×

Iklan

WAKTU KAMPANYE TIDAK ADIL
Jons Manedi: Iklan Kampanye Tidak Boleh Lebih 60 Detik

19 Januari 2024 | 11:41:34 WIB Last Updated 2024-01-19T11:41:34+00:00
    Share
iklan
Jons Manedi: Iklan Kampanye Tidak Boleh Lebih 60 Detik
RAPAT Koordinasi Iklan Kampanye Pemilu 2024 bersama KPID Sumbar dan radio se-Sumatera Barat di Aula KPU Sumbar, Kamis (18/01/2024)

Padang, Khazanah – Media elektronik, khususnya radio hanya boleh menyiarkan iklan kampanye sesuai jadwal yang ditentukan, yaitu pada 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Diluar jadwal tersebut radio tidak boleh menyiarkan iklan kampanye Partai Politik maupun Calon Peserta Pemilu.

Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat, Jons Manedi, S.Pd, M.AP mengungkapkan hal tersebut pada Rapat Koordinasi Iklan Kampanye Pemilu 2024 bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat dan radio se-Sumatera Barat di Aula KPU Sumbar, Jalan Pramuka Padang, Kamis (18/01/2024)

“Radio tidak boleh menyiarkan iklan kampanye diluar jadwal tersebut, apalagi di masa tenang dan pada saat pemungutan suara,” ujar Jons Manedi yang juga Ketua Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sumbar.

    Ia juga menjelaskan durasi iklan kampanye di radio maksimal 60 detik, baik iklan yang difasilitasi KPU maupun iklan mandiri dari peserta pemilu atau partai politik.

    “Durasi iklannya tidak boleh lebih dari 60 detik dengan frekuensi siar maksimal 10 kali perhari di setiap radio,” ujar Jons

    Jons juga menjelaskan bahwa iklan kampanye hanya menyampaikan visi, misi, program kerja dan citra diri dan tidak dibenarkan memuat issu SARA (Suku Agama dan Antargolongan), ujaran kebencian atau menyerang partai politik atau Caleg (Calon Legislatif) lainnya.

    “Hanya empat point yang disampaikan dalam materi iklan kampanye, yaitu, visi misi, program kerja dan citra diri, termasuk penyebutan partai politik, nama calon, daerah pemilihan dan nomor urut calon,” lanjutnya.

    Jons yang juga pernah bertugas di KPU Kabupaten Solok tersebut berharap dengan adanya iklan kampanye Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI 2024 dari Sumatera Barat yang difasilitasi KPU Sumbar untuk 30 radio di Sumatera Barat ini akan dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 nanti.

    “Pada pemilu 2019 lalu, Sumatera Barat termasuk urutan 2 paling sedikit partisipasi pemilihnya, yaitu 78,98% diatas Sumatera Utara 78,03%. Semoga kerjasama dengan radio se-Sumatera Barat ini akan meningkatkan partisipasi pemilih pada 14 Februari nanti,” tukas Jons

    Sementara itu Ketua KPID Sumbar Robert Canedy, SP, SH, MH dalam paparannya menjelaskan bahwa iklan kampanye hanya disiarkan oleh radio Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan radio Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) serta Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) sebagai alterniatif.

    “LPP dan LPS yang hanya bisa menyiarkan iklan kampanye dan jika di daerah itu tidak terjangkau, maka dipakai LPB sebagai alternatif. Sementara LPK (Lembaga Penyiaran Komunitas) tidak dibenarkan memutar iklan kampanye, sesuai ketentuan pasal 23 ayat 2, Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,” jelas Robert.

    Menurutnya, radio harus mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KPU agar tidak terjadi pelanggaran yang berdampak pada pemberian teguran dan sanksi.

    “Kita ingin teman-teman radio mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KPU, agar tidak ada lagi pelanggaran seperti pada Pilkada (Pemilahan Kepala Daerah) tahun 2020 lalu,” ujarnya.

    Robert juga menyebutkan, selain iklan kampanye radio dan tidak dibenarkan menggunakan program khusus (Blocking Time) untuk kampanye.

    “Radio harus hati-hati, boleh saja ada program talkshow yang menghadirkan peserta pemilu, tapi tidak dibenarkan berkampanye dalam acara tersebut, termasuk menyebutkan citra diri dan harus mengundang beberapa narasumber lain, sehingga ada azaz keadilan dan tidak hanya 1 orang,” jelas Robert.

    Pihaknya akan melakukan pemantauan siaran radio dan tv setiap saat dengan tim pemantau dan perangkat pemantau yang ada di KPID Sumbar

    “Ada 13 tim pemantau kami setiap hari, 6 pematau siaran radio dan 7 pemantau siaran TV yang bertugas memantau siaran radio di kota Padang dan TV lokal dan nasional setiap hari,” lanjut Robert.

    Ia juga berharap pada pemilu 2024 ini tidak ada lagi radio ataupun tv yang mendapat teguran dari KPID Sumbar.

    “Pada pemilu lalu, kita sempat memberikan teguran kepada beberapa radio, bahkan ada yang sampai sanksi pidana. Mudah-mudah pemilu 2024 ini tidak terjadi,” harapnya.

    Ia juga meminta radio untuk berlaku adil terhadap semua peserta pemilu dengan menetapkan harga dan kesempatan yang sama.

    “Tidak ada lagi caleg yang komplen ke kita di radio ini lebih murah dan dapat banyak spot seperti yang terjadi selama ini,” tukasnya.

    Dalam sesi diskusi, pihak radio menyampaikan ucapan terima kasih atas fasilitasi iklan kampanye dari KPU Sumbar, namun menurut mereka ada ketidak-adilan dalam panjadwalan kampanye.

    “Tahapan kampanye sudah dimulai 28 November 2023 lalu, namun untuk media elektronik, khususnya radio waktunya sangat singkat dari tanggal 21 Januari samapai 10 Februari 2024, ini tidak adil namanya. Padahal pesta ini untuk kita semua, kenapa kami dibatasi. Jangan hanya media luar ruang dan medsos yang dibolehkan kampanye lebih awal,” protes Jadwal Jalal, salah seorang peserta diskusi dari Radio Padang FM.

    Ia berharap untuk selanjutnya jadwal kampanye ini lebih diperhatikan dan berlaku adil untuk semua media teramasuk media elektronik radio dan televisi.

    “Yaaa… sudahlah, ini sudah terjadi dan tidak mungkin dirubah lagi, hanya untuk kedepan saja kita memberikan masukan agar KPU berlaku adil untuk semua media,” tukas Jadwal Jalal yang lebih akrab disapa Jack.


    Walaupun pada pemilu kali ini tidak semua radio yang mendapatkan kue iklan kampanye DPD RI Sumbar dari KPU Sumbar, karena dibatasi ketentuan jumlah iklan yang diperbolehkan, namun pihak radio merasa bersyukur masih dipercaya sebagai salah satu media kampanye di Sumatera Barat

    “Alhamdulillah, kita masih diberikan kepercayaan untuk menyiarkan iklan kampanye ini, sementara masih banyak radio di daerah yang sampai hari ini belum mendapatkan order iklan dari partai ataupun caleg, karena sudah diborong oleh baliho, poster, billboard dan media sosial,” ujar Andika, salah seorang peserta rapat yang juga Ketua PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional) Sumatera Barat.

    Andika berharap masih ada kesempatan bagi radio lainnya untuk mendapatkan iklan mandiri dari para caleg ataupun partai politik disisa waktu masa kampanye.

    “Semoga saja kawan-kawan radio akan mendapatkan cuan dari para caleg di daerah untuk iklan kampanye ini. Ayo kita maksimalkan menghubungi para peserta pemilu,” ujar Andika yang juga Owner Radio Pesona FM. (JJ)