Pada kegiatan itu juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan, Salim Muhaimin, Kepala Dinas BPBD Pesisir Selatan, Armen dan Staf Ahli Bupati, Dailipal.

Pelatihan tersebut berlangsung selama tiga hari yang diikuti oleh 410 peserta terdiri dari 30 guru TK, 240 guru SD, 120 guru SMP dan 20 peserta dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni mengungkapkan bahwasanya pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengetahuan dan kapasitas tenaga pendidik dalam menghadapi potensi bencana, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan di lingkungan satuan pendidikan di daerahnya.

Maka dari itu, kata Hendrajoni, pentingnya membangun budaya sadar bencana sejak dini. Menurutnya, sekolah memiliki peran strategis karena merupakan salah satu tempat berkumpulnya anak-anak dan tenaga pendidik dalam aktivitas sehari-hari.

“Kesiapsiagaan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga kebencanaan, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Guru memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang bagaimana mengenali risiko dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana,” kata Hendrajoni.

Ia menyampaikan, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi rawan bencana. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya tenaga pendidik, perlu dilakukan secara berkelanjutan.

“Kita ingin para pendidik tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengambil langkah yang tepat saat menghadapi situasi darurat,” ujarnya. 

Ia juga mengajak kepada seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan serius dan aktif, sehingga materi yang diberikan dapat menjadi bekal dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana nantinya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan, Salim Muhaimin menyebutkan pelatihan tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman pendidik dan tenaga kependidikan mengenai risiko serta kesiapsiagaan bencana di satuan pendidikan.

Menurut Salim, para peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan mengenai langkah yang harus dilakukan sebelum, saat dan setelah bencana.

“Jadi, tujuan kegiatan ini adalah membangun kapasitas satuan pendidikan dalam menghadapi risiko bencana secara terencana dan kolaboratif,” kata Salim.

Ia menambahkan, peserta diarahkan agar mampu mengenali potensi bahaya di lingkungan pendidikan, memahami prosedur evakuasi, komunikasi darurat serta perlindungan terhadap warga sekolah maupun PKBM.

“Pelatihan ini juga mendorong terbentuknya budaya siaga, tangguh dan saling membantu di lingkungan satuan pendidikan,” timpalnya.(Mil Hendrawandi)

Oleh: Novrizal

Bayangkan saja suatu pagi di sebuah desa, seorang warga datang ke Koperasi Merah Putih mau mengajukan pinjaman untuk membeli bibit, Lantas sang manajer koperasi berdiri tegak dan berteriak

“SIAP!”

Tentu saja warga akan kaget, dan Ketika warga mau bertanya tentang simpanan anggota, Kembali teriakan bergema!

“SIAP!”

Bayangkan saja jika setiap pertanyan dan keluhan waga dan nasabah selalu dijawab dengan kata SIAP! dan ketika mendengat suara peluit,  sang manajer akan menjawab lantang,

“SATU… DUA… TIGA!”

Dan semua pegawai koperasi berteriak:

“KOPERASI MERAH PUTIH… JAYA! JAYA! JAYA!”

Walsahil tentu saja warga akan pulang sambil menggaruk kepala dan kebingungan sebenarnya datang ke koperasi, bukan ke markas batalion. Kalau keadaan seperti itu benar-benar terjadi, kita mungkin harus mengakui bahwa Indonesia telah menemukan inovasi baru dalam ekonomi kerakyatan: koperasi berbasis boy band.

Ada vokalis, ada leader, ada bendahara, ada sekretaris, ada manajer. Bedanya, mereka bukan menyanyi di panggung, tetapi meneriakkan yel-yel sambil mengelola simpan pinjam.

Dan tentu saja itu satire.

Tetapi satire tersebut muncul dari sebuah pertanyaan yang serius: mengapa calon pengelola koperasi harus dibentuk melalui pendekatan yang pada awalnya sangat bercorak kemiliteran?

Pada Juni 2026, calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Pemerintah menjelaskan bahwa pelatihan tersebut antara lain dimaksudkan membangun integritas, loyalitas, disiplin, kekompakan, empati, dan kepemimpinan. Dalam pelaksanaannya, peserta mengikuti berbagai kegiatan dengan pendekatan militer.

Persoalannya menjadi jauh lebih serius setelah lima peserta meninggal dunia dalam rangkaian pelatihan tersebut. Kementerian Pertahanan kemudian melakukan evaluasi dan menghentikan pendekatan Latsarmil untuk program tersebut. Nama dan pendekatannya diubah menjadi pembekalan atau latihan bela negara dan manajerial, dengan pengurangan unsur fisik dan militer serta penekanan lebih besar pada aspek manajerial.

Perubahan itu patut dicatat etapi pertanyaan yang lebih mendasar belum selesai:

Apakah yang berubah hanya metode latihannya, atau cara berpikir tentang pendidikan karakter juga berubah?

Sebab kalau yang berubah hanya nama dari “Latsarmil” menjadi “Bela Negara dan Manajerial”, sementara karakter masih dipahami sebagai orang yang tahan ditekan, patuh kepada instruktur, kompak dalam barisan, dan mampu meneriakkan yel-yel dengan volume tinggi, maka sesungguhnya yang berubah baru papan nama dan paradigmanya masih sama.

Ketika karakter disamakan dengan tahan banting

Inilah persoalan pendidikan yang sering luput, karakter tidak sama dengan ketahanan fisik. Orang yang kuat berlari belum tentu jujur. Orang yang mampu bangun pukul empat pagi belum tentu amanah. Orang yang sanggup berdiri berjam-jam dalam barisan belum tentu mampu mempertanggungjawabkan uang anggota koperasi.

Dan orang yang paling keras meneriakkan “SIAP!” belum tentu orang yang paling berani mengatakan:

“Maaf, keputusan itu keliru.”

Padahal justru keberanian mengatakan “keliru” itulah salah satu bentuk karakter yang sangat penting dalam kehidupan organisasi. Dalam pendidikan, karakter pada dasarnya tidak cukup diajarkan sebagai daftar nilai di ruang kelas. Ia harus dihidupkan melalui keteladanan, pembiasaan, pengalaman, refleksi, tanggung jawab, dan konsekuensi nyata.

Kalau ingin membentuk manajer koperasi yang jujur, berikan pengalaman mengelola uang dan tunjukkan bagaimana kejujuran dihargai. Kalau ingin membentuk manajer yang bertanggung jawab, berikan persoalan nyata dan biarkan ia mengambil keputusan.

Kalau ingin membentuk pemimpin yang mampu bekerja sama, jangan hanya suruh mereka bergerak serempak; berikan masalah yang tidak memiliki satu jawaban dan biarkan mereka berdiskusi. Kalau ingin membentuk orang yang berintegritas, ajarkan mereka apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan konflik kepentingan.

Dan kalau ingin membentuk keberanian, berikan ruang untuk berbeda pendapat, ingat karakter tidak tumbuh karena seseorang dimarahi lebih keras.

Yang pasti, tekanan bukan sinonim karakter, kepatuhan bukan sinonim integritas, kekompakan bukan sinonim kebenaran. Dan loyalitas bukan sinonim kesetiaan kepada atasan.

Ini bagian yang jauh lebih penting, dalam organisasi negara, loyalitas seharusnya pertama-tama diarahkan kepada konstitusi, hukum, kepentingan publik, dan institusi, kemudian kepemimpinan dijalankan dalam koridor tersebut.

Kalau loyalitas diterjemahkan menjadi “jangan mengecewakan atasan”, masalahnya mulai muncul. Bawahan akhirnya belajar satu keterampilan yang sangat berbahaya dan hanya berpikir bagaimana membuat atasan senang, bukan bagaimana membuat keputusan benar.

Dari sinilah “kekompakan” juga dapat mengalami pergeseran makna, kekompakan yang sehat adalah kemampuan bekerja bersama meskipun berbeda pendapat. Kekompakan yang sakit adalah ketika semua orang sepakat karena takut menjadi orang pertama yang mengatakan tidak. Dan ketika semua orang sudah mengangguk, pimpinan merasa mendapat dukungan. Padahal mungkin yang terjadi hanyalah keseragaman ketakutan.

Harus disadari, anggota koperasi tidak datang untuk menerima perintah. Mereka datang sebagai bagian dari pemilik dan pengguna organisasi ekonomi yang membutuhkan transparansi, pelayanan, partisipasi, dan pertanggungjawaban.

Karena itu, kompetensi seorang manajer koperasi mestinya sangat konkret. Ia harus memahami tata kelola koperasi, akuntansi, keuangan, pemasaran, digitalisasi, pengembangan usaha, manajemen risiko, pelayanan anggota, penyusunan laporan, dan pengambilan keputusan. Ia harus tahu bagaimana mencegah uang koperasi bocor, bagaimana membuat usaha koperasi bertahan, harus mampu membaca pasar, dan sebagainya!

Pertanyaannya sederhana Apakah semua kemampuan itu otomatis lahir dari latihan baris-berbaris?

Tentu saja tidak!

Baris-berbaris punya tempatnya sendiri. Disiplin fisik juga dapat memiliki manfaat. Bela negara pun memiliki makna yang luas. Kalau tujuan akhirnya adalah mencetak manajer koperasi, maka pendidikan harus lebih banyak mendekati persoalan manajerial.

Jangan sampai negara berhasil mencetak manusia yang sangat disiplin berdiri tegak, tetapi bingung ketika harus membaca neraca keuangan. Jangan sampai calon manajer hafal semua aba-aba, tetapi tidak tahu cara membaca laporan arus kas.

Karena itu, jika ingin berbicara tentang bela negara, calon manajer koperasi mungkin justru perlu diajarkan bagaimana menjaga keamanan data anggota, mencegah penipuan digital, membangun ketahanan ekonomi desa, mengelola rantai pasok, menjaga ketahanan pangan, dan memastikan koperasi tetap hidup ketika terjadi krisis.

Itu juga bela negara!

Kalau sistem ekonomi terguncang, tidak cukup hanya berteriak: “SIAP!” Yang diperlukan adalah tahu apa yang harus dilakukan. Dan nggaran negara bukan anggaran untuk menghasilkan tepuk tangan.

Apakah koperasi yang mereka kelola benar-benar menjadi alat ekonomi masyarakat?

Itulah evaluasi yang semestinya karena pendidikan yang mahal tidak otomatis menjadi pendidikan yang baik, pelatihan yang keras tidak otomatis menghasilkan karakter kuat. Dan pelatihan yang tampak gagah di kamera belum tentu menghasilkan manusia yang gagah ketika berhadapan dengan godaan uang.

Jangan sampai koperasi berubah menjadi boy band

Harus dipahami, militer memiliki kebutuhan pendidikan sendiri, pemerintahan sipil memiliki kebutuhan sendiri, dan dunia usaha memiliki kebutuhan sendiri. Koperasi memiliki kebutuhan sendiri.

Kita membutuhkan orang yang loyal kepada aturan dan kepentingan anggota, bukan sekadar kepada orang yang memberi perintah. Dan kita membutuhkan karakter yang lahir dari keteladanan, bukan karakter yang diproduksi melalui tekanan fisik semata.

Sebab pada akhirnya, ujian karakter seorang manajer koperasi bukan ketika ia berdiri tegak di lapangan. Ujian sebenarnya datang ketika ia sendirian berada di depan buku kas.Di situlah karakter bekerja!

Maka kalau pendidikan karakter hanya menghasilkan manusia yang pandai berteriak “SIAP!”, kita mungkin perlu bertanya kembali: siap untuk apa?

Kalau ingin membangun ekonomi kerakyatan, jangan sampai hasil akhirnya justru menjadi boy band kerakyatan. Jangan-jangan karena terbiasa dengan seragamnya kompak, yel-yelnya keras, gerakannya serempak, sehingga bertingkah dan layak disebut boy band,

Sehingga ketika ditanya bagaimana koperasi menghasilkan keuntungan dan melayani anggota, semuanya kembali berteriak: “SIAPPP!” sambil menari dan berjoged seperti boy band.

Catt. menjadikan “boy band kerakyatan” sebagai metafora utama, sementara kritik yang lebih dalam diarahkan pada mismatch antara tujuan dan metode pendidikan: karakter ≠ tekanan fisik, loyalitas ≠ kepatuhan kepada atasan, kekompakan ≠ keseragaman, dan bela negara ≠ sekadar latihan kemiliteran. Fakta tentang perubahan Latsarmil setelah lima peserta meninggal juga saya tempatkan sebagai titik balik argumentasi, bukan sebagai bahan sensasi

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni didampingi Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPrPA) Kabupaten Pesisir Selatan Ilham Rachmadsyah Putra, di halaman kantor kecamatan setempat kepada warga terdampak yang saat ini berada di hunian sementara (huntara) maupun yang telah kembali ke lokasi tempat tinggal (DTH).

Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni dalam kesempatan itu mengatakan pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

Menurut Hendrajoni, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus membantu memenuhi kebutuhan selama proses pemulihan berlangsung.

“Pemerintah daerah tidak ingin masyarakat yang terdampak bencana berjalan sendiri. Bantuan ini merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan,” kata Hendrajoni.

Ia mengatakan, penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai dengan data masyarakat yang telah diverifikasi. Pemerintah daerah juga akan terus berkoordinasi dengan perangkat kecamatan, nagari dan instansi terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Kita ingin bantuan ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, pendataan dan verifikasi harus dilakukan dengan baik,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinsos PPrPA Pesisir Selatan Ilham Rachmadsyah Putra menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan mencakup dukungan dana hunian dan jaminan hidup bagi masyarakat terdampak bencana yang berada di huntara maupun DTH.

Ilham menyampaikan untuk tahap pertama terdapat 51 KK penerima bantuan dengan total dana yang diserahkan sebesar Rp237,8 juta.

Bantuan tersebut terdiri dari dana hunian sebesar Rp3 juta per KK serta dana jaminan hidup sebesar Rp450 ribu per jiwa per bulan.

“Bantuan ini diberikan untuk membantu kebutuhan masyarakat terdampak bencana, baik yang masih berada di huntara maupun yang berada di DTH. Penyalurannya dilakukan berdasarkan data dan hasil verifikasi di lapangan” kata Ilham.

Ia menambahkan, Dinsos PPrPA akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan nagari untuk memastikan proses penyaluran bantuan berjalan tertib dan tepat sasaran.

Penyaluran bantuan tersebut sekaligus menjadi bagian dari proses pemulihan masyarakat pascabencana. Selain persoalan tempat tinggal, warga terdampak juga membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama kondisi belum sepenuhnya kembali normal.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memastikan penanganan masyarakat terdampak bencana dilakukan secara bertahap dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah dan pemerintah di tingkat kecamatan serta nagari.

Saat penyaluran bantuan tersebut juga dihadiri Camat IV Nagari Bayang Utara, Afridal dan sejumlah para undangan lainnya.(Mil Hendrawandi)

Pertemuan mempertemukan anggota Komisi Kajian Ketanegaraan MPR, Dr.H.Alirman Sori.,SH.,M.Hum.,MM dengan Ketua DPW IKPS Riau, H. Jhon Satri SH.MH, bersama Sekretaris IKPS Riau, Dr. H. Zulpardisyah, ST.,MM, Ketua Barisan Muda Pesisir Selatan (Bampers) DPW Riau, Sesmaldi didampingi Sekretaris DPW Riau Son Makwan beserta jajaran pengurus lainnya.

Pertemuan itu berlangsung santai dan penuh kekeluargaan di Rumah Makan Pak Desa, Pantai Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan itu, Senin (21/9/2026), para tokoh dan pengurus IKPS Riau makan bersama sembari berbincang mengenai berbagai hal, khususnya terkait hubungan kekeluargaan masyarakat Pesisir Selatan di perantauan.

Suasana akrab terlihat sepanjang kegiatan, mencerminkan eratnya hubungan sesama perantau yang tetap terjaga meskipun berada jauh dari kampung halaman.

Di sela – sela itu, Dr.H.Alirman Sori.,SH.,M.Hum.,MM menyampaikan bahwasanya silaturahmi merupakan bagian penting dalam menjaga hubungan antarsesama masyarakat Pesisir Selatan di perantauan. 

Menurut Alirman Sori, perbedaan kesibukan dan aktivitas tidak semestinya menjadi penghalang untuk terus membangun komunikasi dan kebersamaan.

“Nah, silaturahmi seperti ini penting untuk terus dijaga. Kita sama-sama berasal dari Pesisir Selatan, meskipun berada di rantau, ikatan kekeluargaan harus tetap kuat. Dengan komunikasi dan kebersamaan, berbagai hal bisa kita bicarakan dengan suasana yang baik,” kata dia.

Disamping itu, Alirman Sori juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan masyarakat Pesisir Selatan di rantau serta memperkuat hubungan antara tokoh-tokoh perantau dengan organisasi kemasyarakatan.

Sementara, Sekretaris IKPS Riau, Dr. H. Zulpardisyah, ST.,MM, menyambut baik kembali terjalinnya silaturahmi tersebut.

Zulpardisyah mengatakan, pertemuan dengan tokoh-tokoh Pesisir Selatan menjadi momentum untuk mempererat hubungan kekeluargaan sekaligus membangun komunikasi yang lebih baik antara pengurus organisasi dan para tokoh perantau.

“Jadi, kami tentu menyambut baik silaturahmi ini. Pertemuan seperti ini bukan hanya sekadar makan bersama, tetapi menjadi ruang untuk mempererat hubungan, bertukar pikiran dan menjaga rasa badunsanak sesama masyarakat Pesisir Selatan di rantau,” kata Zulpardisyah, kepada Khazminang.id.

Ia menyebutkan, IKPS Riau akan terus berupaya menjaga komunikasi dan kebersamaan dengan berbagai unsur masyarakat Pesisir Selatan di perantauan.

“Dengan silaturahmi yang terus terjalin, diharapkan rasa persaudaraan dan kekompakan masyarakat Pesisir Selatan di Riau semakin kuat,” timpalnya.(Mil Hendrawandi)

AJPLH menghadirkan ahli lingkungan hidup dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Elviriadi, yang merupakan dosen Fakultas Pertanian dan Peternakan. Sidang dipimpin Hakim Ketua Abdi Dinata Sebayang dan dimulai pukul 10.30 WIB hingga 12.00 WIB.

Dalam keterangannya, Elviriadi menyoroti kewajiban pengelola PKS menyediakan kolam limbah yang kedap air sebagai bagian dari upaya pencegahan pencemaran lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021.

Menurutnya, aturan tersebut diterbitkan pemerintah salah satunya sebagai langkah pencegahan terhadap pencemaran yang ditimbulkan dari pengelolaan limbah, termasuk limbah pabrik kelapa sawit.

Ia menjelaskan, kolam pengelolaan limbah harus memiliki lapisan atau membran kedap air sehingga limbah tidak merembes ke media lingkungan, terutama tanah dan air tanah.

“Namanya aturan tidak bisa ditawar-tawar. Namanya hukum kalau sudah diputuskan harus dijalankan. Harus ditegakkan,” kata Elviriadi dalam persidangan.

Elviriadi menilai penerapan ketentuan tersebut tidak semestinya terus ditunda dengan alasan tertentu. Menurutnya, pengelola harus segera memenuhi ketentuan pengelolaan limbah dengan sistem kedap air diajukan

“Segera terapkan dan untuk sementara hentikan dulu produksinya. Dipasang pengelolaan kedap air tersebut,” ujarnya.

Elviriadi juga menegaskan, persoalan izin yang telah diterbitkan sebelum aturan berlaku tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan ketentuan yang berlaku saat ini.

Menurut dia, perusahaan maupun pemerintah harus proaktif menyesuaikan pengelolaan limbah dengan aturan tersebut.

“Dalam waktu dua bulan harus bisa mereka praktikkan PP itu, bahwa pengelolaan dilaksanakan kedap air. Tidak bisa dia berdalih yang lain,” katanya.

Sementara itu, Ketua AJPLH Soni mengapresiasi keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Ia mengatakan kondisi kolam limbah yang masih berupa kolam tanah dapat dilihat secara langsung.

“Kolam limbah yang tidak kedap air itu bisa dilihat secara kasat mata. Jadi sebenarnya tidak perlu pengujian ilmiah, pengujian laboratorium,” ujar Soni.

Menurutnya, keberadaan kolam limbah yang tidak dilengkapi lapisan kedap air bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 22 Tahun 2021 dan berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan.

Ia menyebut dokumen dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan yang telah diajukan dalam perkara tersebut juga menyatakan kolam limbah PT Incasi Raya masih berupa kolam tanah dan belum memiliki sistem kedap air.

“Jadi sebenarnya kolam limbah yang tidak kedap air itu tidak perlu diuji laboratorium, karena secara kasat mata bisa dilihat. Ke depannya itu bisa berdampak terhadap pencemaran tanah dan air tanah,” katanya.

Soni menambahkan, ketentuan mengenai kolam kedap air seharusnya sudah diterapkan setelah PP Nomor 22 Tahun 2021 diberlakukan.

“Namanya peraturan pemerintah itu mengikat. Kemudian memang seharusnya minimal dua tahun setelah peraturan pemerintah ini keluar sudah harus diterapkan,” ujarnya.

Ia mempertanyakan kondisi kolam limbah yang hingga 2026 disebut masih berupa kolam tanah.

“Ini kan sudah tahun 2026, berarti sudah ada lima tahun. Tapi sampai sekarang kolam limbah mereka masih kolam tanah, belum kedap air,” katanya.

Dalam persidangan, Soni juga menyinggung peran pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan pencemaran lingkungan. Menurutnya, sosialisasi dan langkah preventif terkait ketentuan tersebut belum terlihat sebelum gugatan diajukan.

“Kalau sepertinya dari Dinas Lingkungan Hidup maupun Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sepertinya tidak ada melakukan sosialisasi sampai saat ini,” ujarnya.

Ia mengatakan, setelah gugatan diajukan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui dinas terkait maupun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat baru menyurati kementerian terkait persoalan tersebut.

Soni menegaskan, inti gugatan yang diajukan AJPLH bukan semata-mata membuktikan dampak pencemaran, tetapi memastikan perusahaan menjalankan kewajiban pengelolaan limbah sesuai aturan.

“Artinya penggugatan kita hari ini, pihak perusahaan harus menerapkan sesuai aturan kedap air ini. Bukan soal dampaknya, tapi soal penerapan aturan yang tertuang di PP 22 Tahun 2021,” katanya.

Dalam sidang tersebut, pihak tergugat yang hadir di antaranya kuasa PT Incasi Raya serta Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.(Mil Hendrawandi)

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, menegaskan bahwa lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan dan Berkelanjutan (LP2B) harus tetap dipertahankan sebagai kawasan pertanian dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan lainnya atau milik pribadi.

“Kalau sudah masuk LP2B, itu jadi masalah gak boleh. Kita tidak akan memberikan ruang untuk pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya,” tegas Hendrajoni kepada wartawan usai menghadiri acara rapat paripurna

penyampaian nota keuangan RAPBD Tahun 2027 di ruang rapat DPRD Pesisir Selatan, Senin (14/9/2026) lalu.

Hendrajoni mengatakan pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan ketentuan yang mengatur perlindungan lahan pertanian. Setiap rencana pembangunan, termasuk pengembangan fasilitas kesehatan, harus sesuai peruntukan dan status lahan.

Dikatakannya pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan memang dibutuhkan masyarakat. Namun, kebutuhan tersebut tidak serta-merta dapat menjadi alasan untuk mengabaikan aturan pemanfaatan lahan.

Sehingga, Hendrajoni memberikan pilihan tegas apabila pihak yang mengusulkan pengembangan RSU BKM Sago tetap bersikeras menggunakan lahan pertanian aktif tersebut.

“Kalau masih ngeyel, minta izin ke Kementerian Pertanian di Jakarta,” tegasnya.

Menurut Hendrajoni, keberadaan LP2B memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan lahan pertanian serta mendukung ketahanan pangan daerah. Karena itu, pemerintah daerah berkewajiban menjaga agar lahan tersebut tidak beralih fungsi secara sembarangan.

“Setiap rencana pembangunan harus memperhatikan ketentuan tata ruang dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak ingin pembangunan justru mengurangi lahan produktif yang menjadi penopang sektor pertanian masyarakat. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan aturan,” jelasnya.(Mil Hendrawandi)

“Pemkab Pessel tidak akan melanjutkan. Ini harga mati. Kita jelas kerugian negara, pondasi patah, Amdal gak ada, kongkalingkong banyak di situ, apa yang mau dilanjutkan? bunuh diri itu,” tegas Hendrajoni kepada wartawan usai menghadiri acara rapat paripurna penyampaian nota keuangan RAPBD Tahun 2027, Senin (14/9/2026).

Terkait persoalan tersebut, dihadapan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Hendrajoni mempertanyakan tupoksi dari salah satu anggota dewan yaitu Novermal.

“Itu seharusnya tugas Novermal itu, panggil itu,” kata Hendrajoni dihadapan Novermal.

Sementara itu, Ketua DPRD Pesisir Selatan Darmansyah mengatakan, keputusan bupati tentu memiliki alasan yang kuat, namun pihaknya tetap perlu mengetahui secara utuh akar persoalan yang terjadi.

“Kalau alasannya kuat tentu bupati tetap teguh pada pendiriannya. Kami berharap persoalan ini clear and clean. Apa sebenarnya pokok persoalan yang mendasar,” kata Darmansyah.

Darmansyah menyebutkan, DPRD tidak menginginkan anggaran yang telah dikeluarkan untuk pembangunan RSUD tersebut berakhir sia-sia. Sebab, anggaran yang digunakan merupakan uang rakyat yang semestinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami di DPRD tentu tidak ingin anggaran tersebut terbuang sia-sia, sebab itu uang rakyat. Mestinya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Maka dari itu, kata dia, langkah awal DPRD akan menelusuri dasar keputusan bupati sekaligus memeriksa kondisi pembangunan di lapangan.

“Langkah berikutnya tentu kami akan menelusuri apa-apa dasar dan penyebabnya bupati dengan tegas mengatakan tidak mau melanjutkan pembangunan RSUD ini. Tentunya kami juga akan melakukan kunjungan ke lapangan dan jika perlu memanggil pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terhadap persoalan ini,” timpalnya.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada 2014 memulai kegiatan pembangunan relokasi gedung RSUD M. Zen di Bukit Kabun Taranak. Namun, kegiatan pembangunan terhenti pada 2016.

Pembangunan dihentikan pada masa Bupati Hendrajoni periode 2016-2021. Ia tidak melanjutkan pembangunan itu, karena dinilai banyak masalah dan tidak memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Kegiatan pembangunan itu dibiayai melalui pinjaman daerah pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) senilai Rp99 miliar.

Pinjaman didasari Perda nomor 3 tahun 2014 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah tahun 2014 ke PIP. Rinciannya, Rp96 miliar digunakan untuk pembuatan gedung dan sisanya Rp3 miliar guna melengkapi peralatan kesehatan RSUD.(Mil Hendrawandi).

Oleh: Novrizal

Ada cara sederhana untuk menyelesaikan masalah keuangan negara: kalau angka-angkanya mulai berantakan, rupiah tertekan, investor mulai bertanya-tanya, dan lembaga pemeringkat mulai memasang wajah masam, maka gantilah Menteri Keuangan.

Selesai!

Setidaknya begitulah logika politik yang paling praktis. Tidak perlu terlalu lama membicarakan siapa yang membuat keputusan. Tidak perlu bertanya siapa yang menentukan prioritas anggaran. Tidak perlu mengorek terlalu dalam siapa yang menikmati proyek, siapa yang memperoleh akses, atau siapa yang akhirnya menanggung risikonya. Cukup cari satu orang.

Namanya Purbaya!.

Kalau perlu, jadikan ia sebagai semacam tumbal fiskal. Setelah itu, pemerintah bisa tampil dengan wajah baru dan mengatakan kepada pasar: tenang, masalah sudah ditangani. Padahal pasar bukan anak kecil yang mudah ditenangkan dengan hanya mengganti wajah.

Pasar membaca angka. Pasar membaca kebijakan. Pasar membaca risiko. Dan yang paling penting, pasar membaca arah pemerintahan.

Rupiah melemah bukan karena Menteri Keuangan bangun pagi lalu memutuskan ingin melihat dolar semakin mahal. Defisit fiskal juga tidak muncul hanya karena seorang menteri salah menghitung kalkulator. Kepercayaan investor tidak runtuh hanya karena satu pejabat mengeluarkan satu pernyataan. Di belakang semuanya ada keputusan politik!.

Ada prioritas pembangunan. Ada ambisi pertumbuhan. Ada program-program pemerintah. Ada belanja negara. Ada utang. Ada BUMN. Ada Danantara. Ada Himbara. Ada Bank Indonesia. Ada proyek strategis. Ada kepentingan investasi.

Dan di atas seluruh ekosistem itu ada satu jabatan yang sangat jelas!.

Maka menjadi agak lucu kalau ketika ekonomi mulai tersandung, pemerintah seolah-olah menemukan penyebab utamanya dalam sosok Menteri Keuangan. Seolah-olah Presiden hanya duduk di ruang tunggu sambil berkata,

“Lho, kok APBN begini?”

Padahal APBN bukanlah uang milik Menteri Keuangan. APBN adalah instrumen kebijakan negara. Prioritas belanja ditentukan melalui proses politik pemerintahan dan persetujuan DPR. Presiden menetapkan program prioritas. Menteri Keuangan menerjemahkannya ke dalam kebijakan fiskal.

Dengan kata lain, kalau kapal fiskal mulai oleng, tidak masuk akal kalau yang dilempar ke laut hanya bendaharanya sementara nahkodanya tetap berdiri di anjungan sambil berkata, “Itu urusan bendahara.” Dan Purbaya memang bukan malaikat fiscal!.

Kebijakannya boleh dikritik. Cara komunikasinya boleh diperdebatkan. Kebijakan likuiditas, penempatan dana pemerintah di Himbara, hubungan fiskal-moneter, serta berbagai keputusan ekonomi di bawah kepemimpinannya memang layak diuji secara akademis dan ekonomis.

Tetapi menganggap seluruh kekacauan ekonomi sebagai akibat Purbaya adalah penyederhanaan yang terlalu nyaman.

Sebab ada pertanyaan yang jauh lebih sulit: Siapa yang memerintahkan negara bergerak ke arah tersebut? Siapa yang menentukan target pertumbuhan? Siapa yang menentukan program prioritas? Siapa yang membentuk arsitektur Danantara? Siapa yang menentukan arah BUMN? Siapa yang menentukan proyek strategis? Siapa yang menentukan hubungan pemerintah dengan bank-bank milik negara?

Dan siapa yang akhirnya mengangkat serta memberhentikan Menteri Keuangan?

Kalau semua pertanyaan itu dijawab, maka kita akan menemukan bahwa Purbaya hanyalah salah satu gerbong dalam kereta kebijakan pemerintah. Mungkin gerbongnya memang bermasalah. Tetapi jangan berpura-pura bahwa lokomotifnya tidak ada.

Yang lebih menggelitik adalah ketika pemerintah berbicara tentang kepercayaan investor. Investor tentu senang mendengar Menteri Keuangan baru. Tetapi investor tidak hanya membeli nama menteri. Investor membeli kepercayaan terhadap institusi.

Mereka bertanya: apakah kebijakan pemerintah konsisten? Apakah APBN kredibel? Apakah bank sentral independen? Apakah BUMN dikelola berdasarkan prinsip bisnis? Apakah proyek strategis diberikan secara transparan? Apakah risiko investasi akan menjadi beban negara? Apakah keputusan ekonomi dibuat berdasarkan kalkulasi ekonomi atau kalkulasi politik?

Pertanyaan terakhir inilah yang sering membuat pemerintah tidak nyaman.

Sebab dalam demokrasi, politik memang menentukan arah negara. Tetapi ketika politik mulai terlalu jauh masuk ke dalam pengambilan keputusan ekonomi, batas antara kepentingan publik dan kepentingan kelompok bisa menjadi kabur.

Dan kalau batas itu kabur, investor akan menaikkan kewaspadaan. Tidak perlu ada konglomerat tertentu disebut. Tidak perlu ada kelompok tertentu dituduh. Cukup muncul persepsi bahwa kedekatan politik dapat memberikan akses ekonomi lebih besar, maka risiko sudah mulai dihitung.

Di situlah reputasi negara dipertaruhkan!.

Danantara, Himbara, BUMN dan berbagai proyek strategis pemerintah seharusnya menjadi instrumen pembangunan nasional. Tetapi semakin besar kekuasaan ekonomi yang terkonsentrasi pada lembaga-lembaga tersebut, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi.

Pertanyaan sederhananya:

Siapa mendapatkan proyek? Siapa mendapatkan pembiayaan? Siapa pemilik sebenarnya perusahaan yang terlibat? Bagaimana mitra dipilih? Siapa yang menanggung kerugian apabila proyek gagal? Dan pertanyaan yang paling penting:

Apakah keuntungan menjadi milik swasta, tetapi kerugian kembali kepada negara?

Kalau jawabannya iya, maka kita tidak sedang berbicara sekadar tentang ekonomi yang tidak efisien. Kita sedang berbicara tentang kemungkinan terjadinya privatisasi keuntungan dan sosialisasi kerugian.

Dan rakyat tentu akan mendapat peran yang sangat mulia: membayar tagihannya. Harga barang naik, daya beli turun, pajak dibayar, utang negara meningkat, bunga utang dibayar dari APBN. Sementara di ruang-ruang rapat perusahaan, mungkin ada yang sedang menghitung keuntungan. Inilah ironi kapitalisme politik: untungnya bisa privat, risikonya bisa public, dan karena itu, pergantian Purbaya seharusnya tidak menjadi akhir cerita. Justru harus menjadi awal pertanyaan.

Apakah pemerintah sedang melakukan koreksi terhadap kebijakan ekonomi? Ataukah hanya sedang melakukan operasi kosmetik untuk menenangkan pasar? Kalau hanya menteri yang diganti, tetapi arah kebijakan tetap sama, maka masalahnya belum selesai.

Kalau target politik tetap dibiarkan lebih besar daripada kapasitas fiskal, masalahnya belum selesai. Kalau proyek strategis terus bertambah tanpa transparansi memadai, masalahnya belum selesai. Kalau lembaga-lembaga ekonomi terus berada dalam bayang-bayang kepentingan politik, masalahnya belum selesai. Dan kalau setiap kegagalan selalu diselesaikan dengan mencari satu orang untuk disalahkan, maka negara tidak pernah belajar.

Hari ini Purbaya, besok mungkin Suahasil, lusa mungkin siapa lagi. Menteri datang dan pergi tetapi utang tetap tinggal. Defisit tetap harus dibayar, rupiah tetap harus dijaga, kepercayaan investor harus dibangun kembali.

Dan rakyat tetap menjadi pemegang saham terbesar Republik Indonesia—hanya saja tanpa hak istimewa untuk menentukan siapa yang mendapatkan keuntungan. Mungkin sudah waktunya pemerintah berhenti mencari kambing hitam fiskal dan mulai mencari akar masalah fiskal.

Kalau memang Purbaya salah, buka datanya. Jelaskan kebijakannya. Tunjukkan kesalahannya, Pertanggungjawabkan. Tetapi kalau masalahnya adalah arah kebijakan pemerintah secara keseluruhan, jangan sembunyikan persoalan itu di balik pergantian seorang menteri.

Sebab mengganti Menteri Keuangan tidak sama dengan memperbaiki keuangan negara dan mengganti orang tidak otomatis mengembalikan kepercayaan pasar. Pasar akan melihat tindakan berikutnya.

Rakyat juga akan melihat!.

Pada akhirnya, pertanyaan yang paling sederhana justru menjadi yang paling sulit dijawab: Kalau keuangan negara sedang kacau, apakah yang sedang diperbaiki adalah sistemnya—atau hanya sedang dicari siapa yang bisa dijadikan tumbal? Kalau jawabannya yang kedua, maka Purbaya mungkin memang sudah selesai.

Tetapi masalahnya belum, sebab yang dicopot bisa seorang menteri. Yang tidak bisa dicopot adalah kenyataan bahwa setiap keputusan politik pada akhirnya harus dibayar oleh keuangan negara. Dan keuangan negara, pada akhirnya, dibayar oleh rakyat.

Pemerintah daerah diminta agar setiap rupiah yang dibelanjakan harus berorientasi pada kinerja, ekonomis, efisien, dan efektif memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan menggunakan anggaran sesuai manfaat serta kebutuhan daerah yang tepat guna dan berdaya guna untuk kemajuan daerah Kabupaten Pesisir Selatan kedepannya.

Penegasan itu disampaikan juru bicara dari Fraksi Gerindra Nasrianto, SH Dt. Rajo Bungsu, saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam agenda penyampaian pendapat akhir fraksi – fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2026 Anggaran 2026 di Gedung DPRD setempat, Senin (14/9/2026).

Selanjutnya, dari fraksi Gerindra tersebut menyarankan kepada Pemerintah Daerah agar memberikan teguran keras dan meminta seluruh OPD agar disiplin dan tertib administrasi guna menghindari temuan audit atau kesalahan pelaporan keuangan.

“Kami Fraksi Partai Gerindra berharap semua kritikan dan saran dari masing-masing fraksi DPRD diharapkan menjadi sebuah dukungan dan Referensi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan penggunaan anggaran kabupaten pesisir selatan kedepannya,” ujar Nasrianto.

Kemudian, juga mengingatkan Kembali kepada pemerintah daerah supaya lebih memperhatikan lagi kondisi ekonomi masyarakat kalangan bawah, dimana saat ini keadaan ekonomi yang serba sulit dengan semakin kecil nya peluang kerja dan peluang usaha membuat masyarakat menjerit dengan kondisi saat ini.

“Kami dari fraksi Gerindra menyarankan agar pemerintah daerah fokus dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dalam sektor perdagangan, agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat dirasakan oleh masyarakat kabupaten pesisir selatan dan juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” timpalnya.

Sementara itu, juru bicara dari Fraksi Golkar Fajri Sanjaya, S.K.M, menyampaikan agar menyelaraskan perencanaan dan pendanaan, hindari tumpang tindih program antar dinas/bidang. 

“Satu tujuan bisa dilaksanakan secara terpadu untuk menghemat biaya administrasi dan operasional,” katanya.

Kemudian, jelasnya, Efisiensi anggaran untuk pembangunan daerah memerlukan komitmen pimpinan, budaya hemat di seluruh jajaran pemerintahan.

Anggaran yang Efisiensi menciptakan ruang fiskal yang lebih luas untuk menangani masalah mendesak seperti kemiskinan, ketahanan pangan, dan infrastruktur dasar, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Selanjutnya, Efisiensi juga harus berjalan beriringan dengan efektifitas, jangan sampai penghematan justru menurunkan kualitas layanan atau hasil pembangunan. Tujuannya adalah nilai uang yang terbaik bagi rakyat.

“Kami dari Fraksi Golkar sesuaikan dengan skala prioritas dan data nyata, hindari program dan kegiatan yang bersifat seremonial yang tidak mendukung visi dan misi daerah gunakan data statistik, peta kemiskinan, dan survei kebutuhan msyarakat agar anggaran tepat sasaran,” kata Fajri Sanjaya.

Pada rapat paripurna tersebut dipimipin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Darmansyah, didampingi Wakil Ketua, Hakimin, Ermizen, dan Dani Sopian.

Dan dihadiri Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, Sekretaris Daerah, Zainal Arifin, Forkompimda, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.(Mil Hendrawandi).

Rupanya, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni bersama rombongan. Di tengah medan yang menantang, Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, memilih mengunakan sepeda motor (berboncengan) menuju titik lokasi peletakan batu pertama (Groundbreaking) pembangunan jembatan permanen jenis Armco Brigade yang menghubungkan kembali Ngalau Gadang dengan Pancung Taba terputus akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi pada 25 November 2025 lalu.

Dengan menggunakan sepeda motor, Hendrajoni bersama rombongan harus melewati jalur yang kondisinya masih dipengaruhi oleh kerusakan akibat bencana. Karena, kendaraan roda empat tidak mudah menjangkau titik tertentu, sehingga sepeda motor menjadi pilihan paling memungkinkan untuk mendekati lokasi.

Namun, hal itu tidak menyurutkan langkah rombongan untuk mencapai lokasi pembangunan jembatan yang dinilai penting bagi mobilitas warga.

Perjalanan Hendrajoni dengan sepeda motor menuju lokasi pun menjadi gambaran nyata bagaimana kondisi akses di lapangan masih menjadi tantangan. 

Setibanya di titik lokasi, Hendrajoni kemudian mengikuti rangkaian kegiatan peletakan batu pertama pembangunan jembatan Armco Brigade tersebut.

Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni mengatakan, pembangunan jembatan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat terdampak bencana tidak dibiarkan menghadapi persoalan infrastruktur seorang diri.

“Satu per satu infrastruktur yang rusak akan kita perbaiki dan bangun kembali. Meski di tengah efisiensi anggaran, Pemkab Pessel terus berjuang menembus anggaran pusat. Pembangunan jembatan ini adalah wujud nyata pemerintah hadir untuk masyarakat,” kata Hendrajoni.

Bupati Hendrajoni mengajak masyarakat ikut mengawal pembangunan jembatan tersebut. Pengawasan bersama dinilai penting agar pekerjaan berjalan transparan, tepat waktu, dan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

“Kalau infrastrukturnya bagus, mobilitas masyarakat akan kembali lancar. Karena itu, mari kita awasi bersama agar pembangunan ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Tak hanya jembatan, pemerintah daerah juga merespons kebutuhan lain yang disampaikan masyarakat. Salah satunya aspirasi tokoh masyarakat setempat, Azwir, terkait kondisi jalan menuju Ngalau Gadang yang membutuhkan pengaspalan.

Menanggapi permintaan tersebut, Hendrajoni menginstruksikan Dinas PUTR untuk mengalokasikan anggaran pengaspalan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki akses menuju kawasan Ngalau Gadang secara menyeluruh.

“Sebab, jembatan yang kokoh tanpa dukungan jalan yang memadai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mobilitas warga,” kata Hendrajoni.

Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Pesisir Selatan, Jaferi, mengatakan bahwa jembatan yang dibangun merupakan jenis Armco Brigade berbahan baja bergelombang dengan panjang 24 meter dan lebar 6 meter.

Proyek tersebut, kata dia, dibiayai melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Dinas PUTR sebesar Rp2,15 miliar dan ditargetkan rampung dalam waktu 150 hari kalender.

“Kami meminta pihak rekanan utamakan keselamatan kerja dan menjaga mutu fisik bangunan demi pemanfaatan jangka panjang. Kita berharap jembatan ini segera mendukung kembali mobilitas warga di sektor pertanian, perkebunan, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Jaferi.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Asisten II Setdakab Pesisir Selatan Hadi Susilo, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimca IV Nagari Bayang Utara, serta tokoh masyarakat dan pemuda setempat.(Milhendra Wandi)