Gagasan pengembangan konektivitas tersebut mengemuka dalam The 8th International Conference of Culinary, Fashion, Beauty, and Tourism, yang berkolaborasi dengan The 8th International Hospitality and Tourism Conference 2026, di Universitas Negeri Padang, Jumat (9/10/2026). Dalam forum internasional itu, Senator RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, menyampaikan keynote mengenai pentingnya menghubungkan perdagangan, pariwisata, dan investasi sebagai strategi memperkuat perekonomian daerah.

Konferensi tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, pelaku industri, dan pemerintah untuk membahas perkembangan sektor pariwisata, perhotelan, serta industri kreatif di tengah persaingan destinasi yang semakin ketat.

Bagi Sumatera Barat, rencana penerbangan Padang–Johor Bahru relevan dengan besarnya potensi pasar Malaysia. Berdasarkan data BPS Sumatera Barat, wisatawan asal Malaysia mencatat 26.108 kunjungan selama Januari–Juni 2026. Jumlah itu mencapai sekitar 70,24 persen dari total 37.170 kunjungan wisatawan mancanegara yang tercatat melalui Bandara Internasional Minangkabau.

Setelah Malaysia, kunjungan wisatawan mancanegara tercatat berasal dari Australia sebanyak 1.465 kunjungan, Singapura 904 kunjungan, dan Amerika Serikat 633 kunjungan.

Besarnya kontribusi wisatawan Malaysia menjadi modal penting untuk menjajaki pembukaan rute langsung Padang–Johor Bahru. Namun, potensi pasar tersebut perlu didukung kajian kelayakan, proyeksi permintaan penumpang, kesiapan maskapai, serta pola perjalanan wisata dan bisnis yang dapat menjamin keberlanjutan rute.

Karena itu, upaya membuka jalur penerbangan tersebut perlu diikuti promosi bersama, penyusunan paket wisata yang menarik, dan kerja sama antara pelaku industri pariwisata di Sumatera Barat dan Johor. Selain wisatawan individu dan rombongan, perjalanan keluarga, kunjungan bisnis, serta kegiatan pertemuan dan konferensi internasional dapat menjadi segmen pasar yang dikembangkan.

Kebutuhan memperluas akses internasional juga terlihat dari perkembangan kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat. Secara nasional, kunjungan wisatawan mancanegara pada semester I-2026 mencapai 7,45 juta, tumbuh 5,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebaliknya, kunjungan melalui Bandara Internasional Minangkabau turun 13,86 persen, dari 43.152 menjadi 37.170 kunjungan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pariwisata nasional belum otomatis meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat. Selain memperkuat konektivitas, daerah perlu menghadirkan produk wisata yang kompetitif, memperluas promosi ke pasar potensial, dan menciptakan pengalaman berwisata yang mendorong wisatawan tinggal lebih lama serta membelanjakan lebih banyak uang di daerah tujuan.

Dalam paparannya, Irman Gusman, mantan Ketua DPD RI dua periode, mengaitkan pengembangan konektivitas dengan tiga agenda ekonomi yang saling memperkuat, yakni perdagangan, pariwisata, dan investasi.

Menurutnya, hubungan dagang dapat mendorong mobilitas masyarakat dan pelaku usaha. Kunjungan wisata kemudian membuka kesempatan untuk memperkenalkan produk unggulan daerah, sedangkan hubungan bisnis yang terbangun dapat berkembang menjadi investasi di berbagai sektor, mulai dari akomodasi, pengolahan pangan, transportasi, hingga layanan pendukung pariwisata.

Kerja sama antardaerah dan internasional, termasuk melalui skema provinsi kembar atau sister province, perlu diarahkan pada program konkret yang memberikan manfaat ekonomi. Pertemuan bisnis, misalnya, akan lebih efektif apabila disertai produk yang siap dipasarkan, mitra usaha yang jelas, serta proyek investasi yang memiliki kelayakan usaha, kepastian status lahan, dan dukungan infrastruktur yang memadai.

Irman, yang juga menjabat Ketua Dewan Pakar Bidang Ekonomi UMKM PP Muhammadiyah, menilai jaringan perantau Minangkabau dapat mengambil peran strategis sebagai penghubung antara potensi daerah, pasar internasional, dan calon investor. Jaringan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan peluang usaha, membangun kemitraan, serta membawa pengetahuan dan pengalaman bisnis ke Sumatera Barat.

Agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, ia juga menawarkan pendekatan Local Value Creation Compact, terutama dalam pengembangan hotel dan resor, destinasi dan desa wisata, serta penyelenggaraan festival dan konferensi.

Pendekatan ini menekankan agar investasi tidak hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas dan keuntungan usaha, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi perekonomian lokal. Penggunaan produk dan jasa lokal, pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pelibatan UMKM dalam rantai pasok pariwisata perlu menjadi bagian dari komitmen para investor.

“Setiap kegiatan perlu mengutamakan produk dan jasa lokal, membuka kesempatan kerja bagi warga, meningkatkan keterampilan, serta melibatkan UMKM dalam rantai pasok pariwisata,” kata Irman, yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas DPP Ikatan Keluarga Minang.

Dengan demikian, penjajakan penerbangan langsung Padang–Johor Bahru tidak sekadar menyangkut penambahan jalur transportasi udara. Lebih dari itu, konektivitas tersebut dapat menjadi bagian dari strategi memperluas pasar pariwisata, memperkuat hubungan dagang, dan membuka peluang investasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Barat.(Eko)

Pesan tersebut disampaikan Irman dalam keynote speech pada konferensi internasional ICCFBT dan IHTC 2026 di Convention Hall Universitas Negeri Padang, Jumat (9/10/2026).

Menurutnya, Pariwisata berhasil apabila bertambahnya wisatawan meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat keterampilan warga, menjaga lingkungan, dengan tetap menjaga budaya setempat.

Forum yang diselenggarakan Universitas Negeri Padang bersama Universiti Teknologi MARA, Malaysia, tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, dan pelaku industri. Menteri Pariwisata diwakili Wakil Menteri Pariwisata melalui rekaman video. Narasumber Malaysia hadir langsung, sedangkan narasumber Selandia Baru berpartisipasi secara daring.

Ketua DPD RI ke 2 ini juga menyoroti besarnya peran pariwisata dalam perekonomian Indonesia.

Dalam paparannya, Irman menyebut kontribusi pariwisata pada 2025 mencapai 4,78 persen terhadap produk domestik bruto, atau sekitar Rp1.139 triliun.

Di Sumatera Barat, sepanjang Januari–Agustus 2026 tercatat 16,2 juta perjalanan wisatawan nusantara, meningkat 3,7 persen. Namun, kunjungan wisatawan mancanegara melalui Bandara Internasional Minangkabau turun hampir 9 persen. Perkembangan tersebut menunjukkan perlunya strategi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasar, ulas Ketua Dewan Pakar Bidang Ekonomi dan UMKM PP Muhammadiyah itu.

Anggota komite 1 DPD RI ini menilai Peluang dari pertumbuhan pariwisata perlu diterjemahkan menjadi hubungan usaha yang nyata dengan masyarakat sekitar destinasi.

“Hotel bisa penuh, tetapi petani, perajin, dan usaha kecil di sekitarnya masih kesulitan menjangkau pasar,” katanya.

Sementara itu, Kuliner, fesyen, dan kecantikan dapat dikembangkan sebagai mata rantai yang saling mendukung dalam pengalaman wisata. Kuliner menghubungkan petani, nelayan, pengolah makanan, restoran, dan hotel. Fesyen membuka pasar bagi penenun, penyulam, perancang, serta penjual produk lokal. Layanan kecantikan dan tata rias dapat melengkapi kegiatan budaya, pernikahan, dan acara di destinasi, urai pria kelahiran Padang Panjang ini.

Ketiganya dapat dipadukan dalam paket wisata. menikmati masakan Minangkabau, mengunjungi sentra tenun atau sulaman, mengikuti lokakarya, serta mengenal busana dan tata rias tradisional dengan menghormati ketentuan adat.

Rangkaian tersebut memperkaya pengalaman pengunjung sekaligus memperluas kesempatan berusaha. Wisatawan memperoleh alasan untuk tinggal lebih lama, sementara belanjanya menjangkau lebih banyak pelaku ekonomi lokal.

Untuk memperkuat hubungan itu, Irman mengusulkan Kesepakatan Penciptaan Nilai Ekonomi Lokal, atau Local Value Creation Compact, antara investor, pemerintah, dan masyarakat. Kesepakatan tersebut memuat sasaran pembelian produk lokal, penyerapan tenaga kerja, pelatihan, kemitraan usaha, dan perlindungan lingkungan.

“Contohnya sederhana: hotel mengikat kontrak pasokan dengan petani setempat. Perguruan tinggi membantu petani memenuhi standar mutu. Hotel kemudian membayar tepat waktu,” jelasnya.

Ketua Dewan Pengawas DPP IKM itu juga mendorong pengembangan koridor destinasi yang didukung transportasi andal, informasi digital tepercaya, paket perjalanan bersama, dan pelayanan yang bermutu.

Sebagai tindak lanjut, ia mengusulkan satu program percontohan bersama dalam 100 hari setelah konferensi. UNP, UiTM, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan memilih satu destinasi, membentuk tim pendamping, serta mengembangkan produk wisata dan kemitraan pemasok.

Keberhasilannya diukur melalui pendapatan warga, pembelian produk lokal, kualitas pekerjaan, kepuasan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

“Program yang berhasil kita perluas. Yang belum berhasil kita perbaiki berdasarkan bukti,” tegasnya.

Irman menutup paparannya dengan menekankan bahwa pertumbuhan pariwisata harus memperluas kesempatan ekonomi warga tanpa mengikis kearifan lokal. Alam perlu dijaga, adat dihormati, dan masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tegasnya

Sementara itu, generasi muda harus dibeibruang untuk berperan sebagai pengusaha kuliner, perancang busana, tenaga tata rias, pemandu wisata, pengelola destinasi, maupun pengembang layanan digital. Dengan keterampilan dan akses pasar yang memadai, kekayaan daerah dapat menjadi sumber penghidupan yang bermartabat bagi anak nagari dan masyarakat luas,” tutup Irman. (*)

Seperti diungkapkan Wali Nagari Talaok Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Ilwardi saat dihubungi Khazminang.id, Selasa (7/10/2026), program tersebut menjadi salah satu peluang bagi Nagari Talaok guna mengembangkan potensi nagari melalui ruang kreatif yang dapat mendorong keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam pengembangan kreativitas, inovasi, serta pelaku UMKM di nagari itu. 

“Nagari Talaok, Kecamatan Bayang menjadi satu-satunya nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang mendapatkan program NCH tahun 2026 oleh DPMD Provinsi Sumatera Barat,” kata Ilwardi.

Ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Nagari Talaok sebagai penerima program Nagari Creative Hub tersebut.

“Jadi, kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan kepercayaan kepada Nagari Talaok untuk mendapatkan program Nagari Creative Hub. Ini merupakan sebuah kesempatan bagi kami untuk mengembangkan potensi yang ada di nagari, terutama dalam mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat,” kata dia.

Menurutnya, program NCH diharapkan tidak hanya menjadi sebuah fasilitas, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai wadah bersama untuk melahirkan berbagai kegiatan kreatif dan produktif di Nagari Talaok.

“Kami berharap Nagari Creative Hub ini nantinya benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita ingin ruang ini menjadi tempat berkumpul, belajar, berkreasi, berdiskusi, sekaligus mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki masyarakat Nagari Talaok nantinya,” harapnya.

Ia mengatakan, Pemerintah Nagari Talaok akan berupaya melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam pengembangan program tersebut. Kolaborasi antara pemerintah nagari, pemuda, kelompok masyarakat, pelaku UMKM, serta berbagai pihak lainnya dinilai penting agar program NCH dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

“Kami tentu tidak bisa berjalan sendiri. Ke depan, kami ingin membangun kolaborasi dengan pemuda, pelaku usaha, kelompok masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Harapan kita, NCH ini bisa menjadi ruang tumbuh bagi ide-ide kreatif masyarakat dan memberikan dampak terhadap perekonomian nagari,” ungkapnya.

Ia pun berharap keberadaan Nagari Creative Hub dapat menjadi salah satu penggerak munculnya inovasi baru di Nagari Talaok sekaligus memperkuat potensi lokal yang selama ini dimiliki masyarakat.

“Ini adalah amanah sekaligus peluang bagi Nagari Talaok. Kami akan berusaha menjaga dan mengembangkan program ini sebaik mungkin, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan bisa menjadi bagian dari kemajuan Nagari Talaok ke depan,” tampalnya.

Perihal itu, kata dia, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Satuan Tugas Nagari Creative Hub (NCH) di Kantor Walinagari tersebut pada Selasa 6 Oktober 2026. 

Ia menyebutkan, bahwa NCH Talaok nantinya akan didirikan di sebelah Kantor Wali Nagari Talaok dan diharapkan menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk berkreasi, berkolaborasi, mengembangkan usaha, serta melahirkan kegiatan-kegiatan positif di nagari.

“NCH Talaok nantinya akan didirikan di sebelah Kantor Wali Nagari Talaok dan diharapkan menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk berkreasi, berkolaborasi, mengembangkan usaha, serta melahirkan kegiatan-kegiatan positif di nagari,” ujarnya.(Mil Hendrawandi).

Seperti diungkapkan Wali Nagari Talaok Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Ilwardi saat dihubungi Khazminang.id, Selasa (7/10/2026), program tersebut menjadi salah satu peluang bagi Nagari Talaok guna mengembangkan potensi nagari melalui ruang kreatif yang dapat mendorong keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam pengembangan kreativitas, inovasi, serta pelaku UMKM di nagari itu. 

“Nagari Talaok, Kecamatan Bayang menjadi satu-satunya nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang mendapatkan program NCH tahun 2026 oleh DPMD Provinsi Sumatera Barat,” kata Ilwardi.

Ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Nagari Talaok sebagai penerima program Nagari Creative Hub tersebut.

“Jadi, kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan kepercayaan kepada Nagari Talaok untuk mendapatkan program Nagari Creative Hub. Ini merupakan sebuah kesempatan bagi kami untuk mengembangkan potensi yang ada di nagari, terutama dalam mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat,” kata dia.

Menurutnya, program NCH diharapkan tidak hanya menjadi sebuah fasilitas, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai wadah bersama untuk melahirkan berbagai kegiatan kreatif dan produktif di Nagari Talaok.

“Kami berharap Nagari Creative Hub ini nantinya benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita ingin ruang ini menjadi tempat berkumpul, belajar, berkreasi, berdiskusi, sekaligus mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki masyarakat Nagari Talaok nantinya,” harapnya.

Ia mengatakan, Pemerintah Nagari Talaok akan berupaya melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam pengembangan program tersebut. Kolaborasi antara pemerintah nagari, pemuda, kelompok masyarakat, pelaku UMKM, serta berbagai pihak lainnya dinilai penting agar program NCH dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

“Kami tentu tidak bisa berjalan sendiri. Ke depan, kami ingin membangun kolaborasi dengan pemuda, pelaku usaha, kelompok masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Harapan kita, NCH ini bisa menjadi ruang tumbuh bagi ide-ide kreatif masyarakat dan memberikan dampak terhadap perekonomian nagari,” ungkapnya.

Ia pun berharap keberadaan Nagari Creative Hub dapat menjadi salah satu penggerak munculnya inovasi baru di Nagari Talaok sekaligus memperkuat potensi lokal yang selama ini dimiliki masyarakat.

“Ini adalah amanah sekaligus peluang bagi Nagari Talaok. Kami akan berusaha menjaga dan mengembangkan program ini sebaik mungkin, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan bisa menjadi bagian dari kemajuan Nagari Talaok ke depan,” tampalnya.

Perihal itu, kata dia, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Satuan Tugas Nagari Creative Hub (NCH) di Kantor Walinagari tersebut pada Selasa 6 Oktober 2026. 

Ia menyebutkan, bahwa NCH Talaok nantinya akan didirikan di sebelah Kantor Wali Nagari Talaok dan diharapkan menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk berkreasi, berkolaborasi, mengembangkan usaha, serta melahirkan kegiatan-kegiatan positif di nagari.

“NCH Talaok nantinya akan didirikan di sebelah Kantor Wali Nagari Talaok dan diharapkan menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk berkreasi, berkolaborasi, mengembangkan usaha, serta melahirkan kegiatan-kegiatan positif di nagari,” ujarnya.(Mil Hendrawandi).

Seperti diungkapkan Wali Nagari Talaok Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Ilwardi saat dihubungi Khazminang.id, Selasa (7/10/2026), program tersebut menjadi salah satu peluang bagi Nagari Talaok guna mengembangkan potensi nagari melalui ruang kreatif yang dapat mendorong keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam pengembangan kreativitas, inovasi, serta pelaku UMKM di nagari itu. 

“Nagari Talaok, Kecamatan Bayang menjadi satu-satunya nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang mendapatkan program NCH tahun 2026 oleh DPMD Provinsi Sumatera Barat,” kata Ilwardi.

Ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Nagari Talaok sebagai penerima program Nagari Creative Hub tersebut.

“Jadi, kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan kepercayaan kepada Nagari Talaok untuk mendapatkan program Nagari Creative Hub. Ini merupakan sebuah kesempatan bagi kami untuk mengembangkan potensi yang ada di nagari, terutama dalam mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat,” kata dia.

Menurutnya, program NCH diharapkan tidak hanya menjadi sebuah fasilitas, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai wadah bersama untuk melahirkan berbagai kegiatan kreatif dan produktif di Nagari Talaok.

“Kami berharap Nagari Creative Hub ini nantinya benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita ingin ruang ini menjadi tempat berkumpul, belajar, berkreasi, berdiskusi, sekaligus mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki masyarakat Nagari Talaok nantinya,” harapnya.

Ia mengatakan, Pemerintah Nagari Talaok akan berupaya melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam pengembangan program tersebut. Kolaborasi antara pemerintah nagari, pemuda, kelompok masyarakat, pelaku UMKM, serta berbagai pihak lainnya dinilai penting agar program NCH dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

“Kami tentu tidak bisa berjalan sendiri. Ke depan, kami ingin membangun kolaborasi dengan pemuda, pelaku usaha, kelompok masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Harapan kita, NCH ini bisa menjadi ruang tumbuh bagi ide-ide kreatif masyarakat dan memberikan dampak terhadap perekonomian nagari,” ungkapnya.

Ia pun berharap keberadaan Nagari Creative Hub dapat menjadi salah satu penggerak munculnya inovasi baru di Nagari Talaok sekaligus memperkuat potensi lokal yang selama ini dimiliki masyarakat.

“Ini adalah amanah sekaligus peluang bagi Nagari Talaok. Kami akan berusaha menjaga dan mengembangkan program ini sebaik mungkin, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan bisa menjadi bagian dari kemajuan Nagari Talaok ke depan,” tampalnya.

Perihal itu, kata dia, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Satuan Tugas Nagari Creative Hub (NCH) di Kantor Walinagari tersebut pada Selasa 6 Oktober 2026. 

Ia menyebutkan, bahwa NCH Talaok nantinya akan didirikan di sebelah Kantor Wali Nagari Talaok dan diharapkan menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk berkreasi, berkolaborasi, mengembangkan usaha, serta melahirkan kegiatan-kegiatan positif di nagari.

“NCH Talaok nantinya akan didirikan di sebelah Kantor Wali Nagari Talaok dan diharapkan menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk berkreasi, berkolaborasi, mengembangkan usaha, serta melahirkan kegiatan-kegiatan positif di nagari,” ujarnya.(Mil Hendrawandi).

Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Amran, mengatakan pemulihan aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah terdampak terus menunjukkan perkembangan.

“Untuk per hari ini, aktivasi pasar rakyat di Aceh sudah 90 persen, kemudian di Sumut dan Sumbar sudah 100 persen,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (5/10/2026).

Menurut Amran, kembali berfungsinya pasar rakyat menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur pemulihan aktivitas perdagangan dan perekonomian masyarakat setelah bencana.

Pemulihan juga terlihat dari kembali bergeraknya pembiayaan usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga saat ini, tercatat 121.984 debitur KUR di Aceh, 44.049 debitur di Sumut, dan 27.670 debitur di Sumbar.

Data tersebut, kata Amran, menunjukkan masyarakat mulai kembali mengakses pembiayaan untuk menjalankan maupun mengembangkan kegiatan usaha.

“Ini menandakan bahwa program yang sudah bergerak, masyarakat sudah mulai bangkit kembali dalam perekonomian,” ujarnya.

Selain pasar rakyat dan pembiayaan, aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga terus bergerak. Hingga 26 Agustus 2026, tercatat 40.634.395 transaksi UMKM melalui perdagangan elektronik.

Menurut Amran, pemulihan ekonomi masyarakat juga didukung melalui penyaluran berbagai bantuan. Pemerintah terus mengawal distribusi bantuan tersebut guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung proses pemulihan di wilayah terdampak.

Pemulihan Sektor Pertanian

Pemulihan tidak hanya menyasar aktivitas perdagangan dan usaha, tetapi juga sektor pertanian. Rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana terus dilakukan di tiga provinsi.

Di Aceh, progres konstruksi pemulihan lahan sawah mencapai 56,71 persen atau sekitar 17.844 hektare. Di Sumatera Utara, pemulihan mencapai 96,57 persen atau 7.085 hektare.

Sementara itu, pemulihan lahan sawah terdampak di Sumatera Barat telah mencapai 100 persen atau sekitar 3.902 hektare.

Pemulihan juga dilakukan pada sektor kelautan dan perikanan. Upaya tersebut mencakup pemulihan budi daya ikan, bantuan bagi nelayan perikanan tangkap, rehabilitasi tambak seluas 10,88 hektare, serta penguatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui bantuan sarana pendukung.

Satgas PRR memastikan proses pemulihan akan terus dikawal secara bertahap dengan mencakup berbagai sektor, mulai dari perdagangan, pembiayaan usaha, UMKM, pertanian, hingga kelautan dan perikanan.

Upaya tersebut diarahkan agar aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak tidak hanya kembali berjalan, tetapi juga dapat berlangsung secara berkelanjutan setelah seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi selesai.(eko)

Hal itu disampaikan narasumber lokakarya seni kriya yang digelar Taman Budaya Sumatera Barat, Wisnu Prastawa, saat memberikan materi kepada peserta di Gedung Kebudayaan Sumatera Barat, Padang, Senin.

Menurut Wisnu, potensi tanah liat di Sumatera Barat tersebar di berbagai wilayah, mulai dari kawasan penghasil tanah untuk batu bata hingga sentra gerabah yang memiliki sejarah panjang. Di antaranya Gerabah Galogandang di Luhak Nan Tuo, Tanah Datar, serta Gerabah Nagari Andaleh di kawasan Luhak Limo Puluah Koto.

“Melimpahnya potensi tanah liat di Sumatera Barat harus menginspirasi kita untuk berpikir kreatif dan imajinatif,” kata Wisnu.

Ia mengatakan, tanah liat selama ini lebih banyak dipandang sebagai bahan baku komoditas primer, seperti batu bata dan belanga tradisional. Padahal, material tersebut dapat dikembangkan menjadi medium seni sekaligus bahan baku produk kreatif, termasuk kriya keramik dan elemen arsitektur modern.

Dalam lokakarya tersebut, Wisnu memaparkan hasil sejumlah riset dan eksplorasinya yang dilakukan sepanjang 2023 hingga 2026. Beberapa di antaranya berupa penelitian mengenai potensi tanah liat Agam sebagai bahan baku seni kerajinan keramik, eksplorasi karakteristik tanah di kawasan Luhak Limo Puluah Koto, serta formulasi tanah Balango di Galogandang.

Menurut dia, masing-masing sentra gerabah di Sumatera Barat memiliki karakter dan keunggulan tersendiri. Gerabah Nagari Andaleh, misalnya, dinilai telah mengembangkan teknik finishing dan ornamentasi yang lebih beragam. Sementara itu, Galogandang memiliki karakter tanah dan teknik pembentukan yang khas.

“Baik Andaleh maupun Galogandang memiliki keunikan teknik pembentukan masing-masing yang kemudian melahirkan karakter produk yang kuat,” ujarnya.

Selain mengenal material tanah liat, peserta lokakarya juga diajak mengeksplorasi berbagai ragam hias ikonik Minangkabau, seperti motif Siriah Gadang dan Pucuak Rabuang, dengan memanfaatkan teknik cetak kriya.

Peserta juga diperkenalkan dengan berbagai teknik pembentukan keramik, mulai dari teknik putar, teknik slab atau lempengan yang dikembangkan di Studio Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang, teknik pilin, hingga teknik pijit atau pinching.

Untuk memberikan gambaran mengenai pemanfaatan tanah liat sebagai medium seni, Wisnu menampilkan dua karya kriya seni stoneware miliknya, yakni “Rangkiang” yang menggunakan material stoneware dan engobe Fe, serta “Pucuak Rabuang” dengan material stoneware dan engobe Zr.

Ia juga memperlihatkan dokumentasi art performance dan instalasi seni yang menggunakan material tanah liat Galogandang.

Kepala Taman Budaya Sumatera Barat, M. Devid, berharap lokakarya tersebut tidak berhenti pada peningkatan keterampilan teknis peserta dalam membentuk tanah liat.

“Kami berharap kegiatan ini juga menumbuhkan apresiasi yang lebih mendalam terhadap potensi material lokal sehingga masyarakat dapat mengolah tanah mentah menjadi produk kriya yang fungsional, estetis, sekaligus memiliki nilai ekonomi,” katanya. (eko)

Hal tersebut diungkapkan Muhidi saat menghadiri kegiatan Gebyar Pajak, Sabtu (3/10/2026) dan mengajak masyarakat melihat pembayaran pajak sebagai bagian dari kepedulian bersama terhadap kemajuan daerah.

Dikatakan, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Menurut Muhidi, kegiatan seperti Gebyar Pajak memiliki arti penting untuk semakin mendekatkan masyarakat dengan informasi perpajakan sekaligus menumbuhkan kesadaran bersama.

Muhidi menyebut, pajak menjadi salah satu sumber penting yang membantu pemerintah daerah menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus berkembang, Sumatera Barat membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Salah satu sumber yang memiliki peran penting adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penerimaan dari sektor ini menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang kemudian mendukung berbagai kebutuhan pembangunan.

Karena itu, Muhidi berharap kesadaran membayar pajak dapat tumbuh secara perlahan dan menjadi kebiasaan baik di tengah masyarakat.

“Kita tentu ingin masyarakat membayar pajak bukan hanya karena takut terkena sanksi. Lebih dari itu, kita ingin tumbuh kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bagian dari tanggung jawab dan kontribusi kita untuk pembangunan daerah,” ujarnya.

Menurut Muhidi, semakin banyak masyarakat yang memenuhi kewajibannya tepat waktu, semakin besar pula ruang yang dimiliki pemerintah daerah untuk mendukung berbagai program yang dibutuhkan masyarakat.

Ia juga melihat pembayaran pajak memiliki kaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang baik, terutama jalan, akan membantu memperlancar mobilitas, distribusi barang dan kegiatan usaha.

“Dengan demikian, manfaat pajak tidak hanya dirasakan dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga dapat mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha,” katanya.

Muhidi menilai, upaya meningkatkan kesadaran pajak perlu dibarengi dengan pelayanan yang semakin mudah.

Masyarakat harus mendapatkan kemudahan ketika ingin memenuhi kewajibannya. Karena itu, berbagai inovasi pelayanan, seperti Samsat keliling, pelayanan di pusat-pusat aktivitas masyarakat serta layanan digital, perlu terus dikembangkan.

“Semakin dekat dan mudah pelayanan, tentu akan semakin membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya,” katanya.

Selain pelayanan, komunikasi mengenai pajak juga perlu disampaikan dengan cara yang sederhana dan dekat dengan kehidupan masyarakat.

Muhidi mendorong agar edukasi perpajakan tidak hanya dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi juga memanfaatkan berbagai ruang komunikasi yang banyak digunakan masyarakat saat ini.

“Media sosial, video pendek, radio, komunitas otomotif, kegiatan masyarakat hingga kolaborasi dengan generasi muda dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi mengenai pajak dengan cara yang lebih menarik,” ujarnya.

Masyarakat, kata dia, perlu mengetahui secara sederhana kapan pajak harus dibayarkan, bagaimana proses pembayarannya, di mana layanan dapat diakses serta bagaimana pajak tersebut memberikan manfaat bagi daerah.

Karena itu, Muhidi berharap Gebyar Pajak tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dapat menjadi awal dari gerakan bersama untuk membangun kebiasaan baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

“Pesan yang disampaikan melalui kegiatan ini diharapkan terus berlanjut dan menjangkau masyarakat hingga ke nagari dan lingkungan tempat mereka beraktivitas,” ujarnya.

Muhidi juga menilai pengelolaan pajak perlu didukung data yang baik. Pemerintah perlu mengetahui kondisi kendaraan yang terdaftar, tingkat kepatuhan masyarakat serta wilayah yang masih membutuhkan pendekatan dan informasi lebih lanjut.

“Dengan data yang akurat, pelayanan maupun edukasi dapat diberikan secara lebih tepat sesuai kebutuhan masyarakat,” sebutnya 

Di sisi lain, Muhidi mengingatkan pentingnya membangun rasa keadilan dalam pelaksanaan kewajiban pajak.

Masyarakat yang telah membayar pajak tepat waktu perlu merasa bahwa kontribusinya dihargai. Sementara bagi masyarakat yang belum memenuhi kewajiban, pendekatan persuasif dan pemberian informasi harus tetap dikedepankan.

Menurutnya, pelayanan yang baik, edukasi yang berkelanjutan dan penerapan aturan secara proporsional dapat berjalan beriringan.

Kepercayaan masyarakat juga perlu dijaga melalui pengelolaan penerimaan pajak yang transparan dan bertanggung jawab. Masyarakat perlu memahami bahwa kontribusi yang mereka berikan menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun daerah.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Manfaatnya diharapkan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan yang semakin baik,” tutur Muhidi.

DPRD Sumbar, lanjutnya, terus mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, Jasa Raharja, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah nagari, dunia usaha, komunitas, media serta masyarakat dalam membangun kesadaran perpajakan.

Bagi Muhidi, membayar pajak pada akhirnya bukan hanya tentang angka penerimaan. Lebih dari itu, ada semangat kebersamaan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan menghadirkan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat.

“Mari kita jadikan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor sebagai kebiasaan baik yang tumbuh dari kesadaran. Semoga semakin banyak masyarakat yang sadar, semakin mudah masyarakat memenuhi kewajibannya, dan semakin kuat kemampuan Sumatera Barat dalam membiayai pembangunan,” pungkasnya. (*)

Dari akun IG tervelkampus_2nr diunggah seorang pria menunjukkan kondisi mobilnya. Video yang sampai pukul 20.40 WIB Minggu 27 September sudah dilihat lebih dari 18 ribu orang itu memperlihatkan adanya material seperti semen di dalam tanki mobilnya.

Sayangnya sipengunggah tidak menyabutkan di SPBU mana dia beli Pertalite itu.  Pemilik akun hanya menyebutkan di Padang.

Tapi tak urung ‘pekikannya’ menguyndang reaksi anggota DPR RI Rahmat Saleh. Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, meminta PT Pertamina Patra Niaga melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan kontaminasi material asing menyerupai semen pada BBM jenis Pertalite di Sumatera Barat itu.

Rahmat menegaskan bahwa sanksi berat harus dijatuhkan kepada SPBU yang terbukti melakukan praktik pencampuran BBM secara ilegal.   “Kami mendesak Pertamina Patra Niaga untuk memberikan sanksi tegas terhadap SPBU yang ternyata terbukti terdapat kandungan pencampuran terhadap Pertalite di Kota Padang,” ujar Rahmat kepada pers di Jakarta, Sabtu (26/9/2026).

Legislator tersebut membuka peluang untuk memanggil jajaran direksi Pertamina Patra Niaga ke Senayan jika ditemukan indikasi kelalaian internal. Langkah pemanggilan ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban penuh atas kerugian yang dialami masyarakat akibat insiden tersebut.

Rahmat juga mengimbau para korban untuk segera melapor dengan menyertakan bukti pendukung agar kasus ini dapat diproses secara hukum. “Kami meminta kepada masyarakat yang menjadi korban agar bisa melapor, baik melalui akun kita ataupun metode yang lain,” tambahnya.

Menindaklanjuti informasi tersebut, PT Pertamina Patra Niaga melakukan pemeriksaan kualitas Pertalite di sejumlah SPBU di Sumbar. Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kualitas produk yang disalurkan kepada masyarakat.

“Sebagai tindak lanjut atas informasi dan masukan yang disampaikan masyarakat terkait Pertalite di sejumlah SPBU wilayah Sumatera Barat, Pertamina melakukan pengecekan dan pengujian kualitas produk secara menyeluruh untuk memastikan kondisi produk di lapangan,” kata Fahrougi kepada pers, Minggu (27/9/2026).

Hasil pengujuian itu bahkan tidak menemukan campuran air dalam sampel Pertalite yang diperiksa. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan nilai densitas produk masih berada dalam rentang spesifikasi yang ditetapkan.

Meski demikian, pemeriksaan lebih lanjut masih dilakukan. Pertamina mengambil sampel Pertalite dari sejumlah SPBU untuk diuji oleh Tim Pengendali Kualitas dan Kuantitas BBM di Integrated Terminal Teluk Kabung serta Lemigas, badan pengujian bahan bakar di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Karena keluhan warga di video itu bukan terkontaminasi air, melainkan material padat menyerupai semen.

“Pengambilan sampel lanjutan dilakukan di enam SPBU yang berada di Kota Padang dan Kabupaten Agam,” ucapnya.

Enam SPBU tersebut yakni SPBU 14.251.519 Sawahan, SPBU 14.252.521 Ranah, dan SPBU 14.252.582 Jati di Kota Padang. Kemudian SPBU 14.264.566, SPBU 13.261.073, serta SPBU 14.261.532 di Kabupaten Agam.

Fahrougi mengungkapkan, pengujian dilakukan untuk memastikan kualitas produk di titik penyaluran sekaligus mendapatkan gambaran kondisi Pertalite secara menyeluruh.

“Pengujian terhadap sampel tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Pertamina memastikan kualitas produk pada titik-titik penyaluran dan memperoleh gambaran kondisi produk secara menyeluruh,” jelasnya.

Pertamina, lanjutnya, menghargai setiap informasi maupun keluhan yang disampaikan masyarakat. Informasi tersebut menjadi bahan pemantauan dan evaluasi perusahaan untuk memastikan kualitas BBM dan pelayanan kepada konsumen tetap terjaga. (eko/berbagai sumber)

Oleh: Novrizal

Bayangkan saja suatu pagi di sebuah desa, seorang warga datang ke Koperasi Merah Putih mau mengajukan pinjaman untuk membeli bibit, Lantas sang manajer koperasi berdiri tegak dan berteriak

“SIAP!”

Tentu saja warga akan kaget, dan Ketika warga mau bertanya tentang simpanan anggota, Kembali teriakan bergema!

“SIAP!”

Bayangkan saja jika setiap pertanyan dan keluhan waga dan nasabah selalu dijawab dengan kata SIAP! dan ketika mendengat suara peluit,  sang manajer akan menjawab lantang,

“SATU… DUA… TIGA!”

Dan semua pegawai koperasi berteriak:

“KOPERASI MERAH PUTIH… JAYA! JAYA! JAYA!”

Walsahil tentu saja warga akan pulang sambil menggaruk kepala dan kebingungan sebenarnya datang ke koperasi, bukan ke markas batalion. Kalau keadaan seperti itu benar-benar terjadi, kita mungkin harus mengakui bahwa Indonesia telah menemukan inovasi baru dalam ekonomi kerakyatan: koperasi berbasis boy band.

Ada vokalis, ada leader, ada bendahara, ada sekretaris, ada manajer. Bedanya, mereka bukan menyanyi di panggung, tetapi meneriakkan yel-yel sambil mengelola simpan pinjam.

Dan tentu saja itu satire.

Tetapi satire tersebut muncul dari sebuah pertanyaan yang serius: mengapa calon pengelola koperasi harus dibentuk melalui pendekatan yang pada awalnya sangat bercorak kemiliteran?

Pada Juni 2026, calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Pemerintah menjelaskan bahwa pelatihan tersebut antara lain dimaksudkan membangun integritas, loyalitas, disiplin, kekompakan, empati, dan kepemimpinan. Dalam pelaksanaannya, peserta mengikuti berbagai kegiatan dengan pendekatan militer.

Persoalannya menjadi jauh lebih serius setelah lima peserta meninggal dunia dalam rangkaian pelatihan tersebut. Kementerian Pertahanan kemudian melakukan evaluasi dan menghentikan pendekatan Latsarmil untuk program tersebut. Nama dan pendekatannya diubah menjadi pembekalan atau latihan bela negara dan manajerial, dengan pengurangan unsur fisik dan militer serta penekanan lebih besar pada aspek manajerial.

Perubahan itu patut dicatat etapi pertanyaan yang lebih mendasar belum selesai:

Apakah yang berubah hanya metode latihannya, atau cara berpikir tentang pendidikan karakter juga berubah?

Sebab kalau yang berubah hanya nama dari “Latsarmil” menjadi “Bela Negara dan Manajerial”, sementara karakter masih dipahami sebagai orang yang tahan ditekan, patuh kepada instruktur, kompak dalam barisan, dan mampu meneriakkan yel-yel dengan volume tinggi, maka sesungguhnya yang berubah baru papan nama dan paradigmanya masih sama.

Ketika karakter disamakan dengan tahan banting

Inilah persoalan pendidikan yang sering luput, karakter tidak sama dengan ketahanan fisik. Orang yang kuat berlari belum tentu jujur. Orang yang mampu bangun pukul empat pagi belum tentu amanah. Orang yang sanggup berdiri berjam-jam dalam barisan belum tentu mampu mempertanggungjawabkan uang anggota koperasi.

Dan orang yang paling keras meneriakkan “SIAP!” belum tentu orang yang paling berani mengatakan:

“Maaf, keputusan itu keliru.”

Padahal justru keberanian mengatakan “keliru” itulah salah satu bentuk karakter yang sangat penting dalam kehidupan organisasi. Dalam pendidikan, karakter pada dasarnya tidak cukup diajarkan sebagai daftar nilai di ruang kelas. Ia harus dihidupkan melalui keteladanan, pembiasaan, pengalaman, refleksi, tanggung jawab, dan konsekuensi nyata.

Kalau ingin membentuk manajer koperasi yang jujur, berikan pengalaman mengelola uang dan tunjukkan bagaimana kejujuran dihargai. Kalau ingin membentuk manajer yang bertanggung jawab, berikan persoalan nyata dan biarkan ia mengambil keputusan.

Kalau ingin membentuk pemimpin yang mampu bekerja sama, jangan hanya suruh mereka bergerak serempak; berikan masalah yang tidak memiliki satu jawaban dan biarkan mereka berdiskusi. Kalau ingin membentuk orang yang berintegritas, ajarkan mereka apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan konflik kepentingan.

Dan kalau ingin membentuk keberanian, berikan ruang untuk berbeda pendapat, ingat karakter tidak tumbuh karena seseorang dimarahi lebih keras.

Yang pasti, tekanan bukan sinonim karakter, kepatuhan bukan sinonim integritas, kekompakan bukan sinonim kebenaran. Dan loyalitas bukan sinonim kesetiaan kepada atasan.

Ini bagian yang jauh lebih penting, dalam organisasi negara, loyalitas seharusnya pertama-tama diarahkan kepada konstitusi, hukum, kepentingan publik, dan institusi, kemudian kepemimpinan dijalankan dalam koridor tersebut.

Kalau loyalitas diterjemahkan menjadi “jangan mengecewakan atasan”, masalahnya mulai muncul. Bawahan akhirnya belajar satu keterampilan yang sangat berbahaya dan hanya berpikir bagaimana membuat atasan senang, bukan bagaimana membuat keputusan benar.

Dari sinilah “kekompakan” juga dapat mengalami pergeseran makna, kekompakan yang sehat adalah kemampuan bekerja bersama meskipun berbeda pendapat. Kekompakan yang sakit adalah ketika semua orang sepakat karena takut menjadi orang pertama yang mengatakan tidak. Dan ketika semua orang sudah mengangguk, pimpinan merasa mendapat dukungan. Padahal mungkin yang terjadi hanyalah keseragaman ketakutan.

Harus disadari, anggota koperasi tidak datang untuk menerima perintah. Mereka datang sebagai bagian dari pemilik dan pengguna organisasi ekonomi yang membutuhkan transparansi, pelayanan, partisipasi, dan pertanggungjawaban.

Karena itu, kompetensi seorang manajer koperasi mestinya sangat konkret. Ia harus memahami tata kelola koperasi, akuntansi, keuangan, pemasaran, digitalisasi, pengembangan usaha, manajemen risiko, pelayanan anggota, penyusunan laporan, dan pengambilan keputusan. Ia harus tahu bagaimana mencegah uang koperasi bocor, bagaimana membuat usaha koperasi bertahan, harus mampu membaca pasar, dan sebagainya!

Pertanyaannya sederhana Apakah semua kemampuan itu otomatis lahir dari latihan baris-berbaris?

Tentu saja tidak!

Baris-berbaris punya tempatnya sendiri. Disiplin fisik juga dapat memiliki manfaat. Bela negara pun memiliki makna yang luas. Kalau tujuan akhirnya adalah mencetak manajer koperasi, maka pendidikan harus lebih banyak mendekati persoalan manajerial.

Jangan sampai negara berhasil mencetak manusia yang sangat disiplin berdiri tegak, tetapi bingung ketika harus membaca neraca keuangan. Jangan sampai calon manajer hafal semua aba-aba, tetapi tidak tahu cara membaca laporan arus kas.

Karena itu, jika ingin berbicara tentang bela negara, calon manajer koperasi mungkin justru perlu diajarkan bagaimana menjaga keamanan data anggota, mencegah penipuan digital, membangun ketahanan ekonomi desa, mengelola rantai pasok, menjaga ketahanan pangan, dan memastikan koperasi tetap hidup ketika terjadi krisis.

Itu juga bela negara!

Kalau sistem ekonomi terguncang, tidak cukup hanya berteriak: “SIAP!” Yang diperlukan adalah tahu apa yang harus dilakukan. Dan nggaran negara bukan anggaran untuk menghasilkan tepuk tangan.

Apakah koperasi yang mereka kelola benar-benar menjadi alat ekonomi masyarakat?

Itulah evaluasi yang semestinya karena pendidikan yang mahal tidak otomatis menjadi pendidikan yang baik, pelatihan yang keras tidak otomatis menghasilkan karakter kuat. Dan pelatihan yang tampak gagah di kamera belum tentu menghasilkan manusia yang gagah ketika berhadapan dengan godaan uang.

Jangan sampai koperasi berubah menjadi boy band

Harus dipahami, militer memiliki kebutuhan pendidikan sendiri, pemerintahan sipil memiliki kebutuhan sendiri, dan dunia usaha memiliki kebutuhan sendiri. Koperasi memiliki kebutuhan sendiri.

Kita membutuhkan orang yang loyal kepada aturan dan kepentingan anggota, bukan sekadar kepada orang yang memberi perintah. Dan kita membutuhkan karakter yang lahir dari keteladanan, bukan karakter yang diproduksi melalui tekanan fisik semata.

Sebab pada akhirnya, ujian karakter seorang manajer koperasi bukan ketika ia berdiri tegak di lapangan. Ujian sebenarnya datang ketika ia sendirian berada di depan buku kas.Di situlah karakter bekerja!

Maka kalau pendidikan karakter hanya menghasilkan manusia yang pandai berteriak “SIAP!”, kita mungkin perlu bertanya kembali: siap untuk apa?

Kalau ingin membangun ekonomi kerakyatan, jangan sampai hasil akhirnya justru menjadi boy band kerakyatan. Jangan-jangan karena terbiasa dengan seragamnya kompak, yel-yelnya keras, gerakannya serempak, sehingga bertingkah dan layak disebut boy band,

Sehingga ketika ditanya bagaimana koperasi menghasilkan keuntungan dan melayani anggota, semuanya kembali berteriak: “SIAPPP!” sambil menari dan berjoged seperti boy band.

Catt. menjadikan “boy band kerakyatan” sebagai metafora utama, sementara kritik yang lebih dalam diarahkan pada mismatch antara tujuan dan metode pendidikan: karakter ≠ tekanan fisik, loyalitas ≠ kepatuhan kepada atasan, kekompakan ≠ keseragaman, dan bela negara ≠ sekadar latihan kemiliteran. Fakta tentang perubahan Latsarmil setelah lima peserta meninggal juga saya tempatkan sebagai titik balik argumentasi, bukan sebagai bahan sensasi