×

Iklan


Kapolda Sumsel Bakal Diperiksa Mabes Polri Soal Hibah Bodong Rp2 T

05 Agustus 2021 | 14:47:05 WIB Last Updated 2021-08-05T14:47:05+00:00
    Share
iklan
Kapolda Sumsel Bakal Diperiksa Mabes Polri Soal Hibah Bodong Rp2 T
Hibah bodong Rp2 triliun dari keluarga Akidi Tio membuat Kapolda Sumatera Selatan diperiksa Mabes Polri. IST

´╗┐Palembang, Khazminang.id-- Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Inspektur Jenderal Eko Indra Heri meminta maaf atas polemik rencana pemberian bantuan sebesar Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19 yang menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Eko di Gedung Promoter Polda Sumsel, Kamis (5/8) didampingi Kabid Humas Polda Sumsel Komisaris Besar Supriadi.

"Saya minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Kegaduhan yang terjadi dapat dikatakan sebagai kelemahan saya sebagai individu," ujar Kapolda.

    Eko mengungkapkan, polemik bermula saat dirinya dihubungi oleh Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Lesty Nurainy dan dokter pribadi keluarga Akidi Tio, Hardi Darmawan di rumah dinasnya. Saat itu Eko mendapatkan informasi bahwa keluarga mendiang Akidi akan memberikan bantuan kepada masyarakat Sumsel terkait penanganan pandemi.

    "Ini terjadi karena ketidakhati-hatian saya karena percaya dengan pemberian bantuan tanpa mengecek uang yang dijanjikan dulu sebelumnya," ujar dia.

    Saat itu, dirinya hanya mendapat kabar jika uang yang dijanjikan sedang diproses. Namun hingga saat ini uang tersebut sampai saat ini belum ada kejelasan.

    "Saat itu saya sebagai kapolda hanya dipercayakan untuk menyalurkan bantuan ini. Uangnya diminta dikawal transparansinya," ungkap dia.

    Eko mengaku tidak mengenal anak bungsu Akidi Tio, Heriyanty. Dirinya hanya mengenal mendiang Akidi Tio saat bertugas di Palembang. Sedangkan mendiang anak sulung Akidi, Johan dikenalnya saat menjabat Kapolres Aceh Timur.

    Dirinya meminta kepada seluruh pihak untuk menghilangkan seluruh kegaduhan ini dan kembali konsentrasi ke penanganan Covid-19 di Sumsel.

    "Saya minta maaf khususnya kepada Kapolri, Pimpinan di Mabes Polri, anggota Polri, masyarakat Sumsel, tokoh agama dan tokoh adat. Terutama Forkompinda Sumsel, Gubernur, Pangdam dan Danrem. Saya sebagai manusia biasa memohon maaf. Ini terjadi akibat ke tidak hati-hatian saya," ujar dia.

    Diperiksa Mabes Polri

    Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri juga bakal diperiksa oleh tim dari Mabes Polri. Belum disebutkan secara lengkap mengenai kapan pemeriksaan itu akan dilakukan. Hanya saja, saat ini penelusuran internal oleh Polri sudah berjalan.

    Dalam penyelidikan ini, Hendra dan anak buahnya di Sumatera Selatan akan berhadapan dengan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

    "Tentunya ingin melihat kejelasannya seperti apa, kasusnya bagaimana dan itu adalah ranah daripada klarifikasi internal. Kita tunggu saja hasil daripada kegiatan penyelidikan dan pemeriksaan internal dari Mabes Polri," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono kepada wartawan, Rabu (4/8).

    Hingga saat ini belum aa kejelasan terkait pengiriman uang sumbangan senilai Rp2 triliun yang akan digunakan sebagai penanganan Covid-19 di Sumsel itu.

    Irjen Eko, dapat disebut sebagai salah satu pihak yang turut bertanggungjawab karena mempublikasikan sumbangan tersebut tanpa menelusuri lebih jauh mengenai keberadaan uang bantuan.

    Dia disebut-sebut merupakan teman dari Almarhum Akidi Tio saat masih bertugas di Aceh. Hal itu yang kemudian membuat keluarga Akidi menjanjikan sumbangan bernilai fantastis sebagai wasiat dari Akidi.

    Argo menjelaskan, acara seremonial penerimaan bantuan itu dilakukan pada 26 Juli lalu. Kala itu, Eko bersama sejumlah pejabat publik lain menerima bantuan tersebut secara simbolis. Dalam acara, belum ada uang yang benar-benar diserahkan.

    Kemudian, kata Argo, Polda Sumsel menerima bilyet giro sebesar RP2 triliun itu pada 29 Juli, atau tiga hari setelah acara seremonial berlangsung.

    "Pada tanggal 29 Juli, yang bersangkutan memberikan Bilyet Giro ke Polda Sumsel yang jatuh temponya ada tanggal 2 Agustus 2021," ucap dia.

    Hanya saja, bilyet itu tak bisa dicairkan. Pihak bank menjelaskan bahwa saldo tak mencukupi. Hal itu yang kemudian membuat polisi melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut.

    Hingga 5 Agustus, Bilyet Giro itu masih belum dapat dicairkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa hasil penelusuran tak ditemukan dana sebesar Rp2 triliun di lingkaran keluarga Akidi Tio.

    "Sampai hari ini, hampir bisa dipastikan ini bodong. Detailnya transaksi akan kami sampaikan ke Kapolri dan Kapolda," kata Ketua PPATK, Dian Ediana Rae saat dihubungi, Rabu (4/8).

    Penyelidikan kepolisian terkait peristiwa ini pun masih berjalan. Heriyanty, anak dari mendiang Akidi Tio, diperiksa oleh penyidik Polda Sumsel pada 2 dan 3 Juli lalu.

    Hingga saat ini, penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel baru memeriksa lima saksi terkait rencana pemberian bantuan uang sebesar Rp 2 triliun untuk penanganan Covid-19 di Sumsel. Penyidik juga bakal menyurati Bank Indonesia untuk bisa menyelidiki rekening giro dari Heriyanty. (han/cnn)