Percakapan yang semula berkembang sebagai kegelisahan bersama mengenai perubahan sosial, kehidupan beragama, pendidikan, politik, serta semakin berkurangnya keteladanan di tengah masyarakat, mendapat tanggapan mendalam dari Buya Mas’oed Abidin.

Sebagai ulama yang telah melewati berbagai fase perjalanan bangsa, Buya memandang persoalan tersebut bukan sekadar gejala yang muncul hari ini. Menurut pandangannya, kondisi yang dirasakan masyarakat sekarang merupakan bagian dari proses panjang perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama sejak Indonesia memasuki era Reformasi.

Ada kerisauan yang dalam ketika melihat perjalanan bangsa Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir. Kerisauan itu bukan semata-mata tentang perubahan politik, pergantian kekuasaan, ataupun hiruk-pikuk demokrasi, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu semakin memudarnya nilai agama, akhlak, budi pekerti, dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Pengasuh Masjid Al-Munawarah, Siteba, Kota Padang, ini melihat salah satu titik penting perubahan tersebut terjadi setelah berakhirnya era Orde Baru. Reformasi membawa semangat kebebasan, keterbukaan, dan demokratisasi. Banyak sekat yang sebelumnya membatasi kehidupan politik dan sosial kemudian dibuka.

Namun, dalam pandangan Buya, kebebasan yang datang begitu luas itu tidak seluruhnya diikuti oleh penguatan tanggung jawab moral. Pagar-pagar kehidupan berbangsa yang dahulu dibangun untuk menjaga nilai, disiplin, etika, serta rasa kebersamaan perlahan ikut mengalami perubahan. Reformasi menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan, mulai dari sistem politik, pemerintahan, hukum, hingga pendidikan.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan besar dalam tata negara Indonesia. Demikian pula berbagai perubahan dalam dunia pendidikan. Pendidikan moral Pancasila, penataran P4, serta berbagai instrumen pembentukan karakter yang dahulu menjadi bagian dari kehidupan pendidikan dan birokrasi kemudian berubah atau tidak lagi memperoleh tempat seperti sebelumnya.

Bagi Buya, persoalan utamanya bukan sekadar apakah sistem lama harus dipertahankan atau ditinggalkan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah; nilai apa yang kemudian menggantikannya?

Jika sebuah sistem diubah, sementara nilai moral yang menjadi penyangganya tidak diperkuat melalui cara yang lebih baik, maka akan muncul ruang kosong dalam proses pembentukan watak generasi berikutnya. Di situlah salah satu sumber kegelisahan Buya.

Agama Jangan Berhenti pada Ritual

Buya melihat kehidupan keagamaan masyarakat hari ini masih tampak semarak. Masjid berdiri megah. Azan berkumandang. Pengajian, ceramah, dan berbagai kegiatan keagamaan tetap berlangsung. Namun pertanyaannya, sejauh mana agama benar-benar hadir dalam perilaku sehari-hari?

Agama semestinya tidak berhenti pada rutinitas ibadah. Shalat, puasa, zikir, pengajian, dan berbagai bentuk ibadah harus bermuara kepada terbentuknya akhlak. Orang yang semakin dekat kepada Allah semestinya semakin jujur, semakin rendah hati, semakin amanah, semakin takut mengambil hak orang lain, serta semakin peduli terhadap sesama. Tetapi kenyataan sosial terkadang memperlihatkan paradoks.

Masjid dibangun semakin besar, tetapi pada waktu Subuh, Zuhur, Asar, bahkan Isya, saf-safnya tidak selalu terisi. Azan berkumandang melalui pengeras suara, tetapi panggilan itu seperti semakin sulit mengetuk hati sebagian masyarakat.
Lebih mengkhawatirkan lagi apabila nilai agama hanya menjadi simbol, sementara dalam kehidupan nyata berkembang kebohongan, manipulasi, penyalahgunaan kewenangan, ketidakpedulian, serta berbagai perilaku yang dahulu dianggap tabu tetapi perlahan dipandang sebagai sesuatu yang biasa.

Keteladanan yang Semakin Langka

Kegelisahan Buya juga tertuju pada masalah keteladanan.
Pemegang kekuasaan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar menjalankan administrasi pemerintahan. Mereka juga menjadi figur yang perilakunya dilihat dan dinilai masyarakat.

Karena itu, ketika orang-orang yang berada dalam lingkar kekuasaan justru terseret dalam berbagai persoalan moral, penyalahgunaan kewenangan, atau perebutan kepentingan, masyarakat dapat kehilangan pegangan.

Demikian pula para pemuka agama. Ulama mempunyai kedudukan terhormat karena masyarakat berharap mereka menjadi penjaga nilai, penyampai kebenaran, serta penuntun moral umat. Oleh sebab itu, ulama harus mampu menjaga independensi moralnya ketika berhadapan dengan kekuasaan dan kepentingan politik.

Keterlibatan ulama dalam kehidupan publik tentu bukan sesuatu yang dengan sendirinya keliru. Namun Buya mengingatkan bahwa nilai-nilai agama jangan sampai dikorbankan demi jabatan, kekuasaan, uang, ataupun kepentingan politik sesaat.

Di sinilah hubungan antara ulama dan umara menjadi sangat penting.
Umara membutuhkan nasihat dan tuntunan moral dari ulama. Sebaliknya, ulama harus tetap memiliki keberanian untuk mengingatkan penguasa ketika terjadi penyimpangan.

Jika keduanya sama-sama terjebak dalam kepentingan duniawi, masyarakat akan kehilangan figur yang seharusnya menjadi suluh.

Kita Sedang Menuai Apa yang Pernah Ditanam

Keadaan yang disaksikan hari ini, dalam pandangan Buya, tidak muncul dalam satu malam. Ini merupakan akumulasi perjalanan panjang. Apa yang ditanam puluhan tahun lalu, sekarang mulai dipanen.

Jika pendidikan karakter diabaikan, jika keteladanan semakin langka, dan jika agama hanya diajarkan sebagai pengetahuan tanpa diwujudkan menjadi akhlak, generasi berikutnya berisiko tumbuh dalam kebingungan nilai.

Kebebasan tanpa tanggung jawab dapat berubah menjadi kebablasan.
Demokrasi tanpa etika dapat berubah menjadi arena perebutan kepentingan.
Kekuasaan tanpa moral dapat menjadi alat untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok. Dan, agama tanpa akhlak hanya akan menjadi simbol yang kehilangan ruhnya.

Namun kerisauan tersebut bukanlah ajakan untuk berputus asa. Justru kegelisahan itu harus menjadi panggilan untuk melakukan perbaikan.

Kembali kepada Jalan Nilai

Bangsa Indonesia mempunyai akar moral dan kebudayaan yang kuat. Para pendahulu bangsa memahami bahwa Indonesia tidak hanya dibangun dengan kekuatan politik dan ekonomi, tetapi juga dengan nilai agama, kebudayaan, gotong royong, rasa malu, tanggung jawab, serta penghormatan kepada sesama.

Nilai-nilai itulah yang menurut Buya harus kembali diperkuat. Pendidikan harus kembali menempatkan pembentukan karakter sebagai salah satu tujuan utamanya, bukan semata-mata mengejar angka dan kemampuan akademis.

Keluarga harus kembali menjadi tempat pertama pembentukan akhlak.
Masjid harus menjadi pusat pembinaan umat, bukan hanya tempat pelaksanaan ritual. Ulama harus tetap menjadi penjaga moral masyarakat. Sementara para pemegang kekuasaan harus menyadari bahwa jabatan adalah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah SWT.

Kerisauan Buya Mas’oed Abidin yang disampaikan di tengah perbincangan warga Minangkabau lintas generasi itu pada akhirnya bukan sekadar kritik terhadap keadaan. Di balik kegelisahan tersebut tersimpan sebuah harapan.
Harapan agar bangsa ini tidak kehilangan arah. Harapan agar agama kembali hidup dalam akhlak. Harapan agar ulama tetap menjadi suluh umat dan umara mampu menjadi teladan dalam menjalankan amanah.

Dan, harapan agar Indonesia tetap berjalan menuju cita-cita para pendahulunya. Bangsa yang merdeka dalam kehidupan politik, maju dalam pembangunan, tetapi tetap kokoh dalam iman, moral, akhlak, dan budi pekerti.(Syaf AL)

Oleh: Novrizal

Bayangkan saja suatu pagi di sebuah desa, seorang warga datang ke Koperasi Merah Putih mau mengajukan pinjaman untuk membeli bibit, Lantas sang manajer koperasi berdiri tegak dan berteriak

“SIAP!”

Tentu saja warga akan kaget, dan Ketika warga mau bertanya tentang simpanan anggota, Kembali teriakan bergema!

“SIAP!”

Bayangkan saja jika setiap pertanyan dan keluhan waga dan nasabah selalu dijawab dengan kata SIAP! dan ketika mendengat suara peluit,  sang manajer akan menjawab lantang,

“SATU… DUA… TIGA!”

Dan semua pegawai koperasi berteriak:

“KOPERASI MERAH PUTIH… JAYA! JAYA! JAYA!”

Walsahil tentu saja warga akan pulang sambil menggaruk kepala dan kebingungan sebenarnya datang ke koperasi, bukan ke markas batalion. Kalau keadaan seperti itu benar-benar terjadi, kita mungkin harus mengakui bahwa Indonesia telah menemukan inovasi baru dalam ekonomi kerakyatan: koperasi berbasis boy band.

Ada vokalis, ada leader, ada bendahara, ada sekretaris, ada manajer. Bedanya, mereka bukan menyanyi di panggung, tetapi meneriakkan yel-yel sambil mengelola simpan pinjam.

Dan tentu saja itu satire.

Tetapi satire tersebut muncul dari sebuah pertanyaan yang serius: mengapa calon pengelola koperasi harus dibentuk melalui pendekatan yang pada awalnya sangat bercorak kemiliteran?

Pada Juni 2026, calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Pemerintah menjelaskan bahwa pelatihan tersebut antara lain dimaksudkan membangun integritas, loyalitas, disiplin, kekompakan, empati, dan kepemimpinan. Dalam pelaksanaannya, peserta mengikuti berbagai kegiatan dengan pendekatan militer.

Persoalannya menjadi jauh lebih serius setelah lima peserta meninggal dunia dalam rangkaian pelatihan tersebut. Kementerian Pertahanan kemudian melakukan evaluasi dan menghentikan pendekatan Latsarmil untuk program tersebut. Nama dan pendekatannya diubah menjadi pembekalan atau latihan bela negara dan manajerial, dengan pengurangan unsur fisik dan militer serta penekanan lebih besar pada aspek manajerial.

Perubahan itu patut dicatat etapi pertanyaan yang lebih mendasar belum selesai:

Apakah yang berubah hanya metode latihannya, atau cara berpikir tentang pendidikan karakter juga berubah?

Sebab kalau yang berubah hanya nama dari “Latsarmil” menjadi “Bela Negara dan Manajerial”, sementara karakter masih dipahami sebagai orang yang tahan ditekan, patuh kepada instruktur, kompak dalam barisan, dan mampu meneriakkan yel-yel dengan volume tinggi, maka sesungguhnya yang berubah baru papan nama dan paradigmanya masih sama.

Ketika karakter disamakan dengan tahan banting

Inilah persoalan pendidikan yang sering luput, karakter tidak sama dengan ketahanan fisik. Orang yang kuat berlari belum tentu jujur. Orang yang mampu bangun pukul empat pagi belum tentu amanah. Orang yang sanggup berdiri berjam-jam dalam barisan belum tentu mampu mempertanggungjawabkan uang anggota koperasi.

Dan orang yang paling keras meneriakkan “SIAP!” belum tentu orang yang paling berani mengatakan:

“Maaf, keputusan itu keliru.”

Padahal justru keberanian mengatakan “keliru” itulah salah satu bentuk karakter yang sangat penting dalam kehidupan organisasi. Dalam pendidikan, karakter pada dasarnya tidak cukup diajarkan sebagai daftar nilai di ruang kelas. Ia harus dihidupkan melalui keteladanan, pembiasaan, pengalaman, refleksi, tanggung jawab, dan konsekuensi nyata.

Kalau ingin membentuk manajer koperasi yang jujur, berikan pengalaman mengelola uang dan tunjukkan bagaimana kejujuran dihargai. Kalau ingin membentuk manajer yang bertanggung jawab, berikan persoalan nyata dan biarkan ia mengambil keputusan.

Kalau ingin membentuk pemimpin yang mampu bekerja sama, jangan hanya suruh mereka bergerak serempak; berikan masalah yang tidak memiliki satu jawaban dan biarkan mereka berdiskusi. Kalau ingin membentuk orang yang berintegritas, ajarkan mereka apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan konflik kepentingan.

Dan kalau ingin membentuk keberanian, berikan ruang untuk berbeda pendapat, ingat karakter tidak tumbuh karena seseorang dimarahi lebih keras.

Yang pasti, tekanan bukan sinonim karakter, kepatuhan bukan sinonim integritas, kekompakan bukan sinonim kebenaran. Dan loyalitas bukan sinonim kesetiaan kepada atasan.

Ini bagian yang jauh lebih penting, dalam organisasi negara, loyalitas seharusnya pertama-tama diarahkan kepada konstitusi, hukum, kepentingan publik, dan institusi, kemudian kepemimpinan dijalankan dalam koridor tersebut.

Kalau loyalitas diterjemahkan menjadi “jangan mengecewakan atasan”, masalahnya mulai muncul. Bawahan akhirnya belajar satu keterampilan yang sangat berbahaya dan hanya berpikir bagaimana membuat atasan senang, bukan bagaimana membuat keputusan benar.

Dari sinilah “kekompakan” juga dapat mengalami pergeseran makna, kekompakan yang sehat adalah kemampuan bekerja bersama meskipun berbeda pendapat. Kekompakan yang sakit adalah ketika semua orang sepakat karena takut menjadi orang pertama yang mengatakan tidak. Dan ketika semua orang sudah mengangguk, pimpinan merasa mendapat dukungan. Padahal mungkin yang terjadi hanyalah keseragaman ketakutan.

Harus disadari, anggota koperasi tidak datang untuk menerima perintah. Mereka datang sebagai bagian dari pemilik dan pengguna organisasi ekonomi yang membutuhkan transparansi, pelayanan, partisipasi, dan pertanggungjawaban.

Karena itu, kompetensi seorang manajer koperasi mestinya sangat konkret. Ia harus memahami tata kelola koperasi, akuntansi, keuangan, pemasaran, digitalisasi, pengembangan usaha, manajemen risiko, pelayanan anggota, penyusunan laporan, dan pengambilan keputusan. Ia harus tahu bagaimana mencegah uang koperasi bocor, bagaimana membuat usaha koperasi bertahan, harus mampu membaca pasar, dan sebagainya!

Pertanyaannya sederhana Apakah semua kemampuan itu otomatis lahir dari latihan baris-berbaris?

Tentu saja tidak!

Baris-berbaris punya tempatnya sendiri. Disiplin fisik juga dapat memiliki manfaat. Bela negara pun memiliki makna yang luas. Kalau tujuan akhirnya adalah mencetak manajer koperasi, maka pendidikan harus lebih banyak mendekati persoalan manajerial.

Jangan sampai negara berhasil mencetak manusia yang sangat disiplin berdiri tegak, tetapi bingung ketika harus membaca neraca keuangan. Jangan sampai calon manajer hafal semua aba-aba, tetapi tidak tahu cara membaca laporan arus kas.

Karena itu, jika ingin berbicara tentang bela negara, calon manajer koperasi mungkin justru perlu diajarkan bagaimana menjaga keamanan data anggota, mencegah penipuan digital, membangun ketahanan ekonomi desa, mengelola rantai pasok, menjaga ketahanan pangan, dan memastikan koperasi tetap hidup ketika terjadi krisis.

Itu juga bela negara!

Kalau sistem ekonomi terguncang, tidak cukup hanya berteriak: “SIAP!” Yang diperlukan adalah tahu apa yang harus dilakukan. Dan nggaran negara bukan anggaran untuk menghasilkan tepuk tangan.

Apakah koperasi yang mereka kelola benar-benar menjadi alat ekonomi masyarakat?

Itulah evaluasi yang semestinya karena pendidikan yang mahal tidak otomatis menjadi pendidikan yang baik, pelatihan yang keras tidak otomatis menghasilkan karakter kuat. Dan pelatihan yang tampak gagah di kamera belum tentu menghasilkan manusia yang gagah ketika berhadapan dengan godaan uang.

Jangan sampai koperasi berubah menjadi boy band

Harus dipahami, militer memiliki kebutuhan pendidikan sendiri, pemerintahan sipil memiliki kebutuhan sendiri, dan dunia usaha memiliki kebutuhan sendiri. Koperasi memiliki kebutuhan sendiri.

Kita membutuhkan orang yang loyal kepada aturan dan kepentingan anggota, bukan sekadar kepada orang yang memberi perintah. Dan kita membutuhkan karakter yang lahir dari keteladanan, bukan karakter yang diproduksi melalui tekanan fisik semata.

Sebab pada akhirnya, ujian karakter seorang manajer koperasi bukan ketika ia berdiri tegak di lapangan. Ujian sebenarnya datang ketika ia sendirian berada di depan buku kas.Di situlah karakter bekerja!

Maka kalau pendidikan karakter hanya menghasilkan manusia yang pandai berteriak “SIAP!”, kita mungkin perlu bertanya kembali: siap untuk apa?

Kalau ingin membangun ekonomi kerakyatan, jangan sampai hasil akhirnya justru menjadi boy band kerakyatan. Jangan-jangan karena terbiasa dengan seragamnya kompak, yel-yelnya keras, gerakannya serempak, sehingga bertingkah dan layak disebut boy band,

Sehingga ketika ditanya bagaimana koperasi menghasilkan keuntungan dan melayani anggota, semuanya kembali berteriak: “SIAPPP!” sambil menari dan berjoged seperti boy band.

Catt. menjadikan “boy band kerakyatan” sebagai metafora utama, sementara kritik yang lebih dalam diarahkan pada mismatch antara tujuan dan metode pendidikan: karakter ≠ tekanan fisik, loyalitas ≠ kepatuhan kepada atasan, kekompakan ≠ keseragaman, dan bela negara ≠ sekadar latihan kemiliteran. Fakta tentang perubahan Latsarmil setelah lima peserta meninggal juga saya tempatkan sebagai titik balik argumentasi, bukan sebagai bahan sensasi

Ada sesuatu yang menarik dari pernyataan Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana bahwa konser musik internasional bukan sekadar menghadirkan hiburan, tetapi juga dapat menjadi penggerak ekonomi pariwisata.

Di tengah kebutuhan Indonesia memperkuat pertumbuhan ekonomi, gagasan ini layak dilihat lebih jauh. Sebab, sebuah konser berskala internasional sesungguhnya bukan hanya panggung, tata suara, lampu dan artis. Di belakangnya terdapat sebuah rantai ekonomi yang panjang.

Ketika ribuan bahkan puluhan ribu penonton datang dari berbagai daerah dan negara, mereka membutuhkan hotel, transportasi, makanan, minuman, pusat perbelanjaan, jasa perjalanan, hingga berbagai produk ekonomi kreatif. Dari sinilah muncul apa yang dalam perspektif ekonomi disebut multiplier effect.

Konser akhirnya bukan hanya menjual tiket. Ia menggerakkan uang dari satu sektor ke sektor lainnya.

Tetapi di sinilah persoalan pentingnya: siapa yang menikmati dampak ekonomi tersebut?

Jangan sampai konser internasional hanya menjadi pesta industri besar, sementara pelaku UMKM di sekitar lokasi hanya menjadi penonton. Jangan pula keuntungan terbesar berhenti pada promotor, sementara masyarakat lokal sekadar menanggung kemacetan, kepadatan dan kenaikan harga.

Karena itu, kebijakan menjadikan event internasional sebagai bagian dari strategi pariwisata harus dibarengi dengan desain ekonomi kerakyatan.

Pelaku UMKM harus diberi ruang. Pengusaha kuliner lokal harus memperoleh kesempatan. Transportasi masyarakat harus dilibatkan. Produk ekonomi kreatif daerah harus masuk ke dalam ekosistem acara. Bahkan, kawasan wisata di sekitar tempat konser dapat dikemas menjadi bagian dari perjalanan wisata para penonton.

Dengan demikian, orang yang datang untuk menonton konser tidak langsung pulang setelah pertunjukan selesai.

Mereka tinggal beberapa hari.

Mereka menginap.

Mereka makan.

Mereka berbelanja.

Mereka mengunjungi destinasi wisata.

Dan uang yang mereka keluarkan berputar di tengah masyarakat.

Inilah yang seharusnya menjadi ukuran keberhasilan sebuah konser internasional: bukan hanya berapa banyak tiket terjual, tetapi berapa besar nilai ekonomi yang tercipta dan siapa saja yang menikmatinya.

Indonesia memiliki modal besar untuk itu. Kita memiliki jumlah penduduk yang besar, pasar musik yang luas, kekayaan budaya, destinasi wisata dan industri kreatif yang berkembang. Jika dikelola secara terintegrasi, event internasional dapat menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan Indonesia lebih luas kepada dunia.

Namun, kita juga perlu belajar dari pengalaman kota-kota dunia yang menjadikan event tourism sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Event harus ditempatkan dalam sebuah ekosistem, bukan berdiri sendiri.

Di sinilah pentingnya koordinasi antara Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, pelaku ekonomi kreatif, UMKM, sektor transportasi, perhotelan dan masyarakat.

Bahkan kalau perlu, setiap konser internasional mempunyai peta dampak ekonomi lokal: berapa UMKM yang terlibat, berapa tenaga kerja terserap, berapa wisatawan yang tinggal lebih lama, serta berapa transaksi ekonomi yang terjadi.

Dengan data tersebut, kita tidak sekadar mengatakan konser sebagai “senjata ekonomi nasional”, tetapi mampu membuktikan manfaat ekonominya secara terukur.

Pada akhirnya, musik mempunyai bahasa universal. Ia mampu mempertemukan manusia dari berbagai bangsa tanpa harus berbicara bahasa yang sama.

Tetapi bagi Indonesia, konser internasional juga dapat menjadi diplomasi budaya sekaligus diplomasi ekonomi.

Artis datang membawa penggemarnya. Penggemar datang membawa belanja. Belanja menghidupkan usaha. Usaha menciptakan pekerjaan. Dan pekerjaan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Di titik inilah konser musik menemukan resonansinya.

Hiburan boleh menjadi panggungnya, pariwisata menjadi pintunya, ekonomi kreatif menjadi mesinnya, dan ekonomi kerakyatan harus menjadi penerima manfaatnya.

Jangan sampai Indonesia hanya menjadi tempat berlangsungnya konser dunia.

Jadikan Indonesia sebagai tempat dunia datang, tinggal, berwisata, berbelanja, dan kemudian pulang dengan membawa cerita tentang Indonesia.

Itulah ketika sebuah konser musik tidak lagi sekadar tontonan.

Ia berubah menjadi ekosistem ekonomi.

Mahasiswa Hukum Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi

Kabut asap kembali menyelimuti Asia Tenggara. Pada awal September 2026, Divisi Serian di Sarawak, Malaysia menetapkan status darurat setelah Indeks Pencemaran Udara (API) menembus 500, sementara Kuching dan sejumlah wilayah di Singapura dan Brunei juga terdampak. Sumber asap berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan di tengah fenomena El Niño yang disebut pejabat sebagai El Niño Godzilla.

Situasi ini menguji kembali ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), perjanjian lingkungan pertama di dunia yang khusus mengatur pencemaran asap lintas batas.

Apa itu AATHP dan bagaimana posisinya saat ini? AATHP ditandatangani 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur dan mulai berlaku 25 November 2003. Tujuannya di Pasal 2: mencegah, memantau, dan memitigasi pencemaran asap lintas batas akibat karhutla melalui upaya nasional dan kerja sama regional.

Indonesia sempat 12 tahun menunda, baru meratifikasi melalui UU No. 26 Tahun 2014. Konsekuensinya, Indonesia wajib mengambil langkah legislatif, administratif, dan teknis untuk mencegah karhutla, serta beritikad baik menegakkan hukum terhadap pembakar  termasuk korporasi.

AATHP bersifat legally binding, tetapi bercorak kooperatif, bukan punitif. Tidak ada sanksi denda atau mekanisme pengadilan di dalamnya. Instrumennya adalah: ASEAN Haze Monitoring System, pertemuan tahunan MSC-Haze, dan kini ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control. (ACC THPC) yang sekretariatnya diresmikan di Jakarta pada 22 April 2026.

Saat ini, per 26 Agustus 2026, ACC THPC menetapkan Regional Alert Level 3. Artinya seluruh negara anggota wajib menyampaikan daily Situation Report dan peta trayektori asap. Juru Bicara Kemlu RI menyatakan Indonesia telah memenuhi kewajiban pelaporan harian tersebut. Namun efektivitasnya dipertanyakan, karena Perjanjian Pendirian ACC THPC (Mei 2025) belum diratifikasi penuh semua anggota sehingga belum beroperasi penuh.

Para pakar menilai masalahnya bukan kurangnya aturan, melainkan lemahnya aksi dini. Titik panas terpantau satelit, tetapi verifikasi dan pemadaman di lapangan terutama di lahan gambut  terlambat.

Apakah Malaysia atau Singapura bisa menggugat Indonesia ke ICJ? Secara teori bisa, secara praktik sangat sulit dan hampir mustahil dengan kerangka hukum saat ini. Ada tiga hambatan utama:

Pertama, yurisdiksi ICJ berdasarkan persetujuan. ICJ hanya bisa mengadili jika kedua negara setuju, baik melalui special agreement perjanjian yang memuat klausul kompromis, atau deklarasi optional clause. Pasal 36(2) Statuta ICJ. Indonesia, Malaysia, dan Singapura tidak memiliki special agreement untuk sengketa asap ini. AATHP sendiri tidak memuat klausul kompromis ke ICJ. Penyelesaian sengketa di AATHP diatur melalui konsultasi dan negosiasi (Pasal 27), sesuai ASEAN Way: non-intervensi dan musyawarah.

Kedua, karakter kewajiban AATHP adalah due diligence bukan strict liability Indonesia tidak otomatis bersalah karena asap melewati batas. Malaysia/Singapura harus membuktikan Indonesia lalai tidak melakukan upaya terbaik yang wajar untuk mencegah. Padahal Indonesia bisa berdalih telah beritikad baik: patroli, pemadaman, pelaporan harian Alert Level 3, dan penegakan hukum. Ini sulit dipatahkan di pengadilan.

Ketiga, faktor politik ASEAN dan tanggung jawab korporasi. Membawa tetangga ke ICJ akan merusak hubungan bilateral dan semangat ASEAN. Fakta lain: WALHI dan Friends of the Earth mencatat sejumlah perusahaan pemegang konsesi yang terbakar terafiliasi modal Malaysia dan Singapura (misal grup Wilmar, Sinar Mas, Genting). Maka narasi korban murni menjadi lemah secara moral dan hukum.

Jalur yang lebih realistis bukan ICJ, melainkan: tekanan diplomatik dalam MSC-Haze, bantuan teknis joint emergency response gugatan perdata terhadap korporasi pembakar, dan penguatan ACC THPC.

Karhutla 2026 adalah ujian bagi AATHP. Instrumen hukum sudah ada dan mengikat, tetapi tanpa ratifikasi penuh ACC THPC dan aksi pencegahan dini, ASEAN akan terus terjebak dalam siklus asap tahunan. ICJ bukan solusi; kerja sama dan penegakan hukum domestik yang tegas adalah kuncinya.

Sebagai mahasiswa hukum, kita harus melihat sengketa lingkungan lintas batas tidak hanya dari sisi kedaulatan, tetapi dari sisi keadilan ekologis. Jangan hanya menyalahkan negara, tagih juga akuntabilitas korporasi. Mari dukung ASEAN bebas asap (haze-free ASEAN) melalui literasi hukum dan kepedulian lingkungan mulai dari kampus.

Oleh: Novrizal

Ada cara sederhana untuk menyelesaikan masalah keuangan negara: kalau angka-angkanya mulai berantakan, rupiah tertekan, investor mulai bertanya-tanya, dan lembaga pemeringkat mulai memasang wajah masam, maka gantilah Menteri Keuangan.

Selesai!

Setidaknya begitulah logika politik yang paling praktis. Tidak perlu terlalu lama membicarakan siapa yang membuat keputusan. Tidak perlu bertanya siapa yang menentukan prioritas anggaran. Tidak perlu mengorek terlalu dalam siapa yang menikmati proyek, siapa yang memperoleh akses, atau siapa yang akhirnya menanggung risikonya. Cukup cari satu orang.

Namanya Purbaya!.

Kalau perlu, jadikan ia sebagai semacam tumbal fiskal. Setelah itu, pemerintah bisa tampil dengan wajah baru dan mengatakan kepada pasar: tenang, masalah sudah ditangani. Padahal pasar bukan anak kecil yang mudah ditenangkan dengan hanya mengganti wajah.

Pasar membaca angka. Pasar membaca kebijakan. Pasar membaca risiko. Dan yang paling penting, pasar membaca arah pemerintahan.

Rupiah melemah bukan karena Menteri Keuangan bangun pagi lalu memutuskan ingin melihat dolar semakin mahal. Defisit fiskal juga tidak muncul hanya karena seorang menteri salah menghitung kalkulator. Kepercayaan investor tidak runtuh hanya karena satu pejabat mengeluarkan satu pernyataan. Di belakang semuanya ada keputusan politik!.

Ada prioritas pembangunan. Ada ambisi pertumbuhan. Ada program-program pemerintah. Ada belanja negara. Ada utang. Ada BUMN. Ada Danantara. Ada Himbara. Ada Bank Indonesia. Ada proyek strategis. Ada kepentingan investasi.

Dan di atas seluruh ekosistem itu ada satu jabatan yang sangat jelas!.

Maka menjadi agak lucu kalau ketika ekonomi mulai tersandung, pemerintah seolah-olah menemukan penyebab utamanya dalam sosok Menteri Keuangan. Seolah-olah Presiden hanya duduk di ruang tunggu sambil berkata,

“Lho, kok APBN begini?”

Padahal APBN bukanlah uang milik Menteri Keuangan. APBN adalah instrumen kebijakan negara. Prioritas belanja ditentukan melalui proses politik pemerintahan dan persetujuan DPR. Presiden menetapkan program prioritas. Menteri Keuangan menerjemahkannya ke dalam kebijakan fiskal.

Dengan kata lain, kalau kapal fiskal mulai oleng, tidak masuk akal kalau yang dilempar ke laut hanya bendaharanya sementara nahkodanya tetap berdiri di anjungan sambil berkata, “Itu urusan bendahara.” Dan Purbaya memang bukan malaikat fiscal!.

Kebijakannya boleh dikritik. Cara komunikasinya boleh diperdebatkan. Kebijakan likuiditas, penempatan dana pemerintah di Himbara, hubungan fiskal-moneter, serta berbagai keputusan ekonomi di bawah kepemimpinannya memang layak diuji secara akademis dan ekonomis.

Tetapi menganggap seluruh kekacauan ekonomi sebagai akibat Purbaya adalah penyederhanaan yang terlalu nyaman.

Sebab ada pertanyaan yang jauh lebih sulit: Siapa yang memerintahkan negara bergerak ke arah tersebut? Siapa yang menentukan target pertumbuhan? Siapa yang menentukan program prioritas? Siapa yang membentuk arsitektur Danantara? Siapa yang menentukan arah BUMN? Siapa yang menentukan proyek strategis? Siapa yang menentukan hubungan pemerintah dengan bank-bank milik negara?

Dan siapa yang akhirnya mengangkat serta memberhentikan Menteri Keuangan?

Kalau semua pertanyaan itu dijawab, maka kita akan menemukan bahwa Purbaya hanyalah salah satu gerbong dalam kereta kebijakan pemerintah. Mungkin gerbongnya memang bermasalah. Tetapi jangan berpura-pura bahwa lokomotifnya tidak ada.

Yang lebih menggelitik adalah ketika pemerintah berbicara tentang kepercayaan investor. Investor tentu senang mendengar Menteri Keuangan baru. Tetapi investor tidak hanya membeli nama menteri. Investor membeli kepercayaan terhadap institusi.

Mereka bertanya: apakah kebijakan pemerintah konsisten? Apakah APBN kredibel? Apakah bank sentral independen? Apakah BUMN dikelola berdasarkan prinsip bisnis? Apakah proyek strategis diberikan secara transparan? Apakah risiko investasi akan menjadi beban negara? Apakah keputusan ekonomi dibuat berdasarkan kalkulasi ekonomi atau kalkulasi politik?

Pertanyaan terakhir inilah yang sering membuat pemerintah tidak nyaman.

Sebab dalam demokrasi, politik memang menentukan arah negara. Tetapi ketika politik mulai terlalu jauh masuk ke dalam pengambilan keputusan ekonomi, batas antara kepentingan publik dan kepentingan kelompok bisa menjadi kabur.

Dan kalau batas itu kabur, investor akan menaikkan kewaspadaan. Tidak perlu ada konglomerat tertentu disebut. Tidak perlu ada kelompok tertentu dituduh. Cukup muncul persepsi bahwa kedekatan politik dapat memberikan akses ekonomi lebih besar, maka risiko sudah mulai dihitung.

Di situlah reputasi negara dipertaruhkan!.

Danantara, Himbara, BUMN dan berbagai proyek strategis pemerintah seharusnya menjadi instrumen pembangunan nasional. Tetapi semakin besar kekuasaan ekonomi yang terkonsentrasi pada lembaga-lembaga tersebut, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi.

Pertanyaan sederhananya:

Siapa mendapatkan proyek? Siapa mendapatkan pembiayaan? Siapa pemilik sebenarnya perusahaan yang terlibat? Bagaimana mitra dipilih? Siapa yang menanggung kerugian apabila proyek gagal? Dan pertanyaan yang paling penting:

Apakah keuntungan menjadi milik swasta, tetapi kerugian kembali kepada negara?

Kalau jawabannya iya, maka kita tidak sedang berbicara sekadar tentang ekonomi yang tidak efisien. Kita sedang berbicara tentang kemungkinan terjadinya privatisasi keuntungan dan sosialisasi kerugian.

Dan rakyat tentu akan mendapat peran yang sangat mulia: membayar tagihannya. Harga barang naik, daya beli turun, pajak dibayar, utang negara meningkat, bunga utang dibayar dari APBN. Sementara di ruang-ruang rapat perusahaan, mungkin ada yang sedang menghitung keuntungan. Inilah ironi kapitalisme politik: untungnya bisa privat, risikonya bisa public, dan karena itu, pergantian Purbaya seharusnya tidak menjadi akhir cerita. Justru harus menjadi awal pertanyaan.

Apakah pemerintah sedang melakukan koreksi terhadap kebijakan ekonomi? Ataukah hanya sedang melakukan operasi kosmetik untuk menenangkan pasar? Kalau hanya menteri yang diganti, tetapi arah kebijakan tetap sama, maka masalahnya belum selesai.

Kalau target politik tetap dibiarkan lebih besar daripada kapasitas fiskal, masalahnya belum selesai. Kalau proyek strategis terus bertambah tanpa transparansi memadai, masalahnya belum selesai. Kalau lembaga-lembaga ekonomi terus berada dalam bayang-bayang kepentingan politik, masalahnya belum selesai. Dan kalau setiap kegagalan selalu diselesaikan dengan mencari satu orang untuk disalahkan, maka negara tidak pernah belajar.

Hari ini Purbaya, besok mungkin Suahasil, lusa mungkin siapa lagi. Menteri datang dan pergi tetapi utang tetap tinggal. Defisit tetap harus dibayar, rupiah tetap harus dijaga, kepercayaan investor harus dibangun kembali.

Dan rakyat tetap menjadi pemegang saham terbesar Republik Indonesia—hanya saja tanpa hak istimewa untuk menentukan siapa yang mendapatkan keuntungan. Mungkin sudah waktunya pemerintah berhenti mencari kambing hitam fiskal dan mulai mencari akar masalah fiskal.

Kalau memang Purbaya salah, buka datanya. Jelaskan kebijakannya. Tunjukkan kesalahannya, Pertanggungjawabkan. Tetapi kalau masalahnya adalah arah kebijakan pemerintah secara keseluruhan, jangan sembunyikan persoalan itu di balik pergantian seorang menteri.

Sebab mengganti Menteri Keuangan tidak sama dengan memperbaiki keuangan negara dan mengganti orang tidak otomatis mengembalikan kepercayaan pasar. Pasar akan melihat tindakan berikutnya.

Rakyat juga akan melihat!.

Pada akhirnya, pertanyaan yang paling sederhana justru menjadi yang paling sulit dijawab: Kalau keuangan negara sedang kacau, apakah yang sedang diperbaiki adalah sistemnya—atau hanya sedang dicari siapa yang bisa dijadikan tumbal? Kalau jawabannya yang kedua, maka Purbaya mungkin memang sudah selesai.

Tetapi masalahnya belum, sebab yang dicopot bisa seorang menteri. Yang tidak bisa dicopot adalah kenyataan bahwa setiap keputusan politik pada akhirnya harus dibayar oleh keuangan negara. Dan keuangan negara, pada akhirnya, dibayar oleh rakyat.

(Pengamat Politik Media Digital)

Bencana selalu datang membawa ketidakpastian. Namun, satu hal yang seharusnya tidak boleh ikut menjadi tidak pasti adalah kehadiran pertolongan. Ketika gempa mengguncang, banjir merendam permukiman, longsor memutus akses, atau erupsi memaksa masyarakat meninggalkan rumah, warga tidak membutuhkan terlalu banyak teori. Mereka membutuhkan pertolongan yang cepat, terkoordinasi, profesional, dan terutama dapat dipercaya. Di titik inilah kepercayaan publik menemukan maknanya sebagai modal sosial.

Pesan tersebut menjadi salah satu resonansi penting dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) di Yogyakarta, 11–13 September 2026. Senator RI asal Sumatera Barat yang juga Ketua Dewan Penasihat MDMC Sumatera Barat, Irman Gusman, mendorong agar kepercayaan publik terhadap Muhammadiyah dikonversi menjadi kapasitas nyata untuk melindungi masyarakat, memperkuat kesiapsiagaan, dan mempercepat pemulihan pascabencana.

Gagasan tersebut tidak berhenti pada bagaimana MDMC menjadi lebih cepat mengirimkan bantuan. Lebih jauh, gagasan itu menyentuh persoalan bagaimana seluruh kekuatan sosial yang dimiliki Muhammadiyah dapat dihubungkan dalam sebuah jejaring kemanusiaan yang terintegrasi dan mampu membangun ketangguhan masyarakat.

Dalam konteks itulah Irman memperkenalkan gagasan pengembangan yang disebut MDMC 4.0 atau Integrated Humanitarian and Resilience Network. Istilah tersebut bukan nomenklatur resmi organisasi, melainkan sebuah gagasan untuk melanjutkan dan memperkuat kerja-kerja tanggap darurat, manajemen bencana, mitigasi, serta pembangunan ketangguhan masyarakat yang selama ini telah dilakukan MDMC.

Maknanya sederhana, tetapi strategis: jangan biarkan kekuatan yang besar bekerja sendiri-sendiri. Muhammadiyah memiliki sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, klinik, masjid, kader, organisasi otonom, relawan, serta jaringan sosial yang luas. Pemerintah memiliki kewenangan dan sumber daya. Dunia usaha memiliki kemampuan logistik dan pembiayaan. Perguruan tinggi memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Media memiliki kemampuan membangun kesadaran sekaligus menyebarkan informasi kepada masyarakat.

Jika seluruh kekuatan tersebut dapat dihubungkan dalam satu orkestrasi, Indonesia tidak hanya memiliki lembaga penanggulangan bencana, tetapi juga sebuah ekosistem kemanusiaan.

Kepercayaan Publik sebagai Modal Sosial

Namun, kepercayaan tidak boleh berhenti sebagai citra, reputasi, atau angka-angka survei. Kepercayaan harus diterjemahkan menjadi kemampuan nyata: menghubungkan sumber daya, mengambil keputusan, menggerakkan relawan, menyalurkan bantuan, serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan kepada publik.

Dalam situasi bencana, kepercayaan bahkan memiliki nilai yang jauh lebih konkret. Masyarakat harus tahu kepada siapa mereka meminta pertolongan. Relawan harus mengetahui ke mana mereka bergerak. Pemerintah harus mengetahui siapa yang dapat diajak bekerja sama. Rumah sakit harus siap menerima korban. Logistik harus tersedia di lokasi yang tepat. Informasi harus mengalir secara cepat dan akurat. Dengan kata lain, kepercayaan harus menghasilkan kesiapan. Dan kesiapan harus menghasilkan tindakan.

Indonesia dan Budaya Kesiapsiagaan

Gagasan tersebut menjadi semakin relevan karena Indonesia hidup di tengah risiko bencana yang tinggi. World Risk Index 2025 menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga dari 193 negara dengan skor 39,80, setelah Filipina dan India. Indeks tersebut memperhitungkan keterpaparan masyarakat terhadap berbagai ancaman alam, sekaligus tingkat kerentanan dan kapasitas dalam menghadapi risiko. Angka tersebut semestinya tidak sekadar dibaca sebagai statistik.  Ia merupakan peringatan.

Indonesia membutuhkan perubahan paradigma: dari budaya tanggap bencana menuju budaya siap bencana. Selama ini, perhatian terhadap bencana sering kali baru membesar setelah bencana terjadi. Anggaran, relawan, bantuan dan logistik mulai bergerak ketika korban sudah berjatuhan dan kerusakan telah terjadi.

Padahal, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apa yang sudah dipersiapkan sebelum bencana datang? Di sinilah mitigasi harus ditempatkan sebagai investasi, bukan sekadar pengeluaran.

Setiap rupiah yang digunakan untuk memperkuat bangunan, membangun sistem peringatan dini, melatih relawan, menyiapkan rumah sakit, menyediakan logistik, mengedukasi masyarakat, dan memastikan jalur evakuasi berfungsi sesungguhnya merupakan investasi untuk mengurangi korban dan kerugian.

Kita tidak mungkin menghentikan gempa bumi. Kita juga tidak selalu dapat mencegah banjir, longsor, atau erupsi gunung api. Tetapi kita dapat mengurangi risikonya. Dan yang lebih penting, kita dapat memperkecil dampak yang ditimbulkannya.

Trigger Mechanism: Jangan Mulai dari Nol

Salah satu gagasan menarik yang disampaikan Irman adalah pentingnya trigger mechanism, yakni mekanisme pemicu tindakan yang telah disepakati dan dipersiapkan sebelum krisis terjadi. Dalam keadaan normal, semua pihak mungkin terlihat siap.

Namun, ketika bencana benar-benar datang, persoalan yang sesungguhnya baru muncul. Siapa yang mengambil keputusan? Siapa yang mengaktifkan relawan? Dari mana logistik bergerak? Rumah sakit mana yang menerima korban? Bagaimana data dibagikan? Siapa yang bertanggung jawab kepada masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya sudah memiliki jawaban sebelum bencana terjadi. Sebab dalam keadaan darurat, waktu bukan sekadar ukuran. Waktu adalah kehidupan,  makin cepat keputusan dibuat dan jejaring bergerak, semakin besar peluang masyarakat untuk diselamatkan.

Karena itu, MDMC 4.0 dapat dibaca sebagai upaya membangun sebuah sistem yang memungkinkan berbagai kekuatan bergerak tanpa harus selalu menunggu komando baru setiap kali krisis terjadi. Jejaring harus mengetahui kapan harus bergerak, siapa melakukan apa, sumber daya apa yang tersedia, bagaimana informasi dibagikan, serta bagaimana pertanggungjawaban dilakukan. Inilah perbedaan antara sekadar memiliki banyak sumber daya dengan memiliki sistem yang mampu menggerakkan sumber daya secara efektif.

Dari Kepercayaan Menjadi Ketangguhan

Muhammadiyah memiliki modal sosial yang sangat besar. Kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, klinik, masjid, serta berbagai amal usaha Muhammadiyah bukanlah sesuatu yang lahir dalam sehari. Kepercayaan tersebut dibangun melalui sejarah panjang pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Karena itu, tantangan berikutnya adalah bagaimana modal kepercayaan tersebut dikembangkan menjadi modal ketangguhan bangsa. Bencana tidak mengenal perbedaan politik. Banjir tidak bertanya siapa pilihan politik seseorang. Gempa tidak mengenal identitas organisasi. Longsor tidak membedakan latar belakang sosial masyarakat yang terdampak.

Dalam situasi bencana, sekat-sekat sosial menjadi kecil di hadapan kebutuhan manusia untuk diselamatkan. Karena itu, kerja kemanusiaan pada hakikatnya membutuhkan kolaborasi. Pemerintah, Muhammadiyah, PMI, dunia usaha, perguruan tinggi, media, komunitas, relawan, dan masyarakat harus mampu bergerak dalam satu orkestrasi kemanusiaan.

Rakernas MDMC di Yogyakarta, yang dibuka dengan sambutan Ketua LRB-MDMC PP Muhammadiyah H. Budi Setiawan, pidato Menko PMK Pratikno, serta amanah Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, kemudian ditutup oleh mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang juga Ketua PMI, memberikan pesan bahwa penanggulangan bencana bukanlah pekerjaan satu lembaga atau satu kelompok. Ia adalah agenda bersama.

Resonansi dari Yogyakarta

Dari Yogyakarta, ada satu pesan penting yang layak dibawa pulang: Kepercayaan publik bukan hanya sesuatu yang harus dijaga, tetapi sesuatu yang harus digerakkan. Kepercayaan harus melahirkan kapasitas. Kapasitas harus melahirkan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan harus melahirkan perlindungan. Dan perlindungan harus berujung pada pemulihan kehidupan masyarakat.

Bencana memang tidak selalu dapat dicegah. Tetapi dampaknya dapat dikurangi. Korban dapat ditekan. Kerugian dapat diminimalkan. Pemulihan dapat dipercepat. Karena itu, MDMC 4.0 bukan semata-mata cerita tentang teknologi atau organisasi masa depan. Ia adalah gagasan tentang bagaimana iman, ilmu pengetahuan, jaringan sosial, profesionalisme, dan kepercayaan publik dipertemukan dalam satu gerakan kemanusiaan.

Jika gagasan tersebut berhasil diwujudkan, Muhammadiyah tidak hanya menjadi organisasi yang hadir ketika bencana terjadi. Lebih dari itu, Muhammadiyah dapat menjadi salah satu kekuatan masyarakat sipil yang membantu Indonesia bersiap sebelum bencana, hadir ketika bencana datang, dan mendampingi masyarakat hingga kehidupan kembali pulih.

Pada akhirnya, kekuatan sebuah jejaring bukan diukur dari seberapa banyak orang atau lembaga yang terhubung di dalamnya. Kekuatan jejaring diukur dari seberapa cepat, terkoordinasi, dan terpercaya ia mampu bergerak ketika kemanusiaan membutuhkan pertolongan.

Dan di situlah sesungguhnya makna MDMC 4.0: bukan sekadar membangun jaringan yang lebih besar, tetapi membangun kekuatan kemanusiaan yang lebih siap, lebih terintegrasi, dan lebih dipercaya masyarakat.

Setiap tanggal 12 September, Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (FK-PPI) memperingati hari kelahirannya. Penanggalan ini persis sama dengan Hari Ulang Tahun PEPABRI. Persamaan ini bukanlah sebuah kebetulan matematis dalam kalender organisasi, melainkan sebuah jejak sejarah yang menyimppan riwayat panjang.

Selama ini, narasi populer yang mengakar kuat menyebutkan bahwa FK-PPI didirikan murni oleh konsensus 7 (tujuh) orang putra-putri ABRI yang kini tinggal Pak Surya Paloh sebagai satu-satunya pelaku sejarah yang masih hidup dari lingkar utama tersebut.

Namun, apakah postulat pendiri FK-PPI tersebut sudah menjadi kebenaran mutlak yang tertutup dari kajian ulang?

Sejarah tidak pernah ditulis dalam ruang hampa. Di balik fakta yang selama ini diyakini umum, ada durasi dan rantai peristiwa yang perlahan terlupakan.

Melalui kesaksian langsung tokoh penting Orde Baru, Prof. Dr. Mayjen (Purn) Suhardiman, SE, Ketua Bidang Kepemudaan DPP PEPABRI masa bakti 1978–1983 sekaligus Ketua Umum Depinas SOKSI—pintu penyempurnaan sejarah FK-PPI menemukan jalurnya yang terang.

Hubungan penulis dengan Pak Suhardiman terbangun erat pada kurun waktu 1983–1990. Sebagai alumni Pendidikan Politik Kader Bangsa SOKSI ke-2 di Medan (1981) dan Kader Andalan SOKSI-Lemhannas (1987), penulis sering mendampingi Ketua Depidar SOKSI Sumbar menghadap Depinas SOKSI di Jakarta. Kedekatan tersebut makin rekat lewat hobi yang sama: bermain catur hingga larut malam. Di atas papan catur itulah, wacana-wacana politik kebangsaan dan ingatan sejarah kerap mengalir jujur tanpa sekat formalitas.

Salah satu momen krusial terjadi sesudah Pemilu 1987. Dalam Rapimnas SOKSI di Jakarta, suasana sempat memanas saat DPD-DPD SOKSI dari berbagai daerah menyampaikan pandangan umum. Banyak daerah melemparkan kritik tajam dan tudingan kecemburuan terhadap FK-PPI. Sebagai organisasi yang tergolong baru, kader-kader FK-PPI dinilai terlampau cepat melesat dan meloloskan banyak kadernya ke DPRD Tingkat I dan II, menyaingi dominasi kader Golkar lainnya.

Menariknya, saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum tersebut, Pak Suhardiman bersikap dingin. Beliau sama sekali tidak menyebut atau merespons kritikan daerah mengenai FK-PPI. Beliau justru melompati dinamika internal itu dan berfokus memaparkan analisis Indonesia Post-Soeharto, potensi power struggle di tubuh Golkar, serta ancaman ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan). Analisis politik beliau terbukti sangat akurat di kemudian hari.

Rasa penasaran membawa penulis membeberkan pertanyaan saat mendampingi beliau bermain catur seusai acara: “Kenapa Bapak tidak menggubris atau no comment atas tudingan daerah terhadap FK-PPI?”

Pak Suhardiman tertawa kecil lalu menjawab singkat namun mendalam, “Wass, FK-PPI itu saya ikut mendirikan. Gimana saya mau komen? Sekarang organisasi itu sudah besar, lupa sama pendirinya.”

Dari dialog lepas di meja catur itulah, Pak Suhardiman membeberkan konstruksi sejarah yang sebenarnya. Menurut beliau, Yoseano Waas dan rekan-rekan pemuda purnawirawan dari Medan maupun Jakarta adalah pembawa ide atau gagasan awal. Namun, ide tersebut tidak serta-merta menjelmakan FK-PPI tanpa adanya eksekusi legal-formal dari institusi induknya.

Eksekusi sejarah itu terjadi pada tahun 1978. Salah satu keputusan penting Munas/Rapimnas PEPABRI tahun 1978 adalah mendirikan dan membentuk “Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia” (disingkat FK-PPI). Keputusan penetapan berdirinya FK-PPI dibacakan pada malam puncak peringatan HUT PEPABRI tanggal 12 September 1978. Hal inilah yang menjadi alasan mendasar mengapa tanggal kelahiran FK-PPI dan PEPABRI jatuh pada hari dan tanggal yang sama.

Untuk menindaklanjuti keputusan tersebut, DPP PEPABRI mengandalkan DPD PEPABRI di seluruh Indonesia sebagai pemegang mandat pembentukan pengurus di daerah. Sekitar satu bulan setelah SK diterbitkan, Pak Suhardiman selaku Ketua Bidang Kepemudaan DPP PEPABRI mengumpulkan para pemuda pembawa gagasan serta utusan daerah di Villa Evergreen, Cisarua. Di Cisarua inilah dirumuskan instrumen dasar organisasi: AD/ART, Ikrar FK-PPI, Program Umum, dan susunan Pengurus Pusat.

Namun, langkah FK-PPI tidak mulus secara administratif. Menpora Abdul Gafur saat itu sempat menolak memberikan pengakuan resmi karena menganggap FK-PPI sebagai organisasi yang eksklusif. Tak hilang akal, Pak Suhardiman melakukan terobosan politik. Pada triwulan pertama tahun 1979 (sekitar Februari), ketika FK-PPI Pengurus Daerah Bali siap dilantik, Pak Suhardiman menghubungi Menteri Penerangan Letjen Ali Murtopo yang sedang bertugas di Bali. Pak Ali Murtopo bersedia hadir dan meresmikan pelantikan PD FK-PPI Bali. Kehadiran Ali Murtopo yang dikenal sebagai king maker politik Orde Baru seketika mengunci penolakan Menpora dan mempercepat konsolidasi FK-PPI di tingkat nasional.

Berdasarkan kesaksian dan fakta sejarah tersebut, dapat ditarik beberapa pokok kesimpulan bahwa berdirinya FK-PPI berlandaskan Surat Keputusan DPP PEPABRI tanggal 12 September 1978. Kesamaan tanggal HUT FK-PPI dan PEPABRI menegaskan hubungan historis antara “anak dan orang tua”. Pembentukan FK-PPI di daerah pada awalnya ditugaskan penuh kepada DPD PEPABRI di seluruh Indonesia. Peran Prof. Suhardiman dan DPP PEPABRI adalah fasilitator, eksekutor legal, dan pembina utama yang menjembatani gagasan para pemuda (Yoseano Waas dkk.) hingga menjadi wadah keorganisasian yang sah. Kepanjangan awal sebagaimana tercantum dalam AD/ART pertama adalah Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (sebelum meleburkan nomenklatur ABRI/TNI-Polri di masa-masa berikutnya).

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengerdilkan peran para tokoh pemuda pendiri FK-PPI, melainkan mendudukkan proses sejarah sebagaimana adanya (das Sein), bukan sekadar sebagaimana mestinya (das Sollen). Meluruskan titian sejarah adalah tanggung jawab moral seluruh anggota FK-PPI agar generasi penerus tidak kehilangan akar, serta senantiasa menghargai setiap tangan yang pernah membidani kelahirannya. (**)

Wakil Ketua ICMI Orwil Sumbar

Siang menjelang sore di ruang kuliah sering kali menjadi waktu paling menantang. Di saat itu kantuk biasanya mengintai, Aula UIN Imam Bonjol Padang justru bergemuruh oleh tepuk tangan hampir seribu civitas akademika. Magnetnya adalah Dr. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., Gubernur Lemhannas RI yang baru.

Ace Hasan tidak datang membawa teks pidato yang kaku. Sebagai alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ia membuka paparannya dengan sebuah jembatan emosional: mengingatkan audiens bahwa rahim akademis Islam (UIN) hari ini dipercaya memimpin lembaga ketahanan strategis negara. Ace Hasan menambahkan, kedepan Mahasiswa da Alumni UIN harus mampu membangun rasa percaya diri. Tidak boleh minder, apalagi menjauh dari upaya perjuangan memelihara keutuhan bangsa dan negara.

Sentuhan awal yang tak hanya mencairkan suasana, tetapi langsung membakar semangat solider para mahasiswa. Dari titik cair itulah, sang singa podium mulai menguliti realitas bangsa kita hari ini.

Tantangan Zaman, Ketika Dunia Berubah Lebih Cepat dari Cara Kita Berpikir

Ace Hasan memetakan lanskap dunia saat ini bukan lagi sekadar berubah, melainkan bergeser secara radikal. Kehadiran teknologi digital dan derasnya arus informasi telah mengubah struktur relasi sosial, kekuasaan, ekonomi, hingga budaya kita.

Namun, ada ironi besar di balik kemudahan era digital ini. Ace Hasan menyoroti tantangan krusial bangsa, di antaranya:

– Fragmentasi Informasi & Polarisasi Sosial: Kita kebanjiran data, namun kelaparan makna. Informasi yang terpecah-pecah memicu polarisasi politik yang tajam.

– Menguatnya Politik Identitas Eksklusif: Menggunakan identitas sebagai senjata pembelah, bukan perekat.

– Tumpulnya Analisis Multidimensional: Masyarakat cenderung melihat masalah bangsa dari satu sudut pandang yang sempit. Pertanyaan retoris yang dilemparkannya pun menohok ego kita: Apakah kita hanya akan menjadi pengguna perubahan, atau kita mampu menjadi penentu arah perubahan?. Di sini letak otentisitas analisis Ace Hasan. Menjadi pemimpin masa depan tidak cukup hanya tahu apa yang terjadi, tetapi harus paham mengapa itu terjadi.

Membedah Arsitektur Berpikir: Lompatan ke Critical Strategic Thinking

Menghadapi disrupsi tersebut, Lemhannas menawarkan resolusi intelektual yang konkret melalui transformasi dari sekadar berpikir kritis biasa critical thinking menjadi Critical Strategic Thinking (Berpikir Kritis-Strategis).

Di era luapan informasi hari ini, berpikir kritis saja ternyata sudah tidak cukup. Kita kerap menemui orang yang sangat kritis di media sosial mampu mempertanyakan segala hal dan mendeteksi kejanggalan namun terjebak dalam sinisme tanpa akhir atau gagal melihat gambaran besar. Jika critical thinking adalah kemampuan membedah dan mempertanyakan validitas sebuah informasi hari ini, maka critical strategic thinking adalah kemampuan memproyeksikan implikasi dari informasi tersebut terhadap masa depan bangsa. Ini adalah seni menghubungkan titik-titik diskret antara realitas lokal, dinamika nasional, dan pergeseran geopolitik global.

Untuk memahami bagaimana transformasi pertahanan intelektual ini bekerja, Ace Hasan memaparkan fase sirkular yang terstruktur:

Dari “Melihat” Menjadi “Memahami” Fakta.

Banyak dari kita terjebak pada fase hanya melihat fakta (misal: harga pangan naik atau tren AI meroket). Namun, strategic thinker harus melompat ke fase memahami fakta—mencari tahu struktur makro yang menggerakkannya agar tidak mudah dimanipulasi oleh algoritma clickbait.

Filtrasi Kepentingan dan Uji Informasi

Dunia siber penuh dengan operasi psikologis dan perang informasi. Setiap kali menerima narasi, seorang mahasiswa harus menyaringnya: Siapa yang diuntungkan dari informasi ini? Apa kepentingan di baliknya? Setelah mengidentifikasi kepentingan, barulah dilakukan uji informasi (cross-check data) sebagai tameng agar kita tidak menjadi “pion” dalam polarisasi politik orang lain.

Proyeksi Masa Depan (Tren & Risiko)

Ini adalah pembeda utama calon negarawan. Setelah informasi teruji, mereka membaca kecenderungan (tren masa depan) lalu melakukan analisis risiko. Setiap pilihan atau pembiaran memiliki konsekuensi biaya sosial dan politik yang harus dihitung secara matang.

Eksekusi Melalui Pilihan Kebijakan.

Ujung dari seluruh proses akademis ini bukanlah perdebatan kusir, melainkan merumuskan pilihan kebijakan yang pragmatis dan dapat dieksekusi. Mahasiswa tidak hanya mengkritik masalah, tetapi mampu membawa draf alternatif solusi.

Tanpa keterampilan berpikir strategis ini, perguruan tinggi hanya akan mencetak “komentator zaman”, bukan “arsitek masa depan”. Kemampuan analitis inilah yang akan mengubah peran pemuda dari sekadar pengguna perubahan yang pasif menjadi penentu arah peradaban.

Geokultural Sumatera Barat: Merawat Adat Basandi Syarak dalam Bingkai Kebangsaan

Salah satu poin paling mengesankan dari kuliah umum ini adalah kepekaan Ace Hasan terhadap lokalitas. Ia mengangkat kearifan lokal Sumatera Barat sebagai contoh nyata dari Kesadaran Geokultural.

Filosofi Minangkabau, “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, dinilai sebagai contoh kepiawaian bagaimana nilai identitas lokal, adat, dan keagamaan bisa berjalan beriringan tanpa harus kehilangan orientasi kebangsaan. Perspektif geokultur ini mengingatkan kita bahwa ketahanan nasional tidak melulu soal angkat senjata, melainkan bagaimana sejarah, agama, bahasa, dan tradisi lokal mampu membentuk perilaku politik yang kokoh dan menjadi energi integrasi, bukan pemisah.

Lima Pesan untuk Masa Depan: Kompas Menuju Indonesia Emas 2045

Sebagai penutup yang solutif, Gubernur Lemhannas menitipkan lima pesan kunci bagi civitas akademika UIN Imam Bonjol sebagai pedoman merawat politik kebangsaan:

1. Rawat Nalar Kritis Yang Santun: Uji setiap informasi yang masuk. Gunakan kebebasan berpikir yang disertai dengan tanggung jawab kebangsaan.
2. Bangun Kesadaran Geokultural: Kenali Indonesia bukan sekadar dari garis-garis di peta, tetapi pahami manusia, rasa, dan ragam budayanya.
3. Jadikan Empat Konsensus Dasar sebagai Kompas Moral: Tempatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai jangkar di tengah badai ideologi global.
4. Miliki Wawasan Nusantara & Kesadaran Geopolitik; Mampu membaca posisi strategis Indonesia secara mandiri dalam konstalasi regional maupun global.
5. Jadilah Pemimpin Berwatak Negarawan Pemimpin yang berpikir komprehensif, holistik, adaptif, visioner, dan mampu membangun kolaborasi lintas unsur.

Kesimpulan

Gagasan yang dilemparkan Ace Hasan di UIN Imam Bonjol Padang merupakan sebuah ajakan reflektif yang sangat segar. Tantangan terbesar pasca-kuliah umum ini adalah bagaimana menerjemahkan konsep makro Critical Strategic Thinking dan Kesadaran Geokultural tersebut ke dalam kurikulum mikro perguruan tinggi dan aksi nyata mahasiswa sehari-hari.

Pendidikan tinggi, sebagaimana ditekankan Ace Hasan di ujung acaranya kepada Rektor UIN Imam Bonjol beserta jajaran, memegang saham terbesar dalam membentuk watak, kepribadian, dan jiwa nasionalisme generasi muda. Bangsa yang mampu berdiri tegak di tengah badai global bukanlah bangsa yang menutup diri, melainkan bangsa yang memiliki nilai yang kokoh, nalar yang tajam, kepemimpinan yang visioner, dan kesadaran penuh bahwa masa depan Indonesia Emas 2045 adalah tanggung jawab bersama.

Wakil Ketua ICMI Orwil Sumbar

Kamis pagi, 3 September 2026, suasana di area depan Kafe Hotel Mercury Padang terasa begitu sejuk. Sambil menikmati secangkir kopi pagi, saya beruntung dapat duduk santai dan berdiskusi hangat dengan Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. Dialog singkat menjelang berangkat ke Unand  mengalir bagaikan air menuju lautan luas. Turut dihadiri dan didampingi oleh Sestama Lemhannas RI, Komjen Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CFCH, serta Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Mayjen TNI R. Djaenuddin, S.E., M.M.

Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi non formal, melainkan ruang refleksi yang mendalam mengenai masa depan republik. Sebagai seorang akademisi yang telah menikmati masa purnabakti selama hampir lima tahun terakhir, saya mengawali diskusi dengan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif strategis Lemhannas RI di bawah kepemimpinan Dr. Ace Hasan melalui program “Lemhannas Goes to Campus.

Langkah ini adalah sebuah terobosan krusial dan esensial. Mengapa? Karena dalam beberapa tahun ke belakang, ada kesan bahwa institusi ini kurang memberikan atensi serius terhadap kampus sebagai wadah strategis untuk mendidik, membina, dan mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa. Padahal, kampus adalah laboratorium peradaban di mana nilai-nilai kebangsaan dan pemantapan ideologi harusnya diaktualisasikan secara masif kepada generasi muda yang akan mewarisi negeri ini.

Dalam momentum kopi pagi itulah, saya menitipkan pesan sekaligus harapan besar kepada Gubernur Lemhannas mengenai tiga problematika bangsa saat ini:

1. Teknologi Bukan Tujuan Akhir. Melainkan Instrumen Untuk Membangun Peradaban Bangsa

Pertama, saya meminta Gubernur Lemhannas untuk terus mengingatkan kaum akademisi di seluruh Indonesia bahwa teknologi bukanlah tujuan akhir (the ultimate goal).

Di era disrupsi digital yang kian kontemporer ini, ada gejala di mana ruang akademik terjebak dalam technological determinism—mengagungkan kecerdasan buatan, algoritma, dan digitalisasi secara berlebihan hingga mengaburkan hakikat kemanusiaan.

Teknologi hanyalah instrumen (enabler) untuk membangun peradaban demi terwujudnya kemakmuran bangsa yang berkeadilan yang berazaskan nilai-nilai prinsip kemanusian dan nilai ketuhanan.

Mengutip pandangan filsuf Martin Heidegger tentang esensi teknologi, jika diadopsi tanpa kendali moral, teknologi justru akan mengalienasi manusia itu sendiri. Kemajuan teknologi di Indonesia wajib berdiri kokoh di atas koridor nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip ketuhanan yang beradab.

2. Bedah Filosofis 4 Pilar Tujuan Pendidikan Nasional: Melawan Distorsi Pragmastisme

Kedua, saya menyoroti kecenderungan pelaksanaan pendidikan nasional saat ini yang mengalami pendangkalan makna dan mengabaikan pesan filosofis dari konstitusi kita. Jika kita bedah secara mendalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), tujuan utama pendidikan bukan sekadar mencetak sekrup-sekrup industri yang siap pakai, melainkan membentuk manusia seutuhnya melalui empat pilar strategis yang integratif:

Wawasan Ketuhanan yang Kokoh (Dimensi Spiritual-Transendental):

Konstitusi mengamanahkan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pilar pertama ini menegaskan bahwa sains dan moralitas tidak boleh dipisahkan (secularized). Pendidikan harus mampu membangun kesadaran transendental bahwa ilmu pengetahuan yang dikuasai merupakan amanah ketuhanan yang wajib digunakan untuk kemaslahatan, bukan kerusakan. Tanpa fondasi spiritual yang kokoh, intelektualitas hanya akan melahirkan keserakahan yang destruktif.

Karakter yang Kuat dan Akhlak Mulia (Dimensi Etis-Personal)

Pendidikan wajib melahirkan manusia yang berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan kreatif. Di era post-truth hari ini, kepintaran tanpa karakter adalah ancaman nyata bagi bangsa. Karakter yang kuat adalah benteng integritas yang memastikan seorang sarjana tidak menggadaikan idealismenya demi pragmatisme instan. Kampus harus kembali menjadi persemaian etika publik, tempat di mana kejujuran akademik di atas segala-galanya.

Kemampuan Penguasaan Iptek yang Terampil (Dimensi Intelektual-Teknologis):

Kompetensi untuk menjadi manusia yang berilmu dan cakap adalah pilar yang menuntut adaptabilitas tinggi. Namun, penajaman pada pilar ini bukan berarti tunduk pada dikte pasar tenaga kerja semata. Penguasaan Iptek kontemporer di tingkat perguruan tinggi harus didorong pada level penciptaan (inovasi), riset subtansial, dan kedaulatan digital. Kita harus mendidik mahasiswa agar menguasai teknologi untuk memecahkan problem nyata rakyat, bukan sekadar menjadi konsumen teknologi global.

Wawasan Kebangsaan yang Kokoh (Dimensi Sosio-Politik-Kolektif):

Pilar keempat menuntut output pendidikan berupa warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini adalah penegasan bahwa setiap lulusan perguruan tinggi memikul utang sejarah kepada republik. Mereka wajib memiliki kesadaran geopolitik, nasionalisme yang rasional, serta kepedulian terhadap keadilan sosial. Wawasan kebangsaan yang tertanam kuat mencegah terjadinya brain drain secara ideologis, di mana kaum intelektual justru bersikap apatis terhadap nasib bangsanya sendiri.

Sayangnya, pemahaman sebagian penyelenggara pendidikan saat ini mengalami distorsi reduksionis. Tujuan pendidikan nasional dipersempit sekadar pada pilar ketiga (penguasaan iptek/keterampilan industri) sambil meminggirkan pilar spiritualitas, karakter, dan kebangsaan. Kegagalan substantif ini mengakibatkan kampus melahirkan “robot-robot bernyawa” yang terampil secara teknis, namun buta warna secara ideologis dan tuna netra secara moral. Saya memohon kepada Gubernur Lemhannas agar jeritan akademis ini disuarakan secara struktural ke pemangku kebijakan pendidikan agar proses pendidikan dikembalikan ke khitah konstitusi secara utuh.

3. Rekonstruksi Sistemik Menuju Indonesia Emas 2045

Ketiga, melihat dinamika global dan domestik hari ini, degradasi nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, dan ideologi di kalangan elit bangsa dan generasi muda berada pada tahap yang mencemaskan. Sosiolog Zygmunt Bauman menggambarkan era modernitas cair (liquid modernity) ini sebagai fase di mana komitmen kebangsaan mudah melarut akibat infiltrasi budaya dan propaganda ruang digital yang tanpa batas.

Oleh karena itu, diperlukan langkah taktis yang strategis, masif, dan sistemik. Lemhannas RI harus mengambil peran sebagai motor penggerak untuk melakukan rekonstruksi nilai-nilai kebangsaan dan pemantapan ideologi yang dimulai langsung dari dalam kampus.

Kampus harus kembali menjadi episentrum nalar kritis dan benteng ideologi Pancasila. Tanpa fondasi kebangsaan yang dirombak secara struktural sejak dini, cita-cita luhur menyongsong Generasi Emas di tahun 2045 hanya akan berakhir sebagai utopia atau slogan politik belaka.

Komitmen dari Serambi Minangkabau

Gayung bersambut. Pokok-pokok pikiran, pesan, serta harapan mendalam yang saya diskusikan di pelataran kafe hotel tersebut tidak berhenti sebagai wacana di meja kopi. Komitmen kebangsaan ini langsung diaktualisasikan secara nyata oleh Gubernur Lemhannas RI, Dr. Ace Hasan Syadzily. M.Si.

Seluruh pokok pikiran mengenai problematik bangsa, disrupsi teknologi, dan urgensi restorasi pendidikan sesuai amanah konstitusi tersebut kemudian dipaparkan secara luas, lugas, dan mendalam oleh beliau saat memberikan kuliah umum di hadapan ribuan civitas akademika Universitas Andalas (UNAND) Padang yang dihadiri oleh 20 orang Rektor dari berbagai Perguruan Tinggi yang ada si Sumbar dan di  UIN Imam Bonjol Padang yang dihadiri lebih kurang seribu Mahasisswa dan segenap unsur pimpinan Rekror dan jaharannya.

Langkah konkret “Lemhannas Goes to Campus” di bumi Minangkabau ini menjadi angin segar sekaligus harapan baru bahwa navigasi masa depan Indonesia sedang dikembalikan ke arah yang tepat sesuai dengan amanah konstitusi.

Ketika banjir datang, kamera menyala, petugas bergegas turun, perahu karet dikeluarkan. Bantuan dibagikan, jalan dibersihkan, lumpur disingkirkan. Pejabat datang meninjau lokasi, lalu foto bersama genangan—seolah-olah banjir membutuhkan dokumentasi untuk memastikan bahwa ia memang benar-benar terjadi.

Ada satu kebiasaan menarik dalam menghadapi banjir di negeri ini: kita selalu sibuk ketika air sudah masuk rumah, tetapi sering kehilangan kesibukan ketika air sudah surut.

Setelah itu air surut, pembersihan sampah dan lumpur sisa sisa banjir dimulai, dan semuanya kembali normal, sampai hujan berikutnya datang.

Dari kebiasaan seperti itu, munculah masalah yang sekarang menjadi langganan. Malah menjadi semakin lucu dan juga sekaligus menyedihkan: hujan yang tidak terlalu besar pun bisa membuat sebagian kawasan kembali tergenang, bahkan terendam. Sepertinya kota Padang sedang belajar satu ilmu baru:

“Bagaimana membuat kota menjadi banjir tanpa harus menunggu hujan terlalu deras.

Tentu saja, hujan tetap menjadi salah satu penyebab banjir. Tidak ada kota yang bisa menyuruh awan untuk tidak menurunkan hujan. Tetapi menjadikan hujan sebagai satu-satunya terdakwa adalah cara paling mudah untuk menghindari pertanyaan yang lebih sulit.

Pertanyaanya “Mengapa air yang jatuh ke kota tidak lagi memiliki cukup ruang untuk pergi?”

Di situlah persoalan sebenarnya bermula, banjir bukan hanya soal hujan. Padang berada pada posisi geografis yang memang membuatnya rentan. Di satu sisi ada pegunungan dan kawasan hulu DAS, di sisi lain ada dataran rendah dan laut. Air dari atas turun ke bawah, itu hukum grafitasi. Masalahnya, manusia kemudian membangun kota di sepanjang perjalanan air tersebut.

Sungai menyempit, lahan terbuka berubah menjadi bangunan, tanah ditutup beton dan aspal. Saluran drainase dibangun, diperbaiki, lalu perlahan-lahan kehilangan dimensinya. Sedimentasi datang dari hulu, Sungai mendangkal. Sampah ikut menumpang. gorong-gorong mengecil, ruang terbuka semakin sedikit.

Kalau sekarang kita melewati jembatan Lubuak Buayo, jembatan Muaro Panjalinan, jembatan Air Tawar, atau jembatan Purus, fan jembatan-jembatan lainya. Sedimentasi nampak jelas, pasir dan tanah erlihat di tenga sungai.Padahal selama ini belum pernah terlihat seperti itu, sungai seolah mendangkal, kalau sudah begitu banjir tentu aakan sering sering berkunjung, seolah kota Padang adalah Induak Bakonya!

Lantas ketika hujan datang, kita terkejut: “Mengapa banjir lagi?” Barangkali air pun sebenarnya bingung, dahulu ia punya banyak jalan, sekarang jalannya semakin sempit.

Persoalan yang tidak boleh diabaikan setelah banjir besar adalah sedimentasi. Banjir bandang tidak hanya membawa air. Ia membawa pasir, lumpur, batu, kayu, tanah dan berbagai material dari kawasan hulu. Sebagian material tersebut kemudian mengendap di sungai. Tentu saja sungai yang mengalami pendangkalan tentu kehilangan kapasitas.

Ini sederhana saja, kalau sebuah ember berisi separuh lumpur, jangan berharap ia mampu menampung air sebanyak ember kosong.

Dan sungai juga begitu, ketika dasar sungai naik akibat sedimentasi, volume air yang dapat ditampung berkurang. Maka debit air yang dahulu masih aman sekarang bisa berubah menjadi ancaman.

Persoalannya menjadi semakin serius apabila sedimentasi terjadi setelah bencana besar dan kemudian tidak segera ditangani secara menyeluruh. Kita seperti membiarkan sungai membawa “oleh-oleh” dari hulu dan kemudian berharap sungai akan membereskan sendiri barang bawaan tersebut.

Ini yang pemerintah kota Padang yang mungkin lupa, tentu saja sungai tidak punya petugas kebersihan.

Pascabanjir bukan pekerjaan tambahan

Di sinilah cara berpikir pemerintah dalam menangani banjir perlu dipertanyakan. Selama ini penanganan bencana sering berhenti pada logika: banjir terjadi → tanggap darurat → bantuan → pembersihan → selesai.

Padahal seharusnya ada tahap yang jauh lebih penting: banjir terjadi → tanggap darurat → pemulihan → normalisasi DAS → pemulihan kapasitas sungai dan drainase → pencegahan banjir berikutnya.

Dengan kata lain, program pascabanjir tidak boleh dianggap pekerjaan tambahan. Ia justru harus menjadi pekerjaan utama setelah bencana.

Sebab ketika air sudah surut, sesungguhnya pekerjaan pemerintah belum selesai karen justru saat itulah pekerjaan yang paling penting dimulai. Berapa banyak sedimentasi yang masuk ke sungai? Di mana saja dasar sungai naik? Bagian mana yang mengalami penyempitan?

Anak sungai mana yang tersumbat? Berapa kapasitas sungai yang hilang? Saluran drainase mana yang sudah tidak memenuhi kapasitas? Di mana gorong-gorong menjadi bottleneck? Berapa banyak ruang terbuka yang masih tersedia untuk menahan limpasan?

Pertanyaan-pertanyaan itutentu  jauh lebih penting daripada sekadar menghitung berapa nasi bungkus yang telah dibagikan setelah banjir.

Ada persoalan lain yang sering luput: kota semakin kedap air. Tanah yang dahulu dapat menyerap air perlahan berubah menjadi halaman beton, jalan, ruko, perumahan, tempat parkir dan berbagai bangunan.

Air hujan akhirnya tidak lagi bertanya: “Di mana saya bisa meresap?” Air langsung mencari: “Di mana saluran terdekat?” Dan semua air kemudian dikirim ke drainase. Drainase pun akhirnya menjadi semacam pegawai yang diberi pekerjaan sepuluh orang tetapi hanya diberi tenaga satu orang.

Lalu ketika tidak sanggup, kita menyalahkannya. “Drainasenya tidak berfungsi.” Padahal mungkin persoalannya bukan hanya drainasenya. Kota telah mengirimkan terlalu banyak air ke dalam saluran yang kapasitasnya semakin kecil.

Dari Purus sampai Ampang: ke mana hilangnya saluran itu?

Ada pengamatan warga yang menarik dan patut diverifikasi melalui pengukuran teknis. Dahulu, menurut pengalaman sebagian warga, beberapa saluran di kawasan Purus dan jalur Simpang Alai menuju Ampang terasa jauh lebih besar. Lebarnya bisa mencapai sekitar dua meter dan kedalamannya lebih dari satu meter.

Sekarang, di sejumlah bagian, saluran terlihat jauh lebih sempit—bahkan ada yang diperkirakan tinggal sekitar setengah meter lebarnya. Kalau benar demikian, pertanyaannya sederhana:

Ke mana hilangnya ruang air itu? Apakah tertutup sedimentasi? Apakah dipersempit karena pembangunan? Apakah berubah bentuk? Apakah tertutup beton? Apakah tertimbun? Apakah karena pelebaran jalan? Apakah karena bangunan? Atau kombinasi semuanya?

Ini bukan pertanyaan untuk mencari siapa yang harus disalahkan. Ini pertanyaan yang jauh lebih penting: berapa kapasitas air yang hilang akibat penyempitan itu?

Sebab pemerintah semestinya tidak hanya mengukur panjang jalan yang dibangun atau jumlah bangunan yang berdiri. Pemerintah juga harus mengukur berapa ruang air yang telah hilang.

Kita sering memperlakukan drainase seperti selokan: kalau terlihat kotor, dibersihkan; kalau mampet, diangkat sampahnya. Padahal drainase perkotaan adalah bagian dari sistem hidrologi kota. Ia harus dirancang berdasarkan debit air, luas daerah tangkapan, kemiringan, kapasitas saluran, hubungan antarsaluran, kapasitas sungai penerima dan kondisi pasang di hilir.

Kalau saluran yang seharusnya berfungsi sebagai drainase utama dipersempit menjadi seperti selokan rumah tangga, jangan heran jika hujan sebentar saja membuatnya menyerah. Kita tidak bisa meminta saluran selebar parit kecil untuk menjalankan pekerjaan sungai.

Itu sama seperti meminta becak mengangkut satu kontainer kemudian menyalahkan becaknya karena tidak kuat.

Normalisasi DAS harus menjadi pekerjaan utama

Kalau pemerintah benar-benar ingin mengurangi banjir Padang, maka program pascabanjir harus diarahkan pada normalisasi dan pemulihan DAS secara menyeluruh. Bukan hanya membersihkan sungai di tengah kota.

Bukan hanya mengeruk satu titik ketika banjir sudah terjadi. Bukan hanya memperbaiki jalan yang rusak. Bukan hanya membersihkan lumpur dari halaman warga. Yang diperlukan adalah pendekatan dari: hulu → sungai → kawasan perkotaan → drainase → muara.

Hulu harus dipulihkan, sedimentasi harus dipetakan dan ditangani berdasarkan kebutuhan teknis. Penampang sungai harus dikembalikan pada kapasitas yang diperlukan. Drainase harus diaudit!.

Saluran yang menyempit harus dikembalikan kapasitasnya, Gorong-gorong yang menjadi titik hambatan harus dievaluasi, ruang terbuka harus dipertahankan. Dan pembangunan kota harus berhenti memperlakukan ruang air sebagai lahan cadangan yang sewaktu-waktu bisa ditutup beton.

Ada ironi besar dalam penanganan banjir, kita sering bangga ketika pemerintah mampu bergerak cepat saat bencana terjadi, itu memang penting tetapi kemampuan mengevakuasi korban bukanlah ukuran satu-satunya keberhasilan pemerintah.

Kalau setiap hujan kita kembali mengeluarkan perahu karet, mendirikan posko, membagikan bantuan dan membersihkan lumpur, tetapi kapasitas sungai dan drainase tidak pernah dipulihkan, maka kita sebenarnya bukan sedang menyelesaikan banjir.

Kita sedang mengelola siklus banjir, banjir datang, kita tangani, kanjir pergi, dan kita lupa. Banjir datang lagi, kita tangani lagi. begitu seterusnya, lama-lama banjir bukan lagi bencana. Ia menjadi program tahunan!.

Dan kalau sampai tahap itu, yang perlu dievaluasi bukan lagi hujannya tetapi kebijakan pemerintahnya.

Pada akhirnya, persoalan banjir Padang bukan semata-mata tentang berapa milimeter hujan yang turun.

Persoalannya adalah berapa banyak air yang dapat ditahan kota, berapa banyak yang dapat diserap tanah, berapa banyak yang dapat dialirkan sungai, berapa banyak yang dapat ditampung drainase, dan seberapa cepat air dapat dibuang ke laut.

Kalau kapasitas tersebut terus menurun, maka hujan yang dahulu biasa saja akan terasa luar biasa. Karena itu pemerintah tidak boleh hanya bertanya: “Seberapa besar hujan hari ini?”

Pemerintah juga harus bertanya: “Seberapa kecil kapasitas kota kita hari ini?”

Sebab mungkin masalah Padang bukan karena hujannya semakin pintar mencari masalah. Mungkin kitalah yang semakin rajin menghilangkan jalan bagi air untuk pulang.

Pascabanjir harus menjadi momentum untuk bekerja lebih serius: normalisasi DAS, pengerukan sedimentasi yang memang diperlukan, pemulihan penampang sungai, rehabilitasi drainase, pengembalian ruang air, dan evaluasi tata ruang.

Jangan menunggu banjir berikutnya untuk kembali sibuk sebab pekerjaan pascabanjir bukan pekerjaan setelah pekerjaan utama.

Justru itulah pekerjaan utamanya!.

Kalau tidak, setiap hujan akan menjadi pengingat bahwa air sebenarnya tidak pernah lupa jalan pulang. Yang lupa adalah kita—bahwa kota ini dibangun di atas tanah yang sejak awal memang memiliki hubungan yang sangat akrab dengan air.