Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan green jobs menjadi peluang besar ke depan. Menurutnya, tantangan selanjutnya adalah menerjemahkan peta jalan green jobs menjadi aksi nyata.

“Kalau kita lihat dalam kacamata global, green jobs ini tidak hanya menjadi concer n Indonesia tapi semua negara dan semua di dunia. Kita sudah berdiskusi cukup panjang terkait dengan roadmap khusus terkait dengan green jobs ini,” ujar Yassierli saat menghadiri Indonesia’s Green Jobs Conference 2026 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Ia menjelaskan, Kemnaker menyiapkan modalitas untuk mendukung keterampilan tenaga kerja terkait green jobs, mulai dari tempat pelatihan hingga rekognisi.

“Dan peran kami di Kementerian Ketenagakerjaan adalah menyiapkan modalitas mulai dari tempat pelatihan dalam konteks itu adalah skill siap kerja terkait dengan green jobs ini sendiri. Kemudian penyiapan kurikulum, instruktur, fasilitas, sertifikasi sampai kepada rekognisi,” katanya.

Yassierli mengatakan upaya tersebut membutuhkan kerja sama yang luar biasa. Menurutnya, peluang tersebut harus dipersiapkan sejak awal sejalan dengan semangat transisi energi yang inklusif.

“Dan ini harus menjadi kesempatan yang kit a ambil, kita siapkan dari awal. Karena semangatnya transisi energi pun semangatnya adalah no one left behind,” pungkasnya. (*)

Kelima aspek tersebut, katanya, meliputi kompetensi dan karakter, kemampuan beradaptasi dengan teknologi, infrastruktur pembelajaran, tata kelola institusi, serta manfaat lulusan bagi dunia kerja dan masyarakat.

“Kita tidak cukup hanya mencetak lulusan yang terampil. Kita harus membentuk manusia yang memiliki integritas, disiplin, kompetensi, serta etos kerja yang kuat,” ujar Cris saat memberikan orasi ilmiah bertajuk “Nava Karya Dalam Nusa Diri: Transformasi SDM Vokasi Menuju Ketenagakerjaan Berkelanjutan” pada Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-9 Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Cris menggambarkan pendidikan vokasi seperti pohon yang terus tumbuh. Pohon tidak akan kokoh hanya karena memiliki batang dan ranting. Ia membutuhkan akar yang kuat agar dapat bertahan dan terus berkembang. “Akar pohon adalah fondasi yang tidak terlihat, tetapi menentukan kokoh atau tidaknya sebuah pohon,” ujar Cris.

Menurut Cris, akar tersebut menggambarkan kompetensi dan karakter. Peserta didik perlu memiliki keterampilan sesuai bidangnya, sekaligus dibekali integritas, tanggung jawab, kedisiplinan, dan etika kerja.

Namun, akar yang kuat saja belum cukup. Pohon juga harus terus tumbuh. Begitu pula lulusan vokasi. Mereka perlu siap menghadapi perubahan yang terjadi di dunia kerja, terutama perkembangan teknologi yang berlangsung cepat.

“Teknologi terus berubah. Oleh karen a itu, lulusan vokasi harus memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat,” tutur Cris.

Kemampuan untuk terus belajar juga membutuhkan lingkungan pendidikan yang memadai. Karena itu, infrastruktur pembelajaran menjadi bagian penting. Fasilitas fisik maupun digital diperlukan untuk mendukung proses belajar sekaligus memperluas akses terhadap pendidikan vokasi berkualitas.

Selain fasilitas, lembaga pendidikan perlu dikelola dengan baik. Tata kelola institusi memastikan sumber daya pendidikan digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Pada akhirnya, pendidikan vokasi harus memberikan hasil yang dirasakan setelah lulusan memasuki dunia kerja. Karena itu, manfaat lulusan bagi dunia kerja dan masyarakat menjadi bagian penting dari keberhasilan pendidikan vokasi.

“Ukuran keberhasilan pendidikan vokasi pada akhirnya bukan hanya berapa banyak lulusan, tetapi seberapa besar manfaat yang mereka berikan,” ujar Cris.

Cris berharap Dies Natalis ke-9 menjadi momentum bagi Polteknaker untuk terus meningkatkan mutu pendidikan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dunia kerja.

“Saya berharap Polteknaker dapat melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi, karakter, dan daya saing tinggi sehingga mampu berkontribusi dalam transformasi ketenagakerjaan Indonesia,” pungkasnya. (*)

Hal tersebut disampaikan Menaker saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Plaza Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Senin (17/8/2026).

Menaker mengatakan, kemerdekaan memberika n Indonesia kesempatan untuk menentukan jalan kemajuannya sendiri. Karena itu, pembangunan ekonomi perlu terus diarahkan untuk memperkuat kemampuan bangsa dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tidak ada hilirisasi tanpa manusia yang mampu mengerjakannya, tidak ada industrialisasi tanpa pekerja yang kompeten, dan tidak ada kemandirian ekonomi tanpa kekuatan tenaga kerja Indonesia,” ujar Yassierli.

Untuk mewujudkan agenda tersebut, Menaker menyebut empat fokus utama Kemnaker, yakni membangun pekerja yang kompeten dan siap menghadapi perubahan, membangun pasar kerja yang adaptif, menciptakan dunia kerja yang inklusif, serta memperkuat hubungan industrial yang harmonis dan adaptif.

Pertama, Kemnaker terus memperkuat pembangunan pekerja kompeten melalui pelatihan vokasi, pemagangan, sertifikasi kompetensi, serta sinergi dengan dunia usaha dan dunia industri. Kompetensi yang dibangun harus selaras den gan kebutuhan industri sekaligus mempersiapkan pekerja menghadapi digitalisasi, kecerdasan artifisial (AI), otomasi, transisi energi, dan perkembangan industri baru.

“Kita harus semakin mampu membaca perubahan kebutuhan industri agar sistem pelatihan kita tidak selalu datang terlambat. Sebab pada akhirnya, kedaulatan industri membutuhkan kedaulatan kompetensi,” katanya.

Kedua, Kemnaker terus memperkuat pasar kerja yang adaptif melalui layanan informasi pasar kerja, pencocokan kerja (job matching), pemagangan, serta penguatan reskilling dan upskilling. Data Sakernas Mei 2026 mencatat sekitar 148 juta penduduk Indonesia telah bekerja, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,65 persen.

“Pasar kerja harus mampu mempertemukan orang yang membutuhkan pekerjaan dengan pekerjaan yang membutuhkan kompetensi mereka, secara lebih cepat dan tepat,” ujar Menaker.

Ketiga, Kemnaker terus membangun dunia kerja yang inklusif dengan memperluas kesempatan bag i seluruh masyarakat untuk memperoleh kompetensi dan pekerjaan yang layak. Keempat, Kemnaker memperkuat regulasi dan hubungan industrial agar kemajuan industri berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

Menurut Menaker, kekuatan industri pada akhirnya harus tercermin dalam meningkatnya produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan pekerja. Karena itu, setiap program ketenagakerjaan perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari memperoleh kompetensi hingga mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.

“Tugas kita adalah membuat perjalanan mereka menjadi lebih baik: dari belajar menjadi kompeten, dari kompeten memperoleh pekerjaan, dari bekerja menjadi semakin produktif, dan dari produktivitas memperoleh kehidupan yang semakin sejahtera,” pungkasnya. (*)

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan seleksi dilakukan untuk memastikan calon peserta memiliki kesiapan dan kesesuaian dengan bidang pelatihan yang dipilih.

“Seleksi merupakan tahapan penting sebelum calon peserta ditetapkan sebagai peserta pelatihan. Kami berharap seluruh ca lon peserta mengikuti setiap tahapan dengan sungguh-sungguh dan sesuai jadwal yang telah ditentukan,” ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker yang diterima Khazminang.id, Rabu (12/8/2026).

Darmawansyah mengatakan, kesempatan mengikuti pelatihan vokasi perlu dimanfaatkan secara serius karena proses pembelajaran dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

“Bagi peserta yang nantinya dinyatakan lolos, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ikuti seluruh proses pembelajaran dengan disiplin dan sungguh-sungguh agar keterampilan yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan pelatihan tidak hanya ditentukan oleh materi yang diberikan, tetapi juga oleh kesungguhan peserta dalam mengikuti proses pembelajaran. Karena itu, peserta diharapkan aktif selama pelatihan dan mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh.

Ia mengimbau seluruh calon peserta me ngikuti setiap tahapan seleksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan memantau informasi melalui platform Skillhub secara berkala.

Adapun hasil seleksi akan diumumkan pada 20 Agustus 2026 melalui platform Skillhub. Peserta yang dinyatakan lolos selanjutnya akan mengikuti orientasi peserta dan memulai pelatihan pada 26 Agustus 2026. (*)

Dalam keterangan pers Kementerian Ketenagakerjaan yang diterima Khazminang.id, Rabu malam (1/4/2026) dijelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan.

Dijelaskan, konferensi pers yang digelar di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (1/4/2026) itu, turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor serta perwakilan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) dari unsur pengusaha dan pekerja.

“Para pimpinan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD diimbau untuk menerapkan Work From Home (WFH) bagi pekerja/buruh selama satu hari kerja dalam satu minggu sesuai kondisi perusahaan, dengan pengaturan jam kerja ditetapkan oleh masing-masing perusahaan,” ujar Menaker.

Melalui SE tersebut, pelaksanaan WFH tetap menjamin hak pekerja. Upah/gaji dan hak lainnya dibayarkan sesuai ketentuan serta tidak mengurangi cuti tahunan. 

Dikatakan, pekerja yang menjalankan WFH tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya, sementara perusahaan memastikan produktivitas dan kualitas layanan tetap terjaga.

Namun demikian, kebijakan WFH dapat dikecualikan bagi sektor-sektor yang memerlukan kehadiran fisik, seperti sektor kesehatan, energi, infrastruktur dan pelayanan masyarakat, ritel/perdagangan, industri dan produksi, jasa, makanan dan minuman, transportasi dan logistik, serta sektor keuangan.

Selain penerapan WFH, perusahaan juga diimbau melakukan upaya pemanfaatan energi secara lebih hemat di tempat kerja melalui penggunaan teknologi dan peralatan kerja yang lebih efisien, penguatan budaya penggunaan energi secara bijak, serta pengendalian dan pemantauan konsumsi energi melalui kebijakan operasional yang terukur.

Menaker juga menekankan pentingnya pelibatan pekerja dan serikat pekerja dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, baik dalam merancang dan menjalankan program, membangun kesadaran bersama, maupun mendorong inovasi untuk menciptakan pola kerja yang lebih produktif dan adaptif dalam penggunaan energi. (rel/*)

MK sebelumnya mengeluarkan Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang mewajibkan setiap polisi aktif yang memegang jabatan sipil untuk mengundurkan diri atau pensiun. Putusan ini dibacakan dalam sidang pleno pada 13 November 2025.

Isu implementasi putusan tersebut menjadi perbincangan hangat karena belum ada kejelasan mekanisme dan waktu pelaksanaannya. Pengurus FWK, Hendry Ch Bangun, menilai langkah MK ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri.

“Kita mendukung Putusan MK dan mengimbau agar segera dicari jalan keluar realisasinya. MK harus bekerja tanpa campur tangan pihak mana pun,” ujar Hendry dalam diskusi yang berlangsung dalam suasana “sersan” atau aerius tapi santai itu.

Hendry menegaskan, bila aturan ini dijalankan penuh, Polri dapat kembali fokus pada tugas inti tanpa tumpang tindih peran dengan jabatan administratif sipil.

Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, juga menilai percepatan implementasi putusan MK menjadi harapan besar masyarakat yang menunggu reformasi Polri segera diwujudkan. Namun, menurut dia, teknis soal apakah polisi rangkap jabatan harus mundur atau pensiun masih menjadi perdebatan.

“Sepertinya jalan masih panjang,” kata Raja.

Dari sisi pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut putusan MK akan menjadi masukan bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia menegaskan perlunya perubahan regulasi serta masa transisi bagi polisi aktif yang saat ini masih bertugas di kementerian atau lembaga luar Polri.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshidiqie, menyampaikan bahwa opsi yang muncul sejauh ini hanya dua: menarik seluruh personel aktif kembali ke Polri atau memberikan pensiun dini. “Yang jelas putusan MK harus dilaksanakan,” ujarnya.

Diskusi Reboan FWK yang berlangsung hingga petang itu juga membahas perkembangan isu reformasi Polri dan berbagai dinamika publik terkait keputusan MK tersebut. (**)

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono sebelum Idul Fitri 1446 H., mengeluar pernyataan, harga tiket pesawat akan turun alias lebih murah menjelang mudik.

Namun seperti biasa, ternyata tiket murah dari seluruh moda transportasi itu seperti Lucky Draw saja, siapa beruntung dia dapat dengan jumlah yang sangat terbatas.

Hingga kini harga tiket pesawat, dan kemungkinan moda transportasi lainnya di Indonesia menjadi yang termahal di dunia. Dan hingga kini pun apa sebab harga tiket pesawat mahal, masih menjadi misteri yang belum terpecahkan.

Jika merujuk pada negara tetangga Malaysia, harga tiket pesawat yang ditawarkan oleh maskapai premium seperti Malaysia Airlines, Batik Air (OD) dan Air Asia dengan durasi penerbangan sekitar 1 jam, masih dapat ditemukan berkisar antara Rp170 ribu hingga Rp500 ribu sekali jalan. di Indonesia harga seperti ini mustahil ditemukan.

Demikian juga dengan tiket bis dengan durasi sekitar 5 jam, masih dibandrol sebesar RM30 atau sekitar Rp115.000, ini juga mustahil ditemukan di Indonesia, jika secara apple to apple dari sisi kenyamanan bis yang disediakan diadu.

Jika dibandingkan pendapatan per kapita Indonesia dan Malaysia, berdasarkan data terbaru, Indonesia sebesar US$4.876 sedangkan Malaysia sudah mencapai US$11.379 per tahun. Namun dengan pendapatan seminim itu, kita-kita dihadapkan dengan harga-harga yang luar biasa mahal, padahal harga-harga itu ditentukan oleh Pemerintah.

Pemerintah sudah bertindak seperti VOC, dia berdagang, berdagang tetapi dengan rakyatnya sendiri.

Seorang supir taksi online Grab, bergelar master pada ilmu pertanian di Malaysia bertanya sambil tertawa.

“Mengapa sepeda motor tidak boleh masuk ke jalan tol di Indonesia?” tanyanya.

“Saya tidak tahu juga ya, kenapa? mungkin masalah safety,” kataku sekenanya.

Kemudian supir taksi itu melanjutkan dirinya heran, kenapa Jalan Tol di Indonesia yang juga dibangun oleh investasi APBN tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas, kenapa hanya kalangan ekonomi atas yang mendapat prioritas.

“Di Malaysia ini pengemudi sepeda motor boleh masuk jalan tol, dan gratis pulak. Kenapa pemilik motor di Indonesia tidak bersatu untuk menggugat peraturan itu? ” katanya.

Bahkan dia juga tahu tarif tol di Indonesia luar biasa mahal, dengan durasi perjalanan sekitar 5 jam, harga biayanya bisa tembus Rp500 ribu.

“Di Malaysia, jalan tol terpanjang yang menghubungkan Wilayah Perlis ke Kuala Lumpur, hanya perlu bayar sekitar RM50 atau sekitar Rp192 ribu,” katanya.

Aku yang mendengarnya mangut-mangut, seolah-olah bijak saja, sambil menahan malu juga. Ini seperti orang miskin yang bicara dengan orang kaya, tetapi barang belanjaan kita lebih mahal dibanding mereka.

“Saya rasa di negeri Encik itu rasuah nya luar biasa, berkat Tuhan pun menjadi jauh,” katanya.

“Mungkin jugalah ya, saya lihat negeri awak nih makin bohai saja, tetapi saya dengar DPR RI kami juga sedang merancang supaya Sepeda Motor bisa masuk jalan Tol!” kataku menjawabnya.

“Wah bagus itu” katanya.

“Iya tetapi sepeda motor dengan kapasitas 500 cc ke atas, alias Harley Davidson dan sodaranya,” kataku.

“Wkwkwkw….memang negeri awak nih nampaknya orang kaya dapat privilige yang luar biasa ya,” katanya.

*Wartawan dan pemerhati masalah sosial

Ketua DPC PB Kota Padang, Yusmeri mengatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah untuk membesarkan sayap partai PKB ini.

“Sesuai perintah DPP, perempuan harus memiliki skil dan memiliki integritas. Dari sisi ekonomi perempuan tidak harus bergantung kepada suami, perempuan harus bisa jadi entrepeneur,” ungkap Yusmeri saat menggelar pertemuan dengan pengurus PB Kota Padang di salah satu kafe di Kota Padang, Selasa (3/12).

Alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas angkatan 91 tersebut mengatakan, setelah melakukan Munas V banyak ilmu yang didapat dari pengurus DPP PB. Misalnya memajukan UMKM, melakukan pelatihan kewirausahaan tepat sasaran dan menjadi jembatan bagi masyarakat.

“Pelatihan yang akan kita lakukan tidak hanya sekedar memberikan pelatihan, tapi kita diajak terjun langsung untuk memasarkan dan menjembatani dari sisi sosial,” ungkap Yusmeri.

Sekretaris PB Kota Padang, Ayu Lusiyanti menuturkan, ke depan pihaknya juga akan fokus pada peningkatan kapasitas perempuan dalam politik, pengembangan diri dengan hafalan Alquran dan terapi tulisan dan peningkatan kecerdasan perempuan.

“PKB sebagai partai pengusung pasangan Fadly Amran-Maigus Nasir di Pilkada Kota Padang, siap untuk menyelaraskan program PB dengan program-program pemerintah untuk kejayaan Kota Padang,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengapresiasi PB yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat DPW, DPC, DPAC sampai ke tingkat ranting. Berkat kegigihan serta peran aktif  Perempuan Bangsa, suara PKB naik dari 13 juta pada tahun 2019 menjadi 16 juta di tahun 2024 ini.

“Sejak PKB berdiri peran serta kontribusi Perempuan Bangsa sangat besar, PKB sendiripun sangat mengistimewakan PB, sejak awal reformasi jabatan menteri ada yang diisi Perempuan Bangsa,” ujar Muhaimin pada pembukaan Munas V PB.

Cak Imin mengatakan, PKB memberi ruang kepada perempuan bangsa dalam berpolitik. Karena di PKB katanya, politik tidak selalu uang, tapi strategi yang tepat.

“Perempuan dalam politik jangan sekedar mengisi kuota 30 persen saja, tapi perempuan harus berperan aktif dan menjadi penentu arah politik,” tukasnya.

Ketum DPP Perempuan Bangsa terpilih periode 2024-2029 Nihayatul Wafiroh mengatakan, PB menyatakan siap ‘Go Public’ untuk lima tahun ke depan. Ke depan katanya, PB akan menjadi organisasi yang lebih terbuka, tidak hanya berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

“Kita akan mengikuti PKB, untuk mempersiapkan diri menjadi organisasi perempuan yang go public. Sesuai dengan tema yang di angkat “Perempuan Berdaya Indonesia Berjaya Menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya. Fan