesempatan bagi generasi muda. Sedangkan Sumbar Tangguh berarti kemampuan menghadapi tantangan, bangkit dari kesulitan serta memperkuat fondasi sosial, budaya dan pemerintahan.

Pesan Hari Jadi Sumbar ke-81 akhirnya bermuara pada satu agenda besar: pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan perantau didorong terus memperkuat kolaborasi agar Sumatera Barat semakin maju, sejahtera, berbudaya dan tangguh menghadapi masa depan. (*) 

Pemalangan itu dilakukan sebagai bentuk keberatan terhadap penetapan Yunesel Indra sebagai Ketua DPC PPP Pesisir Selatan yang dinilai tidak sesuai dengan hasil Musyawarah Cabang (Muscab) PPP yang digelar 9 Juni 2026 lalu.

Keberatan itu muncul setelah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) DPP PPP Nomor 0713/SK/DPP/C/IX/2026 tertanggal 8 September 2026 tentang susunan kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pesisir Selatan. SK tersebut ditandatangani Ketua Umum DPP PPP, H Muhammad Mardiono bersama Wasekjen DPP PPP Jabbar Idris.

Salah seorang tim formatur dari PAC PPP Kecamatan Lengayang, Sosrizal, Datuak Lelo Mandaro Padang, mengatakan, pihaknya menolak penetapan Yunesel Indra sebagai Ketua DPC PPP Pesisir Selatan karena tidak sesuai dengan hasil Muscab.

Menurutnya, Muscab PPP Pesisir Selatan telah menghasilkan keputusan mengenai kepemimpinan DPC. Hasil tersebut kemudian diserahkan kepada DPW PPP Sumatera Barat untuk diproses sesuai mekanisme organisasi.

“Akibat dari penolakan tersebut dilakukan pemalangan kantor DPC Kabupaten Pesisir Selatan hingga batas waktu yang belum ditentukan,” kata Sosrizal.

Sosrizal mengatakan, aktivitas di sekretariat DPC PPP Pesisir Selatan untuk sementara dihentikan sampai terdapat titik terang terkait polemik kepengurusan tersebut.

Pemalangan tersebut, kata Sosrizal, merupakan bentuk sikap dari tim formatur dan kader yang merasa hasil Muscab tidak dijadikan dasar dalam penetapan kepengurusan.

Sosrizal menjelaskan, tim formatur terdiri dari enam orang, yakni empat perwakilan PAC, satu perwakilan DPC dan satu perwakilan DPW PPP Sumbar.

Empat PAC yang menjadi bagian dari tim formatur tersebut berasal dari PAC Koto XI Tarusan, Lengayang, Airpura dan Pancung Soal.

Tim formatur tersebut, lanjutnya, telah menjalankan proses Muscab pada 9 Juni 2026 dan menetapkan hasil musyawarah untuk kepengurusan DPC PPP Pesisir Selatan.

“Ini yang terjadi di Pesisir Selatan. Lain yang diputuskan melalui Muscab, lain pula yang direkomendasikan oleh DPW. Kami menduga ini merupakan bentuk sabotase terhadap hasil Muscab dan persoalan ini mesti dituntaskan,” katanya.

Atas persoalan tersebut, Sosrizal menyatakan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPW PPP Sumatera Barat. Ia juga menegaskan pihaknya tidak menerima SK yang menetapkan Yunesel Indra sebagai Ketua DPC PPP Pesisir Selatan.

“Karena yang terpilih adalah Armadi, bukan Yunesel Indra. Berarti hasil Muscab tidak dipergunakan,” tegasnya.

Ia mengatakan, pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Partai sebagai upaya memperjuangkan hasil Muscab. Langkah itu ditempuh setelah berbagai upaya penyelesaian yang dilakukan sebelumnya belum menghasilkan titik temu.

“Kami akan lanjut ke Mahkamah Partai. Kantor ini akan tetap kami segel sampai ada keputusan dari DPP,” ujarnya.

Sementara itu, pantauan di lokasi menunjukkan belasan kader PPP hadir dalam aksi pemalangan sekretariat DPC PPP Pesisir Selatan. Mereka berada di sekitar kantor yang untuk sementara tidak dapat digunakan untuk menjalankan aktivitas organisasi.

Polemik tersebut selanjutnya akan memasuki mekanisme penyelesaian internal partai. Pihak tim formatur berharap DPP PPP dapat memberikan keputusan terhadap perbedaan antara hasil Muscab dengan SK kepengurusan yang telah diterbitkan.

Hingga berita ini diturunkan, keterangan dari Ketua DPW PPP Sumatera Barat maupun DPP PPP terkait dasar penetapan Yunesel Indra serta tanggapan atas keberatan tim formatur belum diperoleh. Klarifikasi dari kedua pihak diperlukan agar persoalan kepengurusan DPC PPP Pesisir Selatan dapat diberitakan secara berimbang.(Mil Hendrawandi)

Walikota Padang diwakili Asisten I Setdako Padang, Tarmizi Ismail saat menutup kegiatan mengatakan, pendidikan politik penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik dan demokrasi. Sehingga diharapkan akan dapat mengurangi sikap apatisme masyarakat terhadap politik.

“Dengan dibekali pendidikan politik, masyarakat diharapkan dapat benar-benar memahami arti penting keterlibatan mereka dalam politik dan di segala aspek kehidupan berbangsa,” kata Tarmizi.

Tarmizi meminta agar seluruh peserta meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat di lingkungan masing-masing. Menurutnya, pemahaman politik diperlukan agar warga, terutama generasi muda, dapat menyikapi situasi politik secara tepat.

SKP Berakhir

Ketua DPC PKB Kota Padang, Yusri Latif didampingi Sekretaris Zalmadi mengatakan, penutupan pendidikan politik yang dilaksanakan Badan Kesbangpol, sejalan dengan berakhirnya SKP DPC PKB Kota Padang.

Diketahui, kegiatan yang berlangsung sejak 22 September itu diikuti 600 warga (rentang usia 18-35 tahun), yang merupakan representasi dari empat daerah pemilihan (Dapil) se-Kota Padang, sesuai perolehan kursi dan jumlah anggota Fraksi PKB di DPRD Kota Padang.

“Jadi SKP ini adalah program yang wajib dilaksanakan seluruh anggota Fraksi PKB setiap tahun. Ini merupakan program kaderisasi berjenjang dalam rangka mencetak kader yang berintegritas, berideologi kuat, serta memiliki visi politik perubahan berbasis ide dan gagasan sesuai arah perjuangan PKB,” kata Latif.

Untuk pemateri pendidikan politik dari unsur pemerintahan, di antaranya Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemko Padang, Raf Indria, Asisten I Tarmizi Ismail, Kepala Bidang Poldagri Kesbangpol, Juheri dan Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Poldagri Kesbangpol, Dhanny Syahputra.

Sementara untuk kegiatan Sekolah Kader Perubahan, pemateri merupakan instruktur dari Lembaga Kaderisasi Provinsi (LKP) DPW PKB Provinsi Sumatera Barat, Rudi Antono, Wendriadi dan Zulfajri. Sementara dari Lembaga Kaderisasi Kota (LKK) DPC PKB Kota Padang, masing-masingnya Ryan Syair, Arifin Hasan dan Harleny.

“Sekolah Kader Perubahan, menjadi salah satu bagian penting dari kegiatan pendidikan politik dengan materi yang lebih berfokus pada kaderisasi dan penguatan peran peserta,” kata Latif.

Dengan telah mengikuti SKP, maka seluruh peserta yang sudah pula dibaiat menjadi kader PKB, diharapkan bisa menjadi juru bicara yang selalu membawa informasi dan berita-berita baik tentang PKB di tengah-tengah masyarakat.

“Sedikitnya, 600 kader muda sudah menyatakan siap menjadi bagian dalam perjuangan bersama PKB. Insha Allah, mereka adalah lebah-lebah yang siap menghijaukan Kota Padang,” imbuh Zalmadi. Ryan Syair

“Tentu kita beri support ya, agar Ombudsman terus melakukan pengawasan kepada instansi yang terkait,” kata Bahtra melalui pesan singkatnya, sebagaimana dikutip dari situs DPar RI, Parlementaria, Jumat (25/9/2026).

Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra itu, pengawasan Ombudsman penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah. Ia juga meminta agar temuan pengawasan ditindaklanjuti oleh pihak terkait sesuai kewenangannya.

Bahtra mengatakan Komisi II DPR RI, yang bermitra dengan Ombudsman, terus mendorong lembaga tersebut menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal. Ia berharap hasil pengawasan menjadi masukan untuk memperbaiki tata kelola pelayanan publik.

Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan sidak di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9/2026). Ombudsman melaporkan dugaan adanya “klaster mewah” dengan fasilitas antara lain ruang tamu, televisi, kulkas, dan dapur. Ombudsman juga menyebut menemukan minuman beralkohol di salah satu hunian.

Menurut Ombudsman, timnya sempat mengalami kendala saat pemantauan karena diduga dihalangi petugas lapas. Temuan tersebut masih akan didalami dan ditindaklanjuti bersama pihak terkait. (sa)

“Dengan adanya perubahan desain Pemilu Indonesia pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024, diharapkan akan memberikan ruang persiapan yang lebih matang bagi penyelenggara, agar kualitas pelaksanaan Pemilu tetap terjaga,” ujar Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kota Padang, Dhanny Syahputra, SH.

Hal itu dikatakan Dhanny di hadapan para peserta pendidikan politik yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang, Rabu (23/9), dalam rangkaian kegiatan Sekolah Kader Perubahan (SKP) DPC PKB Kota Padang.

Dalam pemaparannya membahas materi berjudul “Demokrasi Indonesia ke Depan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024: Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, Tantangan dan Arah Baru Demokrasi Elektoral Indonesia, Dhanny mengajak masyarakat untuk bisa memahami arah baru demokrasi elektoral Indonesia.

“Termasuk wacana pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah sebagai konsekuensi dari putusan MK,” ujarnya.

Dhanny mengatakan, pemisahan pemilu ini merupakan bagian dari perubahan desain demokrasi elektoral Indonesia. Masyarakat jelasnya, perlu memahami perubahan tersebut, termasuk tantangan dan arah baru yang akan muncul.

“Tapi prinsipnya tetap kedaulatan rakyat dan pemilihan langsung tetap menjadi fondasi demokrasi Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Dhanny menekankan pentingnya masyarakat memahami perkembangan politik secara kritis. Pendidikan politik, menurutnya, tidak semata-mata berkaitan dengan momentum pemilu, tetapi juga bagaimana warga negara memahami posisi, hak dan kewajibannya dalam kehidupan demokrasi.

Sekolah Kader Perubahan

Usai pemaparan, sesi kegiatan membahas pendidikan dan pengkaderan yang memuat sejumlah materi terkait penguatan kapasitas kader dan pemahaman politik, bertemakan Sekolah Kader Perubahan bagi 200 peserta dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Mengupas, “Mengapa Harus Berpolitik” dan “Mengapa Harus Berpolitik Melalui PKB”, “Gus Muhaimin; Role Model Kader PKB” serta “Profiling Anggota Legislatif PKB”. Dan materi “Menjadi Relawan Aleg PKB Yang Efektif”.

Rangkaian pembelajaran diawali dengan orientasi kelas dan kontrak belajar. Setelah seluruh materi disampaikan, peserta mengikuti RTL, penugasan, dan pengisian lembar post-test sebelum memasuki tahapan pembaiatan peserta dan penutupan serta pembagian sertifikat.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Kota Padang, Yusri Latif, menilai sosialisasi yang diinisiasi Kesbangpol Kota Padang memberikan penguatan terhadap pemahaman politik para kader partainya, mulai dari tingkat ranting hingga kecamatan.

“Pendidikan politik dapat menjadi bagian dari proses penguatan kapasitas kader agar mereka memahami dinamika politik sekaligus memiliki wawasan kebangsaan yang memadai,” ujarnya.

Ia menyebut PKB memiliki tiga jenjang pengkaderan, yakni sekolah pengkaderan tingkat pertama, tingkat menengah, dan tingkat tertinggi melalui Sekolah Kader Penggerak Bangsa.

“Semoga peserta kali ini dapat mengikuti tingkatan pengkaderan yang diadakan setiap tahun, sehingga proses pembinaan kader berjalan berkelanjutan dan pemahaman politik mereka semakin kuat,” ujarnya. Ryan Syair

Kegiatan ini dikemas dalam bentuk jalan sehat, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga pembagian doorprize menarik.

Seperti diungkapkan Ketua Forum Wartawan Parlemen (FWP) Sumbar, Novrianto, SP sekaligus mengimbau para wartawan yang biasa melakukan peliputan di lingkungan parlemen untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. 

“Pada hari ‘H’ itu para jurnalis diminta hadir langsung ke Kantor DPRD Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman Nomor 87, Kota Padang, dengan mengenakan pakaian olahraga,” ujar Novrianto yang kerab dipanggil Ucok itu.

Dijelaskan, kegiatan jalan sehat tersebut dijadwalkan dimulai pukul 07.00 WIB, untuk itu peserta diimbau datang sekitar 30 menit lebih awal. Lokasi start sekaligus finish berada di halaman Kantor DPRD Sumbar. 

“Bagi masyarakat maupun wartawan yang ingin ikut, panitia tidak mewajibkan pendaftaran terlebih dahulu,” jelasnya.

Rute Jalan Sehat DPRD Sumbar juga telah disiapkan dengan mengambil titik keberangkatan dari Kantor DPRD Sumbar, kemudian melewati Jalan S. Parman, kawasan SMAN 1 Belanti, Jalan Khatib Sulaiman, dan kembali ke halaman Kantor DPRD Sumbar. 

“Rute tersebut memungkinkan peserta menikmati olahraga pagi sekaligus meramaikan kawasan pusat aktivitas pemerintahan di Kota Padang,” tuturnya.

Dikatakan, yang membuat kegiatan ini semakin menarik, peserta akan memperoleh kupon gratis dari panitia sebagai tanda keikutsertaan, dimana kupon tersebut sekaligus digunakan untuk mengikuti undian doorprize atau hadiah menarik yang disediakan dalam rangkaian kegiatan.

Tak hanya jalan sehat, katanya, agenda Aksi Sehat Bersama Parlemen juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Konsep ini menjadikan peringatan Hari Jadi Sumbar ke-81 tidak sekadar seremoni, tetapi juga diarahkan pada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Bagi kalangan wartawan, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat komunikasi antara pers, DPRD Sumbar dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam suasana yang lebih santai. Karena itu, FWP Sumbar mengajak rekan-rekan wartawan parlemen untuk hadir dan mengikuti kegiatan sejak awal.

Panitia mengusung semangat “Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh” sebagai bagian dari peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ke-81. Masyarakat umum pun dipersilakan ikut meramaikan kegiatan yang memadukan olahraga, layanan kesehatan, donor darah dan hiburan berupa doorprize tersebut.

Informasi lebih lanjut mengenai Jalan Sehat Bersama Parlemen DPRD Sumbar dapat dipantau melalui kanal informasi resmi DPRD Sumbar maupun media informasi lainnya. Untuk keterangan kegiatan, panitia juga mencantumkan kontak Indra Wahyudi di nomor 0852 7411 5269. (rel) 

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Axana tersebut dikemas dalam rangkaian Sekolah Kader Perubahan (SKP), yang merupakan bagian dari program nasional PKB untuk memperkuat pondasi ideologis, serta menumbuhkan militansi kader dalam menghadapi dinamika politik ke depan.

“Atas nama Pemko Padang, kami mengapresiasi pendidikan politik dan SKP PKB. Ini adalah bukti nyata dari komitmen dan kontribusi PKB Kota Padang dalam mencetak kader-kader loyal, tangguh dan berkomitmen,” kata Raf Indria.

Tidak hanya mencetak kader militan, peran PKB ke depan terang Tarmizi, juga akan sangat dibutuhkan dalam mengawal aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja pemerintah dalam membangun Kota Padang menuju masyarakat sejahtera.

ASISTEN I Setdako Padang, Tarmizi Ismail saat memaparkan materi pendidikan politik. IST

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdako Padang, Tarmizi Ismail menambahkan, dengan sinergi antara pemerintah, partai politik dan masyarakat, pemerintah daerah optimis cita-cita besar pembangunan Kota Padang dapat diwujudkan.

“Dari kegiatan pendidikan politik dan SKP PKB ini kita berharap akan mampu meningkatkan kualitas demokrasi dan kesadaran berpolitik warga Kota Padang,” ujar Tarmizi.

Kepala Bidang Poldagri Kesbangpol Kota Padang, Juheri, yang juga panitia pelaksana kegiatan mengatakan, pendidikan politik yang dilaksanakan Kesbangpol dan pendidikan kader loyalis SKP PKB Kota Padang, diikuti 150 peserta dari seluruh daerah pemilihan (Dapil) Kota Padang.

“Kegiatan akan berlangsung selama empat hari ke depan, yang dibagi berdasarkan Dapil masing-masing anggota Fraksi PKB DPRD Kota Padang,” ujar Juheri.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Padang, Yusri Latif didampingi Sekretaris, Zalmadi mengatakan, pendidikan politik dan Sekolah Kader Perubahan, adalah proses kaderisasi politik yang menjadi agenda strategis DPP PKB.

“Kita berharap akan lahir generasi muda partai yang tangguh, melek politik, militan, berintegritas dan berideologi kebangkitan bangsa, serta memiliki visi politik perubahan berbasis ide dan gagasan,” terang Latif.

Dia menegaskan, bahwa kegiatan SKP juga merupakan wujud nyata dari semangat kaderisasi berjenjang yang menjadi fokus utama PKB dalam membangun kekuatan politik berbasis nilai.

Ketua Lembaga Kaderisasi Provinsi (LKP) DPW PKB Sumatera Barat, Rudi Antono saat membuka kegiatan Sekolah Kader Perubahan mengatakan, pendidikan kader loyalis PKB tidak hanya bertujuan mencetak kader. Namun lebih sebagai wujud komitmen PKB dalam melahirkan pejuang ideologis yang siap menggerakkan perubahan sosial dan politik di masyarakat.

“Kami tidak sedang mencetak pengikut, tetapi mencetak pejuang. Inilah semangat perjuangan PKB yang terus kami tanamkan kepada seluruh kader muda,” tegasnya.

Selama kegiatan SKP, peserta dibekali empat materi penting yang disampaikan 4 instruktur secara bergantian, sebelum akhirnya ditutup dengan sesi dialog, postest, serta diakhiri dengan pembaiatan. Ryan Syair