Oleh: Novrizal

Ada sesuatu yang sangat lucu sekaligus menyedihkan dari cara kita mengelola bencana, banjir datang pada November 2025. Pemerintah bergerak, rapat digelar, bantuan disalurkan.

Alat berat diturunkan, pernyataan disampaikan, warga dievakuasi. Setelah air surut, kita memasuki babak yang disebut pemulihan pascabencana. Sebelas bulan kemudian, banjir datang lagi.

Masalahnya, sebagian warga korban banjir sebelumnya ternyata belum benar-benar pulang ke kehidupan normalnya.

Jadi, kalau banjir adalah ujian, Padang tampaknya belum sempat belajar dari ujian pertama, tetapi sudah mendapat soal ujian kedua. Bedanya, kali ini gurunya bukan manusia.

Dan air rupanya tidak mengenal istilah rapat koordinasi, disposisi, revisi anggaran, atau menunggu tanda tangan. Ia hanya mengikuti hukum alam.

Kalau sungai dangkal karena sedimentasi, kapasitas tampungnya berkurang. Kalau drainase menyempit dan dangkal, air mencari jalan lain. Kalau kawasan resapan semakin sedikit, air semakin cepat mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sederhana, yang rumit ternyata adalah membuat birokrasi memahami kesederhanaan itu.

Banjir besar November 2025 seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kota Padang. Setelah air surut, pekerjaan utama mestinya bukan sekadar membersihkan lumpur dari rumah warga. Yang lebih penting adalah menjawab pertanyaan: mengapa air bisa sedemikian cepat dan besar memasuki kawasan permukiman?

Sungai harus diperiksa. Sedimentasi harus dihitung. Titik penyempitan harus dipetakan. Drainase harus dinormalisasi. Daerah tangkapan air harus diperhatikan. Rumah warga yang berada di kawasan rawan harus mendapat solusi jangka panjang.

Dan yang paling penting: warga yang kehilangan rumah atau tidak dapat kembali ke rumahnya harus mendapatkan kepastian namun hampir setahun kemudian, banjir kembali.

Batang Kuranji masih menjadi persoalan. Batang Kabung masih menyimpan persoalan sedimentasi dan material pascabanjir. Sejumlah drainase juga masih harus dinormalisasi. Bahkan pekerjaan pengerukan dan normalisasi pada beberapa lokasi masih berlangsung.

Maka masyarakat pantas bertanya: Sebelas bulan itu sebenarnya cukup untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah? Atau hanya untuk memindahkan masalah dari meja rapat ke meja rapat berikutnya?

Tentu harus diakui, persoalan sungai besar tidak seluruhnya berada di tangan pemerintah kota. Ada kewenangan pemerintah pusat, balai wilayah sungai, pemerintah provinsi, dan berbagai institusi lainnya tetapi justru di situlah kepemimpinan pemerintah kota diuji.

Wali kota tidak harus menjadi operator excavator tetapi Wali kota harus memastikan bahwa excavator itu datang ke tempat yang tepat, bekerja dengan target yang jelas, dikerjakan dengan cepat, dan hasilnya benar-benar mengurangi risiko banjir.

Kalau kewenangan berada pada pemerintah pusat, pemerintah kota harus menjadi pihak yang paling keras memperjuangkan kepentingan warganya. Sebab air tidak akan berhenti mengalir hanya karena kewenangan administratif sedang diperdebatkan, dan sungai tidak membaca notulen rapat

Ada satu kesalahan klasik dalam birokrasi: mengira pekerjaan selesai ketika rapat sudah dilakukan  padahal sungai tidak pernah membaca notulen rapat. Sungai tidak peduli apakah pemerintah sudah melakukan koordinasi.

Sungai tidak peduli apakah sudah ada tim terpadu. Sungai juga tidak peduli apakah pejabat sudah turun ke lapangan dan berfoto di samping alat berat.

Yang menentukan adalah satu hal, kapasitas sungai dan drainase benar-benar sudah kembali memadai? Kalau belum, air akan memberikan evaluasi secara langsung.

Dan evaluasinya tidak berbentuk nilai A, B, atau C. Evaluasinya berbentuk rumah terendam, jalan menjadi sungai, warga mengungsi, dan barang-barang rumah tangga kembali mengapung.

Itulah sebabnya banjir 10 Oktober 2026 ini semestinya tidak dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca sebagai rapor atas pekerjaan pascabencana November 2025. Dan rapor itu tampaknya belum terlalu menggembirakan.

Yang lebih ironis, hampir setahun setelah banjir besar November 2025, persoalan pengungsian ternyata belum sepenuhnya selesai. Di Kompleks Perumahan Nelayan Pasie Nan Tigo, Koto Tangah, masih terdapat keluarga-keluarga korban banjir 2025 yang belum kembali ke kehidupan normalnya.

Kondisi ini bukan cerita yang datang dari kejauhan. Kawasan tersebut masih menjadi tempat tinggal sementara bagi warga terdampak, dan keberadaannya dapat disaksikan langsung oleh masyarakat sekitar.

Di sinilah pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka: berapa sebenarnya keluarga yang masih tinggal di sana, mengapa mereka belum dapat pulang, apakah rumah mereka belum dapat dihuni, dan kapan pemerintah menargetkan pemulihan mereka selesai?

Sebab sebelas bulan adalah waktu yang tidak pendek. Bagi birokrasi mungkin sebelas bulan masih masuk kategori “proses”. Tetapi bagi keluarga yang kehilangan rumah, sebelas bulan adalah hampir satu tahun kehidupan yang dijalani dalam ketidakpastian.

Lebih ironis lagi, ketika warga korban banjir 2025 belum seluruhnya pulang, banjir 2026 sudah datang mengetuk pintu warga lain. Seolah-olah Kota Padang sedang menjalankan sistem langganan: korban lama belum selesai, korban baru sudah masuk daftar.

Kalau keadaan seperti ini terus berlangsung, pemerintah perlu berhati-hati menggunakan istilah “pemulihan pascabencana”. Sebab pemulihan bukan sekadar air surut, bantuan dibagikan, dan berita tentang bencana menghilang dari media. Pemulihan berarti warga kembali mempunyai rumah, kehidupan, rasa aman, dan kepastian masa depan.

Di sinilah istilah “pengungsian sementara” mulai terdengar ironis. Sementara itu berapa lama? Satu minggu? Enam bulan? Atau sampai pemerintah lupa bahwa tempat itu sebenarnya hanya tempat penampungan?

Bagi pemerintah, sebelas bulan mungkin masih dapat disebut proses pemulihan. Bagi warga yang belum memiliki tempat tinggal yang layak untuk kembali, sebelas bulan adalah hampir satu tahun kehidupan.

Anak-anak harus tumbuh dalam situasi yang tidak normal. Orang tua harus menjalani kehidupan tanpa kepastian. Barang-barang rumah tangga mungkin tidak lagi lengkap. Pekerjaan terganggu. Kehidupan sosial berubah.

Dan kemudian, sebelum persoalan lama benar-benar selesai, banjir baru datang. Ini bukan lagi sekadar soal air. Ini soal negara hadir sampai sejauh mana setelah kamera berita pergi dan pemerintag jangan hanya hebat ketika air sedang naik

Pemerintah biasanya terlihat sangat sibuk ketika bencana sedang terjadi, petugas turun. Perahu karet keluar, mobil dinas bergerak, Posko dibuka, bantuan dibagikan, pejabat meninjau lokasi. Semua tampak heroic!

Tetapi masyarakat sebenarnya tidak hanya membutuhkan pemerintah yang hebat ketika air sudah setinggi dada. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang bekerja ketika air masih berada di hulu.

Pencegahan memang tidak menghasilkan foto yang dramatis. Tidak ada kamera yang tertarik memotret sungai yang berhasil dinormalisasi sebelum banjir. Tidak ada siaran langsung ketika saluran drainase dibersihkan pada hari biasa.

Tetapi justru pekerjaan yang tidak dramatis itulah yang menyelamatkan warga ketika hujan datang. Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah bukan berapa banyak perahu karet yang dikerahkan saat banjir.

Ukuran keberhasilannya adalah berapa banyak warga yang tidak perlu dievakuasi ketika hujan besar datang.

Mengapa masih ada warga korban banjir 2025 yang belum kembali ke rumah atau kehidupan normalnya ketika banjir 2026 sudah datang? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan serangan politik. Itu pertanyaan publik.

Sebab jabatan publik bukan hanya hak untuk memimpin ketika keadaan baik-baik saja. Jabatan publik juga merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan ketika keadaan buruk terjadi berulang.

Jangan sampai pemerintah menjadi ahli evakuasi, tetapi gagal menjadi ahli pencegahan Padang tidak kekurangan pengalaman menghadapi banjir. Yang kita khawatirkan justru Padang mulai terlalu berpengalaman mengulang banjir yang sama dengan alasan yang berbeda.

Kalau siklus ini terus berlangsung, jangan-jangan yang sedang kita bangun bukan sistem pengendalian banjir, melainkan industri evakuasi. Pemerintah sibuk menyelamatkan warga setelah bencana, sementara akar masalahnya berjalan santai menuju bencana berikutnya.

Kalau hampir setahun kemudian banjir kembali datang sementara sebagian korban lama masih belum pulang, maka pemerintah harus berani bercermin.

Sebab banjir Oktober 2026 bukan hanya membawa air. Ia membawa pertanyaan. Dan pertanyaan itu jauh lebih sulit dikeringkan daripada genangan di jalan:

Banjir sudah datang lagi. Pengungsi 2025 belum semuanya pulang. Sungai masih harus dinormalisasi. Drainase masih harus dibenahi. Lalu, sebelas bulan terakhir sebenarnya pemerintah sedang menyelesaikan apa?

Kalau jawabannya masih berupa “koordinasi”, mungkin masyarakat perlu mengingatkan:

banjir tidak pernah menunggu koordinasi selesai.

Air hanya menunggu hujan dan hujan, seperti diketahui, tidak pernah membaca surat disposisi wali kota.

Padang, Khazminang.id– Tim Taekwondo Kota Padang menjadi juara umum Kejuaraan Taekwondo Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat di GOR Alimin Sinapa, Kota Solok, 3–5 Oktober 2026 kemarin.

Tim Taekwondo Kota Padang berhasil mengumpulkan 9 medali emas, 9 perak, dan 5 perunggu dalam perhelatan Porprov Sumbar ke-XVI. Perolehan 9 emas tersebut melampaui target yang ditetapkan sebanyak 8 emas.

Menariknya dari jumlah medali tersebut, dua medali perak disumbangkan oleh dua kakak-beradik, Chairatunnisa Adhanny yang biasa dipanggil Hanny merupakan siswa sdari SMAN 1 Padang dan Kirana Asha Hafidi, biasa dipanggil Kirana merupakan siswa dari SMPN 25 Padang.

Hanny di meraih medali perak pada kelas U-42 Kyurugi putri setelah dikalah atlet tuan rumah Kota Solok. Sementara Kiran meraih medali perak pada kelas U-40 Kyurugi putri setelah di final dikalahkan atlet Pariaman.

Keberhasilan kakak beradik buah hati pasangan Harisnal Hadi, M. Pd., dan Hasminda Fitri, M. Pd., ini menambah pundi-pundi prestasi kota Padang di kancah Porprov ini, sekaligus menjadi bukti bahwa pembinaan atlet usia sekolah di Sumbar terus menunjukkan hasil positif.

Kepada Khazminang.id, Selasa (5/10), pasangan Harisnal Hadi dan Hasminda Fitri berharap, prestasi ini diharapkan dapat memotivasi atlet muda lainnya untuk terus berlatih dan berprestasi, serta memperkuat posisi Koata Padang dan Sumbar sebagai salah satu lumbung atlet taekwondo nasional.

Ketua Pengkot Taekwondo Indonesia (TI) Kota Padang, Mursalim mengapresiasi perjuangan atlet, pelatih, ofisial, dan pengurus.

“Target kita sebenarnya 8 medali emas. Alhamdulillah, atlet-atlet kita mampu melewati target tersebut dan membawa Kota Padang menjadi Juara Umum. Ini merupakan hasil kerja keras bersama,” ujar Mursalim di Solok (5/10/2026).

Pengkot TI Kota Padang menurunkan 34 taekwondoin yang berkompetisi pada nomor Kyurugi dan Poomsae.

Mursalim mengatakan capaian tersebut menunjukkan perkembangan pembinaan taekwondo di Kota Padang, baik dari sisi prestasi maupun kualitas atlet.

“Prestasi ini kita dedikasikan untuk Kota Padang. Terima kasih kepada para atlet yang telah berjuang maksimal, para pelatih dan ofisial, serta semua pihak yang memberikan dukungan. Semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembinaan taekwondo di Kota Padang,” ujarnya.

Dengan hasil tersebut, Taekwondo Kota Padang menutup Porprov XVI Sumatera Barat sebagai juara umum dengan raihan 9 emas, 9 perak, dan 5 perunggu.

Pembacaan ikrar yang berlangsung dalam suasana khidmat itu, menjadi momentum mengingat pentingnya menjaga Pancasila, persatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah dinamika zaman. 

Bersamaan dengan itu, peringatan Hari Jadi Sumbar ke-81 itu, juga menjadi momentum refleksi perjalanan daerah sekaligus memperkuat semangat membangun Sumatera Barat. Tema “Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh” turut mengemuka dalam rangkaian peringatan tahun ini. 

Muhidi bersama jajaran pemerintahan dan unsur terkait menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan. Peringatan hari jadi bukan sekadar seremoni, tetapi juga ruang untuk mengenang perjuangan pendahulu dan menatap masa depan Sumbar.

Upacara tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, para kepala OPD, unsur Forkopimda Sumbar, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan kuatnya kebersamaan dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Jadi Sumbar.

Pesan kebangsaan juga menjadi bagian penting dari peringatan tersebut. Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Jadi Sumbar menjadi momentum memperkuat semangat kebangsaan, persatuan, gotong royong, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Dengan usia 81 tahun, Sumatera Barat memasuki fase penting untuk terus memperkuat pembangunan manusia, ekonomi, kebudayaan, pelayanan publik dan ketangguhan masyarakat. Semangat menjaga Pancasila dan membangun daerah pun menjadi pesan kuat dari peringatan yang berlangsung khidmat tersebut. (*) 

Rapat paripurna yang juga menghadirkan.Wakil Menteri Dalam Negeri RI Dr. H. Bima Arya Sugiarto serta sejumlah tokoh penting seperti Tan Sri Dato’ Seri Panglima Dr. Rais Yatim, Presiden Senat Malaysia periode 2020–2023 melalui Zoom Meeting.

Juga hadir anggota DPR dan DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat, pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, unsur Forkopimda, Sekda Sumbar, bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, perguruan tinggi, organisasi keagamaan serta tokoh masyarakat.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi dalam pidatonya menegaskan, usia 81 tahun bukan sekadar angka. Hari Jadi Sumbar menjadi ruang untuk melihat kembali perjalanan daerah, capaian pembangunan, tantangan yang dihadapi, sekaligus memikirkan warisan yang akan diberikan kepada generasi berikutnya.

Muhidi juga menyoroti ketangguhan masyarakat Sumatera Barat dalam melewati berbagai ujian seperti gempa bumi 2009, pandemi Covid-19, hingga bencana hidrometeorologi menjadi bagian dari perjalanan yang disebut sebagai pelajaran penting dalam membangun Sumbar yang semakin siap menghadapi perubahan.

Dari sisi pembangunan manusia, pidato pimpinan DPRD mencatat IPM Sumatera Barat mencapai 77,27. Sementara tingkat kemiskinan pada Maret 2026 berada di angka 5,27 persen dan Indeks Gini tercatat 0,285. Data tersebut menjadi bagian dari gambaran pembangunan Sumbar pada momentum Hari Jadi ke-81.

Perhatian juga diarahkan pada pendidikan, generasi muda dan UMKM. Muhidi menekankan pentingnya memperluas keterampilan, membuka ruang kreativitas dan inovasi, serta mendorong UMKM naik kelas melalui pengetahuan, teknologi, pembiayaan, akses pasar, digitalisasi dan pendampingan.

Tak kalah penting, identitas budaya Minangkabau turut menjadi perhatian. Nilai Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah disebut sebagai bagian dari jati diri yang harus tetap hidup di tengah perkembangan teknologi, globalisasi dan perubahan zaman.

Muhidi juga menegaskan, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan ketangguhan menghadapi bencana. Risiko gempa, tsunami, letusan gunung api, longsor dan banjir menjadi alasan pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan serta pembangunan yang memperhitungkan risiko bencana sejak awal.

DPRD Sumbar juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan perantau. Semangat bergerak bersama dinilai menjadi bagian penting dalam membangun Sumatera Barat yang tumbuh sekaligus tangguh.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan Hari Jadi ke-81 bukan hanya seremoni tahunan. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk mengenang perjalanan sejarah, menghargai jasa pendahulu, mensyukuri capaian dan melakukan refleksi terhadap tantangan pembangunan yang masih harus dijawab.

Mahyeldi memaparkan sejumlah indikator pembangunan Sumbar. IPM 2025 mencapai 77,27, tingkat kemiskinan Maret 2026 sebesar 5,27 persen, sementara ekonomi Sumbar pada Triwulan II 2026 tumbuh 4,54 persen secara tahunan. Ia menegaskan capaian tersebut harus diikuti peningkatan kesempatan kerja, pendapatan riil dan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Mahyeldi kemudian menegaskan pesan utama Hari Jadi Sumatera Barat ke-81, yakni “Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh.” Sumbar Tumbuh dimaknai sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat ekonomi dan membuka kesempatan bagi generasi muda. Sedangkan Sumbar Tangguh berarti kemampuan menghadapi tantangan, bangkit dari kesulitan serta memperkuat fondasi sosial, budaya dan pemerintahan.

Pesan Hari Jadi Sumbar ke-81 akhirnya bermuara pada satu agenda besar: pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan perantau didorong terus memperkuat kolaborasi agar Sumatera Barat semakin maju, sejahtera, berbudaya dan tangguh menghadapi masa depan. (*) 

Percakapan yang semula berkembang sebagai kegelisahan bersama mengenai perubahan sosial, kehidupan beragama, pendidikan, politik, serta semakin berkurangnya keteladanan di tengah masyarakat, mendapat tanggapan mendalam dari Buya Mas’oed Abidin.

Sebagai ulama yang telah melewati berbagai fase perjalanan bangsa, Buya memandang persoalan tersebut bukan sekadar gejala yang muncul hari ini. Menurut pandangannya, kondisi yang dirasakan masyarakat sekarang merupakan bagian dari proses panjang perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama sejak Indonesia memasuki era Reformasi.

Ada kerisauan yang dalam ketika melihat perjalanan bangsa Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir. Kerisauan itu bukan semata-mata tentang perubahan politik, pergantian kekuasaan, ataupun hiruk-pikuk demokrasi, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu semakin memudarnya nilai agama, akhlak, budi pekerti, dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Pengasuh Masjid Al-Munawarah, Siteba, Kota Padang, ini melihat salah satu titik penting perubahan tersebut terjadi setelah berakhirnya era Orde Baru. Reformasi membawa semangat kebebasan, keterbukaan, dan demokratisasi. Banyak sekat yang sebelumnya membatasi kehidupan politik dan sosial kemudian dibuka.

Namun, dalam pandangan Buya, kebebasan yang datang begitu luas itu tidak seluruhnya diikuti oleh penguatan tanggung jawab moral. Pagar-pagar kehidupan berbangsa yang dahulu dibangun untuk menjaga nilai, disiplin, etika, serta rasa kebersamaan perlahan ikut mengalami perubahan. Reformasi menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan, mulai dari sistem politik, pemerintahan, hukum, hingga pendidikan.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan besar dalam tata negara Indonesia. Demikian pula berbagai perubahan dalam dunia pendidikan. Pendidikan moral Pancasila, penataran P4, serta berbagai instrumen pembentukan karakter yang dahulu menjadi bagian dari kehidupan pendidikan dan birokrasi kemudian berubah atau tidak lagi memperoleh tempat seperti sebelumnya.

Bagi Buya, persoalan utamanya bukan sekadar apakah sistem lama harus dipertahankan atau ditinggalkan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah; nilai apa yang kemudian menggantikannya?

Jika sebuah sistem diubah, sementara nilai moral yang menjadi penyangganya tidak diperkuat melalui cara yang lebih baik, maka akan muncul ruang kosong dalam proses pembentukan watak generasi berikutnya. Di situlah salah satu sumber kegelisahan Buya.

Agama Jangan Berhenti pada Ritual

Buya melihat kehidupan keagamaan masyarakat hari ini masih tampak semarak. Masjid berdiri megah. Azan berkumandang. Pengajian, ceramah, dan berbagai kegiatan keagamaan tetap berlangsung. Namun pertanyaannya, sejauh mana agama benar-benar hadir dalam perilaku sehari-hari?

Agama semestinya tidak berhenti pada rutinitas ibadah. Shalat, puasa, zikir, pengajian, dan berbagai bentuk ibadah harus bermuara kepada terbentuknya akhlak. Orang yang semakin dekat kepada Allah semestinya semakin jujur, semakin rendah hati, semakin amanah, semakin takut mengambil hak orang lain, serta semakin peduli terhadap sesama. Tetapi kenyataan sosial terkadang memperlihatkan paradoks.

Masjid dibangun semakin besar, tetapi pada waktu Subuh, Zuhur, Asar, bahkan Isya, saf-safnya tidak selalu terisi. Azan berkumandang melalui pengeras suara, tetapi panggilan itu seperti semakin sulit mengetuk hati sebagian masyarakat.
Lebih mengkhawatirkan lagi apabila nilai agama hanya menjadi simbol, sementara dalam kehidupan nyata berkembang kebohongan, manipulasi, penyalahgunaan kewenangan, ketidakpedulian, serta berbagai perilaku yang dahulu dianggap tabu tetapi perlahan dipandang sebagai sesuatu yang biasa.

Keteladanan yang Semakin Langka

Kegelisahan Buya juga tertuju pada masalah keteladanan.
Pemegang kekuasaan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar menjalankan administrasi pemerintahan. Mereka juga menjadi figur yang perilakunya dilihat dan dinilai masyarakat.

Karena itu, ketika orang-orang yang berada dalam lingkar kekuasaan justru terseret dalam berbagai persoalan moral, penyalahgunaan kewenangan, atau perebutan kepentingan, masyarakat dapat kehilangan pegangan.

Demikian pula para pemuka agama. Ulama mempunyai kedudukan terhormat karena masyarakat berharap mereka menjadi penjaga nilai, penyampai kebenaran, serta penuntun moral umat. Oleh sebab itu, ulama harus mampu menjaga independensi moralnya ketika berhadapan dengan kekuasaan dan kepentingan politik.

Keterlibatan ulama dalam kehidupan publik tentu bukan sesuatu yang dengan sendirinya keliru. Namun Buya mengingatkan bahwa nilai-nilai agama jangan sampai dikorbankan demi jabatan, kekuasaan, uang, ataupun kepentingan politik sesaat.

Di sinilah hubungan antara ulama dan umara menjadi sangat penting.
Umara membutuhkan nasihat dan tuntunan moral dari ulama. Sebaliknya, ulama harus tetap memiliki keberanian untuk mengingatkan penguasa ketika terjadi penyimpangan.

Jika keduanya sama-sama terjebak dalam kepentingan duniawi, masyarakat akan kehilangan figur yang seharusnya menjadi suluh.

Kita Sedang Menuai Apa yang Pernah Ditanam

Keadaan yang disaksikan hari ini, dalam pandangan Buya, tidak muncul dalam satu malam. Ini merupakan akumulasi perjalanan panjang. Apa yang ditanam puluhan tahun lalu, sekarang mulai dipanen.

Jika pendidikan karakter diabaikan, jika keteladanan semakin langka, dan jika agama hanya diajarkan sebagai pengetahuan tanpa diwujudkan menjadi akhlak, generasi berikutnya berisiko tumbuh dalam kebingungan nilai.

Kebebasan tanpa tanggung jawab dapat berubah menjadi kebablasan.
Demokrasi tanpa etika dapat berubah menjadi arena perebutan kepentingan.
Kekuasaan tanpa moral dapat menjadi alat untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok. Dan, agama tanpa akhlak hanya akan menjadi simbol yang kehilangan ruhnya.

Namun kerisauan tersebut bukanlah ajakan untuk berputus asa. Justru kegelisahan itu harus menjadi panggilan untuk melakukan perbaikan.

Kembali kepada Jalan Nilai

Bangsa Indonesia mempunyai akar moral dan kebudayaan yang kuat. Para pendahulu bangsa memahami bahwa Indonesia tidak hanya dibangun dengan kekuatan politik dan ekonomi, tetapi juga dengan nilai agama, kebudayaan, gotong royong, rasa malu, tanggung jawab, serta penghormatan kepada sesama.

Nilai-nilai itulah yang menurut Buya harus kembali diperkuat. Pendidikan harus kembali menempatkan pembentukan karakter sebagai salah satu tujuan utamanya, bukan semata-mata mengejar angka dan kemampuan akademis.

Keluarga harus kembali menjadi tempat pertama pembentukan akhlak.
Masjid harus menjadi pusat pembinaan umat, bukan hanya tempat pelaksanaan ritual. Ulama harus tetap menjadi penjaga moral masyarakat. Sementara para pemegang kekuasaan harus menyadari bahwa jabatan adalah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah SWT.

Kerisauan Buya Mas’oed Abidin yang disampaikan di tengah perbincangan warga Minangkabau lintas generasi itu pada akhirnya bukan sekadar kritik terhadap keadaan. Di balik kegelisahan tersebut tersimpan sebuah harapan.
Harapan agar bangsa ini tidak kehilangan arah. Harapan agar agama kembali hidup dalam akhlak. Harapan agar ulama tetap menjadi suluh umat dan umara mampu menjadi teladan dalam menjalankan amanah.

Dan, harapan agar Indonesia tetap berjalan menuju cita-cita para pendahulunya. Bangsa yang merdeka dalam kehidupan politik, maju dalam pembangunan, tetapi tetap kokoh dalam iman, moral, akhlak, dan budi pekerti.(Syaf AL)

Oleh: Novrizal

Bayangkan saja suatu pagi di sebuah desa, seorang warga datang ke Koperasi Merah Putih mau mengajukan pinjaman untuk membeli bibit, Lantas sang manajer koperasi berdiri tegak dan berteriak

“SIAP!”

Tentu saja warga akan kaget, dan Ketika warga mau bertanya tentang simpanan anggota, Kembali teriakan bergema!

“SIAP!”

Bayangkan saja jika setiap pertanyan dan keluhan waga dan nasabah selalu dijawab dengan kata SIAP! dan ketika mendengat suara peluit,  sang manajer akan menjawab lantang,

“SATU… DUA… TIGA!”

Dan semua pegawai koperasi berteriak:

“KOPERASI MERAH PUTIH… JAYA! JAYA! JAYA!”

Walsahil tentu saja warga akan pulang sambil menggaruk kepala dan kebingungan sebenarnya datang ke koperasi, bukan ke markas batalion. Kalau keadaan seperti itu benar-benar terjadi, kita mungkin harus mengakui bahwa Indonesia telah menemukan inovasi baru dalam ekonomi kerakyatan: koperasi berbasis boy band.

Ada vokalis, ada leader, ada bendahara, ada sekretaris, ada manajer. Bedanya, mereka bukan menyanyi di panggung, tetapi meneriakkan yel-yel sambil mengelola simpan pinjam.

Dan tentu saja itu satire.

Tetapi satire tersebut muncul dari sebuah pertanyaan yang serius: mengapa calon pengelola koperasi harus dibentuk melalui pendekatan yang pada awalnya sangat bercorak kemiliteran?

Pada Juni 2026, calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Pemerintah menjelaskan bahwa pelatihan tersebut antara lain dimaksudkan membangun integritas, loyalitas, disiplin, kekompakan, empati, dan kepemimpinan. Dalam pelaksanaannya, peserta mengikuti berbagai kegiatan dengan pendekatan militer.

Persoalannya menjadi jauh lebih serius setelah lima peserta meninggal dunia dalam rangkaian pelatihan tersebut. Kementerian Pertahanan kemudian melakukan evaluasi dan menghentikan pendekatan Latsarmil untuk program tersebut. Nama dan pendekatannya diubah menjadi pembekalan atau latihan bela negara dan manajerial, dengan pengurangan unsur fisik dan militer serta penekanan lebih besar pada aspek manajerial.

Perubahan itu patut dicatat etapi pertanyaan yang lebih mendasar belum selesai:

Apakah yang berubah hanya metode latihannya, atau cara berpikir tentang pendidikan karakter juga berubah?

Sebab kalau yang berubah hanya nama dari “Latsarmil” menjadi “Bela Negara dan Manajerial”, sementara karakter masih dipahami sebagai orang yang tahan ditekan, patuh kepada instruktur, kompak dalam barisan, dan mampu meneriakkan yel-yel dengan volume tinggi, maka sesungguhnya yang berubah baru papan nama dan paradigmanya masih sama.

Ketika karakter disamakan dengan tahan banting

Inilah persoalan pendidikan yang sering luput, karakter tidak sama dengan ketahanan fisik. Orang yang kuat berlari belum tentu jujur. Orang yang mampu bangun pukul empat pagi belum tentu amanah. Orang yang sanggup berdiri berjam-jam dalam barisan belum tentu mampu mempertanggungjawabkan uang anggota koperasi.

Dan orang yang paling keras meneriakkan “SIAP!” belum tentu orang yang paling berani mengatakan:

“Maaf, keputusan itu keliru.”

Padahal justru keberanian mengatakan “keliru” itulah salah satu bentuk karakter yang sangat penting dalam kehidupan organisasi. Dalam pendidikan, karakter pada dasarnya tidak cukup diajarkan sebagai daftar nilai di ruang kelas. Ia harus dihidupkan melalui keteladanan, pembiasaan, pengalaman, refleksi, tanggung jawab, dan konsekuensi nyata.

Kalau ingin membentuk manajer koperasi yang jujur, berikan pengalaman mengelola uang dan tunjukkan bagaimana kejujuran dihargai. Kalau ingin membentuk manajer yang bertanggung jawab, berikan persoalan nyata dan biarkan ia mengambil keputusan.

Kalau ingin membentuk pemimpin yang mampu bekerja sama, jangan hanya suruh mereka bergerak serempak; berikan masalah yang tidak memiliki satu jawaban dan biarkan mereka berdiskusi. Kalau ingin membentuk orang yang berintegritas, ajarkan mereka apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan konflik kepentingan.

Dan kalau ingin membentuk keberanian, berikan ruang untuk berbeda pendapat, ingat karakter tidak tumbuh karena seseorang dimarahi lebih keras.

Yang pasti, tekanan bukan sinonim karakter, kepatuhan bukan sinonim integritas, kekompakan bukan sinonim kebenaran. Dan loyalitas bukan sinonim kesetiaan kepada atasan.

Ini bagian yang jauh lebih penting, dalam organisasi negara, loyalitas seharusnya pertama-tama diarahkan kepada konstitusi, hukum, kepentingan publik, dan institusi, kemudian kepemimpinan dijalankan dalam koridor tersebut.

Kalau loyalitas diterjemahkan menjadi “jangan mengecewakan atasan”, masalahnya mulai muncul. Bawahan akhirnya belajar satu keterampilan yang sangat berbahaya dan hanya berpikir bagaimana membuat atasan senang, bukan bagaimana membuat keputusan benar.

Dari sinilah “kekompakan” juga dapat mengalami pergeseran makna, kekompakan yang sehat adalah kemampuan bekerja bersama meskipun berbeda pendapat. Kekompakan yang sakit adalah ketika semua orang sepakat karena takut menjadi orang pertama yang mengatakan tidak. Dan ketika semua orang sudah mengangguk, pimpinan merasa mendapat dukungan. Padahal mungkin yang terjadi hanyalah keseragaman ketakutan.

Harus disadari, anggota koperasi tidak datang untuk menerima perintah. Mereka datang sebagai bagian dari pemilik dan pengguna organisasi ekonomi yang membutuhkan transparansi, pelayanan, partisipasi, dan pertanggungjawaban.

Karena itu, kompetensi seorang manajer koperasi mestinya sangat konkret. Ia harus memahami tata kelola koperasi, akuntansi, keuangan, pemasaran, digitalisasi, pengembangan usaha, manajemen risiko, pelayanan anggota, penyusunan laporan, dan pengambilan keputusan. Ia harus tahu bagaimana mencegah uang koperasi bocor, bagaimana membuat usaha koperasi bertahan, harus mampu membaca pasar, dan sebagainya!

Pertanyaannya sederhana Apakah semua kemampuan itu otomatis lahir dari latihan baris-berbaris?

Tentu saja tidak!

Baris-berbaris punya tempatnya sendiri. Disiplin fisik juga dapat memiliki manfaat. Bela negara pun memiliki makna yang luas. Kalau tujuan akhirnya adalah mencetak manajer koperasi, maka pendidikan harus lebih banyak mendekati persoalan manajerial.

Jangan sampai negara berhasil mencetak manusia yang sangat disiplin berdiri tegak, tetapi bingung ketika harus membaca neraca keuangan. Jangan sampai calon manajer hafal semua aba-aba, tetapi tidak tahu cara membaca laporan arus kas.

Karena itu, jika ingin berbicara tentang bela negara, calon manajer koperasi mungkin justru perlu diajarkan bagaimana menjaga keamanan data anggota, mencegah penipuan digital, membangun ketahanan ekonomi desa, mengelola rantai pasok, menjaga ketahanan pangan, dan memastikan koperasi tetap hidup ketika terjadi krisis.

Itu juga bela negara!

Kalau sistem ekonomi terguncang, tidak cukup hanya berteriak: “SIAP!” Yang diperlukan adalah tahu apa yang harus dilakukan. Dan nggaran negara bukan anggaran untuk menghasilkan tepuk tangan.

Apakah koperasi yang mereka kelola benar-benar menjadi alat ekonomi masyarakat?

Itulah evaluasi yang semestinya karena pendidikan yang mahal tidak otomatis menjadi pendidikan yang baik, pelatihan yang keras tidak otomatis menghasilkan karakter kuat. Dan pelatihan yang tampak gagah di kamera belum tentu menghasilkan manusia yang gagah ketika berhadapan dengan godaan uang.

Jangan sampai koperasi berubah menjadi boy band

Harus dipahami, militer memiliki kebutuhan pendidikan sendiri, pemerintahan sipil memiliki kebutuhan sendiri, dan dunia usaha memiliki kebutuhan sendiri. Koperasi memiliki kebutuhan sendiri.

Kita membutuhkan orang yang loyal kepada aturan dan kepentingan anggota, bukan sekadar kepada orang yang memberi perintah. Dan kita membutuhkan karakter yang lahir dari keteladanan, bukan karakter yang diproduksi melalui tekanan fisik semata.

Sebab pada akhirnya, ujian karakter seorang manajer koperasi bukan ketika ia berdiri tegak di lapangan. Ujian sebenarnya datang ketika ia sendirian berada di depan buku kas.Di situlah karakter bekerja!

Maka kalau pendidikan karakter hanya menghasilkan manusia yang pandai berteriak “SIAP!”, kita mungkin perlu bertanya kembali: siap untuk apa?

Kalau ingin membangun ekonomi kerakyatan, jangan sampai hasil akhirnya justru menjadi boy band kerakyatan. Jangan-jangan karena terbiasa dengan seragamnya kompak, yel-yelnya keras, gerakannya serempak, sehingga bertingkah dan layak disebut boy band,

Sehingga ketika ditanya bagaimana koperasi menghasilkan keuntungan dan melayani anggota, semuanya kembali berteriak: “SIAPPP!” sambil menari dan berjoged seperti boy band.

Catt. menjadikan “boy band kerakyatan” sebagai metafora utama, sementara kritik yang lebih dalam diarahkan pada mismatch antara tujuan dan metode pendidikan: karakter ≠ tekanan fisik, loyalitas ≠ kepatuhan kepada atasan, kekompakan ≠ keseragaman, dan bela negara ≠ sekadar latihan kemiliteran. Fakta tentang perubahan Latsarmil setelah lima peserta meninggal juga saya tempatkan sebagai titik balik argumentasi, bukan sebagai bahan sensasi

Afriansyah mengatakan Jepang merupakan salah satu negara tujuan penempatan tenaga kerja Indonesia. Karena itu, peluang bekerja dan mengikuti pemagangan di Jepang perlu diikuti dengan kesiapan kompetensi dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

“Skill bahasa asing itu penting, khususnya bagi anak-anak yang berminat bekerja di luar negeri, termasuk Jepang,” kata Afriansyah saat menghadiri kegiatan Penguatan Sinergitas Pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banyuwangi, Selasa (22/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Afriansyah memberikan pengarahan kepada peserta Program Magang Nasional (MagangHub) serta 84 peserta program pemagangan ke Jepang melalui kerja sama dengan IM Japan.

Menurut Afriansyah, peserta pemagangan ke Jepang perlu dibekali pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan kemampuan bahasa sebelum berangkat. Bekal tersebut diperlukan agar peserta dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan kehidupan di Jepang.

Afriansyah menyebut Banyuwangi menjadi salah satu daerah dengan jumlah penempatan pekerja migran yang tinggi. Menurutnya, penguatan pelatihan di Banyuwangi penting untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, keterampilan, dan kemampuan bahasa yang dibutuhkan.

Afriansyah juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam memilih jalur bekerja ke luar negeri. Masyarakat diminta tidak mudah tergiur bujuk rayu maupun tawaran gaji tinggi serta memastikan proses penempatan dilakukan melalui jalur resmi dan sesuai dengan ketentuan.

“Jangan sekali-kali bekerja ke luar negeri yang tidak ada kerja sama dengan pemerintah Indonesia,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dibuka Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 4 dan Non-Batch September 2026 yang diikuti 238 peserta dalam 13 program pelatihan. Sebanyak 48 peserta mengikuti tiga program PVN Batch 4, sedangkan 190 peserta mengikuti 10 program pelatihan Non-Batch.

Tiga program PVN Batch 4 meliputi Peracikan Minuman Kopi, Pengolahan Ikan, dan Pengoperasian Mesin CNC Bubut. Adapun program Non-Batch mencakup bidang pertanian, perhotelan, tata busana, administrasi perkantoran, konten digital, pengolahan makanan, otomotif, hingga pengelasan.

Selain itu, BPVP Banyuwangi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan sejumlah mitra strategis melalui Pelatihan Vokasi Tematik Terintegrasi. Kegiatan dilanjutkan dengan pengukuhan Pengurus Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah (FKLPID) Kabupaten Banyuwangi oleh Wamenaker. (*)

Menyikapi kejadian tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, S.IP. mengimbau masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah rawan bencana, untuk tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan.

Nanda minta masyarakat tidak panik, namun tetap siaga terhadap kemungkinan terjadinya banjir susulan maupun pergerakan material dari kawasan yang terdampak.

“Untuk masyarakat, kami mengimbau agar tetap berhati-hati dan siaga. Jika berada di kawasan yang berpotensi terdampak, segera mencari tempat yang lebih aman dan mengikuti arahan petugas di lapangan,” ujar Nanda kepada media,

Selain itu, Nanda juga meminta tim gabungan yang berada di lokasi untuk segera melakukan penanganan dan memastikan keselamatan warga, terutama apabila masih terdapat masyarakat yang terjebak atau membutuhkan pertolongan.

Ia meminta unsur terkait, mulai dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, tenaga kesehatan serta relawan untuk berkoordinasi dalam proses evakuasi dan penanganan dampak bencana.

“Yang paling utama saat ini adalah keselamatan masyarakat. Tim gabungan harus bergerak cepat untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang masih terjebak dan memastikan mereka mendapatkan pertolongan,” tegasnya.

Nanda juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mendekati lokasi aliran galodo maupun daerah yang masih berisiko, karena kondisi di lapangan dapat berubah sewaktu-waktu.

Ia berharap seluruh proses penanganan dapat berjalan cepat dan terkoordinasi, sementara masyarakat diminta terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan petugas terkait kondisi terkini di lapangan.

Hingga laporan awal diterbitkan, kondisi wilayah terdampak dan kemungkinan adanya korban masih dalam pendataan serta penelusuran lebih lanjut. Nanda juga menghibau warga segera laporkan ke BPBD Kab. Solok jika masih ada warga terjebak. (*)

Ketetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang ditandatangani Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(PANRB) Rini Widyantini di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Selasa (15/9/2026).

“Sudah disepakati jumlah libur nasional 18 hari di tahun 2027, mayoritas hari raya keagamaan. Kemudian jumlah cuti bersama tahun 2027 sebanyak 8 hari,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, penetapan hari libur nasional juga berkaitan dengan ketentuan ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh. Berdasarkan Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HK.04/XII/2024, pekerja/buruh pada dasarnya tidak wajib bekerja pada hari libur nasional atau hari libur resmi.

“Pengusaha hanya dapat mempekerjakan pekerja pada hari libur nasional untuk jenis pekerjaan yang sifatnya harus berjalan terus-menerus” ujar Yassierli.

Menurutnya, dalam kondisi tertentu, perusahaan tetap dapat beroperasi pada hari libur nasional berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dan pekerja. Dalam hal pekerja/buruh tetap bekerja, hak-hak ketenagakerjaan wajib dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur nasional wajib membayar upah kerja lembur,” tegasnya.

Yassierli juga menjelaskan ketentuan mengenai cuti bersama bagi pekerja/buruh. Bahwa cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan dan pelaksanaannya

bersifat fakultatif atau pilihan. Pekerja yang mengambil libur pada hari cuti bersama akan mengurangi hak cuti tahunan yang dimilikinya.

“Sementara bagi pekerja atau buruh yang tetap bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa,” katanya.

Penetapan hari libur nasional dan cuti bersama sejak jauh hari diharapkan memberikan kepastian bagi dunia usaha dan masyarakat dalam menyusun agenda kerja, kegiatan usaha, perjalanan, maupun rencana liburan sepanjang 2027.

Daftar Hari Libur Nasional Tahun 2027

1. 1 Januari (Jumat) – Tahun Baru 2027 Masehi

2. 5 Januari (Selasa) – Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah

3. 6 Februari (Sabtu) – Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili

4. 8 Maret (Senin) – Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1949)

5. 10 –11 Maret (Rabu–Kamis) – Idulfitri 1448 Hijriah

6. 26 Maret (Jumat) – Wafat Yesus Kristus

7. 28 Maret (Minggu) – Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)

8. 1 Mei (Sabtu) – Hari Buruh Internasional

9. 6 Mei (Kamis) – Kenaikan Yesus Kristus

10. 17 Mei (Senin) – Iduladha 1448 Hijriah

11. 20 Mei (Kamis) – Hari Raya Waisak 2571 BE

12. 1 Juni (Selasa) – Hari Lahir Pancasila

13. 6 Juni (Minggu) – Tahun Baru Islam 1449 Hijriah

14. 15 Agustus (Minggu) – Maulid Nabi Muhammad SAW

15. 17 Agustus (Selasa) – Proklamasi Kemerdekaan RI

16. 25 Desember (Sabtu) – Kelahiran Yesus Kristus

17. 26 Desember (Minggu) – Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1449 Hijriah

Daftar Cuti Bersama Tahun 2027

1. 5 Februari (Jumat) – Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili

2. 9, 12, dan 15 Maret (Selasa, Jumat, dan Senin) – Idulfitri 1448 Hijriah

3. 25 Maret (Kamis) – Wafat Yesus Kristus

4. 18 Mei (Selasa) – Iduladha 1448 Hijriah

5. 19 Mei (Rabu) – Hari Raya Waisak 2571 BE

6. 24 Desember (Jumat) – Kelahiran Yesus Kristus. (*)

Ketika banjir datang, kamera menyala, petugas bergegas turun, perahu karet dikeluarkan. Bantuan dibagikan, jalan dibersihkan, lumpur disingkirkan. Pejabat datang meninjau lokasi, lalu foto bersama genangan—seolah-olah banjir membutuhkan dokumentasi untuk memastikan bahwa ia memang benar-benar terjadi.

Ada satu kebiasaan menarik dalam menghadapi banjir di negeri ini: kita selalu sibuk ketika air sudah masuk rumah, tetapi sering kehilangan kesibukan ketika air sudah surut.

Setelah itu air surut, pembersihan sampah dan lumpur sisa sisa banjir dimulai, dan semuanya kembali normal, sampai hujan berikutnya datang.

Dari kebiasaan seperti itu, munculah masalah yang sekarang menjadi langganan. Malah menjadi semakin lucu dan juga sekaligus menyedihkan: hujan yang tidak terlalu besar pun bisa membuat sebagian kawasan kembali tergenang, bahkan terendam. Sepertinya kota Padang sedang belajar satu ilmu baru:

“Bagaimana membuat kota menjadi banjir tanpa harus menunggu hujan terlalu deras.

Tentu saja, hujan tetap menjadi salah satu penyebab banjir. Tidak ada kota yang bisa menyuruh awan untuk tidak menurunkan hujan. Tetapi menjadikan hujan sebagai satu-satunya terdakwa adalah cara paling mudah untuk menghindari pertanyaan yang lebih sulit.

Pertanyaanya “Mengapa air yang jatuh ke kota tidak lagi memiliki cukup ruang untuk pergi?”

Di situlah persoalan sebenarnya bermula, banjir bukan hanya soal hujan. Padang berada pada posisi geografis yang memang membuatnya rentan. Di satu sisi ada pegunungan dan kawasan hulu DAS, di sisi lain ada dataran rendah dan laut. Air dari atas turun ke bawah, itu hukum grafitasi. Masalahnya, manusia kemudian membangun kota di sepanjang perjalanan air tersebut.

Sungai menyempit, lahan terbuka berubah menjadi bangunan, tanah ditutup beton dan aspal. Saluran drainase dibangun, diperbaiki, lalu perlahan-lahan kehilangan dimensinya. Sedimentasi datang dari hulu, Sungai mendangkal. Sampah ikut menumpang. gorong-gorong mengecil, ruang terbuka semakin sedikit.

Kalau sekarang kita melewati jembatan Lubuak Buayo, jembatan Muaro Panjalinan, jembatan Air Tawar, atau jembatan Purus, fan jembatan-jembatan lainya. Sedimentasi nampak jelas, pasir dan tanah erlihat di tenga sungai.Padahal selama ini belum pernah terlihat seperti itu, sungai seolah mendangkal, kalau sudah begitu banjir tentu aakan sering sering berkunjung, seolah kota Padang adalah Induak Bakonya!

Lantas ketika hujan datang, kita terkejut: “Mengapa banjir lagi?” Barangkali air pun sebenarnya bingung, dahulu ia punya banyak jalan, sekarang jalannya semakin sempit.

Persoalan yang tidak boleh diabaikan setelah banjir besar adalah sedimentasi. Banjir bandang tidak hanya membawa air. Ia membawa pasir, lumpur, batu, kayu, tanah dan berbagai material dari kawasan hulu. Sebagian material tersebut kemudian mengendap di sungai. Tentu saja sungai yang mengalami pendangkalan tentu kehilangan kapasitas.

Ini sederhana saja, kalau sebuah ember berisi separuh lumpur, jangan berharap ia mampu menampung air sebanyak ember kosong.

Dan sungai juga begitu, ketika dasar sungai naik akibat sedimentasi, volume air yang dapat ditampung berkurang. Maka debit air yang dahulu masih aman sekarang bisa berubah menjadi ancaman.

Persoalannya menjadi semakin serius apabila sedimentasi terjadi setelah bencana besar dan kemudian tidak segera ditangani secara menyeluruh. Kita seperti membiarkan sungai membawa “oleh-oleh” dari hulu dan kemudian berharap sungai akan membereskan sendiri barang bawaan tersebut.

Ini yang pemerintah kota Padang yang mungkin lupa, tentu saja sungai tidak punya petugas kebersihan.

Pascabanjir bukan pekerjaan tambahan

Di sinilah cara berpikir pemerintah dalam menangani banjir perlu dipertanyakan. Selama ini penanganan bencana sering berhenti pada logika: banjir terjadi → tanggap darurat → bantuan → pembersihan → selesai.

Padahal seharusnya ada tahap yang jauh lebih penting: banjir terjadi → tanggap darurat → pemulihan → normalisasi DAS → pemulihan kapasitas sungai dan drainase → pencegahan banjir berikutnya.

Dengan kata lain, program pascabanjir tidak boleh dianggap pekerjaan tambahan. Ia justru harus menjadi pekerjaan utama setelah bencana.

Sebab ketika air sudah surut, sesungguhnya pekerjaan pemerintah belum selesai karen justru saat itulah pekerjaan yang paling penting dimulai. Berapa banyak sedimentasi yang masuk ke sungai? Di mana saja dasar sungai naik? Bagian mana yang mengalami penyempitan?

Anak sungai mana yang tersumbat? Berapa kapasitas sungai yang hilang? Saluran drainase mana yang sudah tidak memenuhi kapasitas? Di mana gorong-gorong menjadi bottleneck? Berapa banyak ruang terbuka yang masih tersedia untuk menahan limpasan?

Pertanyaan-pertanyaan itutentu  jauh lebih penting daripada sekadar menghitung berapa nasi bungkus yang telah dibagikan setelah banjir.

Ada persoalan lain yang sering luput: kota semakin kedap air. Tanah yang dahulu dapat menyerap air perlahan berubah menjadi halaman beton, jalan, ruko, perumahan, tempat parkir dan berbagai bangunan.

Air hujan akhirnya tidak lagi bertanya: “Di mana saya bisa meresap?” Air langsung mencari: “Di mana saluran terdekat?” Dan semua air kemudian dikirim ke drainase. Drainase pun akhirnya menjadi semacam pegawai yang diberi pekerjaan sepuluh orang tetapi hanya diberi tenaga satu orang.

Lalu ketika tidak sanggup, kita menyalahkannya. “Drainasenya tidak berfungsi.” Padahal mungkin persoalannya bukan hanya drainasenya. Kota telah mengirimkan terlalu banyak air ke dalam saluran yang kapasitasnya semakin kecil.

Dari Purus sampai Ampang: ke mana hilangnya saluran itu?

Ada pengamatan warga yang menarik dan patut diverifikasi melalui pengukuran teknis. Dahulu, menurut pengalaman sebagian warga, beberapa saluran di kawasan Purus dan jalur Simpang Alai menuju Ampang terasa jauh lebih besar. Lebarnya bisa mencapai sekitar dua meter dan kedalamannya lebih dari satu meter.

Sekarang, di sejumlah bagian, saluran terlihat jauh lebih sempit—bahkan ada yang diperkirakan tinggal sekitar setengah meter lebarnya. Kalau benar demikian, pertanyaannya sederhana:

Ke mana hilangnya ruang air itu? Apakah tertutup sedimentasi? Apakah dipersempit karena pembangunan? Apakah berubah bentuk? Apakah tertutup beton? Apakah tertimbun? Apakah karena pelebaran jalan? Apakah karena bangunan? Atau kombinasi semuanya?

Ini bukan pertanyaan untuk mencari siapa yang harus disalahkan. Ini pertanyaan yang jauh lebih penting: berapa kapasitas air yang hilang akibat penyempitan itu?

Sebab pemerintah semestinya tidak hanya mengukur panjang jalan yang dibangun atau jumlah bangunan yang berdiri. Pemerintah juga harus mengukur berapa ruang air yang telah hilang.

Kita sering memperlakukan drainase seperti selokan: kalau terlihat kotor, dibersihkan; kalau mampet, diangkat sampahnya. Padahal drainase perkotaan adalah bagian dari sistem hidrologi kota. Ia harus dirancang berdasarkan debit air, luas daerah tangkapan, kemiringan, kapasitas saluran, hubungan antarsaluran, kapasitas sungai penerima dan kondisi pasang di hilir.

Kalau saluran yang seharusnya berfungsi sebagai drainase utama dipersempit menjadi seperti selokan rumah tangga, jangan heran jika hujan sebentar saja membuatnya menyerah. Kita tidak bisa meminta saluran selebar parit kecil untuk menjalankan pekerjaan sungai.

Itu sama seperti meminta becak mengangkut satu kontainer kemudian menyalahkan becaknya karena tidak kuat.

Normalisasi DAS harus menjadi pekerjaan utama

Kalau pemerintah benar-benar ingin mengurangi banjir Padang, maka program pascabanjir harus diarahkan pada normalisasi dan pemulihan DAS secara menyeluruh. Bukan hanya membersihkan sungai di tengah kota.

Bukan hanya mengeruk satu titik ketika banjir sudah terjadi. Bukan hanya memperbaiki jalan yang rusak. Bukan hanya membersihkan lumpur dari halaman warga. Yang diperlukan adalah pendekatan dari: hulu → sungai → kawasan perkotaan → drainase → muara.

Hulu harus dipulihkan, sedimentasi harus dipetakan dan ditangani berdasarkan kebutuhan teknis. Penampang sungai harus dikembalikan pada kapasitas yang diperlukan. Drainase harus diaudit!.

Saluran yang menyempit harus dikembalikan kapasitasnya, Gorong-gorong yang menjadi titik hambatan harus dievaluasi, ruang terbuka harus dipertahankan. Dan pembangunan kota harus berhenti memperlakukan ruang air sebagai lahan cadangan yang sewaktu-waktu bisa ditutup beton.

Ada ironi besar dalam penanganan banjir, kita sering bangga ketika pemerintah mampu bergerak cepat saat bencana terjadi, itu memang penting tetapi kemampuan mengevakuasi korban bukanlah ukuran satu-satunya keberhasilan pemerintah.

Kalau setiap hujan kita kembali mengeluarkan perahu karet, mendirikan posko, membagikan bantuan dan membersihkan lumpur, tetapi kapasitas sungai dan drainase tidak pernah dipulihkan, maka kita sebenarnya bukan sedang menyelesaikan banjir.

Kita sedang mengelola siklus banjir, banjir datang, kita tangani, kanjir pergi, dan kita lupa. Banjir datang lagi, kita tangani lagi. begitu seterusnya, lama-lama banjir bukan lagi bencana. Ia menjadi program tahunan!.

Dan kalau sampai tahap itu, yang perlu dievaluasi bukan lagi hujannya tetapi kebijakan pemerintahnya.

Pada akhirnya, persoalan banjir Padang bukan semata-mata tentang berapa milimeter hujan yang turun.

Persoalannya adalah berapa banyak air yang dapat ditahan kota, berapa banyak yang dapat diserap tanah, berapa banyak yang dapat dialirkan sungai, berapa banyak yang dapat ditampung drainase, dan seberapa cepat air dapat dibuang ke laut.

Kalau kapasitas tersebut terus menurun, maka hujan yang dahulu biasa saja akan terasa luar biasa. Karena itu pemerintah tidak boleh hanya bertanya: “Seberapa besar hujan hari ini?”

Pemerintah juga harus bertanya: “Seberapa kecil kapasitas kota kita hari ini?”

Sebab mungkin masalah Padang bukan karena hujannya semakin pintar mencari masalah. Mungkin kitalah yang semakin rajin menghilangkan jalan bagi air untuk pulang.

Pascabanjir harus menjadi momentum untuk bekerja lebih serius: normalisasi DAS, pengerukan sedimentasi yang memang diperlukan, pemulihan penampang sungai, rehabilitasi drainase, pengembalian ruang air, dan evaluasi tata ruang.

Jangan menunggu banjir berikutnya untuk kembali sibuk sebab pekerjaan pascabanjir bukan pekerjaan setelah pekerjaan utama.

Justru itulah pekerjaan utamanya!.

Kalau tidak, setiap hujan akan menjadi pengingat bahwa air sebenarnya tidak pernah lupa jalan pulang. Yang lupa adalah kita—bahwa kota ini dibangun di atas tanah yang sejak awal memang memiliki hubungan yang sangat akrab dengan air.