×

Iklan


Kasus Suap Bupati Solok Selatan Nonaktif, Bos Dempo Grup Divonis 2,5 Tahun Penjara

19 Juni 2020 | 13:21:34 WIB Last Updated 2020-06-19T13:21:34+00:00
    Share
iklan
Kasus Suap Bupati Solok Selatan Nonaktif, Bos Dempo Grup Divonis 2,5 Tahun Penjara
Terdakwa M.Yamin Kahar mengikuti persidangan terakhir untuk mendengarkan putusan majelis hakim di PN Padang, Kamis (18/6). Bos Dempo Group yang didakwa menyuap Bupati Solok Selatan (nonaktif) itu, diganjar 2,5 tahun penjara.

Padang, Khazminang -- Dipersalahkan memberikan uang kepada Bupati Solok Selatan, terdakwa bos Dempo Group, Muhammad Yamin Kahar, diganjar hukuman 2,5 (dua setengah tahun) penjara oleh majalis hakim Tindak Pidana Korupsi pada sidang terbuka yang digelar di PN Padang, Kamis (18/6). Selain dijatuhi hukuman kurungan badan, Yamin juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta dan subsider empat bulan penjara.

“Hal yang memberatkan adalah bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi,” ujar Ketua Majelis Hakim, Yose Rizal didampingi Zaleka Hutagalung dan M. Takdir sebagai hakim anggota ketika membacakan amar putusannya.

Majelis hakim berpendapat, terdakwa melanggar pasal 5 ayat 1 huruf b, Undang-Undang No 31 tahun 1999 yang sudah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi. Dalam pasal tersebut jelas dinyatakan: Memberi sesuati kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

    Dalam putusan tersebut, majelis hakim menuturkan bahwa, unsur ‘setiap orang’ telah terpenuhi dan telah terjadi pemberian dari terdakwa kepada Muzni Zakaria yang menjabat sebagai Bupati Solok Selatan.

    "Bahwa terdakwa tidak satu pun mengerjakan proyek pembangunan jembatan Ambayan dan Masjid Agung Solok Selatan," ujarnya.

    Dalam persidangan tersebut, majelis hakim juga menolak saksi ahli dari Penasihat Hukum (PH) dan juga pembelaan dari terdakwa.

    Mendengar putusan tersebut, terdakwa tertunduk lemas dan kemudian menoleh ke arah tim penasehat hukumnya. Dia pun bangkit menemui penasehat hukumnya untuk berunding menjawab pertanyaan majelis soal apakah ia bisa menerima putusan atau akan mengajukan banding.

    Penasehat hukum yang terdiri dari Halius Hosen dan Wilson Saputra bersama tim kemudian menyampaikan pernyataan bahwa mereka akan berpikir-pikir dulu. Hal yang sama juga disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    Sebelum sidang ditutup, PH terdakwa, Halius Hosen dan Wilson Saputra, melalui majelis meminta, agar JPU KPK menindak orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Jadi tidak hanya terdakwa Yamin Kahar saja. Namun majelis mengatakan bahwa itu adalah kewenangan penyidik.

    Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuntut terdakwa dengan hukuman pidana selama tiga tahun penjara, denda Rp200 juta dan subsider enam bulan penjara.

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus suap yang juga menjerat Bupati Solok Selatan (disidangkan terpisah-red) itu, berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pembangunan masjid agung dan pembangunan jembatan Ambayan, pada tahun 2018, di Kabupaten Solok Selatan.

    Terdakwa Yamin Kahar, didakwa JPU KPK memberi uang dan barang senilai lebih Rp3 miliar kepada Muzni Zakaria selaku Bupati Solok Selatan. Dimana pemberian tersebut, diduga ada kait mengait dengan ditunjuknya perusahaan Yamin Kahar sebagai pelaksana kedua proyek tersebut.

    Menurut dakwaan jaksa, pemberian itu patut dan dapat diduga ada kaitannya dengan proyek dan bertentangan dengan kewajibannya dan tanggungjawabnya selaku Bupati Solok Selatan.

    Disebutkan dalam surat dakwaan jaksa, pada bulan Januari tahun 2018 rumah Yamin didatangi oleh Muzni Zakaria di Lubuk Gading Permai V, Jalan Adi Negoro, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

    Dalam pertemuan tersebut, Muzni sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan jaksa menawarkan paket pengerjaan proyek masjid dan jembatan kepada M.Yamin Kahar dengan pagu anggaran Rp55 miliar, dan M.Yamin Kahar menyanggupi. Syaratnya Yamin harus mengikuti proses tender proyek.

    Setelah dilaksanakan tender, memang akhirnya perusahaan Yamin yang menang. Tapi, menurut jaksa, sebelum proses tender dilakukan, orang kepercayaan M.Yamin Kahar, disuruh berkoordinasi dengan Hanif selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Solok Selatan.

    Anehnya saat pelaksanaan proyek dimulai, justru yang mengerjakan proyek bukan perusahaan Yamin Kahar, melainkan perusahaan lain. Diduga keras proyek itu ‘ditangankeduakan’ oleh Yamin.

    Beberapa waktu kemudian, kata jaksa, Muzni Zakaria memerintah Kepala Dinas PU, untuk meminta uang kepada orang kepercayaan M.Yamin Kahar, yang bernama Suhandana Pribadi alias Wanda. Uang diperoleh, dan ditransfer melalui rekening atas nama Nasrijal sebesar Rp100 juta.

    Dari surat dakwaan yang dibacakan jaksa disebutkan bahwa uang tersebut dibagikan kepada istri terdakwa sebesar Rp60 juta dan dibagikan ke bagian protokol Pemkab Solok Selatan sebesar Rp25 juta untuk digunakan sebagai THR, Rp15 juta untuk kepentingan terdakwa, Rp10 juta untuk sumbangan turnamen olahraga, dan Rp5 juta untuk pembiayaan kegiatan MoU.

    Selain itu, terdakwa pun juga kembali menerima uang dari M.Yamin Kahar, dengan rincian Rp2 miliar, Rp1 miliar, Rp200 juta. Uang yang diterimanya dilakukan secara bertahap dan uang tersebut digunakan untuk rumah di Jakarta. Tak hanya itu, terdakwa meminta kepada M.Yamin Kahar utuk dibelikan karpet masjid, di toko karpet, jalan Hiligoo, Padang, senilai Rp50 juta. (Murdiansyah Eko)