Pada Sosper tersebut Evi Yandri juga menghadirkan narasumber dari Kabid Ideologi Wawasan Kebanggaan dan bela negara Kesbangpol Doni Rahma Saputra dan Analisis Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Eka Rosiana S.Km serta Ketua Yayasan Pelita Jiwa Insani (YPJI) Syafrizal. 

Pada pemaparan Doni Rahma Saputra selaku  perwakilan Kesbangpol menjelaskan Bahaya Narkotika dan zat lainnya jika dipakai sembarangan, karena 80 persen narkotika di Indonesia datang melalui darat. 

Akibatnya, tutur dia, narkotika di Indonesia khususnya Sumbar makin hari makin banyak. Di Sumbar ada sebanyak 1 hingga 2 persen penduduknya terintegrasi Narkotika namun takut untuk melaporkannya. 

Dengan Perda Nomor 9 Tahun 2018, jelasnya, ada 7 Bab 27 pasal, dengan isi didalamnya bahaya narkotika, pencegahan, Rehabilitasi dan pengawasan serta peran serta masyarakat. 

“Dengan Perda Nomor 9 Tahun 2018, kita bisa tahu Bahaya Narkotika dan bagaimana cara pencegahan serta proses rehabilitasinya,” ungkap Doni. 

Sementara dari Dinas Kesehatan Eka Rosiana menyebutkan, ditemukan di Sumbar sebanyak 80 ribu kasus dengan usia 15 sampai 19 tahun. Jenis Napza yang sering ditemukan yaitu ganja, sabu dan ekstasi. 

Selanjutnya Ketua Yayasan Pelita Jiwa Insani (YPJI) Syafrizal yang menangani korban kasus Narkotika serta ganguan jiwa menjelaskan berbagai macam korban narkotika dan ganguan jiwa yang membahayakan hingga menganggu warga sekitarnya. 

“Yayasan ini didirikan oleh Evi Yandri jauh sebelum beliau menjadi anggota Dewan yang berguna untuk merehabilitasi warga yang mengalami gangguan jiwa baik korban Narkotika maupun masalah lainnya,” ungkap Syafrizal yang juga menghadirkan empat orang mantan korban ganguan jiwa itu. 

“Kita sengaja menghadirkan empat orang mantan penghuni tempat Rehabilitasi di YPJI untuk meyakinkan peserta Sosper agar semuanya yakin bahayanya pemakaian Narkotika,” lanjutnya.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman  yang melaksanakan Sosper itu sangat antusias melihat peserta yang hadir dan menjelaskan Perda Nomor 9 Tahun 2018 ini lahir di DPRD Sumbar karena kekhawatiran anggota DPRD  dan masyarakat karena semakin banyaknya korban penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya tersebut. 

Dengan adanya perda Nomor 9 tentang Narkotika ini, ungkapnya, maka semua pihak bertanggungjawab atas keselamatan warga dan dilingkungan agar bersih dari Penyalahgunaan Napza. 

“Dengan menghadirkan narasumber yang berkaitan dengan Narkotika pada Sosper ini kita tahu bahaya Narkoba dan bagaimana cara penyalahgunaannya,” ungkap Evi Yandri. 

Evi Yandri menjelaskan beberapa faktor alasan orang memakai narkotika, dan sulitnya untuk memberantas penyalahgunaan pemakaian Narkoba.

“Narkotika atau Narkoba ini sulit diberantas karena bisnis yang menjanjikan dan karena Indonesia negara kepulauan sehingga mudahnya barang- barang masuk dari luar ke seluruh wilayah Indonesia serta kurangnya serta keterbatasan pengawasan,” ungkapnya.

Diujung Sosper, Evi Yandri berharap agar para peserta Sosper bisa menjauhi Narkoba ataupun Napza  tersebut karena sangat membahayakan seluruh lingkungan. (*)

“Saat ini masyarakat Indonesia yang membayar BPJS sebenarnya sedang ‘menabung’ atau punya ‘celengan’ yang besar sekali dari iuran BPJS,” katanya saat hadir pada webinar bertajuk “Manajemen dan Kebijakan Publik: Pengelolaan BPJS Secara Berkelanjutan” yang digelar Universitas Paramadina melalui Program Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis yang dibuka Rektor Universitas Paramadina Prof. Dr. Didik J. Rachbini, Rabu (20/5/2026).

Selain Lula Kamal, webinar tersebut juga menghadirkan Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2021–2026 Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, serta Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina Prof. Dr. Ahmad Badawi Saluy, MM. 

Dalam diskusi tersebut, para narasumber menyoroti berbagai tantangan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional, mulai dari persoalan defisit keuangan BPJS, rendahnya tingkat keaktifan peserta, akurasi data penerima bantuan iuran (PBI), hingga pentingnya memperkuat pendekatan promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan.

Lebih lanjut Lula Kamal  menerangkan, dana yang terhimpun dari iuran peserta juga digunakan untuk membantu masyarakat yang sakit dan tidak mampu melalui skema PBI. Dengan demikian, menurutnya, layanan PBI bukanlah layanan yang sepenuhnya gratis karena pembiayaannya berasal dari gotong royong dana peserta yang terkumpul.

Secara kepesertaan, tukuknya, cakupan BPJS Kesehatan telah mencapai sekitar 99,4 persen penduduk Indonesia. Namun, Lula mengingatkan bahwa tingkat peserta aktif yang rutin membayar iuran baru berada pada kisaran 79 persen sehingga menjadi salah satu persoalan mendasar dalam menjaga kesehatan keuangan program.

Menurutnya, kondisi tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya tekanan finansial BPJS Kesehatan. Ia mengungkapkan bahwa pada akhir 2025 rasio klaim telah mencapai 117 persen, sementara pengumpulan dana hanya sekitar 107 persen. Situasi tersebut menyebabkan pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan dari iuran aktif peserta.

“Dana yang dipakai lebih besar dari yang ditabung (iuran aktif). Jadi besar pasak daripada tiang,” ungkapnya.

Lula menambahkan, defisit BPJS Kesehatan saat ini terus berlangsung setiap bulan dengan nilai sekitar Rp2 triliun per bulan. Pada 2026, defisit diproyeksikan mencapai Rp20–23 triliun, dengan beban terbesar berasal dari penyakit katastropik seperti penyakit jantung, kanker, gagal ginjal, dan stroke.

Ia menilai bahwa salah satu tantangan terbesar BPJS adalah masih dominannya pembiayaan kuratif dibandingkan upaya menjaga kesehatan masyarakat melalui program promotif dan preventif.

“Tindakan pencegahan harusnya bukan di kuratif, tapi di pengobatan promotive, preventif, dan itu yang belum berjalan dengan baik. Sehingga dana habis untuk belanja kesehatan dan bukan menjaga kesehatan,” katanya.

Selain itu, Lula mengungkapkan masih tingginya jumlah peserta tidak aktif yang menunggak pembayaran iuran. Total tunggakan peserta diperkirakan telah melampaui Rp28 triliun. 

Di sisi lain, ungkapnya, Indonesia juga menghadapi tantangan demografis berupa meningkatnya populasi lanjut usia, tingginya kasus tuberkulosis dan penyakit kronis, sementara besaran iuran belum mengalami penyesuaian selama beberapa tahun terakhir.

Lebih lanjut, ia mengidentifikasi lima isu utama yang berpotensi mengancam keberlanjutan BPJS Kesehatan, yaitu ancaman defisit hingga Rp30 triliun, penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBI, ketidaksesuaian data kelompok miskin yang berhak menerima bantuan, serta persoalan pengelolaan data yang berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial.

Menurut Lula, peran BPJS Kesehatan juga sangat penting bagi keberlangsungan fasilitas kesehatan nasional karena sebagian besar rumah sakit di Indonesia kini menggantungkan pendapatan layanan dari skema BPJS Kesehatan.

“Rumah sakit sekarang, 60-80% hidup dari BPJS. Mereka mengantri untuk jadi mitra BPJS,” jelas dia.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2021–2026, Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti menjelaskan, penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat melalui Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

“Kesehatan itu adalah bagian dari hak dasar manusia,” tegas Ghufron.

Menurut Ghufron, Indonesia memilih model pembiayaan kesehatan berbasis kontribusi peserta dibandingkan sistem yang sepenuhnya bergantung pada pajak seperti yang diterapkan di Inggris. Dalam sistem tersebut, dana yang dikelola BPJS bukan merupakan aset lembaga, melainkan dana amanah milik peserta yang harus dikelola secara bertanggung jawab.

Ia menjelaskan, BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang tidak berorientasi keuntungan dan memiliki kedudukan langsung di bawah Presiden. Tugas utama BPJS adalah memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa mengalami kesulitan keuangan akibat biaya berobat.

“BPJS bertanggung jawab bukan pada jadwal atau kerja dokter, tapi pada sisi demand sidenya. Yakni access without financial hardship atau tanpa kesulitan keuangan.”

Ghufron juga menyoroti keberhasilan Indonesia dalam memperluas cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Menurutnya, laju perluasan kepesertaan Indonesia jauh lebih cepat dibandingkan sejumlah negara yang lebih dahulu menerapkan sistem jaminan kesehatan universal, termasuk Jerman, Jepang, dan Korea Selatan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina, Prof. Dr. Ahmad Badawi Saluy, menyoroti dampak kebijakan penonaktifan peserta PBI yang mulai berlaku sejak Februari 2026. 

Ia menyampaikan, persoalan tersebut masih dirasakan oleh jutaan warga miskin yang mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan.

“Masalah serius kini adalah sejak Februari 2026 ada kebijakan pemerintah untuk penonaktifan PBI BPJS bagi warga negara miskin ada 11 juta orang,” ungkapnya.

Badawi menilai, akar persoalan terletak pada ketidaksinkronan dan ketidakmutakhiran data antara Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan yang digunakan sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kerentanan dalam sistem administrasi PBI yang memerlukan pembenahan secara menyeluruh dan sistematis.

Ia menegaskan, BPJS Kesehatan memegang amanah yang sangat besar karena menyangkut hak dasar masyarakat serta layanan publik yang dampaknya dirasakan langsung oleh warga negara setiap hari. (*)

Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan, sekaligus mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Dalam kesempatan itu, Doni Harsiva Yandra menyampaikan, persoalan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. 

Melalui Perda Nomor 8 Tahun 2018, katanya, pemerintah daerah telah mengatur berbagai langkah strategis dalam pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengangkutan hingga pengolahan sampah secara berkelanjutan.

“Melalui sosialisasi ini kita berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Jika dikelola dengan benar, sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Wardoyo, A.Md.T., M.Si selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 serta Peningkatan Kapasitas (PSLB3PK), yang turut memberikan pemaparan terkait kebijakan dan teknis pengelolaan sampah di daerah.

Sosialisasi ini turut dihadiri sejumlah tokoh dan unsur masyarakat, di antaranya wali nagari dari Punggasan Timur, Padang XI Punggasan, Lagan Mudik Punggasan dan Muara Gadang Punggasan, tokoh masyarakat, kelompok atau kader senam, Bamus Padang XI Punggasan, Bamus Punggasan Timur, Bamus Lagan Mudik Punggasan, Bundo Kanduang, pemuda-pemudi serta masyarakat setempat.

Melalui kegiatan tersebut, ujarnya, diharapkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat serta mampu mendukung implementasi Perda Pengelolaan Sampah Regional di Sumatera Barat. (*)

Satgas TMMD ke-127 Kodim 0311 Pesisir Selatan Sertu Mendra selaku kordinator mengatakan, hal itu terjadi berkat kerja sama antara personel TNI dan warga di daerah itu.

“Pembangunan titik MCK dan sumber air bersih akan terus dikebut meskipun dalam suasana bulan Ramadan, sehingga target pembangunan dapat berjalan dengan baik,” kata Sertu Mendra, Sabtu (28/2/2026).

Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 0311 Pessel, Letkol CZI Theodurus Sambua mengatakan, pembangunan fasilitas tersebut menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

“Pembangunan MCK dan sumber air bersih ini kami kebut karena ini menyangkut kebutuhan vital masyarakat,” ujar Dandim.

Ia ingin memastikan warga di wilayah itu dapat menikmati fasilitas sanitasi yang layak dan akses air bersih yang memadai.

“Melalui TMMD ini, kami berharap kualitas kesehatan masyarakat meningkat dan lingkungan menjadi lebih bersih serta sehat,” ujar Dandim.

Ia juga mengatakan, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan menjadi kunci percepatan pengerjaan di lapangan. 

“Semangat gotong royong antara Satgas TMMD dan warga terlihat dalam setiap tahapan pekerjaan, mulai dari penggalian, pemasangan instalasi pipa, hingga penyelesaian bangunan MCK,” tukuknya.(Milhendra Wandi)

Didalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan pada bagian atap rumah Suharti dibandingkan RTLH lainnya, karena pada umumnya menggunakan atap seng, sementara rehabilitasi kali ini dipasang atap genteng. 

Kebijakan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan agar pembangunan rumah masyarakat memperhatikan aspek ketahanan, keamanan, dan kenyamanan jangka panjang.

“Pemasangan genteng sebagai atap pada RTLH milik ibuk Suharti sesuai dengan intruksi Presiden RI agar setiap pembangunan rumah menggunakan genteng,” ujar Sertu Deri Putra selaku koordinator lapangan, Rabu (25/2/2026).

Ia mengatakan, bahwa penggunaan atap genteng dinilai lebih kuat, tahan panas, serta mampu memberikan sirkulasi suhu yang lebih baik di dalam rumah. 

“Selain itu, material tersebut juga dinilai lebih ramah lingkungan dan memiliki daya tahan lebih lama dibandingkan atap seng,” kata Sertu Deri Putra.

Sementara penerima bantuan rehabilitasi RTLH Suharti mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD ke-127 Kodim 0311 Pesisir Selatan tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada TNI dan seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan rumah layak huni bagi keluarga saya ini,” ungkap Suharti.

Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) Kodim 0311 Pessel, Letkol CZI Theodurus Sambua S.T.M., Han, mengungkapkan, program TMMD merupakan bentuk sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. 

Rehabilitasi RTLH, kata Dandim, menjadi salah satu prioritas guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu.

“Ya, pembangunan RTLH ini tidak hanya berfokus pada perbaikan struktur bangunan, tetapi juga memastikan rumah yang dibangun memenuhi standar kelayakan dan kenyamanan bagi penghuninya,” ujar Dandim.

Diketahui, program TMMD -127 tahun 2026 pembangunan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan Kodim 0311 Pessel sebanyak 5 unit terdiri dari, 1 unit di Nagari Koto Berapak, 2 unit di Nagari Gurun Panjang Utara dan 2 unit di Nagari Talaok. (Milhendra Wandi).

Komitmennya tersebut disampaikan dalam rangkaian Safari Ramadhan 1447 Hijriah di Mushalla Al-Jannah, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh Kota Padang, Sabtu malam (21/2/2026).

Tim Safari Ramadhan yang dipimpin Evi Yandri itu juga menghadirkan dua mantan penyintas narkoba yang membagikan pengalaman pahitnya saat kecanduan dan mengaku bersyukur karena telah direhabilitasi sehingga dapat kembali menjalani kehidupan normal di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan itu Evi Yandri menegaskan, masyarakat tidak boleh menyerah begitu saja ketika menghadapi persoalan anak atau anggota keluarga yang terjerat narkoba dan menilai masih banyak solusi yang bisa ditempuh selain jalur pidana.

“Jika ada anak atau keluarga yang menjadi pecandu atau pemakai narkoba, jangan patah arang dan jangan langsung berpikir penjara adalah satu-satunya jalan, karena mereka masih bisa direhabilitasi,” ujar legislator dari Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, rehabilitasi telah terbukti memulihkan banyak penyintas hingga mampu kembali berinteraksi secara wajar di lingkungan sosial. 

“Sudah banyak yang pulih dan kembali hidup normal di masyarakat. Inilah yang kami sampaikan dalam Safari Ramadhan 1447 Hijriah sebagai bentuk edukasi dan kebaikan bagi masyarakat,” katanya.

Berdasarkan hasil kajian, sambungnya, pola awal penyalahgunaan narkoba bermula dari lingkungan pertemanan. Bahkan 88 persen pengguna pertama kali mendapat barang haram itu dari teman. 

“Jadi, lingkungan itu sangat penting untuk kita jaga agar terhindar dari pengaruh buruk,” tegasnya.

Maka dari itu, Evi Yandri kembali menekankan pentingnya pengawasan keluarga dan lingkungan terdekat, karena dari data yang dilihatnya, masyarakat yang terjerat narkoba terus mengalami peningkatan. 

Jadi, tukuknya, upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari menutup pintu masuk peredaran, memperkuat sosialisasi bahaya narkoba, meningkatkan pengawasan, hingga menyediakan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan.

“Saya mengajak semua pihak untuk melakukan apapun yang bisa mencegah penyalahgunaan narkotika,” ujarnya. 

Dalam hal ini, sambungnya, awasi keluarga, sebarkan informasi, atau lembaga bisa mengadakan sosialisasi. Semakin banyak yang terlibat, semakin besar manfaatnya. (*)

Pratu Pregi selaku petugas kesehatan menyampaikan, kegiatan tersebut

sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di lokasi pelaksanaan TMMD Kodim 0311 Pessel.

Kegiatan itu, terangnya, melibatkan tenaga kesehatan dari puskesmas setempat yang melakukan pemeriksaan seperti pengecekan tekanan darah, berat badan, pemberian vitamin, serta konsultasi kesehatan ibu dan janin. 

“Kegiatan pelayanan kesehatan ini dilakukan dari rumah kerumah menyisir ibu hamil dengan memberikan sosialisasi KB pasca melahirkan,” kata dia.

Pratu Pregi menambahkan, program itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Tentara Nasional Indonesia melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 127 tahun 2026, yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembangunan nonfisik seperti pelayanan kesehatan dan penyuluhan kepada masyarakat.

Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 0311/Pessel, Letkol CZI Theodurus Sambua S. T.,M Han menyebutkan, kegiatan pemeriksaan kesehatan ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap kesehatan ibu dan anak di wilayah binaan.

“Melalui kegiatan TMMD ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat, khususnya ibu-ibu hamil, mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” ujar Dandim. 

Menurutnya, kesehatan ibu dan anak adalah prioritas karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Kami berharap kegiatan ini dapat membantu mencegah risiko kesehatan sejak dini serta meningkatkan kesadaran pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin.

“Sinergi antara Satgas TMMD, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah akan terus diperkuat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” katanya. (Milhendra Wandi)

Pembangunan MCK dan sarana air bersih tersebut menjadi salah satu prioritas karena selama ini warga masih mengalami keterbatasan akses sanitasi yang layak di daerah itu.

Personel Satgas TMMD bersama warga setempat bergotong royong menyiapkan material bangunan dan melakukan penggalian di lokasi yang telah ditentukan. 

Koordinator Lapangan Satgas TMMD, Sertu Darnison menyebutkan bahwa sebelum pengerjaan dimulai, tim telah melakukan survei untuk menentukan titik yang paling strategis dan mudah dijangkau warga.

“Kami sudah lakukan pengecekan kondisi tanah dan sumber air. Hari ini kami mulai tahap awal pengerjaan pondasi MCK serta penggalian untuk instalasi pipa air bersih,” kata dia.

Sementara Komandan Kodim (Dandim) 0311/Pessel Letkol CZI Thaedurus Sambua S. T., M.Han sebelumnya mengatakan, pembangunan fasilitas MCK dan sumber air bersih merupakan bagian dari program fisik TMMD yang bertujuan membantu percepatan pembangunan di desa.

“Pembangunan ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam hal kebersihan dan kesehatan. Kami juga melibatkan warga agar tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab untuk merawat fasilitas yang dibangun,” kata Dandim.

Sementara, Etis (50) Salah seorang warga Bukit Tambun Tualang mengaku bersyukur atas adanya pembangunan MCK di kampung itu. 

“Kami berharap keberadaan MCK dan sumber air bersih ini dapat mempermudah aktivitas sehari-hari dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat yang ada di kampung ini,” ungkapnya. (Milhendra Wandi)

Bahwasanya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program TMMD ke-127 tahun 2026 yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat melalui jajaran Kodim setempat.

Sejak berlangsungnya kegiatan, personel Satgas TMMD bersama masyarakat saling  bahu-membahu mempercepat proses pembangunan, sehingga progres pembangunan MCK telah menunjukkan perkembangan signifikan dan ditargetkan selesai tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.

“Pengerjaan MCK tetap seperti biasa meskipun sekarang ini sudah memasuki bulan Ramadlan. Hal ini guna memastikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,” kata Sertu Mendra.

Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 0311/Pesisir Selatan Letkol CZI Thaedurus Sambua S. T., M.Han selaku Dansatgas TMMD itu mengatakan,  pembangunan MCK tersebut bertujuan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam aspek kesehatan dan sanitasi lingkungan.

“Ya, pembangunan MCK ini menjadi salah satu prioritas dalam program TMMD di nagari ini,” kata Dandim saat peninjauan di lokasi,  Kamis (19/2/2026). 

Dandim juga mengatakan bahwa keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam percepatan pembangunan di daerah tersebut. Semangat gotong royong antara TNI dan warga mencerminkan kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“Peran aktif masyarakat di sini kami sangat mengapresiasi yang setiap hari ikut membantu proses pengerjaan. Saya mengharapkan yang seperti ini tidak hanya terbangun selama program TMMD berlangsung saja, tetapi juga terus terjaga dalam kehidupan bermasyarakat nantinya,” harapnya. (Milhendra Wandi)

Dari hasil pantauan Khazminang.id  di lapangan, kegiatan itu disambut antusias oleh warga yang memanfaatkan pemeriksaan kondisi mereka. Dan terlihat Personel Satgas (tenaga medis) memberikan pemeriksaan umum, pengobatan ringan, serta edukasi tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat.

Pratu Sahrul Akbar yang merupakan personil kesehatan dari Kesdam XX/TIB yang tergabung ke dalam Satgas TMMD Ke 127 TA 2026 Kodim 0311/Pessel, mengungkapkan, layanan kesehatan gratis ini bertujuan membantu masyarakat, khususnya yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan rakyat,” kata Pratu Sahrul Akbar.

Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 0311/Pessel Letkol CZI Theodurus Sambua S, T.M.Han, menyebutkan bahwa kegiatan pelayanan kesehatan gratis yang dilaksanakan oleh Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat.

“Kegiatan ini adalah bentuk pengabdian TNI kepada rakyat. Melalui program TMMD, kami tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kami berharap kehadiran Satgas dapat memberikan manfaat langsung dan mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat,” kata Dandim.

Salah seorang warga Talaok, Leni (47) mengaku terbantu dengan adanya layanan tersebut. Ia mengatakan bahwa kegiatan itu sangat bermanfaat sekali terutama bagi lansia termasuk juga pada anak – anak. 

“Ya, layanan kesehatan gratis yang digelar pak TNI hari ini sangat membantu sekali pada masyarakat kami di sini,” ungkapnya. (Milhendra Wandi).