×

Iklan


Kasus Tembak Mati DPO di Solok Selatan, PBHI: Hentikan Praktik Impunitas!

01 Feb 2021 | 13:28:03 WIB Last Updated 2021-02-01T13:28:03+00:00
    Share
iklan
Kasus Tembak Mati DPO di Solok Selatan, PBHI: Hentikan Praktik Impunitas!
Ilustrasi.

Padang, Khazminang.id-- Kasus tembak mati terhadap DK, seorang tersangka yang disebut masuk DPO Polres Solok Selatan, mendapat perhatian serius Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumbar. PBHI meminta aparat penegak hukum tidak melakukan praktik impunitas dalam kasus ini.

“Pelaku harus dihukum berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan PBHI meminta hentikan praktik impunitas (pelaku tidak mempertanggung-jawabkan perbuatannya melalui mekanisme hukum yang berlaku)," kata Ketua PBHI Sumbar, Muhammad Fauzan dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/2).

PBHI juga menilai proses penangkapan itu adalah pelanggaran HAM. Penembakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam peristiwa penangkapan itu adalah pelanggaran HAM yang serius melalui tindakan (by action),” katanya.

    Menurut Fauzan, tindakan penembakan tersebut jelas tidak dibenarkan, dan termasuk pembunuhan di luar proses peradilan (extra judicial killing). Penegakan hukum harus menghormati asas praduga tidak bersalah dan perlindungan terhadap hak asasinya selaku warga negara.

    “Seseorang yang diduga melanggar suatu peraturan perundang-undangan (hukum) harus dihormati haknya untuk diperlakukan secara adil dan bermartabat,” jelasnya.

    Karena itu, patut diduga seperangkat peraturan perundang-undangan terkait penggunaan kekuatan dan senjata telah dilanggar oleh petugas di lapangan. Maka itu terduga pelaku penembakan harus dipecat dan diberhentikan secara tidak hormat dari tugas sebagai anggota kepolisian.

    “Jajaran pimpinan terkait juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan anggota sesuai mekanisme yang berlaku di tubuh kepolisian,” ujar Fauzan.

    PBHI meminta kepolisian harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan pelaku secara profesional, transparan dan bertanggungjawab. Serta hentikan pengalihan opini atas apa yang terjadi di lapangan.

    “Kami meminta, kepolisian tidak memberikan informasi hanya berdasarkan keterangan dari anggota sebelum mendapatkan fakta yang utuh tentang kejadian yang sesungguhnya,” tuturnya.

    Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar telah merampungkan gelar perkara terhadap kasus penembakan tersebut. Enam orang diperiksa dan diputuskan satu di antaranya diajukan ke proses pidana. Dia adalah oknum polisi berinisial KS, berpangkat brigadir dan berdinas di Satreskrim Polres Solsel. ryn/lgm