×

Iklan


Kapolda Sebut 257 Perkara di Sumbar Diselesaikan dengan Restorative Justice

28 Juni 2022 | 16:21:46 WIB Last Updated 2022-06-28T16:21:46+00:00
    Share
iklan
Kapolda Sebut 257 Perkara di Sumbar Diselesaikan dengan Restorative Justice

Padang, Khazminang.id-- Kapolda Sumbar, Irjen Pol Teddy Minahasa menyebut, sepanjang tahun 2022, dari 2.257 kasus kriminal, terdapat 257 kasus yang dapat diselesaikan dengan restorative justice atau keadilan restoratif.

Sementara, sepanjang tahun 2021, 1.011 kasus juga telah diselesaikan lewat restorative justice (penyelesaian kasus hukum di luar peradilan) dari 5.585 kasus.

Hal tersebut disampaikan Kapolda usai membuka acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Restorative Justice di ballroom Hotel Pangeran Padang, Selasa (28/6).

    "Ada beberapa manfaat yang diperoleh dalam restorative justice ini. Pertama, pertentangan sosial antara masyarakat bisa kita reduksi, asas musyawarah dan mufakat sangat ditonjolkan, kemudian efisiensi anggaran negara," ujarnya.

    Irjen Pol Teddy Minahasa menerangkan, terkait efisiensi anggaran ini, harus diakui proses peradilan masih berbelit-belit.

    "Di internal kita saja ada proses penyelidikan, penyidikan hingga peradilan, itu memakan waktu yang panjang," katanya.

    Dikatakan, sudah banyak contohnya di Satreskrim, Ditreskrimum dan Ditreskrimsus terkait restorative justice tersebut. Namun juga terdapat beberapa kasus yang dikecualikan dalam restorative justice.

    "Restorative justice ini bisa diterapkan, kecuali pada kasus korupsi, terorisme, makar, narkoba," tegasnya.

    Jenderal bintang dua ini menerangkan, FGD yang digelar tersebut dalam rangka menyusun tindak lanjut perjanjian kerjasama pada bulan Maret lalu dengan LKAAM Sumbar.

    "Terkait penanganan kasus hukum di luar peradilan, artinya non-vokasi itu bisa diselesaikan dengan restorative justice," ujarnya.

    Menurutnya, hal itu selaras dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Restorative Justice.

    "Lalu, rencananya tanggal 7 Juli nanti pada saat puncak HUT Bhayangkara akan dilakukan perjanjian kerja sama, turunannya. Mekanisme sebelum penandatanganan perjanjian kerja sama adalah FGD, meminta masukan para pihak pakar, masyarakat, tokoh untuk melengkapi draft dari perjanjian kerja sama itu," paparnya.

    Terakhir, dirinya menambahkan, hal tersebut bertujuan untuk penyelesaian sengketa-sengketa hukum di internal masyarakat tidak harus semuanya diselesaikan secara proses peradilan. (han)