Tapi perburuan emas sudah melewati batas-batas hukum dan bahkan merusak lingkungan hidup. Tbang emas liar marak, tetapi penangkapan demi penangkapan bukannya meredakan keliaran lenambang malah kian menghebat.

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri benerapa waktu lalu membongkar  kasus dugaan jaringan penambangan emas ilegal, yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) dari India, dan berencana diselundupkan ke Dubai.

Sejumlah tempat berhasil digerebek Polri sebagai wilayah operasi perdagangan emas liar itu, termasuk di Sumatera Barat pekan lalu.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni, penindakan berawal dari penelusuran polisi terhadap aktivitas penambangan ilegal dari hulu hingga hilir, termasuk dugaan peredaran hasil tambang di dalam negeri yang selanjutnya akan dibawa ke luar negeri secara ilegal.

“Kegiatan penambangan ilegal itu dari mulai hulu sampai hilir. Patut diduga hasil penjualannya di Jakarta ini nantinya akan dibawa ke luar negeri dengan cara diselundupkan ke negara-negara tujuan secara ilegal,” ujar Irhamni dikutip dari keterangannya, pekan lau.

Dua Lokasi 

Dari hasil penelusuran, tim penyidik menggelar operasi penindakan di dua lokasi, yakni dua apartemen di kawasan Jakarta Utara. Dari rangkaian penegakan hukum tersebut, Polri mengamankan dua warga negara asing yang berdasarkan paspor merupakan warga negara India.

Logam mulia ini kadang diburu dengan cara tidak muli

Di lokasi pertama, penyidik menemukan sekitar 2,5 kilogram emas, terdiri dari dua batang emas masing-masing sekitar satu kilogram serta emas dalam bentuk cincin dengan berat sekitar setengah kilogram. Barang bukti tersebut ditemukan dan disimpan di dalam brankas.

Sementara di lokasi kedua, penyidik menemukan tempat yang diduga digunakan untuk mengolah emas sebelum diselundupkan ke luar negeri. Polisi juga menemukan 18 keping logam putih yang disebut merupakan residu dari proses pengolahan emas dengan berat sekitar 18 kilogram.

“Ini residunya, mendekati silver. Residu dari pengolahan emas. Ada 18 keping, kurang lebih 18 kilogram. Berarti emas murninya yang sudah diselundupkan mungkin berapa puluh kali lipat, mungkin sepuluh kali lipat yang ada. Ini hanya residunya,” tegasnya.

Selain emas dan residu hasil pengolahan, polisi turut menyita uang tunai dalam mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat, serta berbagai peralatan yang diduga digunakan untuk proses pengolahan emas di apartemen tersebut.

Irhamni mengungkapkan, dua warga negara asing tersebut diketahui baru sekitar dua bulan berada di Indonesia. Mereka masuk menggunakan paspor untuk kepentingan investor maupun pekerjaan perdagangan.

Proses pemuliaan emas hasil tambang tradisional

Logam mulia ini kadang dicari dengan cara yang tidak muliainformasi yang diperoleh penyidik, aktivitas pengolahan dan penyelundupan tersebut diduga dilakukan secara intensif. Dalam satu hari, jaringan tersebut diperkirakan mampu mengolah hingga sekitar 30 kilogram material emas.

“Kalau satu hari sesuai informasi yang kami terima kurang lebih 30 kilogram per hari. Bisa dibayangkan 30 kilogram itu kali 30 hari, kurang lebih satu ton. Kalau satu gram itu harganya Rp2,6 juta, hampir Rp3 triliun yang diselundupkan ke luar negeri tanpa kita ketahui,” ungkap Irhamni.

Ia menegaskan, besarnya volume tersebut menunjukkan potensi nilai ekonomi yang sangat besar dari hasil tambang yang diduga berasal dari aktivitas ilegal. Polri pun terus mendalami alur peredaran hingga dugaan penyelundupan hasil tambang tersebut ke luar negeri.

Polri saat ini masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan lain yang diduga terlibat. Menurut Irhamni, jaringan yang terungkap kali ini merupakan salah satu kelompok yang memiliki jalur penyelundupan menuju Dubai.

“Ini salah satu kelompok, ini masih kelompok Dubai, belum lagi ada kelompok-kelompok lain yang sedang kami lakukan pengejaran,” katanya.

Irhamni menambahkan, penyidik telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah kelompok dan pelaku yang diduga terlibat. Penindakan yang dilakukan pada dini hari tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyelidikan yang telah dilakukan sebelumnya.

Di Padang, polisi juga membongkar kasus tindak pidana perdagangan emas ilegal hasil pertambangan (emas) tanpa izin (PETI). Dalam kasus ini, polisi menangkap seorang Warga Negara Asing (WNA) asal India berinisial A (39 tahun).

Jurubicara Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya, menjelaskan bahwa pelaku A saat ini telah diamankan dan sedang dalam tahap pengembangan lebih lanjut oleh tim gabungan bersama instansi terkait.

“Tindak pidana pertama perdagangan emas ilegal ini di Kota Solok. Ini pelakunya adalah seorang WNA warga negara India berinisial A, berumur kira-kira 39 tahun. Yang bersangkutan sudah diamankan ya, saat ini dan sedang dalam proses pengembangan oleh timsus,” kata Kombes Pol Susmelawati Rosya di Mapolda Sumbar, Jumat (21/8/2026).

Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar, AKBP Octa Rahmansyah, kemudian, membeberkan modus operandi perdagangan emas ilegal jaringan internasional tersebut. Disebutkan, A yang telah ditetapkan sebagai tersanga, diketahui membeli emas murni dari daerah tambang, yang terhubung dengan jaringan pemodal asal Malaysia.

Perlu investigasi total

Dilansir oleh situs lingkungan hidup terkenal, mongabay.co.id disebutkan bahwa harga emas global terus berkilau, bahkan mencapai harga tertinggi sepanjang masa pada Januari lalu. Namun, di balik capaian itu, komoditas logam ini sisakan persoalan lain: penambangan emas tanpa izin (PETI) yang kian marak di Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkirakan perputaran uang dari bisnis lancung ini mencapai Rp992 triliun, setara lebih dari seperempat APBN 2026!

Kesimpulan itu terangkum dalam laporan capaian strategis tahun 2025, yang baru PPATK rilis belum lama ini di Jakarta. Dalam laporan itu, PPATK mencatat perputaran uang dalam jaringan PETI selama periode 2023- 2025 mencapai Rp185,03 triliun, dengan total perputaran dana sebesar Rp992 triliun.

Terdapat 27 hasil analisis (HA) dan dua informasi mencurigakan terkait sektor pertambangan dengan nominal transaksi mencapai Rp517,47 triliun dengan sebaran tambang emas ilegal yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Mulai Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua.

Soal distribusi, PPATK mensinyalir hasil tambang emas ilegal tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri seperti Singapura, Thailand, hingga Amerika Serikat dengan nilai transaksi capai Rp155 triliun.

“Transaksi tersebut diketahui dari adanya dana masuk ke rekening perusahaan milik pemain besar,” kata Ivan Yustiavandana, mengutip Kompas.

Hinca Panjaitan, Anggota Komisi III DPR soroti nilai perputaran uang dari aktivitas penambangan emas ilegal melonjak tajam hanya dalam kurun dua tahun. Saat rapat kerja komisi tahun sebelumnya, terungkap perputaran uang dari praktik ilegal ini ‘hanya’ di kisaran Rp339 triliun.

Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ilegal itu bukan meredup, melainkan semakin membesar dan terorganisir. “Jadi bukan hilang tapi makin tambah. Dari sekitar Rp339 triliun, sekarang sudah menembus Rp992 triliun. Ini menunjukkan jejaringnya hidup dan berkembang,” ujarnya dalam rapat kerja bersama PPATK,awal 2026 ini di Jakarta.(Eko/dari cnbci/mongabay/kcm)

Pandangan tersebut mengemuka dalam Diskusi dan Bedah Buku Membongkar Paradigma GDP-Oriented: Agenda Degrowth dalam Ekonomi Politik Indonesia yang digelar secara hibrida dari Auditorium TP Rachmat Universitas Paramadina dan melalui Zoom, Kamis (20/8/2026).

Rektor IPB University Dr. Alim Setiawan Slamet mengatakan, selama ini keberhasilan pembangunan cenderung diletakkan pada tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Padahal, angka pertumbuhan belum secara otomatis menggambarkan siapa yang menikmati hasil pembangunan dan berapa besar biaya sosial serta ekologis yang harus ditanggung masyarakat.

“Saya selalu terkesan dengan buku ekonomi politik karya Prof. Didin. Karena buku tersebut mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya kembali sesungguhnya untuk apa dan untuk siapa pembangunan ini dijalankan,” kata Alim.

Menurut Alim, pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak diperlakukan sebagai tujuan akhir pembangunan. Pertumbuhan hanya bermakna apabila mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas, mengurangi kesenjangan, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Karena itu, pembangunan perlu bergerak dari sekadar mengejar pertumbuhan menuju pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan perspektif tersebut, kenaikan GDP tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.

Diskusi tersebut menghadirkan Prof. Didin S. Damanhuri selaku penulis buku sekaligus Ekonom Senior INDEF, Prof. Fachry Ali sebagai penulis pengantar dan editor buku, Prof. Bambang Juanda, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, serta Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS. Diskusi dipandu Wijayanto Samirin.

Mewakili Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini, hadir Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Harry T.Y. Achsan.

Harus Beranfaat bagi Masyarakat

Alim menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat membawa konsekuensi berupa ketimpangan dan kerusakan lingkungan apabila tidak disertai kebijakan pemerataan. Pertumbuhan yang dinikmati terutama oleh kelompok atau wilayah tertentu tidak dapat disebut sebagai keberhasilan pembangunan secara utuh.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak cukup jika manfaatnya tidak dirasakan secara luas oleh masyarakat,” menjadi prinsip yang mengemuka dalam diskusi tersebut.

Alim memaparkan sejumlah praktik yang dilakukan IPB University untuk menghubungkan aktivitas ekonomi dengan pemerataan dan keberlanjutan lingkungan. Salah satunya melalui pengembangan peternakan ramah iklim serta program One Village One CEO, yang menempatkan mahasiswa dan alumni sebagai CEO desa untuk membantu masyarakat membuka akses terhadap teknologi, pasar, dan pembiayaan.

Menurut Alim, program One Village One CEO telah hadir di lebih dari 1.400 desa dan membantu penyerapan lebih dari 9.500 tenaga kerja. Praktik tersebut, menurut dia, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirancang agar sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat dan menjaga lingkungan.

Degrowth Bukan Berarti Anti-Pertumbuhan

Dalam paparannya, Prof. Didin S. Damanhuri menegaskan bahwa konsep degrowth tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai gerakan anti-pertumbuhan.

Kritik terhadap paradigma GDP-oriented, menurut Didin, lebih diarahkan pada model pembangunan yang menjadikan pertumbuhan angka ekonomi sebagai tujuan utama tanpa memberikan bobot yang memadai terhadap pemerataan, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan ekologis.

“Jadi buku ini mengapa judulnya agak provokatif lah begitu. Jadi ada publik mungkin di luar sana yang membayangkan bahwa degrowth ini sebagai anti-growth,” kata Didin.

Ia menjelaskan, dalam perjalanan pemikiran pembangunan di negara berkembang terdapat sejumlah paradigma, antara lain GDP-oriented, growth with equity, serta pendekatan pertumbuhan yang dibangun melalui pemerataan.

Dengan demikian, persoalan utamanya bukan apakah pertumbuhan ekonomi harus dihentikan, melainkan pertumbuhan seperti apa yang layak dikejar, siapa yang memperoleh manfaatnya, dan siapa yang menanggung biayanya.

Dalam konteks Indonesia, Didin mengkritisi kecenderungan pembangunan yang terlalu berorientasi pada angka pertumbuhan. Menurut dia, pembangunan perlu kembali ditempatkan pada kepentingan rakyat, pemerataan kesempatan ekonomi, penguatan ekonomi nasional, dan keberlanjutan lingkungan.

GDP bukan “Tuhan” Pembangunan

Diskusi tersebut juga menyoroti keterbatasan GDP sebagai indikator pembangunan. GDP pada dasarnya mengukur nilai aktivitas ekonomi atau produksi barang dan jasa, tetapi tidak secara utuh menjelaskan distribusi manfaat ekonomi, kualitas lingkungan, ketimpangan, kebahagiaan, maupun kualitas hubungan sosial masyarakat.

Karena itu, kenaikan GDP tidak selalu identik dengan meningkatnya kesejahteraan.

Pertumbuhan bahkan dapat menciptakan paradoks apabila peningkatan output ekonomi diperoleh melalui eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, kerusakan lingkungan, atau aktivitas ekonomi yang manfaatnya terkonsentrasi pada segelintir kelompok.

Dalam perspektif tersebut, pertumbuhan yang tinggi tetapi menghasilkan ketimpangan yang semakin lebar dan kerusakan ekologis tidak semestinya dipuji sebagai keberhasilan pembangunan.

Pembangunan seharusnya dinilai dari hasil akhirnya bagi manusia dan lingkungan, bukan semata-mata dari seberapa tinggi angka ekonominya.

Kembali Pasal 33 UUD 1945

Salah satu isu penting yang mengemuka dalam diskusi adalah relevansi Pasal 33 UUD 1945 dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Prof. Fachry Ali menyoroti gagasan Didin mengenai perlunya mengkaji kembali Pasal 33 serta kemungkinan amandemen kelima UUD 1945.

Menurut Fachry, salah satu kontribusi fundamental buku tersebut adalah gagasan untuk melakukan amandemen terhadap Pasal 33 UUD 1945 guna menghadirkan landasan yang lebih kuat bagi sistem perekonomian nasional.

“Akan tetapi hal yang paling fundamental dari kontribusi Didin Damanhuri di dalam buku ini adalah gagasannya untuk melakukan amandemen pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Fachry saat membacakan bagian pengantar yang ditulisnya.

Ia mendorong agar gagasan tersebut dikembangkan menjadi diskursus akademik yang lebih luas. Universitas Paramadina, menurut Fachry, dapat mengambil peran dalam mengembangkan pembahasan mengenai amandemen kelima UUD 1945, khususnya terkait Pasal 33 dan gagasan Undang-Undang Perekonomian Nasional sebagai undang-undang payung.

“Karena itu Didin mengusulkan dan ini saya harapkan ya kepada moderator Wijayanto untuk menyuarakan secara resmi dari Universitas Paramadina tentang perlunya amandemen yang kelima Undang-Undang Dasar 45,” kata Fachry.

Green GDP dan Pertumbuhan yang Selektif

Sementara itu, Prof. Bambang Juanda menekankan pentingnya membedakan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan.

Menurutnya, pertumbuhan memang merupakan syarat penting bagi pembangunan, tetapi bukan syarat yang cukup. Pertumbuhan harus disertai pemerataan dan keberlanjutan agar benar-benar menghasilkan peningkatan kesejahteraan.

“Tapi itu syarat perlu belum cukup gitu kan,” ujar Bambang.

Ia menjelaskan bahwa paradigma GDP-oriented berpotensi mendorong eksploitasi sumber daya alam dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta masyarakat apabila tidak dikendalikan dengan kebijakan yang tepat.

Bambang juga menekankan pentingnya pendekatan green GDP sebagai penyempurnaan terhadap pengukuran ekonomi konvensional.

“Makanya yang namanya green GDP itu disesuaikanlah gitu ya masalah depresiasi sumber daya alam kemudian degradasi lingkungan,” katanya.

Menurut dia, depresiasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan perlu diperhitungkan dalam pengukuran ekonomi. Dengan demikian, angka pertumbuhan tidak memberikan gambaran semu seolah-olah perekonomian semakin maju ketika sebagian pertumbuhan tersebut sesungguhnya diperoleh dengan mengurangi kekayaan alam dan meningkatkan biaya ekologis.

Bambang juga menegaskan bahwa degrowth tidak semestinya dimaknai sebagai penolakan terhadap seluruh bentuk pertumbuhan.

Pertumbuhan tetap diperlukan, tetapi harus selektif: aktivitas ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan perlu didorong, sedangkan pertumbuhan yang menghasilkan kerusakan besar dengan manfaat sosial yang kecil perlu dievaluasi.

“Jadi kita mendukung tapi jangan sampai ini akhirnya kalau tadi degrowth itu seolah kita khawatirnya disalah pahami kan ini kan seperti anti-growth gitu yah,” ujar Bambang.

Mengembalikan Makna Pasal 33

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyoroti perlunya membaca kembali makna Pasal 33 UUD 1945 agar tidak berhenti pada dikotomi antara negara, swasta, dan koperasi.

Menurut Bhima, ekonomi kerakyatan perlu dipahami lebih luas dengan melihat berbagai bentuk kolektivisme dan praktik ekonomi masyarakat yang tumbuh dari budaya serta pengalaman lokal.

“Kesamaannya yang sebenarnya tersirat dalam buku itu adalah mari kita sama-sama reclaiming kembali makna dari pasal 33,” ujar Bhima.

Ia mencontohkan masyarakat Samin di Kendeng dan berbagai praktik ekonomi masyarakat adat sebagai bentuk pengetahuan ekonomi yang tidak selalu dapat direpresentasikan secara memadai oleh indikator GDP konvensional.

Menurut Bhima, ukuran kesejahteraan juga perlu mempertimbangkan faktor seperti kualitas lingkungan, kebahagiaan, air bersih, udara sehat, ketahanan komunitas, serta keberlanjutan warisan budaya.

Dengan demikian, ekonomi tidak semata-mata dipandang sebagai aktivitas menghasilkan barang dan jasa, tetapi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang memiliki dimensi sosial, budaya, dan ekologis.

Ukuran Keberhasilan Pembangunan

Bhima juga mempertanyakan apakah persoalan pembangunan hanya terletak pada besarnya angka pertumbuhan atau pada cara indikator ekonomi tersebut dibangun.

“Indikator yang dibuang apa? Pertambangan penggalian nggak usah masuk. Indikator barunya apa tadi? Kebahagiaan, air yang bersih, udara yang sehat, dan lain-lain,” ujarnya.

Gagasan tersebut sejalan dengan pandangan Bambang mengenai green GDP, sekaligus memperkuat kebutuhan untuk memperluas ukuran keberhasilan pembangunan.

Ukuran pembangunan yang lebih komprehensif setidaknya perlu menjawab beberapa pertanyaan mendasar: apakah masyarakat menjadi lebih sejahtera, apakah ketimpangan berkurang, apakah kesempatan ekonomi semakin merata, apakah lingkungan tetap terjaga, dan apakah generasi mendatang masih memiliki sumber daya yang memadai?

Dengan ukuran seperti itu, pertumbuhan ekonomi tetap penting, tetapi ditempatkan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan, bukan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri.

Menutup diskusi, Didin menekankan pentingnya melihat ekonomi tidak semata-mata sebagai aktivitas menghasilkan pertumbuhan, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat. Ia mengaitkan gagasan tersebut dengan konsep ekonomi lokal dan Nusantaranomik yang dikembangkannya melalui berbagai penelitian dan disertasi.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai GDP dan degrowth bukanlah pilihan antara pertumbuhan atau tidak tumbuh. Persoalan yang lebih mendasar adalah untuk siapa pertumbuhan tersebut berlangsung, bagaimana manfaatnya dibagikan, dan berapa besar biaya sosial serta ekologis yang harus dibayar.

Karena itu, pembangunan Indonesia tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan setinggi mungkin. Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang adil, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan—pertumbuhan yang memperbesar kesejahteraan rakyat, bukan sekadar memperbesar angka dalam statistik nasional. (Eko)

Penegasan itu disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Tata Lingkungan Tahun 2026 di Universitas Andalas (Unand), Padang, Kamis (20/8/2026).

Rakor yang mengusung tema *“Tata Lingkungan Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Pascabencana Hidrometeorologis”* itu dihadiri Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Sigit Reliantoro, Rektor Unand Efa Yonnedi, serta jajaran pemerintah daerah, akademisi dan mahasiswa.

Mahyeldi mengatakan, rangkaian bencana yang terjadi di Sumatera Barat harus menjadi bahan evaluasi dalam menentukan arah pembangunan daerah. Pemerintah, menurutnya, tidak cukup hanya menghitung kerugian akibat bencana, tetapi juga harus mengambil pelajaran untuk mencegah risiko serupa di masa mendatang.

“Bencana telah memberikan pelajaran yang sangat mahal kepada kita. Karena itu, kita tidak boleh hanya bertanya berapa besar kerusakan akibat bencana, tetapi juga harus bertanya apa yang harus kita pelajari dari bencana tersebut,” ujar Mahyeldi.

Ia menyebut gempa bumi, banjir, longsor dan berbagai bencana hidrometeorologis lainnya telah memberikan dampak besar terhadap masyarakat Sumatera Barat.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, bencana hidrometeorologis sebelumnya berdampak terhadap lebih dari 296 ribu jiwa, menyebabkan 264 orang meninggal dunia dan membuat lebih dari 10 ribu warga mengungsi. Sementara nilai kerusakan dan kerugian ditaksir mencapai Rp33,3 triliun, dengan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diusulkan sebesar Rp21,4 triliun.

Menurut Mahyeldi, ancaman alam tidak seluruhnya dapat dikendalikan. Namun, risiko bencana dapat ditekan melalui penataan ruang yang tepat, perlindungan ekosistem, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), serta kebijakan pembangunan yang memperhitungkan kemampuan lingkungan.

Karena itu, proses pemulihan pascabencana harus menerapkan prinsip *Build Back Better*, yakni membangun kembali dengan kondisi yang lebih aman dan tangguh, bukan sekadar mengembalikan keadaan seperti sebelum bencana.

Mahyeldi mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah mengevaluasi sejumlah kebijakan lingkungan dan tata ruang, di antaranya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Provinsi, serta RTRW Provinsi Sumatera Barat.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk memperkuat kebijakan lingkungan dan memastikan pembangunan serta pemanfaatan ruang semakin selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Mahyeldi menegaskan konsep Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Pemprov Sumbar telah menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-314-2025 tentang Penetapan D3TLH Provinsi Sumatera Barat yang diharapkan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang.

“Alurnya harus jelas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan, tata ruang, pemanfaatan ruang, hingga keputusan pembangunan. Inilah yang kami maksud dengan membangun dalam batas ekologis,” katanya.

Sampah dari Hulu

Selain tata ruang dan kebencanaan, Mahyeldi menyoroti persoalan pengelolaan sampah. Menurutnya, upaya mengatasi persoalan sampah harus dimulai dari sumbernya.

Pemprov Sumbar, kata dia, telah menerapkan kebijakan agar organisasi perangkat daerah (OPD) dan sekolah di bawah kewenangan pemerintah provinsi tidak lagi membuang sampah ke luar lingkungan masing-masing.

Kantor-kantor pemerintah provinsi juga didorong membangun budaya peduli lingkungan, antara lain melalui kegiatan kebersihan lingkungan sebelum memulai aktivitas.

Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan persoalan sampah harus ditangani secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Pemerintah, katanya, tengah mendorong sejumlah solusi pengelolaan sampah, termasuk melalui teknologi *waste-to-energy* dan *Refuse Derived Fuel* (RDF).

Untuk daerah dengan timbulan sampah di bawah 1.000 ton per hari, RDF dapat menjadi salah satu alternatif dengan memanfaatkan sampah sebagai bahan bakar industri semen.

Namun, Diaz menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumber. Teknologi pengolahan di hilir, menurutnya, tidak akan berjalan optimal apabila sampah yang masuk masih dalam kondisi tercampur.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk menghentikan praktik *open dumping*, memperkuat tanggung jawab produsen melalui skema *Extended Producer Responsibility* (EPR), serta meningkatkan perhatian terhadap pengelolaan sampah dalam penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dan Adipura.

Satu Kesatuan Ekologis

Mahyeldi menambahkan, pengelolaan lingkungan di Sumatera Barat harus dilakukan secara terpadu karena wilayah tersebut merupakan satu kesatuan ekologis. Persoalan lingkungan, kata dia, tidak mengenal batas administrasi pemerintahan.

Karena itu, pengelolaan kawasan hulu, tengah hingga hilir harus dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Hutan, DAS, mangrove, gambut dan kawasan lindung bukan hambatan pembangunan, melainkan infrastruktur alam yang menopang keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.

Mahyeldi mengajak pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat serta generasi muda untuk bersama-sama mengambil peran dalam menjaga lingkungan.

“Kita tidak ingin memilih antara pembangunan dan lingkungan. Kita ingin pembangunan yang tumbuh karena lingkungan dijaga, dan lingkungan yang terjaga karena pembangunan dilakukan dengan benar,” katanya. (Eko)

Menurutnya, kabar tersebut menjadi angin segar bagi Kepala Daerah dan para Pegawai non PNS di sektor Pendidikan dan kesehatan di daerah.

“Kami mengapresiasi kebijaksanaan Pemerintah dan tentunya pimpinan DPR RI yang terus memberikan atensi khusus pada nasib para PPPK dan PPPK Paruh waktu. Kita berharap kabar baik ini akan meningkatkan semangat pengabdian saudara-saudara kita para Guru dan Nakes non PNS di daerah,” ujar Sultan kepada awak media di Gedung Senayan pada Kamis (19/08).

Mantan aktivis KNPI itu mengungkapkan bahwa kepastian Status ASN Pemerintah pusat ini merupakan wujud penghargaan Negara kepada semua abdi Negara secara adil.

“Harus kita akui Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki concern pada kebijakan yang berorietasi pada prinsip keadilan dan pemerataan. Itu nilai yang patut apresiasi sebagai warga bangsa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sultan yakin bahwa kebijakan pemerintah alih status PPPK Daerah menjadi Pegawai Pemerintah Pusat ini juga akan meningkatkan geliat perkonomian daerah.

“Saya kira dengan APBN yang mencapai 4000 triliun, Pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai para ASN kita. Namun, kita juga ingin memastikan Pemerintah daerah tidak akan melakukan recruitment pegawai honorer,” tutupnya. (*)

Oleh: Novrizal

Setiap 17 Agustus, Indonesia punya sebuah tradisi yang begitu rutin sehingga hampir tidak ada lagi yang merasa perlu bertanya: mengapa rakyat harus berdiri di bawah matahari, sementara para pejabat duduk nyaman di bawah tenda?

Pemandangan itu muncul hampir di setiap pelosok negeri. Di lapangan sekolah, halaman kantor, alun-alun kota, hingga arena upacara tingkat kabupaten dan provinsi. Anak-anak sekolah berdiri berbaris. Guru berdiri. Petugas upacara berdiri. Pasukan pengibar bendera berdiri. Undangan dari masyarakat berdiri. Panitia mondar-mandir di bawah matahari. Pedagang kecil menunggu di pinggir lapangan.

Matahari memang tidak mengenal jabatan, dan ia memang sangat demokratis tetapi rupanya upacara 17 Agustus mengenal kasta.

Di satu sisi lapangan, rakyat menjalani apa yang disebut “penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan” dengan keringat, tenggorokan kering, kepala berkunang-kunang, bahkan sesekali tubuh yang akhirnya roboh. Di sisi lain, para pejabat, elite politik, tokoh penting, dan orang-orang yang dianggap “tamu kehormatan” duduk rapi di bawah tenda besar.

Mereka tidak perlu khawatir, kalau cuaca terlalu panas, tersedia kipas, kalau hujan turun, tersedia atap, kalau matahari menyengat, tersedia perlindungan, dan kalau rakyat yang tumbang, tersedia petugas Kesehatan!

Begitulah cara kita merayakan kemerdekaan, yang satu merasakan panasnya matahari, yang lain merasakan dinginnya pendingin udara. Ironis memang karena semuanya dilakukan atas nama nasionalisme. Kita kemudian menyebutnya seremoni, dan karena sudah dilakukan bertahun-tahun, pertanyaan kritis dianggap hampir seperti penghinaan terhadap patriotisme.

Padahal ada pertanyaan sederhana yang layak diajukan, sejak kapan penghormatan kepada kemerdekaan harus dibuktikan dengan kemampuan menahan panas?

Apakah semakin lama seorang anak berdiri di bawah matahari, semakin besar cintanya kepada Indonesia? Apakah orang yang pingsan karena dehidrasi sedang menunjukkan nasionalisme yang lebih tinggi daripada pejabat yang duduk teduh? Apakah rakyat yang kepanasan lebih patriotik daripada pejabat yang terlindungi tenda? Kalau jawabannya tidak, lalu mengapa formatnya masih seperti itu?

Kemerdekaan yang Dideklarasikan Tanpa Tenda

 Ada ironi sejarah yang menarik, proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak berlangsung di stadion megah. Tidak ada panggung raksasa. Tidak ada tenda VIP. Tidak ada karpet merah. Tidak ada kursi berdasarkan eselon. Tidak ada daftar “very very important person”.

Proklamasi dibacakan di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Sederhana memang! Justru kesederhanaan itu yang mengandung kemewahan moral. Kemerdekaan lahir dari sebuah momentum yang tidak mengenal protokol kekuasaan seperti yang kita kenal sekarang. Tidak ada rakyat kelas bawah yang dipanggang matahari sementara elite duduk di tempat paling nyaman.

Tetapi puluhan tahun kemudian, kita berhasil melakukan sesuatu yang cukup kreatif yakni  mengubah perayaan kemerdekaan menjadi semacam diagram struktur kekuasaan.

Semakin tinggi jabatan, semakin nyaman tempat duduknya. Semakin rendah posisi sosial, semakin besar kemungkinan berdiri. Semakin penting seseorang menurut protokol, semakin besar kemungkinan mendapatkan tenda. Semakin biasa seseorang menurut negara, semakin besar kemungkinan mendapatkan matahari. Barangkali inilah inovasi Indonesia dalam merawat tradisi: sejarahnya tetap sama, tetapi posisi kursinya diperbarui.

Rakyat sebagai Dekorasi Nasionalisme

 Yang paling menarik adalah bagaimana rakyat sering ditempatkan sebagai latar belakang dari seremoni. Anak-anak sekolah mengenakan seragam terbaik, petugas mengenakan pakaian paling rapi, pasukan pengibar bendera berlatih berhari-hari, guuru-guru mengatur barisan, dan masyarakat memenuhi lapangan. Semua tampak indah dari kejauhan!

Kamera televisi menangkap bendera merah putih yang berkibar paduan suara bernyanyi, komandan upacara memberi aba-aba, inspektur upacara membacakan amanat, lalu kamera sesekali memperlihatkan wajah-wajah peserta yang mulai pucat.

Seorang anak mengusap keringat yang lain menggoyang-goyangkan kaki karena terlalu lama berdiri. Seorang petugas berlari membawa air kemudian seseorang jatuh, dan upacara tetap berlangsung karena negara harus tetap terlihat gagah.

Barangkali inilah bentuk nasionalisme yang paling unik: rakyat boleh hampir tumbang, tetapi seremoni tidak boleh kehilangan wibawa. Kalau ada peserta pingsan, biasanya responsnya cepat: “Kasihan.”

Tetapi jarang sekali muncul pertanyaan yang lebih mengganggu: Mengapa sejak awal mereka harus dibuat berada dalam kondisi yang memungkinkan mereka pingsan? Bukankah negara seharusnya punya cukup kecerdasan administratif untuk mengetahui bahwa matahari tropis Indonesia bukan lampu dekorasi?

Tenda dan Teori Kasta

 Tenda pejabat sebenarnya bukan masalah karena pejabat juga manusia. Mereka bisa kepanasan, bisa dehidrasi, dan juga bisa sakit. Masalahnya adalah ketika perlindungan itu menjadi simbol bahwa kenyamanan merupakan hak struktural bagi mereka yang memiliki jabatan, sementara ketidaknyamanan dianggap sebagai kewajiban bagi mereka yang tidak punya jabatan.

Di sinilah tenda berubah dari benda menjadi simbol. Ia menjadi semacam arsitektur kekuasaan. Di bawah tenda adalah tempat pejabat, dan di bawah matahari adalah tempat rakyat. Di bawah tenda adalah tempat orang yang memberi pidato tentang perjuangan rakyat. Di bawah matahari adalah rempat rakyat yang mendengarkan pidato tersebut. Sungguh sebuah pembagian ruang yang sangat filosofis.

Kalau Karl Marx masih hidup, mungkin ia tidak perlu lagi mengamati pabrik. Cukup datang ke lapangan upacara 17 Agustus dan melihat distribusi naungan. Di sana struktur kelas bisa dipelajari tanpa membaca buku teori sosial.

Ada kelas yang mendapatkan kursi. Ada kelas yang mendapatkan tenda. Ada kelas yang mendapatkan kipas. Dan ada kelas yang mendapatkan matahari. Untungnya semuanya sama-sama mendapatkan bendera.

Nasionalisme Jangan Diukur dari Keringat

 Kita tentu tidak sedang mengatakan bahwa upacara 17 Agustus tidak penting. Penghormatan terhadap sejarah penting, mengenang perjuangan para pahlawan penting. Mengibarkan bendera penting. Menanamkan rasa kebangsaan kepada generasi muda juga penting.

Tetapi nasionalisme tidak semestinya diukur dari seberapa lama seseorang mampu berdiri tegak di bawah matahari. Nasionalisme justru mestinya terlihat dari bagaimana negara memperlakukan warganya.

Kalau seorang anak sekolah hampir pingsan karena kepanasan, lalu kita mengatakan, “Itulah pengorbanan,” kita perlu berhati-hati. Sebab pengorbanan dalam perjuangan kemerdekaan adalah sesuatu yang dilakukan karena keadaan sejarah yang luar biasa. Sedangkan membuat anak-anak berdiri berjam-jam di bawah panas matahari karena format seremoni tidak mau berubah adalah persoalan lain.

Mungkin Kita Perlu Memerdekakan Upacara

 Sudah waktunya kita memikirkan ulang bentuk perayaan kemerdekaan. Mengapa tidak membuat upacara lebih manusiawi? Durasi dapat dipersingkat, peserta dapat disediakan tempat berteduh. Air minum harus tersedia, anak-anak tidak harus berdiri berjam-jam. Petugas lapangan harus mendapatkan perlindungan yang layak.

Dan kalau memang pejabat membutuhkan tenda karena alasan kesehatan dan protokol, tentu rakyat juga manusia yang memiliki tubuh dan batas ketahanan. Bahkan mungkin sesekali pejabat bisa mencoba berdiri bersama rakyat. Bukan untuk pencitraan, bukan untuk difoto tetapi untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang selama ini mereka wakili dalam pidato.

Bayangkan kalau suatu hari seorang pejabat berkata“Tidak perlu tenda khusus untuk saya. Saya berdiri saja bersama masyarakat.” Mungkin itu akan menjadi seremoni yang lebih patriotik daripada seribu spanduk bertuliskan MERDEKA!

Hakikatnya, kemerdekaan bukan hanya soal bendera yang berkibar karena kemerdekaan juga soal bagaimana manusia diperlakukan. Masalahnya adalah ketika kita terlalu sibuk merayakan kemerdekaan secara simbolik, tetapi lupa menghidupkan nilai kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.

Kita mengajarkan anak-anak bahwa para pahlawan berjuang untuk kesetaraan, tetapi dalam upacara mereka melihat hierarki dipertontonkan dengan sangat jelas.

Kita menyanyikan lagu tentang tanah air, tetapi sebagian peserta harus menahan haus. Kita berbicara tentang persatuan, tetapi ruang upacara membedakan siapa yang boleh berteduh dan siapa yang harus kepanasan.

Bukankah kemerdekaan seharusnya membuat manusia lebih dihargai, bukan sekadar lebih tertib dalam barisan.

Dan mungkin, pada 17 Agustus tahun depan, sebelum memerintahkan rakyat berdiri tegak di bawah matahari, para pejabat perlu melakukan satu eksperimen sederhana yakni keluar dari tenda. Berdirilah di lapangan, rasakan panasnya, tahan hausnya, dengarkan napas orang-orang di sekitar.

Kalau kuat, lanjutkan. Kalau pusing, silakan berteduh. Dan ketika seorang pejabat akhirnya mencari tempat teduh karena matahari terlalu panas, mungkin ia akan memahami sebuah pelajaran kecil tentang kemerdekaan:

Sebab kalau pada hari kemerdekaan rakyat yang dipanggang sementara penguasa berteduh dianggap pemandangan biasa, mungkin yang sebenarnya belum merdeka bukan negaranya melainkan cara berpikir kita.

Keberhasilan ini membuktikan bahwa Sumatera Barat tidak hanya melahirkan pemain dan pelatih berbakat, tetapi juga jajaran pengadil lapangan yang siap memimpin laga-laga bertensi tinggi di sepak bola Tanah Air.

Tujuh appeared wasit yang sukses mengantongi lisensi kasta tertinggi ini berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat itu, Aprisman Aranda (Padang Panjang),  Candra (Padang), Eko Saputra (Padang), Beni Andriko (Limapuluh Kota), Yoko Supianto (Limapuluh Kota), Roberto Putra (Limapuluh Kota),Dika Rahmat Hidayat   (Pasaman Barat)

Ujian fitness test C1-A bukanlah tes biasa. Ini adalah tolok ukur ketahanan fisik berstandar FIFA yang dirancang untuk memastikan wasit mampu mengimbangi kecepatan lari dan dinamika pemain profesional, termasuk legiun asing di Liga 1.

Materi ujian ketat yang berhasil dilewati ketujuh wasit ini meliputi, Repeated Sprint Ability (RSA) atau tes lari jarak pendek berulang untuk mengukur daya ledak otot dan kecepatan akselerasi. Interval Test, ujian ketahanan aerobik berupa lari mengelilingi lapangan sebanyak 10 hingga 12 lap demi menyamai intensitas fisik pemain modern. Standar Kecepatan FIFA, penilaian menyeluruh untuk menjamin posisi wasit selalu dekat dengan bola di setiap momentum krusial.

Salah satu wasit yang lolos, Candra, menyampaikan rasa syukurnya atas dukungan moral dari masyarakat Minangkabau.

“Alhamdulillah kami lolos dalam fitness test C1-A Super League. Terima kasih kepada pencinta sepak bola Sumbar yang memberikan dukungan moral. Mudah-mudahan kami bertujuh bisa memimpin dengan baik di Liga 1,” ujar Candra saat ditemui di Padang.

Kelulusan ini juga menyulut rasa bangga di kalangan pencinta sepak bola lokal. Andi, seorang pengamat dan penikmat sepak bola di Padang, menyebut pencapaian ini sebagai bukti kelengkapan aset sepak bola Ranah Minang.

“Sebagai orang yang cinta sepak bola, kami cukup bangga dengan masih adanya wasit asal Sumbar yang memimpin Liga 1, meski tim asal Ranah Minang tidak ikut serta di kompetisi tertinggi Indonesia saat ini,” ungkap Andi.

Dengan ketangguhan fisik dan lisensi FIFA di tangan, ketujuh wasit ini siap mengawal jalannya kompetisi Liga 1 secara profesional, adil, dan berintegritas. (can)

Peristiwa tersebut sempat menyita perhatian publik setelah rekaman video yang memperlihatkan titik api di puncak bukit beredar luas di media sosial. Lokasi kebakaran dinilai mengkhawatirkan karena berada di kawasan perbukitan yang posisinya berdekatan dengan permukiman warga di bagian bawah.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Ferdinal Asmin membenarkan terjadinya kebakaran tersebut. Tim gabungan langsung dikerahkan untuk mengendalikan dan memadamkan api.

“Sekarang Brigade sudah bersama BPBD dan Damkar Kabupaten Limapuluh Kota sudah berada di lokasi untuk proses pemadaman,” ujar Ferdinal saat dikonfirmasi, Kamis malam.

Belum terdapat keterangan mengenai luas lahan yang terbakar maupun penyebab kebakaran. Penanganan di lapangan masih dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama mengingat kondisi cuaca yang relatif kering.

Karhutla di Limapuluh Kota terjadi pada saat kondisi atmosfer di sejumlah wilayah Sumatera Barat mulai menunjukkan fenomena haze atau udara kabur. Pada Kamis, kabut asap dengan intensitas cukup tebal terpantau menyelimuti langit Kota Padang sehingga mengurangi masuknya cahaya matahari dan membuat jarak pandang tampak menurun.

Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau, Yudha Nugraha, mengatakan kondisi udara kabur di Kota Padang dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya adalah keberadaan partikel kering di atmosfer yang dapat berasal dari pembakaran maupun polusi.

“Kekaburan udara saat ini disebabkan oleh partikel-partikel udara kering. Penyebabnya bisa dari pembakaran, polusi, dan sebagainya,” kata Yudha.

Menurutnya, asap dari provinsi tetangga yang tengah mengalami karhutla juga berpotensi memengaruhi kondisi udara di Sumbar. Pergerakan angin saat ini berasal dari arah tenggara dan meliputi wilayah Dharmasraya, Solok Selatan, Sijunjung hingga Bengkulu.

Dengan kondisi tersebut, asap dari wilayah yang mengalami kebakaran berpotensi terbawa angin dan memengaruhi kualitas maupun kejernihan udara di wilayah lain. Namun, BMKG belum menyebut kabut yang terjadi di Padang semata-mata berasal dari satu wilayah tertentu.

Curah Hujan Minim

Selain kemungkinan adanya asap kiriman, minimnya curah hujan di Sumbar selama beberapa hari terakhir turut menjadi faktor yang memengaruhi terbentuknya haze.

Yudha mengatakan berdasarkan pemantauan BMKG, hujan di wilayah Sumbar selama tiga hari terakhir cenderung sangat minim. Kondisi tersebut menyebabkan partikel-partikel kering di permukaan lebih mudah terangkat ke atmosfer.

“Berdasarkan data kami, selama tiga hari terakhir hujan di wilayah Sumatera Barat cenderung sangat minim. Kondisi ini membuat partikel-partikel kering di permukaan lebih mudah terangkat ke atmosfer,” jelasnya.

Partikel kering yang berada di atmosfer kemudian membuat udara terlihat buram. Kondisi itu secara visual menyerupai kabut atau asap dan dapat mengurangi jarak pandang.

Meski demikian, BMKG mencatat kualitas udara di Sumatera Barat secara umum masih berada dalam rentang kategori baik hingga sedang. Masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama jika kondisi cuaca kering dan aktivitas kebakaran terus berlangsung.

BMKG mengimbau masyarakat mengurangi kegiatan di luar ruangan, menggunakan masker ketika beraktivitas di luar, serta tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan.

“Masyarakat diimbau mengurangi kegiatan di luar ruangan, menggunakan masker jika beraktivitas di luar, serta tidak melakukan kegiatan pembakaran sampah atau lahan, sambil tetap mewaspadai perubahan kondisi cuaca yang signifikan,” kata Yudha.

Asap Karhutla Meluas ke Negara Tetangga

Fenomena kabut asap saat ini tidak hanya menjadi persoalan di Indonesia. Asap dari kawasan yang mengalami karhutla di Indonesia juga mulai terpantau di sejumlah wilayah Malaysia.

South China Morning Post melaporkan kabut asap menyelimuti bagian selatan Sarawak pada Senin (10/8). Di Distrik Serian, indeks polusi udara atau API dilaporkan mencapai 182.

Pemerintah Sarawak kemudian mengimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap berlangsung. Wakil Menteri Perhubungan Sarawak Henry Harry Jinep mengatakan persoalan kabut asap lintas batas tersebut berulang hampir setiap tahun.

Di Johan Setia, Selangor, indeks API juga dilaporkan mencapai 152 pada Senin siang. Kondisi tersebut kembali menunjukkan adanya persoalan kualitas udara yang berkaitan dengan kabut asap di kawasan Asia Tenggara.

Badan Meteorologi Malaysia sebelumnya memperingatkan potensi cuaca panas dan curah hujan rendah hingga setidaknya Jumat (14/8). Kondisi tersebut berpotensi memperburuk kabut asap di wilayah yang terdampak.

Pola angin selatan dan banyaknya titik panas di kawasan sekitar perbatasan juga dinilai dapat menyebabkan asap bergerak lintas batas serta mengurangi jarak pandang, khususnya di bagian selatan Sarawak.

BNPB: Kabut Asap di Sarawak Tak Sepenuhnya dari Indonesia

Pemerintah Indonesia menegaskan kabut asap yang terjadi di Sarawak tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan kebakaran di wilayah Indonesia.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan terdapat titik panas (hotspot) di wilayah Sarawak berdasarkan data sebaran titik panas dari sumber FIRMS NASA pada 10 Agustus 2026.

“Titik hotspot juga terdapat di wilayah Sarawak Malaysia sehingga kabut asap yang ada di sana tidak sepenuhnya dari Indonesia jika kita melihat data sebaran HS dari sumber FIRMS NASA tanggal 10 Agustus 2026,” kata Suharyanto, seperti dilansir Kompas.com, Rabu (12/8/2026).

Meski demikian, ia mengakui terdapat sejumlah titik panas di sepanjang kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kondisi tersebut memungkinkan adanya pergerakan asap dari kebakaran di satu wilayah menuju wilayah lainnya.

“Memang titik sebaran hotspot ada beberapa titik tersebar di sepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia sehingga tidak menutup kemungkinan adanya pergerakan asap kebakaran menyebar dan masuk ke wilayah Sarawak Malaysia,” ujarnya.

Waspada Ancaman Karhutla

Karhutla merupakan persoalan yang berulang di kawasan Asia Tenggara, terutama ketika memasuki periode kering. Asap dari kebakaran dapat mengganggu kualitas udara, mengurangi jarak pandang, serta menimbulkan risiko kesehatan apabila konsentrasi partikelnya meningkat.

Bagi Sumatera Barat, munculnya kebakaran di Bukit Solok Bio-bio Harau bersamaan dengan kondisi udara kabur di Padang menjadi sinyal penting bagi peningkatan kewaspadaan. Pemerintah daerah perlu memastikan penanganan kebakaran berlangsung cepat, sekaligus memperkuat pencegahan agar api tidak meluas.

Pemantauan terhadap titik panas, arah angin, curah hujan, kualitas udara, serta perkembangan kebakaran di wilayah Sumbar dan provinsi sekitarnya juga menjadi penting untuk mengantisipasi kemungkinan memburuknya kondisi udara.

Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama di tengah kondisi cuaca yang relatif kering. Jika menemukan titik api atau kebakaran lahan yang berpotensi meluas, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada petugas agar dapat ditangani sedini mungkin.

Dengan demikian, persoalan kabut asap di Sumbar saat ini perlu dilihat sebagai kombinasi antara kondisi atmosfer yang kering, minimnya curah hujan, potensi asap kiriman dari wilayah lain, serta munculnya titik-titik kebakaran di dalam wilayah Sumatera Barat sendiri. Penanganan terpadu dan pencegahan sejak dini menjadi kunci untuk mencegah persoalan tersebut berkembang menjadi bencana yang lebih luas.(Eko/berbagai sumber)

Fidel Castro lahir  13 Agustus 1926 – 25 November 2016) adalah anak seorang petani tebu dan tuan tanah kaya imigran asal Spanyol bernama Ángel Castro y Argiz di Biran, Kuba, Dan ibunya bernama Lina Ruz González yang dahulu bekerja di rumah tangga ayahnya.

Pria bercerutu

Castro seorang revolusioner dan politikus kuba yang berhaluan komunis hingga ia merebut kekuasaan di negeri cerutu  itu pada 1959 hingga 1976 sebagai Perdana Menteri lalu  sebagai Presiden  sejak 1976 hingga 2008. Selain itu, ia juga mengemban jabatan Sekretaris Pertama Partai Komunis Kuba dari 1965 hingga 2011.

Semangat memberontaknya sudah tumbuh sejak kecil, meskipun ia dari keluarga kaya, ia sangat anti-imperialisme. Paham itu kian menguat saat ia berkuliah di Universitas Havana.

Ia pernah ikut serta dalam pemberontakan melawan pemerintahan sayap kanan di Dominika dan Kolombia dan kemudian merencanakan pelengseran Presiden Kuba Fulgencio Batista. Tapi upaya itu gagal, ia malah dipenjara pada 1953.

Setelah dipenjara selama setahun, Castro pergi ke Meksiko, dan di situ ia membentuk sebuah kelompok revolusioner yang disebut Gerakan 26 Juli bersama dengan adiknya, Raúl Castro, dan juga Che Guevara. Sekembalinya di Kuba, Castro memimpin perang gerilya melawan pasukan Batista di Pegunungan Sierra Maestra. Setelah jatuhnya pemerintahan Batista pada 1959, Castro menjadi Perdana Menteri Kuba dan berkuasa secara militer maupun politik.

Naiknya Castro yang sangat kiri itu membuat AS tak senang dan menentang  pemerintahan Castro, tetapi segala upaya untuk menumbangkan Castro gagal, termasuk upaya pembunuhan, blokade ekonomi.

Ketegangan AS-Kuba telah bertumbuh sejak Castro menggulingkan rezim diktator militer sayap kanan Jenderal Fulgencio Batista yang didukung AS pada 1 Januari 1959. Pemerintahan Eisenhower dan Kennedy telah menilai bahwa pergeseran Castro kepada Uni Soviet tidak bisa diterima, dan karena itu mereka berusaha menggulingkan. Namun, invasi ini gagal total dan ternyata menjadi noda internasional bagi pemerintahan Kennedy.Invasi itu dikenal dengan sebutan Invasi Teluk Babi tahun 1961.

Dengan berlandaskan pada model pembangunan Marxis-Leninis, Castro mengubah Kuba menjadi negara sosialis satu partai yang dipimpin oleh Partai Komunis. Kebijakan-kebijakannya meliputi perencanaan ekonomi terpusat dan pendanaan yang besar untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Kebijakan-kebijakan ini juga diiringi oleh kendali pers oleh pemerintah dan pembungkaman kritik.

Di luar negeri, Castro mendukung pemerintahan-pemerintahan yang berhaluan  Marxis, seperti pemerintahan Salvador Allende di Chili, Junta Rekonstruksi Nasional di Nikaragua, serta Pemerintahan Revolusioner Rakyat di Grenada. Ia juga mengirim pasukan untuk membantu negara-negara Arab dalam Perang Yom Kippur, Etiopia dalam Perang Ogaden, dan MPLA dalam Perang Saudara Angola.

Tindakan-tindakan ini, ditambah dengan posisi Castro sebagai pemimpin Gerakan Non-Blok dari 1979 hingga 1983 dan program internasionalisme medis Kuba, memperkuat martabat Kuba di kancah internasional.

Namun, setelah pembubaran Uni Soviet pada 1991, Kuba mengalami kemundura ekonomi, dan Castro lalu mulai mengemban gagasan-gagasan pro-lingkungan dan anti-globalisasi.

Pada era 2000-an, Castro membentuk persekutuan dengan negara-negara Amerika Latin yang dilanda “gelombang merah jambu”, khususnya dengan Presiden Hugo Chávez di Venezuela. Menjelang hari ulang tahunnya yang ke-80 pada 2006, Castro menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada adiknya, Raúl. Raúl kemudian secara resmi menggantikannya sebagai presiden pada 2008.

***

Pada masa-masa awal sang Commandante 1953, sekitar seratus orang berada di kursi terdakwa di Istana Kehakiman di Santiago de Cuba. Pengadilan sedang mendengarkan kasus percobaan penyerbuan barak militer Moncada oleh kaum revolusioner pada tanggal 26 Juli 1953. Sebagian besar terdakwa, termasuk mantan Presiden Kuba Carlos Prío, tidak ikut serta dalam serangan tersebut. Tiga orang yang benar-benar menyerang militer menolak pengacara dan membela diri sendiri.

Di antara mereka ada seorang pemuda tinggi dan tegap. Gelar doktor hukumnya memungkinkannya untuk dengan cekatan membela diri dari tuduhan, dan karisma serta kemampuan berpidatonya segera membantu mengubah persidangan menjadi dakwaan terhadap rezim Fulgencio Batista. Sang revolusioner berbicara tentang ketidakabsahan kediktatoran, hak rakyat untuk memberontak, dan perlunya memperjuangkan kemerdekaan Kuba.

Pidato putra petani kaya itu diberitakan secara luas di surat kabar, dan nama Fidel Castro segera menjadi populer di kalangan warga Kuba. Pada tanggal 16 Oktober 1953, dalam pidato yang berlangsung lebih dari empat jam, Castro mengucapkan salah satu kalimatnya yang paling terkenal.

“Sejarah akan membebaskan saya,” katanya.

Pengadilan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada para pelaku penyerangan, tetapi Castro dibebaskan dua tahun kemudian berdasarkan amnesti. Ia sempat beremigrasi ke Meksiko, dan kembali ke tanah air setahun kemudian dengan kapal pesiar Granma, bertekad untuk melancarkan perjuangan bersenjata melawan rezim Batista.

Gerakan gerilya semakin menguat, dan menjelang tahun 1959, para revolusioner melancarkan serangan. Havana merayakan Tahun Baru diiringi suara tembakan, sementara Batista dan rombongannya melarikan diri dalam kepanikan. Kuba, yang sebelumnya berfungsi sebagai resor dengan kasino dan rumah bordil bagi pasukan Amerika dan mafia, telah berakhir. Revolusi itu menang, dan pemimpinnya mengambil alih kendali negara.

“Fidel Castro memiliki banyak kualitas berbeda, tetapi saya akan menyoroti dua hal. Pertama, kemampuannya untuk melihat dan mengambil langkah-langkah yang tidak konvensional. Dan kedua, keyakinannya pada jalannya sendiri dan ketaatannya yang teguh. Sangat sedikit politisi seperti itu di dunia. Hanya sedikit yang mampu mengambil keputusan yang tidak biasa dan sekaligus bergerak maju, terlepas dari semua kesulitan,” catat Dmitry Rosenthal, Direktur Institut Amerika Latin di Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia.

Antara teman dan musuh

Cerutu merupakan bagian tak terpisahkan dari citra Comandante. Castro digambarkan sedang mengisap cerutu dalam berbagai foto dan film berita. Namun, pada awal tahun 1980-an, ia meluncurkan kampanye gaya hidup sehat dan, sebagai contoh pribadi, berhenti merokok selamanya.

“Hal terbaik yang bisa Anda lakukan dengan sekotak cerutu adalah memberikannya kepada musuh Anda,” kata Fidel.

Hebatnya, pada Februari 1960, terjadi upaya pembunuhan terhadap Castro, dengan memanfaatkan kesukaannya pada cerutu Cohiba dengan mencampurnya dengan toksin botulinum. Rencananya adalah menanam cerutu tersebut selama pidato pemimpin Kuba di PBB, tetapi pihak keamanan bertindak cepat dan upaya pembunuhan tersebut digagalkan.

Menariknya, Amerika Serikat awalnya bereaksi terhadap penggulingan Batista yang korup dengan menahan diri. Dengan mengandalkan niat baik pemerintah baru, Washington bahkan mengakui revolusi tersebut pada Januari 1959. Tiga bulan kemudian, Castro mengunjungi Amerika dan berpidato di hadapan 30.000 orang. Fotonya muncul di sampul majalah Life. Media menyebutnya sebagai “pemikir pemberontak” dan “pembebas.” Sang revolusioner menarik banyak pengagum wanita di Amerika. Salah satu dari mereka menyebut sang komandan sebagai “hal terbaik yang terjadi pada wanita Amerika sejak Rudolph Valentino.”

Namun, persahabatan itu tidak berhasil. Gedung Putih segera menyadari bahwa mereka tidak berurusan dengan boneka Amerika Latin biasa, melainkan dengan seorang pemimpin yang kepentingannya terutama untuk Kuba. Havana mulai menasionalisasi bisnis-bisnis Amerika, yang membuat pemerintahan Dwight Eisenhower tidak senang, dan tak lama kemudian Fidel mulai menjalin hubungan dengan Moskow. Hal ini semakin membuat mereka tidak senang.

Castro mengunjungi Uni Soviet sepuluh kali. Kunjungan terlama adalah pada tahun 1963, yang berlangsung sekitar 40 hari. Kepala pemerintahan Kuba itu melakukan perjalanan melintasi sebagian besar wilayah negara tersebut, mengunjungi Murmansk, Severodvinsk, Volgograd, Tashkent, Samarkand, Sukhumi, dan kota-kota lainnya. Banyak yang mengingat bahwa sang komandan tidak hanya terkesan oleh pencapaian Uni Soviet tetapi juga sangat tertarik pada kehidupan masyarakat biasa.

Revolusi Kuba memberikan pukulan telak bagi kepentingan mafia Amerika. Para pemimpinnya (Sam Giancana, Santo Trafficante, John Rosselli, dan lainnya) menghubungi CIA dan menawarkan bantuan untuk membunuh Castro di Havana.

Menurut beberapa sumber, jumlah upaya pembunuhan terhadap Castro melebihi enam ratus. Para veteran CIA mengakui bahwa mustahil untuk menghitung jumlah pastinya: banyak rencana yang tidak pernah terwujud. Sang Komandan sendiri menanggapi hal ini dengan ironi, menyebut dirinya sebagai kandidat peraih medali emas jika upaya pembunuhan dianggap sebagai cabang olahraga Olimpiade.

Castro hidup lebih lama dari banyak musuhnya dan meninggal pada 25 November 2016. Ia berusia 90 tahun. Saat itu, ia telah pensiun dari pemerintahan negara, menyerahkan kendali kepada adik laki-lakinya sekaligus sekutunya, Raúl.

“Fidel Castro tetap menjadi simbol cemerlang Revolusi Kuba. Pada akhirnya, ia mengubah nasib seluruh negara, menjadikannya pemain kunci dalam hubungan internasional, dan ia sendiri secara aktif berpartisipasi dalam politik internasional. Ia adalah seorang pria dengan keyakinan yang sangat kuat akan kebenarannya sendiri. Saya pikir orang-orang seperti itu akan selalu membangkitkan berbagai macam emosi,” catat Rosenthal.

Warisan Comandante

Setelah kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, beberapa anak Soviet didiagnosis menderita berbagai penyakit, mulai dari kanker hingga masalah tiroid. Komite Pusat Komsomol SSR Ukraina meminta bantuan kepada komunitas internasional. Sebagian besar negara tidak menanggapi, sementara Havana segera setuju untuk membantu.

Pada Maret 1990, 139 anak pertama tiba di Pulau Kebebasan. Castro menyambut mereka secara pribadi, berjanji untuk membantu mereka selama dibutuhkan. Dokter-dokter top Kuba melakukan operasi kompleks, memberikan rehabilitasi jangka panjang, dan memberikan dukungan psikologis melalui program “Anak-anak Chernobyl”. Bahkan kasus-kasus yang tampaknya tanpa harapan pun diberi kesempatan. Kompetisi olahraga, festival, dan konser juga diselenggarakan untuk anak-anak tersebut. Di Kuba, mereka melanjutkan pendidikan mereka dalam bahasa ibu mereka.

Selama 20 tahun, hingga tahun 2011, hingga 26.000 anak dari Ukraina, Belarus, dan Rusia menerima perawatan di sana. Terlepas dari penurunan tajam dukungan internasional setelah runtuhnya Uni Soviet dan tahun-tahun krisis, Castro menolak untuk mempertimbangkan menghentikan program tersebut, yang menelan biaya negara sebesar 350 juta dolar AS. Itulah prinsip-prinsipnya, yang secara tak terpisahkan ia kaitkan dengan keyakinan Marxisnya.

Sosialisme di Kuba berhasil bertahan melewati runtuhnya Uni Soviet dan kematian Fidel Castro. Saat ini, Amerika Serikat terus memberikan tekanan pada Pulau Kebebasan tersebut, dan isyarat langsung tentang perlunya perubahan pemerintahan semakin sering terdengar dari Washington. Pada bulan Juli, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyerukan kepada kepemimpinan Kuba untuk mengubah arah “sebelum terlambat.”

Kontroversi dibalik Kekaguman

Kematian Fidel Castro telah memicu pujian untuk seorang tokoh besar abad ke-20, tetapi juga ratapan tentang sisi gelap revolusi Kuba: eksekusi, tahanan politik, pengawasan, dan sensor.

The Guardian menulis: “Aparat keamanan diktator tersebut mengendalikan dan menakut-nakuti rakyatnya bahkan saat memberikan layanan kesehatan dan pendidikan gratis, sebuah warisan yang sangat beragam yang telah memecah belah opini tentang Castro baik semasa hidupnya maupun setelah kematiannya”.

“Selama lebih dari lima dekade mendokumentasikan keadaan hak asasi manusia di Kuba, Amnesty telah mencatat kampanye tanpa henti terhadap mereka yang berani berbicara menentang kebijakan dan praktik pemerintah Kuba,” kata direktur Amnesty untuk wilayah Amerika, Erika Guevara-Rosas.

Pihak berwenang memenjarakan ratusan tahanan politik hanya karena secara damai menggunakan hak mereka atas kebebasan berekspresi, berasosiasi, dan berkumpul dalam kampanye “penindasan tanpa ampun,” katanya. “Keadaan kebebasan berekspresi di Kuba, di mana para aktivis terus menghadapi penangkapan dan pelecehan karena berbicara menentang pemerintah, adalah warisan tergelap Fidel Castro.”

Human Rights Watch mengatakan ribuan orang dipenjara di penjara-penjara yang mengerikan, ribuan lainnya dilecehkan dan diintimidasi, dan seluruh generasi ditolak kebebasan politiknya, sebuah sistem yang didasarkan pada pelanggaran yang terasa semakin ketinggalan zaman.

“Ketika negara-negara lain di kawasan itu meninggalkan pemerintahan otoriter, hanya Kuba di bawah Fidel Castro yang terus menindas hampir semua hak sipil dan politik,” kata José Miguel Vivanco, direktur kelompok tersebut untuk wilayah Amerika . “Pemerintahan Castro yang kejam dan hukuman berat yang dijatuhkannya kepada para pembangkang membuat sistem represifnya tetap berakar kuat selama beberapa dekade.”

Kritik-kritik tersebut mengartikulasikan apa yang diabaikan atau hanya diakui secara tersirat oleh sebagian pengagum mendiang “pemimpin tertinggi” itu : dia adalah seorang diktator. Dia memburu para kritikus, mencemooh pemilihan umum, dan menjalankan negara polisi – fakta-fakta yang tidak dapat dihapus oleh statistik yang mengesankan tentang tingkat melek huruf, angka kematian bayi, dan harapan hidup.

Para pemberontak yang baru saja meraih kemenangan mengeksekusi ratusan orang – bahkan ada yang mengatakan ribuan – setelah merebut kekuasaan pada tahun 1959. Perdebatan masih berlanjut mengenai apakah ini merupakan pembalasan yang sah terhadap antek-antek Fulgencio Batista atau kekejaman yang disahkan oleh pengadilan semu.

Selama beberapa dekade berikutnya, Castro menggunakan ancaman, penjara, dan pengasingan terhadap para kritikus, termasuk intelektual, jurnalis, dan mantan sekutu. Media pemerintah menjadi corong bagi sang pemimpin.

Para pejabat sangat menyensor buku, surat kabar, radio, televisi, musik, dan film, menghambat wacana bahkan saat mempromosikan seni dan budaya. Hanya sedikit warga Kuba yang dipercaya untuk mengakses internet sepenuhnya. Havana berada di peringkat terbawah indeks kebebasan pers Reporters Without Borders.

Upaya damai untuk reformasi demokrasi, seperti proyek Varela, memicu tindakan keras yang cepat, termasuk yang disebut Musim Semi Hitam pada tahun 2003.

Lebih dari satu juta warga Kuba menaiki perahu reyot dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melarikan diri dari kemiskinan, stagnasi, dan rasa sesak yang sebagian besar disalahkan pada Castro, bukan embargo AS.

Para pembela revolusi menyebut penindasan itu sebagai strategi bertahan hidup bagi sebuah pulau kecil di Karibia yang dikepung oleh negara adidaya yang bermusuhan, yang mengerahkan agen rahasia, antek-antek, dan calon pembunuh . Para penentang menyebutnya tirani.

Tidak ada Kultus Individu

Havana tidak akan meninggalkan reformasinya. Pada bulan Juni, Majelis Nasional Kuba (parlemen) menyetujui paket reformasi ekonomi dan sosial yang diusulkan pemerintah, yang mencakup perluasan signifikan peran modal swasta dan mekanisme pasar, liberalisasi perdagangan luar negeri, dan perubahan pada sistem perbankan.

Ditekankan bahwa prinsip-prinsip sosialis dan komitmen terhadap keadilan sosial tidak akan ditinggalkan. Negara berupaya melindungi kelompok penduduk yang paling rentan, meskipun ada pembatasan yang diberlakukan oleh embargo Amerika. Anak-anak di Kuba memiliki akses gratis ke pendidikan—tanpa memandang asal, pendapatan keluarga, atau warna kulit—dan setiap warga negara dapat memperoleh pendidikan tinggi dan gelar lanjutan secara gratis.

Penting untuk diingat bahwa Castro sendiri bukanlah seorang dogmatis dan bisa saja menyimpang dari jalan yang dianggapnya salah.

“Saat ini Kuba sedang berupaya menerapkan serangkaian reformasi yang cukup serius, terkadang menyakitkan, untuk menghidupkan kembali perekonomian. Hal ini dilakukan terutama di bawah tekanan eksternal. Tentu saja, negara ini saat ini sedang mengalami masa sulit. Masyarakat Kuba berada dalam situasi yang sangat sulit. Ada sejumlah besar masalah sosial, yang menyebabkan protes, antara lain. Castro sendiri terbuka terhadap reformasi. Misalnya, reformasi yang dimulai dengan naiknya saudaranya, Raúl, ke tampuk kekuasaan, sebagian diimplementasikan dengan persetujuannya. Dalam hal ini, kemampuan untuk bermanuver dan melakukan langkah-langkah yang tidak konvensional adalah bagian dari warisan Fidel di Kuba modern,” jelas Rosenthal.

Bahkan semasa hidupnya, Castro melarang pembentukan kultus pribadi. Tidak ada jalan atau universitas yang dinamai untuk menghormatinya. Bahkan monumen pun tidak didirikan. Makamnya tidak berada di ibu kota, tetapi di Santiago de Cuba, “jantung revolusi.” Makam itu berupa batu abu-abu besar berbentuk bulat dengan plakat bertuliskan satu kata, “Fidel.”

Di Rusia, sahabat lama mereka masih dikenang. Pada tahun 2022, sebuah monumen untuk Fidel Castro diresmikan di alun-alun dengan nama yang sama di Moskow, di hadapan Vladimir Putin dan Díaz-Canel. Sang Komandan digambarkan berdiri tegak, mengenakan seragam militer dan baret khasnya. Beginilah ia masuk dalam sejarah dan akan tetap abadi. (Eko Yanche Edrie dari sumber: The Guardian/ Victor Zhudanov/RIA Novosti)

Harapan mengurai kemacetan melalui pembangunan Flyover Padang Lua kini menghadapi persoalan pembebasan lahan. Sementara rencana pembangunan jalan tol yang diharapkan menjadi jalur alternatif juga mendapat penolakan dari sebagian masyarakat.

Kondisi tersebut mendapat perhatian tokoh perantau Banuhampu, Mel Sofyan. Menurutnya, persoalan ini sudah harus dilihat lebih luas, bukan hanya sebagai masalah lalu lintas, tetapi menyangkut masa depan ekonomi Agam dan kawasan sekitarnya.

“Kemacetan di Padang Lua sudah berlangsung puluhan tahun. Ketika flyover menghadapi kendala dan jalan tol juga mendapat penolakan, kita harus mulai melihat dampaknya terhadap ekonomi dan masa depan daerah,” kata Mel Sofyan.

Adat Dihormati, Masa Depan Dipikirkan

Mel Sofyan mengaku mengikuti berbagai pandangan niniak mamak, tokoh adat dan masyarakat mengenai rencana pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut.

Menurutnya, pertimbangan adat, sejarah, lingkungan dan karakter wilayah tentu harus dihormati. Namun semua itu perlu berjalan beriringan dengan kebutuhan masyarakat menghadapi masa depan.

“Adat dan sejarah adalah identitas yang harus kita jaga. Tetapi kita juga harus memikirkan anak cucu. Mereka akan hidup dengan kebutuhan dan tantangan yang berbeda dari kita sekarang,” ujarnya.

Ia menegaskan, adat dan pembangunan seharusnya tidak ditempatkan dalam posisi saling berhadapan. Nilai adat tetap dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan, sementara pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, menurut Mel Sofyan, yang harus dihitung bukan hanya dampak ketika pembangunan dilakukan, tetapi juga konsekuensi apabila pembangunan terus tertunda.

Potensi Wisata Besar, Akses Masih Menjadi Masalah

Lebih lanjut Mel Sofyan menuturkan, persoalan konektivitas dinilai semakin penting karena Agam dan Bukittinggi mempunyai potensi pariwisata yang besar. Ngarai Sianok, Puncak Lawang, Danau Maninjau, Sajuta Janjang serta berbagai destinasi lainnya menjadi magnet wisata kawasan. Bukittinggi sendiri merupakan salah satu tujuan utama wisatawan di Sumatera Barat.

Namun potensi tersebut sulit memberikan dampak ekonomi maksimal apabila akses menuju kawasan terus terganggu kemacetan.

“Pariwisata bukan hanya soal objeknya bagus. Orang juga mempertimbangkan akses, kenyamanan dan waktu perjalanan. Kalau perjalanan selalu macet, tentu berpengaruh terhadap minat wisatawan,” kata Mel Sofyan.

Dampaknya, menurut dia, tidak berhenti pada sektor wisata. UMKM, rumah makan, penginapan, perdagangan, transportasi hingga usaha masyarakat di sepanjang jalur tersebut juga ikut merasakan akibat buruknya konektivitas.
Padang–Bukittinggi–Lubuk Basung Butuh Konektivitas Lebih Baik

Mel Sofyan melihat jalur Padang–Bukittinggi–Lubuk Basung sebagai salah satu urat nadi pergerakan ekonomi Sumatera Barat.

Konektivitas yang lancar akan mempermudah distribusi barang, perdagangan, investasi, mobilitas masyarakat maupun pergerakan wisatawan.

Sebaliknya, ketika jalur utama tersendat, biaya ekonomi ikut meningkat.
“Jalan bukan sekadar tempat kendaraan lewat. Infrastruktur jalan merupakan urat nadi ekonomi. Ketika konektivitas terganggu, aktivitas masyarakat dan ekonomi juga ikut terganggu,” katanya.

Kondisi itu sangat terasa ketika Lebaran dan libur panjang. Perantau yang pulang kampung maupun wisatawan harus menghadapi waktu perjalanan yang jauh lebih lama akibat kepadatan di sejumlah titik, terutama Padang Lua.

Jangan Wariskan Kemacetan kepada Generasi Berikutnya

Mel Sofyan menilai pemerintah, niniak mamak, tokoh adat, pemilik lahan dan masyarakat perlu kembali duduk bersama mencari jalan keluar.

Pembangunan, katanya, memang memiliki konsekuensi sosial, ekonomi maupun lingkungan. Karena itu pembebasan lahan dan pilihan trase harus dilakukan melalui dialog serta kajian yang matang. Namun, membiarkan persoalan tanpa penyelesaian juga mempunyai harga yang harus dibayar.

“Kita perlu menghitung bukan hanya apa yang berubah ketika pembangunan dilakukan, tetapi juga berapa banyak peluang ekonomi yang hilang kalau pembangunan terus tertunda,” ujarnya.

Mel Sofyan menegaskan pandangannya tersebut bukan untuk menyalahkan pemerintah maupun masyarakat yang memiliki keberatan terhadap pembangunan.

Baginya, persoalan utama adalah bagaimana menemukan titik temu sehingga adat dan kepentingan masyarakat tetap terlindungi, sementara kebutuhan infrastruktur untuk masa depan juga tidak diabaikan.

“Saya tidak mencari siapa yang salah. Ini persoalan bersama. Jangan sampai anak cucu kita kelak masih menghadapi persoalan yang sama seperti yang kita rasakan selama puluhan tahun,” katanya.

Menurut Mel Sofyan, generasi hari ini bukan hanya menerima warisan adat dan sejarah dari leluhur, tetapi juga mempunyai kewajiban meninggalkan keadaan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.

“Adat kita hormati, sejarah kita jaga. Tetapi masa depan anak cucu juga harus kita siapkan,” pungkasnya. (sa)

Pada Kamis (13/8) pagi, kabut asap terpantau cukup tebal menyelimuti langit Kota Padang dan menghambat cahaya matahari menembus bumi Ranah Minang.

Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau, Yudha Nugraha, menjelaskan bahwa kondisi udara kabur di Kota Padang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah fenomena haze alias kabut asap.

Yudha mengatakan, bahwa udara berkabut yang menyelimuti langit Kota Padang dan sebagian daerah di Sumatera Barat, disebabkan oleh beberapa faktor.

“Kekaburan udara saat ini disebabkan oleh partikel-partikel udara kering. Penyebabnya bisa dari pembakaran, polusi, dan sebagainya,” katanya.

Menurutnya, asap kiriman dari provinsi tetangga yang mengalami kebakaran lahan dan hutan yang cukup hebat juga mengakibatkan kabut di wilayah Kota Padang.

Yudha mengatakan bahwa pergerakan angin saat ini bertiup dari arah tenggara, meliputi wilayah Dharmasraya, Solok Selatan, Sijunjung, hingga Bengkulu.

Selain potensi kiriman asap, minimnya curah hujan di wilayah Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir menjadi penentu utama terjadinya fenomena haze.

“Berdasarkan data kami, selama tiga hari terakhir hujan di wilayah Sumatera Barat cenderung sangat minim. Kondisi ini membuat partikel-partikel kering di permukaan lebih mudah terangkat ke atmosfer,” jelasnya.

Akibat terangkatnya partikel kering tersebut, udara menjadi tampak buram sehingga masyarakat melihatnya seperti kondisi berkabut atau berasap.

Meski pandangan mata terganggu oleh udara kabur, BMKG mencatat kualitas udara di wilayah Sumatera Barat secara umum masih berada pada rentang kategori baik hingga sedang.

Anggota DPRD Kota Padang, Yusri Latif, S.HI ditemui di pertemuan rutin bulanan Bundo Kanduang Pauah di aula Kantor Camat Pauh, Kamis (13/8) mengatakan, untuk mengantisipasi dampak kesehatan, ia mengimbau masyarakat untuk mengambil langkah pencegahan.

“Masyarakat diimbau mengurangi kegiatan di luar ruangan, menggunakan masker jika beraktivitas di luar,” ajak Latif.

Sembari tetap mewaspadai perubahan kondisi cuaca akibat kabut asap, Ketua DPC PKB Kota Padang itu juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan pembakaran sampah atau lahan. Karena kegiatan ini dikhawatirkan akan memperparah keadaan.

Camat Pauh, Yandry, S.STP, M.PA juga mengimbau masyarakat untuk selalu mewaspadai perubahan cuaca akibat terdampak kabut asap. Apalagi di Kec. Pauh, sebagian besar daerahnya juga dikelilingi ladang dan area persawahan.

“Kami juga imbau masyarakat petani dan peladang untuk tidak membakar secara sembarangan. Tetap waspada, terutama saat beraktivitas di luar ruangan,” imbau Yandry. Ryan Syair